SANGATTA — Sistem Online Single Submission (OSS) masih menjadi kendala pelaku usaha dalam mengurus perijinan.
Tak ayal, kondisi ini menjadi tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutai Timur (Kutim) untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setiap tahun, PTSP Kutim mengundang sekitar 75 pelaku usaha untuk mengikuti sosialisasi pengurusan NIB. Namun, peningkatan jumlah pelaku usaha yang benar-benar berhasil menuntaskan proses pendaftaran masih dinilai belum signifikan.

Kepala Dinas PTSP Kutim, Darsafani, menyebut hambatan terbesar justru berada pada teknis sistem.
“Kesadaran mereka sudah ada. Tetapi banyak pelaku usaha yang belum memahami cara mengurus NIB melalui OSS. Ini yang terus kami jelaskan lewat sosialisasi,” ujarnya saat ditemui, Kamis (20/11/2025).

Kesulitan yang dialami pelaku usaha di lapangan memperkuat pernyataan tersebut. Mulai dari lemahnya jaringan internet di beberapa wilayah hingga tampilan OSS yang dianggap membingungkan, banyak di antara mereka yang kesulitan menyelesaikan proses hingga akhir.

Salah satu pelaku usaha kecil asal Sangatta, Nurhayati, mengaku sudah dua kali mengikuti sosialisasi namun tetap mengalami kendala saat mencoba mendaftar secara mandiri.
“Pas dijelaskan rasanya mudah, tapi waktu saya coba sendiri malah bingung lagi. Ada langkah-langkah di OSS yang saya tidak paham. Akhirnya saya bolak-balik minta bantu teman,” tuturnya.

Padahal tanpa NIB, pelaku usaha sulit mengakses berbagai layanan formal.
“Mereka tidak bisa melakukan transaksi dengan lembaga vertikal seperti bank jika tidak punya NIB. Legalitas ini wajib sebagai dasar,” tegas Darsafani.

Melihat kondisi ini, PTSP Kutim menegaskan komitmennya untuk memperkuat pola pendampingan yang lebih efektif dan mudah diakses.
“Kami akan terus evaluasi metode sosialisasi. Pendampingan harus benar-benar membantu pelaku usaha sampai tuntas, bukan sekadar pemberian materi,” jelasnya.

Dengan masih adanya kendala terkait OSS, percepatan legalitas usaha di Kutim kini sangat bergantung pada kemudahan akses pendampingan yang disediakan pemerintah bagi para pelaku usaha di seluruh wilayah.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – ASN Kutim mulai diarahkan menjadi agen penggerak ekonomi desa melalui program Koperasi Merah Putih.

Langkah ini menjadi salah satu gebrakan paling menarik tahun ini, sebuah model baru pemberdayaan aparatur dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas.

Kepala BKPSDM Kutim, Misliansyah, mengungkapkan bahwa seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, akan terlibat langsung dalam pendampingan koperasi di desa. Mereka tidak hanya membantu operasional, tetapi juga memperbaiki tata kelola agar koperasi dapat bertumbuh sebagai sumber penghidupan masyarakat.

“ASN kami mulai dioptimalkan untuk membantu operasional koperasi desa. Kami ingin koperasi benar-benar menjadi pilar ekonomi kerakyatan,” katanya.

Kebijakan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin menempatkan ASN sebagai kekuatan strategis yang mampu menyentuh langsung kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, BKPSDM Kutim terus memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem meritokrasi. Penempatan pejabat tidak lagi sekadar formalitas, melainkan harus sesuai kompetensi teknis.

Misliansyah menegaskan bahwa pendekatan ini bertujuan memastikan pelayanan publik berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan setiap program dilaksanakan oleh orang yang tepat. Pelayanan harus cepat, jelas, dan profesional,” ujarnya.

Langkah ini diharapkan menjadi fondasi pelayanan yang semakin responsif, sekaligus meminimalkan hambatan birokrasi yang selama ini sering memperlambat jalannya program pembangunan.

Dengan kombinasi penguatan peran ASN di tingkat desa dan sistem seleksi berbasis kinerja, Kutim berada pada jalur percepatan pembangunan yang lebih agresif. Pemerintah berharap pola baru ini dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih hidup, terutama bagi desa-desa yang memiliki potensi namun belum tergarap optimal.

Banyak pihak melihat kebijakan ini sebagai momentum penting dalam membangun daerah yang lebih mandiri dan inklusif.

“Kami siap berlari lebih cepat. Fokus kami adalah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Hingga Agustus 2025, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) mencatat 104 kasus baru HIV/AIDS. Meski jumlah ini menunjukkan lonjakan dibanding tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kutim menilai tingginya angka temuan justru menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Sumarno, menegaskan bahwa semakin banyak kasus ditemukan lebih awal, maka semakin cepat pula mata rantai penularan dapat dihentikan.
“Kalau HIV banyak ditemukan justru bagus, karena bisa cepat memutus mata rantai penularan. Sama seperti TBC, kalau orang enggan periksa lalu beraktivitas bebas, penularannya sulit dikendalikan,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

Dinkes Kutim memastikan setiap pasien positif HIV langsung menjalani screening lanjutan untuk menelusuri potensi penularan kepada kontak erat. Setelah itu, pasien akan mendapatkan terapi Antiretroviral (ARV) dan pendampingan rutin guna memastikan kedisiplinan dalam menjalani pengobatan.

Untuk memperluas kesadaran publik, tujuh penyuluh HIV diterjunkan secara aktif melakukan penyuluhan langsung ke masyarakat. Sasaran mereka termasuk pelajar, komunitas sopir, hingga pekerja di Tempat Hiburan Malam (THM). Untuk kelompok tertentu, pemeriksaan bahkan dilakukan menggunakan tiga alat berbeda demi menjamin akurasi.
“Bagi sopir atau pekerja hiburan malam, kami lakukan pemeriksaan hingga tiga kali dengan alat berbeda,” kata Sumarno.

Inovasi lain yang mendapat respons positif adalah pelibatan penyintas HIV sebagai kader edukasi. Para penyintas dianggap mampu menyampaikan pesan kesehatan secara lebih efektif karena berbicara melalui pengalaman langsung.
“Mereka bisa berbagi pengalaman langsung, menunjukkan bahwa HIV bisa dikendalikan dan tidak perlu ditakuti berlebihan,” tambah Sumarno.

Dengan memperluas layanan kesehatan, pendampingan, dan edukasi masyarakat, Pemerintah Kutim menegaskan komitmennya dalam menekan laju penularan HIV/AIDS. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan inklusif menjadi kunci agar penyintas bisa hidup lebih berkualitas dan masyarakat semakin sadar pentingnya deteksi dini.

Pemerintah berharap langkah ini mampu menciptakan lingkungan yang lebih peduli, bebas stigma, dan mendukung upaya penanggulangan HIV di Kutim.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

PASER – Penanganan kasus Tragedi Muara Kate kembali menjadi sorotan setelah Misran Toni alias Imis (60), warga Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, kembali diamankan Satreskrim Polres Paser pada Selasa (18/11/2025) malam. Penangkapan ini memicu tanda tanya besar lantaran Misran sebelumnya sudah menjalani masa tahanan penuh selama 119 hari di Polda Kaltim dan telah mengantongi surat pembebasan.

Misran merupakan tersangka dugaan pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap dua aktivis penolak hauling batu bara, yaitu Russel dan Ansouka, dalam peristiwa berdarah pada November 2024. Setelah masa tahanannya habis, keluarga menjemputnya dari Polda Kaltim. Namun hanya berselang beberapa jam, ia kembali diamankan aparat dalam perjalanan pulang.

Menurut kepolisian, penahanan ulang tersebut dilakukan karena berkas perkara Misran telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Paser. Dengan demikian, proses persidangan akan segera dimulai.

“Kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan, maka proses hukum akan segera dilanjutkan ke tahap persidangan,” jelas Kasatreskrim Polres Paser, AKP Elnath Splendidta Waviq Gemilang, Rabu (19/11/2025).

Sementara itu, keluarga Misran menilai langkah itu membingungkan. Joshua, kerabat Misran, menuturkan bahwa keluarga sudah menjemput Misran secara sah berdasarkan surat pembebasan. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di jalan poros Desa Sempulang sekitar pukul 21.55 Wita, rombongan mereka dihentikan sejumlah polisi dan Misran kembali dibawa ke Polres Paser bersama kuasa hukumnya.

“Kami dicegat saat sudah dalam perjalanan. Kalau memang mau ditahan kenapa tidak dari awal di Polres, bukan malah dibiarkan keluar,” ujar Joshua.

Keluarga juga membantah informasi bahwa pendamping hukum Misran ditangkap. Menurut Kasi Humas Polres Paser, IPTU Iwan, aparat hanya mengamankan tersangka dan tidak melakukan penangkapan terhadap kuasa hukum.

“Pendamping hukum Misran Toni tidak ditangkap. Penahanan hanya dilakukan terhadap tersangka,” kata IPTU Iwan.

Di sisi lain, keluarga menyatakan tidak mempermasalahkan pelimpahan perkara ke kejaksaan. Namun mereka berharap aparat memberikan kesempatan bagi Misran untuk pulang terlebih dahulu bertemu keluarga, mengingat masa tahanannya telah resmi berakhir.

“Masa penahanannya kan sudah selesai. Harapan kami, dia bisa pulang dulu dan bertemu keluarga. Kalau soal pelimpahan, biarlah diurus kemudian,” ungkap Joshua.

Kisruh ini menambah panjang daftar ketegangan yang mengiringi tragedi Muara Kate, yang sejak awal dibayangi polemik penegakan hukum, protes warga terhadap hauling batu bara, hingga tudingan kriminalisasi terhadap warga yang menolak aktivitas perusahaan (MK)

Editor: Agus S