Beranda blog Halaman 441

Tersinggung Soal Keluarga, Pria di Kubar Habisi Rekannya dengan Balok Kayu

Penulis
redaksi
-
0
Wakapolres Kompol Subari (kedua kiri) dan Kasat Reskrim Iptu Rangga Asprilla Fauza (ketiga dari kiri) saat menggelar press release di Polres Kubar. (Foto: Istimewa)

SENDAWAR – Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat mengungkap kasus pembunuhan berencana yang dipicu oleh ucapan menyinggung keluarga. Kasus yang terjadi di Kampung Suakong, Kecamatan Bentian Besar, ini dipaparkan secara lengkap dalam press release yang dipimpin Wakapolres Kutai Barat Kompol Subari bersama Kasat Reskrim Iptu Rangga Asprilla Fauza dan jajaran.

Iptu Rangga menjelaskan, peristiwa tragis itu terjadi pada Rabu, 29 Oktober 2025, sekitar pukul 01.00 WITA. Tersangka berinisial S.B disebut menyimpan sakit hati mendalam setelah korban E.P melontarkan ucapan yang dianggap melecehkan keluarganya. Perkataan korban yang menyebut anak dan istri tersangka dihidupi dengan uang haram menjadi pemicu utama tindakan brutal tersebut.

“Motifnya sakit hati. Perkataan korban sangat menyinggung tersangka hingga memicu niat untuk menghabisi nyawa korban,” ujar Rangga.

Dalam kondisi emosional, tersangka kemudian mengambil balok kayu dan memukul kepala korban sebanyak tiga kali hingga korban tidak berdaya. Setelah memastikan korban meninggal, tersangka berusaha menghilangkan jejak dengan membungkus jenazah, memindahkannya ke belakang pondok rumah, serta membawa mobil milik korban ke Desa Mampuak, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

“Tersangka sempat berencana menguburkan jenazah di bawah pohon mangga, tetapi mengurungkan niatnya karena takut,” ungkap Rangga.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang menguatkan rangkaian kejadian, termasuk balok kayu yang digunakan memukul korban, sebilah cangkul, dan mobil yang dipakai memindahkan jenazah. Hasil Visum Et Repertum menunjukkan korban meninggal akibat kekerasan benda tumpul dengan patah tulang tengkorak dan dasar tengkorak.

Atas perbuatannya, S.B dijerat Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, subsider Pasal 338 KUHP, serta Pasal 351 ayat 3 KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Polres Kutai Barat menyatakan komitmennya untuk menuntaskan penyidikan kasus ini secara profesional dan transparan. (tom/MK)

Editor: Agus S

Poin Evaluasi Penyelenggaraan Event Pesta Rakyat

Penulis
redaksi
-
0
Rapat persiapan pesta rakyat di Kantor DKUMPP. (Yusva Alam)

BONTANG – Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang menggelar rapat persiapan Event Pesta Rakyat, Rabu (19/11/2025) kemarin.

Dari hasil rapat tersebut terdapat beberapa poin evaluasi dari event-event yang pernah diadakan di tahun-tahun sebelumnya. Poin evaluasi itu diharapkan jadi perbaikan untuk penyelenggaraan pesta rakyat 5-7 Desember 2025 mendatang.

Disebutkan Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro DKUMPP Bontang, Muh Takwin, ada 2 poin evaluasi penting. Yaitu soal posisi tenda VIP dan non tamu undangan yang masuk ke area VIP.

Dijelaskannya, pihaknya mendapatkan banyak masukkan dari warga Bontang melalui komen-komen di media sosial terkait tenda VIP yang posisinya berada persis di tengah-tengah penonton. Hal ini mengakibatkan banyak penonton yang terhalang tenda VIP tersebut untuk menyaksikan artis utama yang tampil.

“Di pesta rakyat besok tenda VIP akan kami pindah di bagian pinggir,” ujar Takwin.

Evaluasi berikutnya soal banyaknya non tamu undangan yang masuk ke area VIP. Sehingga kondisi itu membuat area VIP jadi penuh sesak.

“Kondisi ini sebenarnya wajar, karena membludaknya penonton yang datang. Sehingga penonton merengsek masuk ke area VIP. Tapi tetap akan kami perbaiki kondisi ini,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Yusva Alam

Gratis! Nonton Rizky Febian di Pesta Rakyat

Penulis
redaksi
-
0
Rapat persiapan Event Pesta Rakyat di Kantor DKUMPP. (Yusva Alam)

BONTANG – Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang memastikan, keikutsertaan di Event Pesta Rakyat yang akan berlangsung 5-7 Desember 2025 mendatang tidak dipungut biaya alias gratis.

Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro DKUMPP Bontang, Muh Takwin menegaskan, bagi pengusaha UMKM yang mendapat jatah tenan di Event Pesta Rakyat itu tidak dipungut biaya sepeserpun.

Tak hanya itu, warga Bontang maupun dari luar Bontang yang ingin menikmati penampilan Rizky Febian pun bisa menonton langsung secara gratis.

“Kami ingin mendapatkan multiplier effect untuk pemberdayaan UMKM lokal. Dengan cara gratis diharapkan semakin banyak pengunjung yang datang di event ini. Maka semakin besar pula peluang pengusaha UMKM meningkatkan penjualannya,” beber Takwin usai memimpin rapat persiapan Pesta Rakyat, Rabu (19/11/2025) kemarin.

Ia menambahkan, event ini memang diadakan untuk memberdayakan UMKM selain sebagai rangkaian HUT Kota Bontang.

“Kami harap melalui event ini bisa jadi sarana promosi maupun pemasaran bagi UMKM lokal,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Yusva Alam

Takwin: Koperasi Non Aktif Tak Mudah Dihapus, Begini Prosesnya

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro DKUMPP Bontang, Muh Takwin. (Ist)

BONTANG – Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro DKUMPP Bontang, Muh Takwin mengungkapkan, tidak mudah untuk menghapus koperasi yang sudah tidak aktif lagi.

Dijelaskannya, pasca melakukan cek kesehatan koperasi setiap tahunnya, pihaknya akan mendapati koperasi yang sedang sakit maupun non aktif. Namun diakuinya, pihaknya sulit untuk bisa langsung menghapus koperasi non aktif tersebut.

Hal itu lantaran koperasi memiliki badan hukum. Sehingga DKUMPP harus mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait, guna menghapus koperasi non aktif tersebut.

Sehingga cara yang dilakukan DKUMPP adalah melakukan inventarisasi terlebih dahulu. Kemudian membuat berita acara, lalu mengusulkan ke kementerian terkait untuk penghapusan.

“Prosesnya tentu tidak mudah dan tidak cepat,” jawabnya singkat.

Penulis/Editor: Yusva Alam

DKUMPP Rutin Cek Kesehatan Koperasi

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi koperasi. (Ist)

BONTANG – Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang memastikan tiap tahun mengadakan cek kesehatan koperasi. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro (DKUMPP) Bontang, Muh Takwin.

Dijelaskan Takwin, cek kesehatan koperasi rutin dilakukan setiap tahun oleh pihaknya. Karena memang pihaknya memiliki kewajiban untuk membina seluruh koperasi di Bontang.

Cek kesehatan tersebut dilakukan bisa dengan cara mengutus beberapa orang untuk mendatangi koperasi-koperasi yang ada, atau bisa juga dengan mengundang perwakilan koperasi ke suatu acara yang diadakan DKUMPP. Semisal peringatan HUT Koperasi.

“Dengan cek kesehatan ini kami bisa mengetahui mana saja koperasi yang sehat atau sakit. Bahkan bisa mengetahui kondisi koperasi yang sudah tidak aktif,” bebernya.

Apabila ada yang sakit atau non aktif, maka DKUMPP akan melakukan tindak lanjut pada koperasi tersebut.

Penulis/Editor: Yusva Alam

Terkendala OSS, Tak Ada Peningkatan NIB Pelaku Usaha Kutim

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Dinas PTSP Kutim, Darsafani. (Ramlah)

SANGATTA — Sistem Online Single Submission (OSS) masih menjadi kendala pelaku usaha dalam mengurus perijinan.
Tak ayal, kondisi ini menjadi tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Timur (Kutim) untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setiap tahun, PTSP Kutim mengundang sekitar 75 pelaku usaha untuk mengikuti sosialisasi pengurusan NIB. Namun, peningkatan jumlah pelaku usaha yang benar-benar berhasil menuntaskan proses pendaftaran masih dinilai belum signifikan.

Kepala Dinas PTSP Kutim, Darsafani, menyebut hambatan terbesar justru berada pada teknis sistem.
“Kesadaran mereka sudah ada. Tetapi banyak pelaku usaha yang belum memahami cara mengurus NIB melalui OSS. Ini yang terus kami jelaskan lewat sosialisasi,” ujarnya saat ditemui, Kamis (20/11/2025).

Kesulitan yang dialami pelaku usaha di lapangan memperkuat pernyataan tersebut. Mulai dari lemahnya jaringan internet di beberapa wilayah hingga tampilan OSS yang dianggap membingungkan, banyak di antara mereka yang kesulitan menyelesaikan proses hingga akhir.

Salah satu pelaku usaha kecil asal Sangatta, Nurhayati, mengaku sudah dua kali mengikuti sosialisasi namun tetap mengalami kendala saat mencoba mendaftar secara mandiri.
“Pas dijelaskan rasanya mudah, tapi waktu saya coba sendiri malah bingung lagi. Ada langkah-langkah di OSS yang saya tidak paham. Akhirnya saya bolak-balik minta bantu teman,” tuturnya.

Padahal tanpa NIB, pelaku usaha sulit mengakses berbagai layanan formal.
“Mereka tidak bisa melakukan transaksi dengan lembaga vertikal seperti bank jika tidak punya NIB. Legalitas ini wajib sebagai dasar,” tegas Darsafani.

Melihat kondisi ini, PTSP Kutim menegaskan komitmennya untuk memperkuat pola pendampingan yang lebih efektif dan mudah diakses.
“Kami akan terus evaluasi metode sosialisasi. Pendampingan harus benar-benar membantu pelaku usaha sampai tuntas, bukan sekadar pemberian materi,” jelasnya.

Dengan masih adanya kendala terkait OSS, percepatan legalitas usaha di Kutim kini sangat bergantung pada kemudahan akses pendampingan yang disediakan pemerintah bagi para pelaku usaha di seluruh wilayah.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

ASN Kutim Diarahkan Jadi Penggerak Ekonomi Desa

Penulis
redaksi
-
0
Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah. (Ist)

SANGATTA – ASN Kutim mulai diarahkan menjadi agen penggerak ekonomi desa melalui program Koperasi Merah Putih.

Langkah ini menjadi salah satu gebrakan paling menarik tahun ini, sebuah model baru pemberdayaan aparatur dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas.

Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, mengungkapkan bahwa seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, akan terlibat langsung dalam pendampingan koperasi di desa. Mereka tidak hanya membantu operasional, tetapi juga memperbaiki tata kelola agar koperasi dapat bertumbuh sebagai sumber penghidupan masyarakat.

“ASN kami mulai dioptimalkan untuk membantu operasional koperasi desa. Kami ingin koperasi benar-benar menjadi pilar ekonomi kerakyatan,” katanya.

Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menempatkan ASN sebagai kekuatan strategis yang mampu menyentuh langsung kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, BKPSDM Kutim terus memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem meritokrasi. Penempatan pejabat tidak lagi sekadar formalitas, melainkan harus sesuai kompetensi teknis.

Misliansyah menegaskan bahwa pendekatan ini bertujuan memastikan pelayanan publik berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan setiap program dilaksanakan oleh orang yang tepat. Pelayanan harus cepat, jelas, dan profesional,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi pelayanan yang semakin responsif, sekaligus meminimalkan hambatan birokrasi yang selama ini sering memperlambat jalannya program pembangunan.

Dengan kombinasi penguatan peran ASN di tingkat desa dan sistem seleksi berbasis kinerja, Kutim berada pada jalur percepatan pembangunan yang lebih agresif. Pemerintah berharap pola baru ini dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih hidup, terutama bagi desa-desa yang memiliki potensi namun belum tergarap optimal.

Banyak pihak melihat kebijakan ini sebagai momentum penting dalam membangun daerah yang lebih mandiri dan inklusif.

“Kami siap berlari lebih cepat. Fokus kami adalah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Kasus HIV/AIDS Melonjak, Ditemukan 104 Kasus Baru

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi HIV. (Ist)

SANGATTA — Hingga Agustus 2025, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) mencatat 104 kasus baru HIV/AIDS. Meski jumlah ini menunjukkan lonjakan dibanding tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kutim menilai tingginya angka temuan justru menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno, menegaskan bahwa semakin banyak kasus ditemukan lebih awal, maka semakin cepat pula mata rantai penularan dapat dihentikan.
“Kalau HIV banyak ditemukan justru bagus, karena bisa cepat memutus mata rantai penularan. Sama seperti TBC, kalau orang enggan periksa lalu beraktivitas bebas, penularannya sulit dikendalikan,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Dinkes Kutim memastikan setiap pasien positif HIV langsung menjalani screening lanjutan untuk menelusuri potensi penularan kepada kontak erat. Setelah itu, pasien akan mendapatkan terapi Antiretroviral (ARV) dan pendampingan rutin guna memastikan kedisiplinan dalam menjalani pengobatan.

Untuk memperluas kesadaran publik, tujuh penyuluh HIV diterjunkan secara aktif melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat. Sasaran mereka termasuk pelajar, komunitas sopir, hingga pekerja di Tempat Hiburan Malam (THM). Untuk kelompok tertentu, pemeriksaan bahkan dilakukan menggunakan tiga alat berbeda demi menjamin akurasi.
“Bagi sopir atau pekerja hiburan malam, kami lakukan pemeriksaan hingga tiga kali dengan alat berbeda,” kata Sumarno.

Inovasi lain yang mendapat respons positif adalah pelibatan penyintas HIV sebagai kader edukasi. Para penyintas dianggap mampu menyampaikan pesan kesehatan secara lebih efektif karena berbicara melalui pengalaman langsung.
“Mereka bisa berbagi pengalaman langsung, menunjukkan bahwa HIV bisa dikendalikan dan tidak perlu ditakuti berlebihan,” tambah Sumarno.

Dengan memperluas layanan kesehatan, pendampingan, dan edukasi masyarakat, Pemerintah Kutim menegaskan komitmennya dalam menekan laju penularan HIV/AIDS. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan inklusif menjadi kunci agar penyintas bisa hidup lebih berkualitas dan masyarakat semakin sadar pentingnya deteksi dini.

Pemerintah berharap langkah ini mampu menciptakan lingkungan yang lebih peduli, bebas stigma, dan mendukung upaya penanggulangan HIV di Kutim.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Wali Kota Sidak Pelayanan DPMPTSP, Ini Hasilnya

Penulis
redaksi
-
0
Wali Kota Neni saat sidak di Kantor DPMPTSP. (Syakurah)

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengadakan sidak di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), beberapa waktu lalu.

Di ruang pelayanan, Neni bergerak menyapa warga satu per satu. Ia tak sekadar meninjau, tetapi juga meminta masyarakat menyampaikan pengalaman mereka selama mengurus perizinan.

“Silakan sampaikan apa adanya, supaya kami tahu apa yang perlu diperbaiki,” ujarnya saat berdialog dengan pemohon layanan.

Salah seorang warga menyampaikan bahwa proses perizinan yang ia jalani berjalan lancar. Menurutnya, petugas memberikan bantuan ketika ia mengalami kendala teknis terutama saat menginput data melalui OSS.

“Pelayanan cepat, bu. Kurang lebih 10 menit selesai. Ada kendala sedikit di OSS tapi langsung dibantu,” tuturnya.

Respons positif itu disambut baik oleh Neni. Ia menilai pelayanan sudah berada pada jalur yang tepat, namun tetap mengingatkan agar seluruh pegawai menjaga konsistensi dan tidak mengendurkan komitmen pelayanan prima.

“Bagus kalau memang sudah berjalan baik. Tapi jangan berhenti di sini. Bila masyarakat masih menemukan kekurangan, saya akan minta evaluasi segera,” tegasnya.

Kepala DPMPTSP Bontang, Aspianur, menuturkan bahwa pihaknya terus memperkuat standar pelayanan melalui disiplin pegawai, kepastian waktu layanan, serta penyediaan berbagai saluran pengaduan.

Ia menyebut masyarakat dapat menyampaikan kritik dan masukan baik secara langsung, melalui layanan online, maupun lewat kotak saran yang tersedia di kantor.

“Apresiasi dari Wali Kota tentu menjadi motivasi, tetapi kami tetap fokus melakukan perbaikan. Pelayanan harus semakin mudah diakses dan nyaman bagi masyarakat,” katanya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

DPMPTSP Optimalkan Kotak Saran, Aspirasi Jadi Bahan Evaluasi

Penulis
redaksi
-
0
Kotak saran DPMPTSP Bontang. (Syakurah)

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui optimalisasi kotak saran yang tersedia di area layanan kantor tersebut.

Kotak saran ini disediakan bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan, apresiasi, atau ide-ide konstruktif terkait pelayanan perizinan maupun non-perizinan. Kepala DPMPTSP Bontang, Aspiannur menyampaikan bahwa kotak saran merupakan bagian penting dari upaya peningkatan kualitas layanan publik.

“Masukan masyarakat sangat berarti. Kami ingin memastikan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan ide atau pendapat yang membangun,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

DPMPTSP Bontang memastikan seluruh saran akan direkap, dan dibahas secara berkala dalam rapat evaluasi internal. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar perbaikan SOP, pola pelayanan, hingga pembenahan sarana prasarana.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan layanan perizinan yang semakin ramah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Saran ini kan bentuk masukkan yang dapat digunakan untuk masalah keberlanjutan pelayanan yang baru,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

1...440441442...1,202Halaman 441 dari 1,202