SANGATTA – Ritel modern seperti Indomaret dan Alfamidi di Kutai Timur (Kutim) kian menggurita. Tak hanya di pusat kota, tetapi juga merangsek hingga kawasan permukiman dan pelosok wilayah.

Kondisi inipun menjadi sorotan Anggota DPRD Kutim, lantaran memunculkan kekhawatiran serius terhadap keberlangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menegaskan bahwa keresahan pelaku usaha kecil menjadi aspirasi yang berulang kali disampaikan masyarakat dalam agenda reses dan serap aspirasi dewan.

“Hampir setiap satu kilometer di Jalan Yos Sudarso I sampai IV, termasuk masuk ke Jalan Margo Santoso, Jalan Pendidikan hingga kawasan Kabo Jaya, ritel modern berdiri berderet,” ujar Jimmi.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pelaku UMKM berada dalam posisi yang tidak seimbang untuk bersaing. Dengan keterbatasan modal, manajemen usaha, dan jaringan distribusi, pedagang kecil kerap kalah dari ritel modern yang memiliki sistem logistik kuat dan standar operasional mapan.

Situasi tersebut diperparah oleh keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengendalikan laju pertumbuhan ritel modern. Sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara nasional melalui Online Single Submission (OSS) membuat ruang intervensi daerah semakin sempit.

“Kalau bicara penekanan jumlah, memang agak sulit karena perizinan sekarang satu pintu lewat OSS pusat,” jelas Jimmi.

Kondisi ini memunculkan ironi. Di satu sisi, ritel modern terus bertambah. Di sisi lain, perlindungan konkret terhadap UMKM lokal dinilai belum sebanding. Regulasi daerah belum sepenuhnya mampu menjadi tameng, sementara UMKM dipaksa bertahan dalam persaingan yang timpang.

Dalam situasi tersebut, DPRD Kutim mendorong pendekatan kolaboratif sebagai jalan keluar. Jimmi menilai, pembatasan semata bukan lagi pilihan realistis, melainkan penguatan kapasitas UMKM agar mampu menembus sistem ritel modern itu sendiri.

“UMKM kita harus naik kelas. Kalau mau masuk ke Indomaret atau Alfamidi, harus memenuhi standar, mulai dari legalitas, sertifikasi halal, kualitas produk, sampai kontinuitas pasokan,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya peran aktif Dinas Koperasi dan UMKM Kutai Timur sebagai penghubung antara pelaku usaha lokal dan pengelola ritel modern. Pendampingan pengurusan sertifikat halal, perbaikan kemasan, serta penguatan kapasitas produksi dinilai menjadi kunci agar produk lokal tidak tersingkir di daerahnya sendiri.

Jika kolaborasi tersebut berjalan efektif, keberadaan ritel modern justru dapat dimanfaatkan sebagai etalase promosi produk unggulan daerah. Namun tanpa intervensi serius dan kebijakan yang berpihak, ekspansi ritel modern dikhawatirkan hanya akan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi lokal.

“Keluhan masyarakat ini nyata. Jumlah ritel modern luar biasa banyak. Karena itu, kolaborasi dengan UMKM lokal harus benar-benar didorong,” pungkas Jimmi.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Ancaman luapan Sungai Merban kembali menghantui warga Desa Batu Timbau Ulu, Kecamatan Batu Ampar, Kutai Timur (Kutim). Peningkatan debit air akibat curah hujan tinggi mulai memicu genangan di permukiman warga, memaksa aparat kepolisian dan pemerintah desa untuk meningkatkan kewaspadaan dan bergerak cepat melakukan langkah antisipasi.

Pantauan di lapangan pada Senin (12/1/2026) menunjukkan genangan air setinggi sekitar 15 sentimeter telah merendam sejumlah rumah warga di RT 01 dan RT 03. Sedikitnya 10 rumah terdampak, terutama di kawasan dengan sistem drainase yang kurang memadai, sehingga air hujan tidak tertampung dan meluap ke permukiman.

Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, menegaskan bahwa kondisi ini tidak boleh dianggap sepele. Ia meminta jajaran Polsek dan Polsubsektor di wilayah rawan banjir untuk tidak hanya melakukan pemantauan rutin, tetapi juga mendorong langkah mitigasi nyata bersama pemerintah desa.

“Jangan menunggu air naik lebih tinggi baru bertindak. Jika tren debit Sungai Merban terus meningkat, Pemdes harus segera menyiapkan posko bencana dan dapur umum. Keselamatan warga adalah prioritas,” tegas Fauzan saat dikonfirmasi.

Menurutnya, pengalaman banjir di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa keterlambatan respons sering kali memperburuk dampak bencana, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang tinggal di bantaran sungai.

Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada meskipun prakiraan cuaca menunjukkan intensitas hujan cenderung menurun. Potensi luapan dinilai masih terbuka, terutama jika hujan kembali turun di wilayah hulu Sungai Merban.

“Anggota kami di lapangan memonitor perkembangan debit air secara berkala. Kami minta warga mengikuti arahan petugas dan segera melapor jika kondisi memburuk,” tambahnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kapolsubsektor Batu Ampar, Ipda Adiansyah, telah menyampaikan imbauan langsung kepada perangkat Desa Batu Timbau Ulu. Meski hingga kini sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing karena genangan dianggap belum membahayakan, aparat dan pemerintah desa diminta tidak lengah.

Persiapan logistik, penentuan titik kumpul evakuasi, serta rencana pendirian posko darurat menjadi fokus utama sebagai langkah antisipasi jika luapan sungai semakin meluas. Ancaman banjir ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan dan respons cepat agar dampak terhadap warga dapat ditekan sejak dini.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

PASER – Tugu Burung Tiong yang berdiri di kawasan Gentung Temiang, tepatnya di Jalan Kusuma Bangsa Kilometer 5, Kecamatan Tanah Grogot, menjadi sorotan publik setelah Direkonstruksi oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser.

Sejumlah komentar bermunculan di media sosial, mempertanyakan kesesuaian bentuk tugu tersebut dengan Burung Tiong yang telah ditetapkan sebagai maskot resmi Kabupaten Paser melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 38 Tahun 2022.

Dalam peraturan tersebut, Burung Tiong digambarkan sebagai simbol kedamaian masyarakat Paser, dengan bentuk burung yang mengepakkan sayap dan berdiri di atas tonggak kayu setinggi delapan depa. Namun, pasca rekonstruksi dengan anggaran sekitar Rp100 juta, tugu tersebut dinilai belum mencerminkan desain sebagaimana diatur dalam Perbup, melainkan hanya mengalami perubahan arah posisi dari bangunan sebelumnya.

Menanggapi kritik publik tersebut, Kepala Disporapar Paser, Kurniawan, menegaskan bahwa pembangunan Tugu Burung Tiong belum sepenuhnya rampung dan masih berada dalam tahap pengerjaan.

“Untuk saat ini, tugu itu belum sepenuhnya selesai. Masih dalam tahap pengerjaan, sehingga kami masih membuka diri terhadap berbagai saran dan masukan,” ujar Kurniawan, Senin (11/1/2026).

Ia menjelaskan, perbaikan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat pada tahun ini baru sebatas pewarnaan tugu. Sementara untuk perubahan fisik bangunan agar sesuai dengan desain maskot dalam Perbup, akan diusulkan pada waktu berikutnya.

“Karena waktu yang tersedia dalam APBD Perubahan 2025 sangat terbatas, maka yang bisa kami lakukan baru rehabilitasi bentuk awal burung dan pengaturan arah menghadap ke jalan,” jelasnya.

Kurniawan mengakui bahwa bentuk Tugu Burung Tiong yang saat ini berdiri memang belum sepenuhnya menyerupai maskot resmi Kabupaten Paser. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak mengabaikan ketentuan Perbup dan berkomitmen melakukan perbaikan ke depan.

“Kami tidak bermaksud untuk tidak mengikuti Perbup. Perbaikan akan tetap dilakukan, hanya saja tidak bisa dalam waktu dekat,” tegasnya.

Menurut Kurniawan, pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Paser telah berkomitmen memfokuskan anggaran pada pembangunan venue olahraga, seiring semakin dekatnya pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-VIII Kalimantan Timur.

“Saat ini kami fokus pada persiapan Porprov. Untuk tahun ini, perbaikan yang memungkinkan baru sebatas pewarnaan. Perbaikan fisik akan kami usulkan pada tahun berikutnya,” pungkasnya. (MK)

PASER – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan komisi untuk membahas terhentinya pembangunan Jembatan Seniur 2 di Desa Lolo, Kecamatan Kuaro. Pembangunan jembatan tersebut terhambat akibat sengketa lahan yang diklaim oleh seorang warga.

Ketua DPRD Paser, Hendra Wahyudi, menjelaskan bahwa penghentian sementara pembangunan Jembatan Seniur 2 disebabkan adanya klaim kepemilikan lahan oleh warga yang menyatakan lokasi pembangunan jembatan berada di atas tanah miliknya.

“Pembangunan ini terhenti karena ada klaim dari warga yang menyebutkan bahwa jembatan tersebut berdiri di atas lahannya,” ujar Hendra Wahyudi, Senin (12/1/2026).

Untuk mencari solusi, DPRD Paser menggelar RDP dengan menghadirkan seluruh unsur terkait, termasuk perwakilan warga yang mengklaim kepemilikan lahan, dengan harapan dapat dicapai kesepakatan bersama agar pembangunan tidak terus tertunda.

Namun, karena pertemuan tersebut belum menghasilkan mufakat, DPRD Paser meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk meninjau dan membatalkan sertifikat lahan yang diklaim warga tersebut. Pasalnya, lahan yang disengketakan berada di kawasan bantaran sungai.

“Jika memang sertifikat itu terbit di kawasan bantaran sungai, kami minta ATR/BPN untuk membatalkannya. Karena ini jelas menghambat pembangunan jembatan,” tegas Hendra.

Ia menegaskan bahwa bantaran sungai atau sempadan sungai merupakan tanah negara yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha. Hal tersebut, kata dia, telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta Pasal 1 angka 8 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011.

“Bagaimanapun juga, bantaran sungai ini adalah tanah negara. Pemerintah daerah tidak mungkin melakukan ganti rugi atas tanah tersebut,” ujarnya.

Senada dengan itu, Camat Kuaro, Finandar Astaman, mengatakan bahwa secara aturan pemerintah memang tidak dapat melakukan ganti rugi lahan di kawasan bantaran sungai. Namun demikian, pihak kecamatan telah berupaya mencari solusi alternatif untuk mengakomodasi hak warga.

“Kami mencoba mencari solusi pembiayaan ganti rugi dari pihak ketiga yang berkepentingan dengan akses jembatan tersebut,” jelas Finandar.

Menurutnya, nilai ganti rugi yang rasional berada di kisaran Rp25 juta hingga Rp30 juta. Hal itu didasarkan pada informasi bahwa lahan tersebut sebelumnya dibeli dengan nilai Rp10 juta pada tahun 2023.

“Kalau diganti Rp25 juta atau Rp30 juta pada 2025, itu sudah sangat signifikan. Kalau dilakukan appraisal pun, nilainya tidak mungkin sampai Rp700 juta seperti yang diminta pemilik lahan,” katanya.

Sementara itu, pemilik lahan, Arif Mubarak, menyatakan tidak keberatan dengan pembangunan Jembatan Seniur 2. Namun ia meminta agar haknya sebagai pemilik lahan tetap dipenuhi.

Arif menyebutkan bahwa pondasi jembatan berada di tengah lahan miliknya, sehingga ia meminta pembebasan seluruh lahan sesuai luas yang tertera dalam sertifikat, yakni 735 meter persegi.

“Saya sudah sampaikan kepada Pak Camat dan Kepala DPUTR, saya minta ganti rugi per meter Rp1 juta,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S