Beranda blog Halaman 443

Dari Gelap ke Terang: 66 Ribu KK di Pedalaman Kaltim Kini Nikmati Listrik, Janji Harum–Seno Dikebut

Penulis
redaksi
-
0
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal melayani permukiman warga di pedalaman Mahakam Ulu, menghadirkan listrik bersih di kawasan terpencil. Foto: Istimewa

SAMARINDA – Bagi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, ketersediaan listrik bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan soal keadilan. Di usia 80 tahun Indonesia merdeka, ia menilai tak boleh lagi ada warga Kaltim—terutama di pedalaman dan perbatasan—yang hidup dalam gelap sementara wilayah perkotaan menikmati listrik tanpa jeda.

Saat awal menjabat pada 20 Februari 2025, Pemprov Kaltim mencatat masih ada 109 desa yang belum teraliri listrik. Kondisi ini disebut Harum sebagai ironi besar di tengah pembangunan masif yang terjadi di provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara.

“Listrik harus dinikmati seluruh rakyat Kaltim, baik di perkotaan, pedesaan, pedalaman, termasuk perbatasan,” tegas Harum dalam berbagai kesempatan.

Tekad itu tak berhenti di pernyataan. Bersama Wakil Gubernur Seno Aji, Pemprov Kaltim langsung melakukan intervensi sejak tahun pertama kepemimpinan. Dalam kurun sekitar 10 bulan, sebanyak 36 desa terjauh, tertinggal, dan terisolir berhasil disentuh program kelistrikan.

“Tahun pertama, sekitar 10 bulan sudah ada sebanyak 36 desa terjauh, tertinggal dan terisolir listrik yang bisa kami intervensi,” ungkap Harum.

Warga pedalaman menerima simbolis bantuan kelistrikan dari Pemprov Kaltim sebagai bagian program elektrifikasi desa terpencil. Foto: Istimewa

Langkah ini menjadi kado nyata bagi masyarakat di momentum HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur. Desa-desa penerima manfaat tersebar di Kabupaten Mahakam Ulu, Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Paser. Total, sekitar 66 ribu kepala keluarga kini bisa menikmati listrik melalui skema Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal.

Pemprov Kaltim menargetkan percepatan lebih lanjut. Saat ini, masih ada sekitar 73 desa yang belum teraliri listrik dengan total sekitar 45 ribu KK. Untuk menjangkau wilayah-wilayah yang belum bisa dilayani jaringan PLN akibat faktor geografis dan ketiadaan badan jalan, pemerintah memilih pendekatan alternatif melalui PLTS Komunal dan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) per rumah tangga.

“Tantangan desa-desa itu letak geografisnya sangat jauh dari jangkauan instalasi PLN dan juga belum memiliki badan jalan. Karena itu kami minta segera dibuat pemetaan jalur pendekat untuk listrik tersebut,” ujar Harum.

Ia menegaskan, PLTS bukan solusi sementara. Pemerintah akan terus mendorong agar PLN pada akhirnya bisa masuk ke seluruh wilayah, seiring terbukanya akses jalan dan infrastruktur pendukung.

“PLTS ini pra saja. Kami akan terus perjuangkan agar PLN bisa masuk ke semua wilayah, karena itu harus ada badan jalan. Ini juga harus segera kita petakan,” tegasnya.

Dampak kehadiran listrik mulai dirasakan langsung masyarakat. Di Kampung Batoq Kelo, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, warga yang selama puluhan tahun hidup tanpa listrik kini bisa menikmati penerangan 24 jam. Desa dengan penduduk sekitar 1.028 jiwa itu kini dilayani PLTS berkapasitas terpasang 60,8 kWp, didukung baterai 576 kWh dan inverter 50 kW.

“Listrik ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pendidikan secara berkelanjutan,” kata Harum.

Antonius Legiu, Ketua Adat Desa Batoq Kelo, tak menyembunyikan rasa harunya. “Kami sangat senang dan berterima kasih kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekarang bisa menikmati listrik, sudah bisa beli magic jar dan televisi. Baru sekarang bisa menyaksikan televisi,” ujarnya.

Kebahagiaan serupa dirasakan warga Labuang Kallo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser. Melalui Program Jospol, Pemprov Kaltim menyalurkan 40 unit PLTS APDAL berkapasitas 400 wp dengan baterai 1.000 wh. Warga menyebut listrik sebagai titik balik kehidupan mereka yang selama ini bergantung pada lampu minyak dan genset.

“Kami berterima kasih dan bangga kepada Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang mau memperhatikan kami rakyat kecil yang hidup di tambang-tambang ini,” ujar Muzni, warga Labuang Kallo. (MK)

Editor: Agus S

Pelayanan Publik Jadi Ukuran, Gubernur Kaltim Anugerahkan Emas untuk Tiga Camat Terbaik

Penulis
redaksi
-
0
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyerahkan penghargaan kepada tiga camat berprestasi pada peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur. Foto: Istimewa

SAMARINDA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Kalimantan Timur menjadi momentum penegasan peran aparatur di garis terdepan. Pemprov Kaltim menganugerahkan penghargaan kepada tiga camat berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, dan kepemimpinan dalam pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud kepada Camat Long Kali, Kabupaten Paser, M Arfah, yang meraih predikat terbaik pertama. Posisi terbaik kedua diraih Camat Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Burhanudin, sementara terbaik ketiga diberikan kepada Camat Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Erwin.

Tak sekadar piagam, Pemprov Kaltim juga memberikan hadiah emas sebagai bentuk penghargaan nyata. Camat terbaik pertama menerima emas 20 gram, terbaik kedua 15 gram, dan terbaik ketiga 10 gram. Pemberian ini sekaligus menjadi pesan bahwa kinerja aparatur yang berdampak langsung ke masyarakat layak diapresiasi secara konkret.

Dalam sambutannya pada peringatan HUT Kaltim yang digelar di Stadion Gelora Kadrie Oening Sempaja, Jumat (9/1/2026), Gubernur Harum menekankan posisi camat sebagai simpul penting pemerintahan daerah. Camat, kata dia, adalah jembatan kebijakan—tempat keputusan pemerintah diterjemahkan menjadi layanan yang dirasakan warga.

“Camat memiliki peran penting sebagai penghubung kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Dari camatlah kebijakan itu diterjemahkan dan dirasakan langsung oleh warga,” tegas Harum.

Ia berharap penghargaan ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh camat di Kalimantan Timur untuk terus meningkatkan kualitas layanan, bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjaga integritas dan profesionalisme birokrasi.

“Penghargaan ini bukan hanya simbol, tetapi dorongan agar pelayanan publik semakin baik dan pemerintahan semakin dekat dengan masyarakat,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

Akhir Penantian Jalan Pedalaman, Tering–Ujoh Bilang Ditarget Mulus 2026

Penulis
redaksi
-
0
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meninjau progres dan paparan teknis ruas jalan Tering–Ujoh Bilang yang ditargetkan tuntas dan mulus akhir 2026. Foto: Istimewa

SAMARINDA – Akses darat menuju jantung pedalaman Kalimantan Timur segera berubah wajah. Ruas jalan Tering (Kutai Barat)–Ujoh Bilang (Mahakam Ulu) sepanjang 31,53 kilometer dipastikan rampung dan berlapis beton pada 2026, mengakhiri persoalan konektivitas yang selama ini membebani mobilitas warga dan distribusi logistik di kawasan hulu Benua Etam.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan proyek ini harus dikebut tanpa kompromi. Ia meminta alokasi APBD 2026 sebesar Rp90 miliar dimaksimalkan agar seluruh sisa pekerjaan bisa dituntaskan lebih cepat dari target.

“Jalan ini harus tuntas Pak Nanda. Kalau bisa enam bulan, atau tiga bulan Pak Nanda,” tegas Gubernur Harum kepada Kepala Dinas PUPR Kaltim saat peresmian segmen 1 hingga 4 jalan Tering–Ujoh Bilang, Selasa (6/1/2026).

Penegasan itu disampaikan menyusul masih ditemukannya sejumlah titik krusial yang belum rampung akibat kondisi medan yang berat dan menantang. Dari total panjang ruas, sekitar 23,91 kilometer telah ditangani melalui skema rigid pavement pada APBD 2025. Sisanya, sekitar 7,65 kilometer, akan dilanjutkan pengerjaannya pada 2026.

“Segera saja dikerjakan Pak Nanda. Kita tidak menunggu waktu. Harus cepat, kasian warga kita di Mahakam Ulu,” lanjut Harum.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kalimantan Timur AM Fitra Firnanda menjelaskan bahwa penanganan ruas Tering–Ujoh Bilang telah berlangsung bertahap sejak beberapa tahun terakhir. Hingga 2024, total panjang jalan yang sudah tertangani mencapai sekitar 19,28 kilometer.

Untuk tahun anggaran 2025, pekerjaan dilanjutkan melalui dua paket rigid pavement yang menambah panjang jalan mantap secara signifikan. Khusus pada 2026, sisa penanganan dibagi dalam empat paket pekerjaan dengan total panjang sekitar 7,65 kilometer, yang ditargetkan selesai sebelum akhir tahun.

Menurut Fitra, seluruh paket tersebut sudah direncanakan secara teknis dan siap dikerjakan, sehingga tidak ada alasan untuk menunda penyelesaian. Pemerintah provinsi menargetkan sebelum 2026 berakhir, seluruh ruas Tering–Ujoh Bilang sudah tersambung penuh dengan kondisi jalan beton yang layak dan aman dilalui sepanjang tahun. (MK)

Editor: Agus

DED Tuntas, Waterfront & Riverside Road Kaltim Disiapkan Jadi Proyek Rp7 Triliun

Penulis
redaksi
-
0
Salah satu Waterfront & Riverside Road dirancang terhubung dengan Jembatan Mahkota II sebagai solusi kemacetan di Kelurahan Selili, Samarinda. (Ist)

SAMARINDA – Rencana pembangunan Waterfront dan Riverside Road di Kalimantan Timur mulai memasuki fase lebih serius. Setelah Detail Engineering Design (DED) dinyatakan rampung, Pemerintah Provinsi Kaltim memproyeksikan megaproyek ini menelan anggaran hingga Rp7 triliun, dengan fokus utama mengurai kemacetan kronis di Samarinda dan Balikpapan sekaligus menata kawasan tepian sungai.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyebut proyek ini sebagai jawaban atas persoalan lalu lintas yang selama ini membebani ruas strategis, khususnya koridor Jembatan Mahkota II–Kelurahan Selili hingga kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Jalur tersebut kerap menjadi simpul kemacetan karena bertemunya kendaraan berat, lalu lintas harian, dan aktivitas permukiman padat.

Tak sekadar membangun jalan baru, Waterfront dan Riverside Road dirancang sebagai proyek transformasi kawasan. Konsepnya menggabungkan fungsi transportasi dengan penataan ruang kota, sehingga tepian sungai tidak lagi menjadi area belakang kota, melainkan wajah baru yang tertata dan produktif.

Secara konsep, waterfront merupakan penataan kawasan tepi sungai yang memadukan jalur kendaraan, pedestrian, ruang terbuka hijau, hingga potensi pariwisata dan ekonomi lokal. Sementara riverside road adalah jalan yang dibangun sejajar mengikuti alur sungai, baik di atas lahan hasil pergeseran sempadan maupun dalam bentuk jalan layang. Kehadiran jalur ini diharapkan mampu mengalihkan arus kendaraan dari pusat kota yang selama ini padat.

Di Samarinda, riverside road direncanakan mengikuti tepian Sungai Mahakam dan terhubung langsung dengan Jembatan Mahkota II. Skema ini memungkinkan kendaraan, termasuk angkutan berat, tidak lagi harus melintasi kawasan permukiman Selili yang selama ini menjadi titik rawan macet.

Berdasarkan penelusuran pada laman LPSE Provinsi Kalimantan Timur, tahap perencanaan proyek sebenarnya sudah berjalan sejak 2025. Paket pekerjaan dengan judul “DED Pembangunan Water Front and Riverside Road (Selili–Jembatan Mahkota II) (Pergeseran)” tercatat memiliki pagu anggaran Rp2,55 miliar. Tender tersebut berlangsung pada Agustus hingga Oktober 2025 dan berada di bawah Satuan Kerja Dinas PUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur.

Meski DED telah selesai ditenderkan, hingga kini dokumen desain belum dipublikasikan secara terbuka ke masyarakat. Padahal, desain tersebut diyakini memuat gambaran rinci mengenai jalan layang di tepian Sungai Mahakam, lengkap dengan konsep ruang publik dan penataan lingkungan yang akan menyertainya.

Gubernur Rudy Mas’ud sendiri menegaskan bahwa proyek waterfront masih berada pada tahap perencanaan awal.
“Waterfront itu sebenarnya ada beberapa kegiatan kita, tetapi baru kita planningkan,” ujarnya usai peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda, Jumat (10/1/2026).

Ia tak menampik bahwa pembangunan fisik proyek ini membutuhkan anggaran besar. Untuk kawasan Samarinda saja, nilai investasinya diperkirakan mencapai Rp2 triliun. Sementara untuk Balikpapan, kebutuhan anggaran jauh lebih besar, yakni sekitar Rp5 triliun.

“Prediksi kami untuk yang di Samarinda mungkin sekitar Rp2 triliun. Untuk yang di Balikpapan sendiri mungkin sekitar Rp5 triliun,” ungkap Rudy.

Jika terealisasi, Waterfront dan Riverside Road diproyeksikan bukan hanya menjadi solusi lalu lintas, tetapi juga simbol perubahan wajah kota-kota besar di Kalimantan Timur, dari kawasan yang semrawut menjadi ruang tepi sungai yang modern, fungsional, dan bernilai ekonomi tinggi. (MK)

Banjir Kepung Sepaku, 60 Rumah di Suka Raja Terisolir, Warga Desak Normalisasi Sungai

Penulis
redaksi
-
0
Warga mendorong sepeda motor melintasi banjir setinggi lutut yang merendam jalan permukiman RT 25 Desa Suka Raja, Kecamatan Sepaku. Foto: Atmaja/MKN

NUSANTARA – Banjir kembali mengepung kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Setelah sebelumnya merendam Kelurahan Mentawir dengan ketinggian air mencapai 1,5 hingga 2 meter, luapan sungai kini bergeser ke Desa Suka Raja, Kecamatan Sepaku, dan mengisolir puluhan rumah warga.

Minggu (11/1/2026), banjir setinggi 30 hingga 50 sentimeter merendam kawasan RT 24 dan RT 25 Desa Suka Raja. Meski tidak sedalam banjir di Mentawir, dampaknya tetap signifikan karena memutus akses dan mengganggu aktivitas harian warga. Total sebanyak 60 rumah terdampak, menjadikan persoalan banjir di wilayah ini kembali mencuat sebagai isu serius yang membutuhkan penanganan permanen.

Luapan sungai menggenangi jalan utama dan halaman rumah warga di RT 24–25 Desa Suka Raja, Sepaku, akibat hujan berintensitas tinggi. Foto: Atmaja/MKN

Ketua RT 25, Rahmad, menyebut kondisi banjir kali ini menegaskan urgensi normalisasi sungai yang selama bertahun-tahun hanya berhenti pada wacana.

“Dulu sudah pernah, sudah 5 tahun lalu. Waktu itu cukup mengatasi persoalan banjir di sini. Kalaupun banjir, surutnya cepat, dan tinggi air tak setinggi sekarang,” jelasnya di lokasi.

Rahmad menjelaskan, pasca-normalisasi beberapa tahun lalu, kondisi sungai sempat membaik. Namun seiring waktu, badan sungai kembali menyempit dan dangkal akibat longsoran tebing serta sedimentasi. Dampaknya, aliran air tak lagi lancar saat hujan deras mengguyur kawasan Sepaku.

“Makanya normalisasi ini kami tunggu. Tentu dengan pengerjaan yang lebih baik paten. Selain itu, kami juga perlu solusi jembatan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, normalisasi sebelumnya dilakukan oleh UPT PU Kabupaten dengan menurunkan alat berat ekskavator amfibi hingga mendekati muara sungai. Namun tanpa penanganan berkelanjutan, sungai kembali mengalami pendangkalan. Rencana normalisasi oleh Balai Wilayah Sungai disebut sudah lama masuk pembahasan, tetapi hingga kini belum ada realisasi fisik di lapangan.

Dalam beberapa hari terakhir, hujan berintensitas tinggi mengguyur hampir seluruh wilayah Kecamatan Sepaku. Di Desa Suka Raja, hujan deras sejak pukul 19.20 Wita menyebabkan sungai meluap. Sekitar pukul 03.00 Wita dini hari, ketinggian air terus bertambah dan mulai menggenangi permukiman.

Data di lapangan menunjukkan, di RT 24 terdapat 8 rumah dengan 8 kepala keluarga terdampak. Sementara di RT 25, banjir merendam 52 rumah dengan 58 kepala keluarga atau sekitar 160 jiwa. Pantauan tim gabungan mencatat Tinggi Muka Air (TMA) mencapai sekitar 10 sentimeter di badan jalan, dan 30–50 sentimeter di halaman rumah warga.

Menanggapi kondisi tersebut, jajaran Otorita Ibu Kota Nusantara turun langsung ke lokasi pada Minggu siang. Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, menyampaikan bahwa langkah penanganan akan dikoordinasikan bersama BWS.

“Apakah mengatasi secara permanen, ataukah sementara. Apakah karena ini menjadi programnya BWS, tentu tetap berkoordinasi dengan OIKN. Seperti apa untuk mengatasinya. Apakah mengatasi secara permanen atau sementara dulu ya, kaitan dengan adanya bencana seperti ini,” terang Alimuddin.

Menurutnya, prioritas utama adalah memastikan permukiman warga tidak terus terendam dan akses distribusi hasil kebun masyarakat tetap berjalan.

“Persoalan nanti apakah tindak lanjutnya permanen atau tindakan sementara nanti teman-teman dari Sapras (Sarana prasarana) nanti akan menilai. Juga harus diluruskan, banjir di sini kan sudah sering terjadi. Mungkin hari ini karena faktor curah hujan tinggi kemudian pasang air laut dan lain-lain sehingga terjadi seperti ini. Tapi mudah-mudahan ini yang terakhirlah terakhir,” ujarnya.

Alimuddin menambahkan, hasil koordinasi dengan sejumlah pihak mengerucut pada dua fokus utama, yakni normalisasi dan revitalisasi sungai-sungai di wilayah Sepaku. Dari enam titik rawan yang teridentifikasi, empat di antaranya telah masuk dalam program penanganan, termasuk kawasan Kelurahan Mentawir.

Bagi warga Suka Raja, banjir kali ini menjadi pengingat keras bahwa pembangunan kawasan IKN juga harus diiringi dengan penguatan infrastruktur dasar. Tanpa normalisasi sungai yang serius dan berkelanjutan, banjir berpotensi terus berulang dan menempatkan warga sebagai pihak yang paling terdampak. (MK)

Editor: Agus S

Jembatan Rusak Jadi Ancaman Warga, OIKN Diminta Turunkan Bailey dari Kawasan IKN

Penulis
redaksi
-
0
Jembatan kayu di RT 24 terendam banjir. Kondisinya kian rawan karena banyak berlubang, warga menuliskan imbauan di tepi jembatan. (Atmaja/MKN)

NUSANTARA – Kerusakan jembatan yang menjadi satu-satunya akses warga RT 25 Desa Suka Raja, Kecamatan Sepaku, kembali memantik keluhan keras masyarakat. Warga menilai kondisi jembatan yang rapuh dan kerap terendam banjir bukan lagi sekadar soal kenyamanan, melainkan ancaman keselamatan yang menuntut solusi cepat dari Otorita Ibu Kota Nusantara.

Ketua RT 25, Rahmad Waras Abdillah, menyampaikan desakan tersebut secara langsung. Ia meminta pembangunan jembatan darurat sebagai langkah paling realistis, sembari menunggu solusi permanen yang hingga kini tak kunjung terealisasi.

“Kami minta solusi segera. Ini mendesak bagi lingkungan kami,” tegas Rahmad di lokasi.

Menurutnya, jembatan kayu yang selama ini digunakan dibangun dan diperbaiki secara swadaya oleh warga. Seiring waktu, struktur kayu semakin rapuh, berlubang di banyak titik, dan sangat berbahaya saat debit air meningkat. Ketika banjir datang, akses warga praktis terputus dan risiko kecelakaan meningkat tajam.

Di wilayah RT 25 sendiri masih terdapat tiga jembatan kayu. Sebelumnya, warga sempat mendapat harapan akan dibangunnya jembatan permanen oleh perusahaan yang terlibat dalam pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara. Namun hingga kini, realisasi tersebut tak pernah tuntas. Satu jembatan sempat dikerjakan oleh pihak swasta PT BRP, tetapi pembangunannya terhenti dan tidak bisa digunakan.

Jembatan RT 24 direnovasi secara swadaya oleh masyarakat. (Istimewa)

Akibat mangkraknya proyek tersebut, warga akhirnya berinisiatif membangun jembatan kecil di sisi lain. Selain untuk akses, jembatan ini berfungsi menjaga kelancaran aliran air. Penyempitan jalur air akibat struktur jembatan yang tidak memadai menyebabkan luapan air ke halaman rumah warga saat hujan deras.

Kepala Dusun Semoga Jaya, Nurul Hofi, menegaskan bahwa jembatan tersebut merupakan akses vital bagi warga, terutama untuk keluar-masuk kebun. Ia mendesak agar penanganan darurat segera dilakukan.

“Jadi penanganan yang awal ini, kami berharap untuk menangani jembatan ini tiga. Kami berharap, dapat diaplikasikan segera,” ujarnya.

Terkait persoalan banjir dan aliran sungai, Nurul menyampaikan bahwa Deputi Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, telah menjanjikan langkah lanjutan berupa survei lapangan.

“Pak Alimuddin mengatakan, akan ada tim survei memitigasi aliran sungai, kenapa air tidak langsung turun ke muara dengan lancar,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Sarana dan Prasarana Sosial Otorita IKN, Agus Ahyar, mengakui bahwa penanganan banjir bukan sepenuhnya berada di kewenangan direktoratnya. Menurutnya, pengendalian banjir masih menunggu program dari Balai Wilayah Sungai.

Meski demikian, Agus menyebut opsi jembatan darurat masih terbuka. “Paling tidak diupayakan jembatan darurat. Ada di IKN beberapa, mudahan bisa diupayakan dibawa ke sini,” jelasnya.

Bagi warga RT 25, harapan kini bertumpu pada langkah konkret, bukan sekadar janji. Selama jembatan layak belum tersedia, setiap hujan besar selalu berarti ancaman terputusnya akses dan risiko keselamatan yang harus mereka hadapi sendiri. (MK)

Editor: Agus S

Diguyur Hujan Ekstrem, Ruas Tol IKN Amblas 82,5 Meter, BBPJN Sapu Bersih Cek Slab on Pile

Penulis
redaksi
-
0
Kondisi slab on pile ruas Tol IKN Seksi 3A2 Karangjoang–KKT Kariangau yang mengalami penurunan usai diguyur hujan lebat. Foto: Istimewa

NUSANTARA – Insiden penurunan badan jalan di ruas Tol Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 3A2 Segmen Karangjoang–KKT Kariangau memicu langkah cepat otoritas teknis. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur (BBPJN Kaltim) langsung menyisir dan menginventarisasi seluruh struktur slab on pile di sepanjang tol IKN guna memastikan tidak ada titik lain yang berpotensi mengalami kejadian serupa.

Penurunan terjadi pada satu segmen sepanjang 82,5 meter, setelah kawasan tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama berjam-jam. Peristiwa ini pun menjadi perhatian karena berada di jalur strategis menuju kawasan inti IKN.

Usai kejadian, BBPJN Kaltim bersama pihak proyek segera turun ke lapangan untuk melakukan survei menyeluruh. Langkah ini ditempuh sebagai upaya mitigasi agar insiden serupa tidak terulang di segmen lain.

“Sebentar saya minta datanga dulu ke teman-teman proyek,” ujar Yudi, Minggu (11/1/2026) malam.

“Usai kejadian, kami langsung melakukan survei dan inventarisasi pada seluruh slab on pile di ruas Tol IKN untuk memastikan tidak ada potensi serupa di titik lain,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut jangka panjang, BBPJN Kaltim menyiapkan sejumlah penanganan teknis permanen. Di antaranya pembangunan crossing drain di setiap slab on pile untuk mengendalikan aliran air di bawah struktur, penataan dan peningkatan kapasitas saluran air dari hulu ke hilir, serta pemasangan energy dissipator di outlet saluran guna meredam energi aliran air.

Insiden ini diketahui terjadi setelah hujan lebat mengguyur kawasan tersebut sejak Rabu (7/1/2026) pukul 15.35 Wita hingga Kamis (8/1/2026) pagi. Meningkatnya debit air memicu pergerakan tanah di area timbunan, khususnya pada lokasi disposal. Akibatnya, pada Kamis siang, slab on pile beserta beton badan jalan mengalami penurunan.

Penjabat KSO BBPJN Perwakilan Kalimantan Timur, Adhi Hutama, menjelaskan bahwa pergeseran terjadi akibat pergerakan tanah disposal yang dipicu curah hujan tinggi.

“Untuk menghindari kerusakan yang lebih melebar, slab on pile yang bergeser langsung diputuskan untuk diamankan dan dilakukan perbaikan,” katanya.

Ia menegaskan, kejadian tersebut berlangsung saat proyek masih dalam tahap konstruksi, sehingga langkah pengamanan dan perbaikan dapat segera dilakukan tanpa mengganggu fungsi jalan yang telah beroperasi. Seluruh biaya perbaikan permanen pun menjadi tanggung jawab penuh penyedia jasa pelaksana proyek.

“Saat ini, tim lapangan telah melakukan inventarisasi kerusakan, merapikan kembali timbunan hingga mencapai elevasi aman, serta mengamankan struktur yang terdampak,” terangnya.

Perbaikan permanen ditargetkan rampung sekitar Maret 2026 agar ruas tol tersebut dapat difungsikan sesuai rencana, khususnya untuk mendukung arus mudik dan balik Lebaran.

Hal senada disampaikan Pemimpin Proyek Jalan Tol IKN Segmen 3A2, Arief Indriyanto. Ia membenarkan bahwa pergeseran terjadi pada tiang slab on pile sepanjang 82,5 meter akibat kondisi cuaca ekstrem.

“Akibat hujan deras itu terjadi pergeseran pada timbunan lumpur di area disposal yang mengakibatkan pergeseran pada tiang slab on pile sepanjang 82,5 meter,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

IKN Dikebut Jadi Pusat Energi Bersih, OIKN–Pertamina Siapkan Proyek Terpadu

Penulis
redaksi
-
0
OIKN dan Pertamina Group bahas sejumlah proyek strategis, mulai dari bidang keberlanjutan energi dan lingkungan hingga pengembangan ekosistem pendidikan di kawasan Nusantara. Pertemuan ini berlangsung di Swissotel Nusantara, KIPP Nusantara, Minggu (11/1/2026). (Dok.OIKN)

NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga arah masa depan energi dan kualitas sumber daya manusia. Komitmen itu tercermin dalam pertemuan antara Otorita IKN dan Pertamina Group yang membahas sejumlah peluang kerja sama strategis, mulai dari energi berkelanjutan hingga penguatan ekosistem pendidikan di kawasan Nusantara.

Pertemuan berlangsung di Swissotel Nusantara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Minggu (11/1/2026), dan menjadi sinyal kuat bahwa kolaborasi lintas sektor mulai dipercepat seiring dibangunnya IKN sebagai kota masa depan.

Pertamina Group hadir dengan kekuatan penuh melalui sejumlah entitas strategis. Mulai dari Pertamina New and Renewable Energy (PNRE) yang fokus pada energi baru dan terbarukan, PT Patra Jasa di sektor pengembangan properti dan kawasan, Pertamina Foundation yang bergerak di bidang pembangunan berkelanjutan, hingga Universitas Pertamina sebagai pilar pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia.

Kehadiran lintas entitas tersebut menunjukkan pendekatan terpadu Pertamina dalam mendukung pembangunan Nusantara, tidak semata sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai ekosistem hijau dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas potensi proyek strategis yang menyentuh dua pilar utama pembangunan IKN: keberlanjutan energi dan lingkungan, serta penguatan ekosistem pendidikan. Kolaborasi ini diarahkan untuk menjadikan Nusantara sebagai model kota dengan energi bersih sekaligus pusat pengembangan human capital nasional.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan bahwa IKN dibangun dengan semangat birokrasi yang cepat dan adaptif untuk mendukung percepatan investasi.

“IKN ini dibangun sebagai kawasan birokrasi yang cepat, akselerasi ini kita butuhkan, akan kami dukung terus investasi di kawasan Nusantara. Akan kami layani, eman-eman (rugi) pak, kita tidak ingin berlama-lama,” ujar Basuki.

Dari sisi Pertamina, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan di IKN ditegaskan oleh Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono. Ia menyatakan bahwa Pertamina melihat IKN sebagai ruang strategis untuk mengembangkan model investasi hijau yang terintegrasi.

“Pertamina terus mendukung keberlanjutan IKN, termasuk melalui pengembangan investasi berbasis Nature-Based Solution yang menjaga konservasi, serta Nusantara Sustainability Hub yang mengembangkan human capital dengan prinsip ESG (environmental, social, and governance),” tegas Agung. (MK)

Editor: Agus S

Kolaborasi Pemkot Salurkan Laptop hingga Papan Interaktif untuk Sekolah

Penulis
redaksi
-
0
Pembagian pendidikan oleh Pemkot Bontang. (Dok Pemkot Bontang)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat komitmen memajukan kualitas pendidikan melalui kolaborasi strategis dengan dunia usaha dan pemerintah pusat. Hal ini diwujudkan dalam acara Penyerahan Corporate Social Responsibility (CSR) PT Gamma Persada Jakarta dan Hibah Pendidikan Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (8/1/2026).

Dalam sambutannya, Lukman menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ia menilai transformasi teknologi di sekolah harus terus didorong, namun tetap diimbangi dengan penguatan karakter budaya.
“Kolaborasi pemerintah dan swasta sangat krusial. Bantuan seperti interactive board, laptop, dan alat peraga edukatif ini kita harapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi anak-anak Bontang,” ujar Lukman.

Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, merincikan bahwa bantuan yang diserahkan berasal dari tiga sumber utama, yakni CSR PT Gamma Persada, APBD Pemkot Bontang, dan Kementerian Pendidikan.

CSR PT Gamma Persada: Bantuan senilai total Rp97,59 juta berupa perangkat pembelajaran berbasis teknologi (interactive board dan tablet) diserahkan kepada SD Negeri 006 Bontang Utara dan SMP Negeri 7 Bontang.

Hibah Pemkot Bontang: Disalurkan berupa 10 unit laptop untuk SMP YPK, SMP IT Yaris, SMP Muhammadiyah II, dan MTs Al Ikhlas. Selain itu, bantuan mebeler (meja-kursi siswa) diberikan kepada SMP Lembah Nyiur (72 set) dan SD Galilea (71 set), serta bantuan kebudayaan bagi Lembaga Adat Kutai Guntung.

Bantuan Kemendikbud: Fokus pada jenjang PAUD dan Pendidikan Non-Formal (PNF). Bantuan berupa perangkat pembelajaran interaktif dan laptop disalurkan kepada SKB Negeri, serta sejumlah PKBM (Melati, Jumli, Bunga Padi), puluhan TK, dan SMP negeri maupun swasta.

Pemerintah Kota Bontang juga memanfaatkan momentum ini untuk mengingatkan satuan pendidikan agar disiplin memperbarui data pokok pendidikan (Dapodik). Data yang akurat akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan maupun program rehabilitasi sarana prasarana di masa depan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

FLP Luncurkan Empat Buku, Pemkot Ajak Generasi Muda Tingkatkan Literasi dan Kemampuan Menulis

Penulis
redaksi
-
0
Serah terima buku dari Kabid KKLK PT IMM, M. Ngirom Hudi selaku tim pembina FLP, kepada Staf Ahli PKSDM, Lukman. (Dok Pemkot Bontang)

BONTANG – Forum Lingkar Pena (FLP) Bontang meluncurkan empat buku karya penulis lokal Bontang sebagai bentuk komitmen dalam menumbuhkan budaya literasi daerah. Peluncuran buku tersebut diresmikan oleh Staf Ahli Bidang Pengembangan Kreativitas Sumber Daya Manusia (PKSDM) Kota Bontang, Lukman, yang mewakili Wali Kota Bontang, di Gedung Auditorium 3D, Bontang Utara, Ahad (11/1) pagi.

Dalam sambutannya, Lukman mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi FLP Bontang karena dinilai sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Bontang dalam meningkatkan minat baca dan kemampuan menulis, khususnya di kalangan generasi muda. Ia mengimbau anak-anak Bontang untuk gemar membaca dan terus mengasah keterampilan menulis sebagai bekal masa depan.

“Buku adalah jembatan antara masa kini dan masa mendatang. Melalui buku, nilai-nilai karakter dapat ditanamkan, terutama lewat cerita rakyat, sekaligus merawat daya ingat dan identitas daerah,” ujarnya.

Ketua FLP Bontang, Kartini, menyampaikan bahwa peluncuran empat buku ini lahir dari dedikasi dan kecintaan para penulis terhadap dunia kata. Seluruh karya tersebut merupakan hasil dari kelas menulis yang dihimpun dan dibina oleh FLP Bontang, sebagai ruang belajar dan bertukar gagasan bagi para penulis lokal.

Empat buku yang diluncurkan meliputi buku cerita rakyat dan anak Bontang yang memuat legenda Beras Basah, Guntung, serta berbagai kisah lokal lainnya; kumpulan cerpen Tanah Borneo; kumpulan puisi; serta buku anak berjudul Peta Rahasia.

Kartini berharap, karya-karya tersebut dapat menjadi teman perjalanan pembaca, sumber inspirasi, sekaligus jendela pengetahuan bagi masyarakat.

Selain peluncuran buku, FLP Bontang juga menggelar pelatihan menulis sebagai upaya peningkatan kapasitas penulis lokal. Pelatihan tersebut menghadirkan Asra Arsyad, penulis dan pegiat literasi asal Sangatta, Kutai Timur, sebagai pemateri.

Melalui peluncuran buku dan pelatihan menulis ini, FLP Bontang berharap dapat membuka awal perjalanan panjang yang penuh manfaat bagi dunia literasi, sekaligus melahirkan lebih banyak karya yang memperkaya khazanah pengetahuan dan budaya lokal Bontang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

1...442443444...1,290Halaman 443 dari 1,290