PPU — Hujan lebat dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kecamatan Sepaku dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, termasuk Kelurahan Mentawir, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sebanyak 54 rumah dan 147 jiwa terdampak banjir yang terjadi sejak Kamis (8/1/2026) dini hari. Hingga pukul 22.07 WITA, air dilaporkan mulai berangsur surut.

Banjir mulai terjadi sekitar pukul 03.00 WITA. Laporan kejadian diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU sekitar pukul 09.15 WITA. Setelah menerima laporan, BPBD PPU langsung bergerak ke lokasi terdampak sambil terus berkoordinasi dengan pihak terkait.

Banjir melanda tiga wilayah rukun tetangga (RT), yakni RT 01, RT 02, dan RT 03 Kelurahan Mentawir. Lurah Mentawir, Nelva Susanti, mengatakan ketinggian air di beberapa titik sempat mencapai 1,5 meter hingga 2 meter.

“Alhamdulillah, saat ini air sudah berangsur surut,” ujar Nelva, Kamis (8/1/2026) malam sekitar pukul 22.07 WITA.

Sejumlah bantuan telah disalurkan kepada warga terdampak. Bantuan tersebut antara lain berasal dari BPBD PPU berupa beras dan air mineral, serta bantuan makanan dari wakil rakyat daerah pemilihan Sepaku.

“Dari BPBD ada beras dan air mineral. Dari anggota DPRD PKS ada 150 nasi bungkus,” jelasnya.

Berdasarkan catatan kronologis BPBD PPU, hujan dengan intensitas cukup tinggi terjadi sejak Rabu (7/1/2026) sekitar pukul 07.00 WITA dan kembali turun pada Kamis (8/1/2026) sejak sekitar pukul 06.00 WITA di wilayah Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku. Kondisi tersebut menyebabkan Daerah Aliran Sungai (DAS) meluap dan mengakibatkan naiknya tinggi muka air hingga merendam rumah warga yang berada di dataran rendah dan sekitar bantaran sungai.

Adapun rincian rumah dan warga terdampak, di RT 01 tercatat 9 rumah dengan 9 kepala keluarga (KK) atau 25 jiwa. Di RT 02 terdapat 42 rumah dengan 42 KK atau 108 jiwa, sedangkan di RT 03 sebanyak 3 rumah dengan 3 KK atau 14 jiwa.

Secara keseluruhan, banjir berdampak pada 54 rumah, 54 KK, dan 147 jiwa. Hingga malam hari, kondisi terkini menunjukkan tinggi muka air di wilayah terdampak telah berangsur surut.

BPBD PPU juga melakukan koordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait rencana pengusulan normalisasi Sungai Mentawir sebagai upaya mitigasi banjir ke depan.

Selain BPBD PPU dan pihak Kelurahan Mentawir, penanganan banjir juga melibatkan unsur Otorita IKN, Babinsa, Bhabinkamtibmas, relawan PKS, serta warga setempat. Sejumlah kendaraan operasional turut dikerahkan, di antaranya tiga unit mobil operasional dan peralatan penanggulangan bencana, serta satu unit mobil operasional Otorita IKN.

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.

SAMARINDA — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Timur memastikan kondisi Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) Samarinda secara visual masih dalam batas aman, khususnya untuk kendaraan kecil, menyusul beberapa insiden tabrakan tongkang terhadap struktur jembatan dalam waktu berdekatan.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kaltim, M. Muhran, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi dan survei lapangan sehari setelah kejadian tabrakan terakhir. Dari hasil pemeriksaan awal di lapangan, struktur utama jembatan dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.

“Secara visual, pilar masih tegak lurus. Lantai jembatan, sambungan, trotoar, dan parapet juga masih terlihat lurus dan rata. Untuk kendaraan kecil, kemungkinan masih aman,” ujar Muhran saat dikonfirmasi.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa penilaian tersebut baru sebatas pemeriksaan visual. Untuk memastikan tingkat keamanan secara menyeluruh, terutama bagi kendaraan bertonase besar, PUPR Kaltim masih akan melakukan penyelidikan struktural lanjutan.

“Untuk kendaraan besar, kami belum bisa menyatakan aman atau tidak. Itu perlu penyelidikan struktural lebih lanjut agar benar-benar terukur dan tidak menimbulkan risiko,” jelasnya.

Muhran menyebutkan, selama ini Jembatan Mahulu dikenal sebagai salah satu jembatan dengan kondisi paling baik di Samarinda karena masih mampu dilalui kendaraan besar. Namun, fungsi fender atau pelindung pilar menjadi perhatian serius, mengingat bagian tersebut merupakan pengaman utama saat terjadi tabrakan kapal atau tongkang.

Berdasarkan hasil pendataan, beberapa pilar yang terdampak berada pada pilar tiga hingga pilar enam. Kerusakan yang terjadi umumnya berupa goresan dan sedikit rompal, serta tidak masuk kategori kerusakan berat. Pada insiden tabrakan sebelumnya, tercatat tiga unit fender jembatan hilang akibat benturan tongkang.

“Untuk kejadian pertama, ada tiga fender yang hilang. Alhamdulillah, baik pada kejadian 23 Desember maupun 4 Januari, pihak penabrak bersikap kooperatif dan siap bertanggung jawab,” ungkapnya.

Saat ini, PUPR Kaltim telah melakukan koordinasi intensif dan survei bersama pihak terkait untuk menentukan jenis kerusakan secara detail serta menghitung estimasi biaya pemulihan. Seluruh pihak sepakat bahwa aset jembatan harus dikembalikan sesuai dengan kondisi semula sebelum insiden terjadi.

Muhran mengungkapkan, estimasi awal biaya pemulihan, yang mencakup pembangunan kembali tiga fender serta perbaikan pada pilar jembatan, diperkirakan mencapai lebih dari Rp30 miliar. Sementara untuk insiden tabrakan terakhir pada 4 Januari, meskipun kerusakan masih tergolong ringan berupa goresan, PUPR Kaltim telah menerima surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pihak penabrak.

“Yang paling penting, komitmen pertanggungjawaban sudah ada. Sekarang fokus kami memastikan keamanan jembatan tetap terjaga dan proses pemulihan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

TENGGARONG — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menegaskan pihaknya tidak merasa khawatir apabila sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan berubah dan dilakukan melalui DPRD.

Pernyataan tersebut disampaikan Rendi untuk merespons kembali menguatnya wacana pengembalian Pilkada ke sistem tertutup, menyusul dorongan sejumlah elite partai politik, termasuk Partai Golkar dan beberapa partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Saat ini, Pilkada masih dilaksanakan dengan sistem terbuka, di mana masyarakat memilih langsung kepala daerah melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun menurut Rendi, apa pun bentuk sistem yang diputuskan nantinya merupakan hasil mekanisme politik di tingkat pusat.

“Di DPR itu keputusan diambil secara kolektif-kolegial. Tidak bisa satu partai saja yang menentukan. Kalau suara terbanyak mendukung, ya seyogianya yang lain mengikuti,” ujar Rendi, Kamis (8/1/2025).

Ia menjelaskan, sikap politik PDI Perjuangan yang saat ini tidak mendukung Pilkada melalui DPRD tetap berada dalam koridor dinamika pembahasan nasional. Setiap keputusan yang diambil, kata dia, merupakan hasil kompromi antarfraksi di parlemen.

“Kalau pada akhirnya 70 sampai 80 persen fraksi mendukung Pilkada dipilih DPRD, saya yakin PDI Perjuangan juga akan mengikuti. Tidak mungkin tidak, karena yang didengar bukan satu partai, tapi seluruh fraksi,” jelasnya.

Meski demikian, Rendi menegaskan bahwa di tingkat daerah, khususnya di Kutai Kartanegara, PDI Perjuangan tidak merasa terancam dengan skema Pilkada melalui DPRD. Dengan kekuatan politik yang ada, partainya tetap optimistis menghadapi berbagai kemungkinan.

“Di Kukar kami tidak terlalu khawatir. PDI Perjuangan punya 16 kursi. Kalau misalnya Pilkada dipilih DPRD, kami hanya perlu membangun koalisi dan sinergi dengan teman-teman fraksi lain. Insya Allah,” katanya.

Rendi menilai perdebatan mengenai sistem Pilkada merupakan bagian dari dinamika politik nasional yang wajar. Namun ia mengingatkan agar setiap keputusan yang diambil tetap berpijak pada kepentingan masyarakat luas serta menjaga stabilitas pemerintahan daerah.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

PPU — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mempersiapkan penataan ulang kawasan Pelabuhan Penajam dengan luasan sekitar lima hektare. Proses tersebut akan diawali dengan pendataan menyeluruh terhadap legalitas lahan dan bangunan milik warga di kawasan pesisir.

Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Persiapan menyampaikan, area yang akan ditata mencakup kawasan Pelabuhan Penajam hingga batas area Pertamina, tepatnya di RT 5, RT 6, RT 7, dan RT 8 Kelurahan Penajam.

Sebagai tahap awal, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara akan melakukan pendataan detail terkait status kepemilikan dan legalitas bangunan di wilayah tersebut. Pendataan ini menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan anggaran serta menentukan skema penanganan warga terdampak.

“Kita harus jelas dulu. Berapa yang punya sertifikat, berapa yang punya segel, berapa yang punya rumah, dan berapa yang tidak. Dari situ baru kita bisa menghitung kebutuhan anggarannya,” jelas Waris, Senin (6/1/2026).

Pendataan dilakukan secara lintas sektor dengan melibatkan Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, Dinas Perhubungan, unsur tata ruang, camat, hingga lurah. Menurut Waris, kompleksitas kepemilikan lahan di kawasan pelabuhan menuntut proses pendataan yang cermat dan akurat.

Berdasarkan data awal pemerintah daerah, lebih dari 200 bidang atau warga tercatat memiliki legalitas lahan dengan karakter kepemilikan yang beragam. Sebagian besar merupakan lahan warisan lama yang telah terbagi kepada banyak ahli waris dan berada di kawasan sempadan air.

Setelah pendataan rampung, Pemkab PPU akan melanjutkan ke tahap dialog dan sosialisasi dengan masyarakat. Sejumlah skema penanganan disiapkan, mulai dari ganti rugi, ganti untung, relokasi ke lokasi terdekat, hingga pembangunan rumah pengganti.

“Kita tidak mau merugikan masyarakat. Pendekatannya dialog. Apakah nanti ganti rugi, ganti tanah, atau direlokasi dan dibangunkan rumah, itu dibicarakan bersama,” tegasnya.

Waris menargetkan proses pendataan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Dengan demikian, penganggaran dan pelaksanaan fisik penataan kawasan pelabuhan bisa dimulai paling cepat pada tahun berikutnya, baik melalui APBD murni maupun perubahan anggaran.

Secara konsep, kawasan seluas lima hektare tersebut tidak hanya akan diperbaiki dari sisi dermaga, tetapi juga ditata sebagai ruang publik. Pemerintah merencanakan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), anjungan, kawasan UMKM, serta penataan akses transportasi laut yang lebih aman dan nyaman.

Selain aspek estetika, faktor keselamatan menjadi perhatian utama. Waris mengungkapkan, kawasan pelabuhan kerap terendam saat air pasang sehingga berisiko bagi aktivitas penumpang.

“Kalau air pasang, pelabuhan terendam. Ini bahaya. Jadi penataan ini bukan cuma soal cantik, tapi soal keselamatan,” pungkasnya.

Pewarta: Robbi Lalat
Editor: Agus S.

TENGGARONG — Prof. Ince Raden kembali dipercaya memimpin Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) setelah resmi dilantik sebagai Rektor periode 2025–2029, Kamis (8/1/2026). Pelantikan ini menandai kelanjutan kepemimpinan di Unikarta sekaligus penegasan arah pembangunan kampus pada periode keduanya.

Terpilih secara aklamasi, Prof. Ince menegaskan kesinambungan program sebagai fondasi utama kepemimpinannya, sembari mendorong penguatan mutu akademik serta relevansi lulusan dengan kebutuhan daerah. Ia menekankan bahwa Unikarta harus bergerak menjadi perguruan tinggi yang unggul di berbagai bidang.

“Unikarta harus bergerak menuju universitas yang unggul, baik di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun unsur penunjang lainnya. Tujuannya agar kampus ini benar-benar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,” ujarnya.

Pada periode kedua ini, Prof. Ince mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia. Saat ini, proporsi dosen bergelar doktor di Unikarta berada di kisaran 30 persen dan ditargetkan meningkat hingga 50 persen dalam beberapa tahun ke depan.

“Keberadaan profesor sangat penting karena mereka berperan dalam mentransformasikan keilmuan serta pengembangan akademik di kampus,” tambahnya.

Dari sisi sarana dan prasarana, pengembangan lahan Unikarta di kawasan Gunung Kombeng menjadi prioritas yang diharapkan dapat dipercepat melalui dukungan pemerintah daerah, termasuk rencana penyerahan aset di wilayah Tenggarong Seberang. Dukungan tersebut juga membuka peluang kemitraan dengan pihak swasta untuk pembangunan fasilitas pendidikan.

Selain penguatan akademik, kepemimpinan Prof. Ince pada periode kedua ini juga menaruh perhatian besar pada pengembangan mahasiswa, khususnya di bidang kewirausahaan. Ia mendorong perubahan orientasi lulusan agar tidak semata-mata berfokus menjadi aparatur sipil negara.

“Kami tidak ingin mahasiswa hanya berorientasi menjadi ASN. Mereka harus didorong untuk menciptakan lapangan kerja melalui unit usaha yang dikembangkan sejak di bangku kuliah,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Unikarta mengusung visi sebagai smart university sekaligus entrepreneur university. Untuk menjawab kebutuhan daerah, kampus juga menyiapkan pembukaan sejumlah program studi baru, terutama di bidang kesehatan dan teknik informatika, serta membuka peluang pendirian Fakultas Kedokteran.

Namun demikian, Prof. Ince menegaskan bahwa langkah tersebut membutuhkan kesiapan besar, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur. “Membuka Fakultas Kedokteran tidak mudah. Dibutuhkan sekitar 29 dokter spesialis. Namun, kami telah menyiapkan roadmap agar pondasinya terbentuk sejak sekarang,” katanya.

Pada periode kepemimpinan ini, Unikarta juga memperluas jejaring kerja sama dengan pemerintah daerah, perusahaan migas, pertambangan, perkebunan, BUMD, hingga sektor perbankan dan lembaga keuangan seperti Pegadaian. Kerja sama tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, pembinaan mahasiswa, serta pengembangan kewirausahaan.

Di sektor pertanian, kolaborasi dengan perusahaan perkebunan juga dirintis agar kurikulum Agribisnis dan Agroteknologi semakin selaras dengan kebutuhan industri.

“Harapannya, lulusan Unikarta benar-benar siap kerja dan relevan dengan dunia usaha,” pungkasnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

TENGGARONG — Wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD menuai penolakan tegas dari Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani. Ia menilai mekanisme tersebut berpotensi menggerus kedaulatan rakyat yang selama ini dijalankan melalui pemilihan langsung.

Menurut Ahmad Yani, Pilkada langsung bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan ruang partisipasi publik yang telah dipahami dan dijalani masyarakat dengan baik. Karena itu, ia keberatan apabila hak memilih pemimpin daerah dialihkan kembali ke mekanisme pemilihan oleh lembaga legislatif.

“Walaupun kami ini anggota DPRD, tetapi karena mendengarkan aspirasi masyarakat dan sesuai amanah konstitusi saat ini, ya mestinya tetap pemilihan langsung,” ujar politisi PDI Perjuangan itu, Kamis (8/1/2026).

Ia menegaskan, sikap tersebut bukan pandangan pribadi semata. Secara struktural, PDI Perjuangan dari tingkat pusat hingga daerah telah menyatakan penolakan terhadap Pilkada dengan sistem tertutup atau melalui DPRD.

“Kalau di pusat sudah menyatakan menolak, maka di daerah juga harus sejalan. Dan memang, kami sebagai kader tidak menginginkan Pilkada dilakukan melalui DPRD,” ucapnya.

Meski demikian, Ahmad Yani mengakui bahwa wacana perubahan sistem Pilkada masih sebatas diskursus politik. Selama belum ada revisi undang-undang, maka mekanisme pemilihan langsung tetap menjadi rujukan utama dalam demokrasi lokal.

“Kalau pun ada wacana mengubah undang-undang agar Pilkada dilakukan melalui DPRD, silakan saja dibahas. Tapi untuk saat ini, kami tetap berharap sistem yang ada sekarang dipertahankan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan langsung masyarakat dalam memilih kepala daerah merupakan bentuk penghormatan terhadap kedaulatan publik. Di Kutai Kartanegara, sejarah Pilkada langsung—termasuk kehadiran calon independen—menunjukkan bahwa masyarakat telah matang dalam berdemokrasi.

“Selama belum ada perubahan undang-undang, menurut kami yang terbaik adalah masyarakat tetap memilih secara langsung. Jangan sampai hak rakyat seolah didominasi oleh elite-elite di DPRD,” pungkasnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

KUBAR – Kerusakan parah jalan nasional penghubung Kabupaten Kutai Barat menuju Samarinda kini bukan lagi sekadar keluhan. Di sejumlah titik, badan jalan berubah menjadi kubangan lumpur, licin, dan berlubang dalam, membuat kendaraan melaju tersendat bahkan terhenti total.

Kondisi itu dirasakan langsung Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) saat meninjau ruas jalan di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kamis (8/1/2026). Bersama Wakil Bupati Kutai Barat H Nanang Adriani dan rombongan, Gubernur harus melintasi jalan rusak yang dipenuhi genangan air bercampur tanah merah.

Di lokasi, antrean kendaraan mengular dari dua arah. Truk-truk bermuatan logistik tampak berhenti di tengah jalan karena roda tak lagi mampu mencengkeram permukaan yang licin. Beberapa kendaraan terlihat mengalami kerusakan serius, bahkan ada yang terperosok hingga menghalangi badan jalan dan memperparah kemacetan.

“Ini jalan nasional kondisinya rusak parah. Sangat mengganggu aktivitas masyarakat dan distribusi barang, jasa serta logistik dan orang,” tegas Gubernur Harum.

Ia menilai kondisi tersebut sudah berada pada tahap darurat. Mobilitas warga terganggu, distribusi bahan pokok melambat, dan risiko kecelakaan meningkat setiap hari. Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi perekonomian justru berubah menjadi titik rawan.

Informasi yang diterima di lapangan menyebutkan bahwa pada tahun ini Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp160 miliar untuk perawatan dan perbaikan ruas jalan Kutai Barat–Samarinda. Namun Gubernur menegaskan, penanganan harus segera dilakukan, bukan sekadar rencana di atas kertas.

“Kami berharap BPJN segera melakukan kegiatan antisipasi. Jangan sampai jalan semakin rusak bahkan putus,” ujar Harum.

Lebih jauh, Gubernur meminta agar perbaikan jalan nasional tidak dilakukan dengan pendekatan tambal sulam. Rekonstruksi harus menyesuaikan kondisi alam Kalimantan yang ekstrem serta intensitas dan beban kendaraan yang melintas setiap hari.

“BPJN bisa menyamakan standarisasi jalan nasional ini agar kapasitas kendaraan yang melintasi sama di Jawa dan Sumatera juga Sulawesi,” pintanya.

Di tengah peninjauan, perhatian Gubernur juga tertuju pada kendaraan angkutan bermuatan besar yang melintas di jalur tersebut. Ia mengingatkan bahwa praktik over dimension over loading (ODOL) mempercepat kerusakan jalan dan membahayakan pengguna lain.

“Tolong pemilik kendaraan angkut jangan ODOL. Ini demi kepentingan masyarakat dan kita semua,” pesan Harum. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemprov Kaltim bersiap memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 melalui penyelenggaraan Pekan Raya Kaltim (PRK) 2026. Agenda tahunan ini kembali menjadi ruang promosi strategis bagi produk lokal sekaligus etalase kekayaan seni dan budaya daerah.

PRK 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, 9 hingga 11 Januari 2026, dengan lokasi utama di Halaman Stadion Gelora Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda. Beragam produk unggulan daerah akan ditampilkan, mulai dari kuliner khas, kerajinan tangan, fesyen, hingga produk kreatif lainnya hasil karya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menjelaskan, Pekan Raya Kaltim merupakan agenda rutin tahunan yang selalu digelar untuk menyemarakkan peringatan hari jadi provinsi. Tahun ini, jumlah peserta yang terlibat cukup signifikan.

“Pekan Raya Kaltim 2026 akan diikuti oleh 45 stan UMKM umum, 11 stan hook UMKM, serta 8 stan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan layanan, yang dipusatkan di Halaman Parkir Gelora Kadrie Oening, Sempaja, Samarinda,” jelas Sri Wahyuni usai mengikuti gladi bersih.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim itu menambahkan, pembukaan Pekan Raya Kaltim 2026 akan dilaksanakan pada 9 Januari 2026, setelah upacara peringatan HUT ke-69 Provinsi Kalimantan Timur.

Pembukaan kegiatan ini akan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Seno Aji.

Melalui PRK 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap promosi produk lokal semakin luas, perekonomian pelaku UMKM terus bergerak, serta kecintaan masyarakat terhadap seni dan budaya daerah semakin kuat.

“Kami berharap masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya, dan Kota Samarinda pada khususnya, dapat hadir dan meramaikan Pekan Raya Kaltim 2026,” pesan Sri Wahyuni. (MK)

Editor: Agus S

KUBAR – Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya membuka keterisolasian wilayah pedalaman melalui pembangunan infrastruktur strategis, termasuk bandara. Salah satunya adalah Bandara Ujoh Bilang di Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, yang kini memasuki tahap akhir penyelesaian.

Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) memastikan pembangunan bandara tersebut menunjukkan progres signifikan dan siap dioperasikan dalam waktu dekat.

“Alhamdulillah progresnya cukup bagus,” ujar Gubernur Harum usai meninjau langsung pembangunan Bandara Ujoh Bilang, Rabu (7/1/2026).

Pembangunan bandara ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, sebagai upaya membuka akses transportasi udara bagi daerah pedalaman yang memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam, pariwisata, dan perekonomian.

Gubernur menilai kehadiran bandara akan menjadi pintu masuk penting bagi masyarakat dari dalam dan luar daerah, bahkan mancanegara, untuk datang ke kabupaten yang dikenal dengan julukan Bumi Urip Keriman.

“Bandara lagi on progress dan runway sudah selesai dibangun sepanjang 750 meter dengan lebar badan 23 meter,” sebut Harum.

Selain landasan pacu, berbagai fasilitas penunjang juga telah dibangun untuk melengkapi operasional bandara. Mulai dari terminal, kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU), rumah pemadam kebakaran, rumah genset, hingga rumah pompa.

“Anggaran yang diturunkan Pemprov Kaltim dari APBD kita tahun 2025 sebesar Rp43 miliar dan progres pembangunan per hari ini 89 persen,” ungkapnya.

Menurut Gubernur, sesuai jadwal pengerjaan oleh PT Awal–Kiesha KSO, pembangunan fisik Bandara Ujoh Bilang ditargetkan rampung pada Januari 2026. Selanjutnya, bandara tinggal menunggu proses peresmian dan izin operasional dari pemerintah pusat.

“Awal Februari kita akan meresmikan tempat ini. Tinggal kita menunggu izin operasional pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan) untuk bandara segera beroperasi,” pungkas Harum.

Usai meninjau bandara, Gubernur Harum bersama Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Ketua TP PKK Kaltim Hj Sarifah Suraidah Harum, didampingi Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan dan Wakil Bupati Suhuk, melanjutkan kunjungan kerja ke Posyandu Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun.

Pada kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Kaltim Bunda Harum menyerahkan bantuan peralatan kesehatan kepada TP PKK Mahakam Ulu. Bantuan tersebut diterima Ketua TP PKK Mahakam Ulu Mega Petra Marten, berupa paket alat antropometri untuk mendukung layanan posyandu.

Peralatan yang diserahkan meliputi timbangan badan digital, timbangan bayi digital, alat ukur panjang bayi, alat ukur lingkar kepala dan lengan, serta stadiometer untuk Posyandu Lavender, Suplir, Teratai, dan Bakung. (MK)

Editor: Agus S