SAMARINDA – Operasi Zebra Mahakam kembali mengungkap sederet pelanggaran berat dalam penertiban kendaraan yang digelar Satlantas Polresta Samarinda bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda pada Jumat (21/11). Razia yang berlangsung di Bundaran Jembatan Mahulu sejak pukul 15.30 WITA tersebut fokus menyasar kendaraan besar, terutama bus dan truk yang kerap beroperasi di jalur padat.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu bus karyawan dengan kondisi keselamatan yang sangat membahayakan penumpang. Kanit Turwali Polresta Samarinda, Ismail Marzuki, mengatakan bus tersebut kedapatan memiliki rem parkir yang tidak berfungsi serta tidak menyediakan sabuk keselamatan.

“Rem parkirnya tidak berfungsi dengan baik dan tidak ada safety belt untuk penumpang. Selain itu, uji KIR bus tersebut sudah lewat sejak 2022,” jelas Ismail Marzuki.

Temuan ini menambah daftar panjang masalah kelayakan kendaraan angkutan karyawan yang masih sering diabaikan oleh pengelola armada. Dalam operasi tersebut, total 34 kendaraan diperiksa, didominasi kendaraan roda enam ke atas.

Tidak hanya bus, truk angkutan barang juga menjadi sorotan. Banyak truk yang terjaring karena pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL), terutama pada bagian bak yang tingginya tidak sesuai batas ketentuan hasil pengujian. Penggunaan sabuk keselamatan oleh pengemudi dan penumpang truk pun masih rendah.

“Banyak kendaraan roda enam ke atas tidak menggunakan safety belt. Rata-rata truk yang kami periksa juga bermasalah pada tinggi bak yang melebihi aturan,” tambah Ismail.

Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap standar keselamatan bukan semata urusan administrasi, tetapi menyangkut keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Pelanggaran seperti rem parkir mati, KIR kedaluwarsa, hingga ODOL dapat memicu kecelakaan fatal.

“Ke depan, kendaraan angkutan penumpang seperti bus karyawan harus benar-benar menjalani uji KIR secara rutin. Ini penting untuk keselamatan bersama,” tegasnya.

Operasi Zebra Mahakam sendiri menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polresta Samarinda dalam menekan angka kecelakaan dan memastikan seluruh kendaraan yang beroperasi memenuhi standar kelayakan teknis. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Suasana Temindung Creative Hub sempat hening ketika Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, berbicara blak-blakan mengenai kualitas informasi di era digital. Di hadapan jurnalis, akademisi, dan mahasiswa, ia menegaskan bahwa media memiliki peran vital dalam menjaga kualitas komunikasi publik sekaligus menjadi mitra pengawasan pemerintah.

Seno mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah mempersoalkan kritik yang disampaikan dengan dasar dan data. Justru melalui kritik itulah pemerintah dapat terus berada pada jalur yang tepat.
“Media boleh mengkritik kami. Tidak ada masalah. Kritik itu penting untuk memastikan kami tetap berada di track yang benar,” ucapnya.

Namun ia menyoroti semakin kaburnya batas antara kritik, opini, dan informasi tidak bertanggung jawab yang beredar di media sosial. Di tengah banyaknya program baru yang sedang disusun—mulai dari Grarispol hingga Jospol—berbagai persepsi liar kerap muncul tanpa proses verifikasi.

“Kami bekerja memastikan semua program sesuai payung hukum. Tapi di luar sana, sering muncul tafsiran yang macam-macam,” tuturnya.

Seno juga mengungkap beberapa rumor pribadi yang sempat beredar tentang dirinya, yang menurutnya sama sekali tidak memiliki dasar dan hanya bertujuan menarik atensi publik.
“Ada yang bilang saya punya macam-macam. Wanita simpanan lah, apa lah. Tidak jelas sumbernya. Yang dicari hanya like dan komentar,” katanya.

Ia menilai fenomena tersebut sebagai contoh bagaimana ruang digital semakin dipenuhi konten sensasional ketimbang fakta. Karena itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme media arus utama untuk memastikan informasi tetap akurat, terverifikasi, dan proporsional.

“Kalau ada informasi yang belum jelas, ya ditanyakan. Kalau data kurang, dikonfirmasi. Itu tugas jurnalis,” ujarnya.

Menurut Seno, pejabat publik pun tetap manusia yang memiliki batas psikologis. Kritik konstruktif adalah bagian dari evaluasi, tetapi fitnah hanya menciptakan polusi informasi dan merusak kepercayaan publik.

“Kami tidak anti-kritik. Yang kami tolak adalah fitnah. Kami ingin berjalan bersama media, sama-sama menjaga ruang publik agar tetap bersih dari informasi yang menyesatkan,” tegasnya.

Ia menutup dialog dengan ajakan agar seluruh pemangku kepentingan menjaga kualitas komunikasi dan tetap fokus pada pembangunan Kalimantan Timur yang lebih baik. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA — Pemerintah Kutai Timur (Kutim) resmi meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) 2025 sebagai langkah cepat menangani tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di daerah tersebut.

Program ini menargetkan seluruh anak yang tercatat tidak bersekolah, dapat kembali mengakses pendidikan formal dalam beberapa tahun ke depan.

Data Pusdatin Kemendikbudristek per Maret 2025 mencatat 13.411 anak di Kutim berstatus ATS, menjadikan daerah ini memiliki angka tertinggi di Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, 9.945 anak belum pernah bersekolah, 1.996 anak putus sekolah, dan 1.470 anak tidak melanjutkan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menyebut berbagai faktor menjadi penyebab tingginya angka ATS, mulai dari ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, perkawinan usia dini, hingga fenomena pekerja anak di sektor perkebunan dan pertambangan.

“Angka ATS kita tertinggi di Kaltim. Karena itu pemerintah harus bergerak cepat dan terarah untuk mengatasinya,” ujarnya usqi peluncuran SITISEK, Jum’at (21/11/2025).

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan. Ia menyatakan bahwa fasilitas pendidikan yang telah disediakan pemerintah seharusnya menghilangkan alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya.

“Tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Pemerintah sudah menyiapkan fasilitasnya,” tegasnya.

Pemkab Kutim juga menyiapkan kemungkinan penerapan sanksi bagi orang tua yang membiarkan anak tidak bersekolah. Selain itu, penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) akan menjadi salah satu fokus utama guna memastikan dasar pendidikan anak lebih kuat.

Penyusunan SITISEK dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk memastikan strategi penanganan ATS tersusun secara komprehensif dan berbasis data.

Sebagai dukungan implementasi program, pemerintah mengalokasikan lebih dari 20 persen APBD ke sektor pendidikan. Program yang telah berjalan meliputi bantuan seragam, buku, perlengkapan sekolah gratis, penyediaan BOPDA dan BOSDA, beasiswa untuk lebih dari 20 persen siswa SD–SMP, perbaikan infrastruktur sekolah, serta peningkatan insentif tenaga pendidik.

Peluncuran SITISEK menjadi langkah awal Pemkab Kutim dalam menurunkan angka ATS secara signifikan dan memastikan setiap anak di Kutai Timur kembali mendapatkan hak pendidikannya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam