PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi untuk membahas terhentinya pembangunan Jembatan Seniur 2 di Desa Lolo, Kecamatan Kuaro. Pembangunan jembatan tersebut terhambat akibat sengketa lahan yang diklaim oleh seorang warga.

Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi, menjelaskan bahwa penghentian sementara pembangunan Jembatan Seniur 2 disebabkan adanya klaim kepemilikan lahan oleh warga yang menyatakan lokasi pembangunan jembatan berada di atas tanah miliknya.

“Pembangunan ini terhenti karena ada klaim dari warga yang menyebutkan bahwa jembatan tersebut berdiri di atas lahannya,” ujar Hendra Wahyudi, Senin (12/1/2026).

Untuk mencari solusi, DPRD Paser menggelar RDP dengan menghadirkan seluruh unsur terkait, termasuk perwakilan warga yang mengklaim kepemilikan lahan, dengan harapan dapat dicapai kesepakatan bersama agar pembangunan tidak terus tertunda.

Namun, karena pertemuan tersebut belum menghasilkan mufakat, DPRD Paser meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meninjau dan membatalkan sertifikat lahan yang diklaim warga tersebut. Pasalnya, lahan yang disengketakan berada di kawasan bantaran sungai.

“Jika memang sertifikat itu terbit di kawasan bantaran sungai, kami minta ATR/BPN untuk membatalkannya. Karena ini jelas menghambat pembangunan jembatan,” tegas Hendra.

Ia menegaskan bahwa bantaran sungai atau sempadan sungai merupakan tanah negara yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Hal tersebut, kata dia, telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta Pasal 1 angka 8 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011.

“Bagaimanapun juga, bantaran sungai ini adalah tanah negara. Pemerintah daerah tidak mungkin melakukan ganti rugi atas tanah tersebut,” ujarnya.

Senada dengan itu, Camat Kuaro, Finandar Astaman, mengatakan bahwa secara aturan pemerintah memang tidak dapat melakukan ganti rugi lahan di kawasan bantaran sungai. Namun demikian, pihak kecamatan telah berupaya mencari solusi alternatif untuk mengakomodasi hak warga.

“Kami mencoba mencari solusi pembiayaan ganti rugi dari pihak ketiga yang berkepentingan dengan akses jembatan tersebut,” jelas Finandar.

Menurutnya, nilai ganti rugi yang rasional berada di kisaran Rp25 juta hingga Rp30 juta. Hal itu didasarkan pada informasi bahwa lahan tersebut sebelumnya dibeli dengan nilai Rp10 juta pada tahun 2023.

“Kalau diganti Rp25 juta atau Rp30 juta pada 2025, itu sudah sangat signifikan. Kalau dilakukan appraisal pun, nilainya tidak mungkin sampai Rp700 juta seperti yang diminta pemilik lahan,” katanya.

Sementara itu, pemilik lahan, Arif Mubarak, menyatakan tidak keberatan dengan pembangunan Jembatan Seniur 2. Namun ia meminta agar haknya sebagai pemilik lahan tetap dipenuhi.

Arif menyebutkan bahwa pondasi jembatan berada di tengah lahan miliknya, sehingga ia meminta pembebasan seluruh lahan sesuai luas yang tertera dalam sertifikat, yakni 735 meter persegi.

“Saya sudah sampaikan kepada Pak Camat dan Kepala DPUTR, saya minta ganti rugi per meter Rp1 juta,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional mengemuka dalam Peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Senin (12/1/2026).

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk membersihkan praktik-praktik tidak sehat yang dinilai menghambat terwujudnya swasembada energi nasional. Menurut Presiden, selama ini terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan celah regulasi dan kebijakan impor demi keuntungan pribadi.

Prabowo menilai praktik tersebut justru memperpanjang ketergantungan Indonesia terhadap impor energi dan berdampak langsung pada penderitaan rakyat.

“Beberapa tahun belakangan ini terjadi manajemen permainan-permainan tidak sehat di Pertamina dan di peraturan ESDM kita. Ada orang-orang pintar, tapi serakah, yang memanipulasi harga impor demi keuntungan segelintir pihak, sementara rakyat menderita,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Ia menegaskan tekad untuk membenahi tata kelola Pertamina selama masa kepemimpinannya. Prabowo menyebut telah menempatkan figur-figur baru di jajaran direksi sebagai bagian dari upaya perbaikan menyeluruh, salah satunya menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

“Saya beri tugas, jangan korupsi. Jangan mencari kekayaan di atas kepercayaan negara. Jabatan Direktur Utama Pertamina sangat strategis, godaannya besar. Kalau ada yang tidak bagus, pecat. Jangan ragu. Demi bangsa dan negara, kita harus tegas,” tegas Prabowo.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa proyek RDMP Balikpapan sempat menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan penyelesaiannya melampaui target awal Mei 2024. Salah satu kendala utama adalah insiden kebakaran di area proyek.

“Proyek RDMP ini banyak dramanya. Seharusnya bisa direalisasikan awal Mei 2024, tapi terjadi kebakaran. Ada bagian yang terbakar dan ini perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, hasil investigasi awal mengindikasikan adanya pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia memiliki cadangan energi yang kuat dan mencapai swasembada energi.

“Ternyata ada udang di balik batu. Masih ada yang tidak rela kalau kita swasembada energi. Maunya impor terus. Ini harus kita hadapi dan selesaikan,” jelasnya.

Presiden Prabowo secara resmi meresmikan beroperasinya RDMP Balikpapan sebagai salah satu proyek strategis nasional yang memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan energi Indonesia. Keberadaan proyek ini sekaligus menegaskan posisi Kalimantan Timur, khususnya Kota Balikpapan, sebagai pusat industri energi strategis nasional.

Acara peresmian tersebut dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, jajaran pimpinan PT Pertamina (Persero), serta para pemangku kepentingan sektor energi nasional. Turut hadir Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman. (MK)

PPU – Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berlokasi di depan Stadion Panglima Sentik, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kembali dilanjutkan setelah sempat mangkrak selama bertahun-tahun.

Proyek RTH ini merupakan bagian dari master plan yang telah dicanangkan sejak masa pemerintahan Bupati Yusran dan Wakil Bupati Mustaqim. Pembangunannya sempat berjalan, namun terhenti pada periode pemerintahan AGM–Hamdam.

Di bawah kepemimpinan Bupati PPU Mudyat Noor dan Wakil Bupati Abdul Waris Muin, pembangunan RTH tersebut kini kembali dilanjutkan dengan konsep yang lebih terintegrasi. RTH ini direncanakan menjadi pusat hiburan masyarakat, pusat kuliner, sarana olahraga, serta ruang berkumpul warga PPU.

Dengan lokasi yang berada di kawasan strategis dan mudah diakses, RTH di depan Stadion Panglima Sentik diproyeksikan menjadi salah satu ruang publik representatif di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) PPU, Khairil Achmad, menyampaikan bahwa pihaknya telah melanjutkan pembangunan dengan menambahkan berbagai sarana dan prasarana pendukung.

“Beberapa fasilitas yang saat ini dibangun di antaranya gedung UMKM sebanyak 15 pintu, gedung ekonomi kreatif, gedung pengelola, bangunan toilet umum, venue kegiatan, serta jogging track,” jelas Khairil, Senin (12/1/2026).

Dengan dilanjutkannya pembangunan ini, Pemerintah Kabupaten PPU berharap RTH tersebut dapat menjadi ruang publik yang dimanfaatkan oleh masyarakat PPU maupun masyarakat dari luar daerah yang melintas di jalur Trans Kalimantan Timur–Kalimantan Selatan.

Selain itu, keberadaan RTH ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus mendorong pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif daerah.

“RTH ini akan menjadi ruang publik dari segi pemanfaatannya, sekaligus merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif,” pungkasnya. (MK)

SANGATTA – Satu karyawan tambang dilaporkan meninggal dunia setelah kendaraan refueling yang ditumpanginya terseret arus air dan masuk ke kolam di area IGS Pond, Minggu (11/1/2026) malam.

Peristiwa tersebut melibatkan satu unit kendaraan ringan (LV) bernomor LR2154 milik tim Refueling & Lube Management. Kendaraan dikemudikan Eko Hadi, driver LS PT KBE, dengan Abdullah, Lead Hand Refueling & Lube Management, sebagai penumpang.

Insiden terjadi sekitar pukul 23.00 WITA saat kendaraan melintas di jalur tembus dari Inul Middle menuju IGS. Saat itu, hujan mengguyur kawasan tambang sehingga jalan tergenang air dengan arus cukup deras. Kendaraan diduga kehilangan kendali sebelum akhirnya terseret arus dan masuk ke kolam IGS Pond.

Kedua karyawan sempat berupaya menyelamatkan diri dengan keluar melalui jendela sebelah kiri kendaraan. Abdullah berhasil berenang dan mencapai tepi kolam. Sementara Eko Hadi terseret arus dan sempat dinyatakan hilang.

General Manager External Affairs and Sustainable Development (ESD) PT Kaltim Prima Coal (KPC), Wawan Setiawan, membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan Eko Hadi sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan beberapa jam kemudian.

“Di dalam mobil ada dua orang. Saat melintas, kendaraan terbawa arus. Satu orang bisa menyelamatkan diri, sementara satu lainnya ditemukan meninggal dunia,” ujar Wawan saat dikonfirmasi, Senin (12/1/2026).

Menurut Wawan, korban ditemukan pada Minggu (11/1/2026) sekitar pukul 07.30 WITA dalam kondisi meninggal dunia. Dengan kejadian ini, insiden tersebut dikategorikan sebagai fatality tambang.

Akibat peristiwa tersebut, satu unit LV LR2154 dilaporkan tenggelam. Tidak ada laporan dampak terhadap lingkungan sekitar lokasi kejadian.

Fakta lapangan menunjukkan kondisi cuaca hujan, jalan operasional tergenang air, serta adanya arus di jalur yang dilalui kendaraan. Di lokasi tersebut juga terdapat rambu batas kecepatan maksimal 60 kilometer per jam.

Terkait penanganan pascakejadian, Wawan memastikan perusahaan akan menjalankan seluruh kewajiban sesuai prosedur yang berlaku, termasuk pemenuhan hak-hak korban sebagai karyawan dalam konteks hubungan industrial.

“Hak-hak sebagai karyawan dalam konteks industrial akan dipenuhi. Proses teknis dan pendampingan kemanusiaan tetap kami lakukan sebagai kewajiban perusahaan,” tegasnya.

Namun demikian, pihak perusahaan menyatakan belum dapat memastikan apakah insiden tersebut terjadi akibat unsur kelalaian atau merupakan murni kecelakaan kerja. Saat ini, proses evaluasi dan pendalaman masih berlangsung.

Insiden ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan jalur operasional serta penerapan standar keselamatan kerja di area tambang, khususnya saat kondisi cuaca ekstrem.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam