SAMARINDA – Warga dari sembilan desa di sepanjang Sungai Kandilo, Kabupaten Paser, mendesak keadilan atas klaim penambangan pasir sungai yang dilakukan CV Zen Zay Bersaudara. Klaim tersebut memicu protes karena berdampak langsung pada mata pencaharian warga lokal yang sejak lama menggantungkan hidup dari aktivitas penambangan pasir tradisional.

Persoalan ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar di Gedung E, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (12/1/2026).

Dalam RDP tersebut, seluruh kepala desa yang hadir menyatakan sikap tegas menolak aktivitas tambang pasir oleh CV Zen Zay Bersaudara di kawasan Sungai Kandilo. Penolakan itu didasari kekhawatiran terhadap dampak sosial, lingkungan, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat setempat.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Apansyah, menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya menyangkut konflik sosial, tetapi juga mengandung persoalan serius terkait perizinan.

“Sungai Kandilo itu masuk kawasan hutan lindung, tidak bisa sembarangan,” tegas Apansyah usai RDP.

Ia menyoroti keabsahan izin perusahaan, khususnya terkait peta lokasi kegiatan. Menurutnya, CV Zen Zay Bersaudara diduga tidak memiliki peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, sehingga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) menjadi sulit untuk diverifikasi.

Selain itu, Apansyah mengungkap adanya kelemahan dalam sistem Online Single Submission (OSS) perizinan yang saat ini belum mengakomodasi ruang sungai. Sistem tersebut, kata dia, hanya mengatur perizinan untuk wilayah darat dan laut, sehingga objek sungai belum tercantum secara jelas.

“Kalau objek sungainya saja belum ada di sistem, seharusnya perizinan belum bisa diproses seperti itu,” jelasnya.

Apansyah juga menyoroti dampak langsung yang dirasakan warga. Menurutnya, masyarakat telah menambang pasir di Sungai Kandilo secara turun-temurun, namun tiba-tiba muncul klaim dari perusahaan yang membuat warga kehilangan mata pencaharian. Bahkan, ia menyebut terdapat indikasi kriminalisasi terhadap warga yang tetap beraktivitas di sungai.

“Warga sudah menambang di sana secara turun-temurun. Tiba-tiba ada perusahaan yang mengklaim, masyarakat kehilangan mata pencahariannya, bahkan ada indikasi kriminalisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tersebut juga diduga belum disetujui. Oleh karena itu, aktivitas penggunaan alat berat di kawasan sungai dinilai tidak dibenarkan, apalagi jika berpotensi memicu konflik antarwarga.

Komisi III DPRD Kaltim berencana memanggil pihak CV Zen Zay Bersaudara dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan secara langsung. Pemanggilan itu bertujuan meninjau kembali tata ruang dan legalitas penambangan pasir di Sungai Kandilo.

DPRD berharap, melalui penyelesaian yang adil dan transparan, warga dari sembilan desa tetap dapat menjalankan mata pencaharian mereka di Sungai Kandilo tanpa diskriminasi dan konflik berkepanjangan. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Tingginya angka pemuda yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat, hingga 2025, persentase kelompok usia 20–25 tahun yang masuk kategori tersebut mencapai 19,35 persen.

Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menilai pendidikan menjadi faktor kunci untuk memutus mata rantai pengangguran usia muda di daerah ini. Menurutnya, kualitas dan akses pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan angkatan muda dalam memasuki dunia kerja.

“Untuk keluar dari siklus pengangguran itu, faktor utamanya adalah bagaimana memajukan dunia pendidikan. Sekarang tingkat upaya pemerintah provinsi untuk meningkatkan lama sekolah di Kaltim itu sudah sangat konkret,” ujar Darlis saat diwawancarai, Jumat (9/1/2026), di Kompleks DPRD Kaltim, Samarinda.

Ia menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah daerah dalam memastikan pendidikan tidak lagi menjadi barang mahal dan sulit diakses, terutama bagi masyarakat di wilayah pinggiran dan pedalaman. Darlis menyebut, salah satu langkah strategis yang diharapkan memberi dampak jangka panjang adalah program Gratispol melalui penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Program penggratisan UKT ini harus dilihat sebagai investasi jangka panjang. Dampaknya mungkin tidak langsung, tetapi ke depan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja dan penurunan angka pengangguran,” jelasnya.

Selain pendidikan tinggi, Darlis juga menekankan pemerataan pembangunan sekolah menengah atas (SMA) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurutnya, selama ini masih terdapat daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sekolah, sehingga memaksa siswa harus menempuh jarak jauh ke kawasan perkotaan.

“Sekolah tidak boleh lagi menjauh dari akses masyarakat. Melalui Dinas Pendidikan, sekarang kita banyak membangun SMA di daerah-daerah yang selama ini sulit menjangkau sekolah di kota,” lanjutnya.

Persoalan pengangguran usia muda ini juga menjadi relevan dengan janji kampanye Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, terkait penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan secara nasional. Namun, Darlis mengingatkan bahwa tanpa peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, peluang kerja yang tersedia belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal oleh generasi muda di daerah.

“Lapangan kerja itu penting, tapi kesiapan SDM jauh lebih menentukan. Pendidikan adalah fondasi agar anak-anak muda kita bisa bersaing dan terserap di dunia kerja,” tegasnya.

Dengan angka pengangguran pemuda yang masih tergolong tinggi, DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah untuk terus memperkuat kebijakan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan ketenagakerjaan di Kaltim. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Program penyerapan 50 ribu tenaga kerja di Kutai Timur (Kutim) masih menghadapi persoalan mendasar, yakni ketiadaan basis data ketenagakerjaan yang solid dan terverifikasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim, Trisno, mengakui bahwa hingga kini pemerintah daerah masih berada pada tahap awal perumusan kebijakan, dengan fokus utama pada penyusunan dan penguatan data angkatan kerja.

“Kalau datanya belum ada dan belum kuat, kebijakan apa pun akan lemah. Karena itu, fokus kita hari ini adalah memastikan data angkatan kerja Kutai Timur benar-benar akurat,” ujarnya, Selasa (13/1/2025).

Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa program penyerapan tenaga kerja skala besar tersebut belum sepenuhnya berbasis peta kebutuhan riil, baik dari sisi jumlah pencari kerja maupun daya serap dunia usaha di Kutim.

Trisno menyebutkan, data ketenagakerjaan seharusnya menjadi fondasi utama dalam merancang pelatihan, penempatan tenaga kerja, hingga proyeksi serapan tenaga kerja lintas sektor. Tanpa itu, target 50 ribu tenaga kerja berisiko menjadi ambisi politis yang sulit diukur capaian nyatanya.

“Hari ini rencananya akan ada rapat untuk membahas ini. Kita harus tahu dulu berapa angkatan kerja Kutai Timur setiap tahun, lalu berapa potensi serapan yang realistis,” jelasnya.

Di tengah laju pembangunan wilayah dan eksploitasi sumber daya alam, Trisno menilai Kutim sejatinya memiliki peluang besar dalam menciptakan lapangan kerja, baik melalui badan usaha yang sudah eksis maupun pembentukan usaha baru di sektor-sektor strategis. Namun, ia menekankan bahwa penyerapan tenaga kerja yang terjadi secara alamiah tidak serta-merta dapat diklaim sebagai keberhasilan pemerintah.

“Kalau berjalan sendiri tanpa intervensi kebijakan, itu bukan hasil kerja pemerintah. Harus ada kontribusi kebijakan yang jelas agar penyerapan tenaga kerja bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Saat ini, Disnakertrans Kutim mengklaim tengah melakukan inventarisasi dan kajian mendalam terhadap data ketenagakerjaan. Namun publik masih menunggu kejelasan kapan data tersebut rampung, bagaimana metodologinya, dan sejauh mana kebijakan ini akan berdampak langsung pada penurunan pengangguran lokal.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam