JAKARTA — Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pemerhati Bangsa menggelar aksi protes di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (17/11/2025), menuntut pemberhentian Hakim Konstitusi Asrul Sani setelah mencuatnya dugaan penggunaan ijazah palsu dari Collegium Humanum Warsaw Management University, Polandia. Aksi tersebut dipicu penyelidikan otoritas Polandia terkait gelar doktor (Ph.D.) yang diklaim diperoleh Asrul pada 2023.

Ketua aliansi, Desto, menilai penyelidikan yang dilakukan aparat di negara asal kampus merupakan indikasi serius yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, keabsahan ijazah seorang hakim konstitusi berkaitan langsung dengan integritas lembaga yang menjaga konstitusi.

“Fakta bahwa lembaga penegak hukum di negara asal pemberi gelar melakukan penyelidikan adalah indikasi yang sangat serius dan tidak dapat dianggap remeh,” ujar Desto.

Ia menegaskan bahwa dugaan pemalsuan ijazah menyentuh tiga ranah sekaligus: etik, konstitusional, dan pidana. Karena itu, penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi internal, tetapi harus melibatkan lembaga berwenang untuk memastikan proses yang objektif dan transparan.

“Sebagai garda terdepan pengawal konstitusi dan demokrasi, kami menilai bahwa kasus ini menyentuh pelanggaran konstitusional, pidana, dan etik yang berpotensi merusak fondasi lembaga peradilan,” katanya.

Aliansi juga menyoroti potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait gratifikasi jabatan. Menurut mereka, penggunaan ijazah tidak sah untuk memperoleh posisi publik dapat dikategorikan sebagai bentuk pemberian ilegal yang menyerupai praktik suap sebagaimana dimaksud Pasal 12B.

Dalam aksinya, aliansi mengajukan sejumlah tuntutan. Pertama, mendesak Asrul Sani mengundurkan diri dari jabatan Hakim Konstitusi demi menjaga kehormatan lembaga dan menghindari konflik kepentingan selama proses penyelidikan berlangsung. Kedua, meminta Dewan Etik MK melakukan verifikasi independen atas ijazah yang bersangkutan serta menjatuhkan sanksi maksimal bila ditemukan pelanggaran.

Aliansi juga meminta MK melaporkan temuan yang berkaitan dengan unsur pidana kepada Polri agar dugaan pemalsuan dokumen dapat diselidiki secara hukum. Selain itu, Presiden dan DPR didorong untuk mempertimbangkan mekanisme impeachment apabila terbukti terjadi pelanggaran sesuai konstitusi dan ketentuan perundang-undangan.

Desto menyebut langkah tegas diperlukan untuk menjaga kredibilitas lembaga peradilan konstitusi. Ia menilai penanganan cepat dan terbuka justru akan memperkuat kewibawaan MK di mata publik.

“Kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi adalah rumah bagi konstitusi dan keadilan. Jangan biarkan rumah itu runtuh karena satu batu bata yang rapuh,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa tidak ada hakim yang boleh dikecualikan dari standar integritas, dan MK memiliki tanggung jawab moral memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

“Tindakan tegas dan transparan dari MK dalam menangani kasus ini justru akan mengukuhkan kewibawaan dan kepercayaan publik,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Hakim Konstitusi Asrul Sani memberikan penjelasan terbuka mengenai perjalanan studi doktoralnya sebagai respons atas laporan publik yang menyoroti keabsahan ijazah dari Collegium Humanum Warsaw Management University, Polandia. Klarifikasi tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (17/11/2025), untuk memberi kejelasan tentang proses pendidikan yang ditempuhnya sejak lebih dari satu dekade lalu.

Asrul menjelaskan bahwa perjalanan akademiknya dimulai pada 2011 ketika terdaftar dalam program Professional Doctorate bidang Justice Policy and Welfare di Glasgow Caledonian University, Skotlandia. Program tersebut menggunakan sistem blok dan metode pembelajaran off campus yang memungkinkan mahasiswa mengikuti pembelajaran secara fleksibel.

Seluruh perkuliahan dan penugasan selesai pada 2012, dan ia mendapatkan transkrip akademik dengan total 180 kredit sebagai syarat penyelesaian tahap awal sebelum memasuki fase penelitian. Namun, perkembangan karier politiknya setelah ikut pencalonan legislatif dan keterlibatan intens dalam panitia legislasi membuat penyusunan disertasi berjalan tidak optimal. Ia mengambil cuti tiga tahun dan akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari program pada 2017. Meskipun demikian, pihak universitas tetap memberikan gelar magister karena Asrul telah memenuhi beban kredit akademik yang dipersyaratkan.

Pasca Pemilu 2019, Asrul kembali mencari program doktoral lanjutan dan memilih Collegium Humanum di Polandia. Ia menggunakan skema transfer doktoral agar capaian akademiknya selama belajar di Glasgow tetap diakui. Dengan sistem tersebut, ia tidak diwajibkan mengikuti kembali perkuliahan formal, termasuk yang diselenggarakan secara daring.

Asrul mulai mengerjakan disertasinya pada 2021 dengan fokus penelitian terkait kebijakan hukum penanggulangan terorisme setelah peristiwa Bom Bali. Kajian tersebut disusun melalui pendekatan normatif serta wawancara dengan sejumlah pejabat di institusi keamanan nasional.

Ia menjelaskan bahwa ujian doktoral berlangsung secara daring pada masa pandemi, sementara prosesi wisuda diselenggarakan di Warsawa pada Maret 2023. Pada momen tersebut, ijazah resmi diberikan langsung oleh pihak universitas. Asrul juga menunjukkan foto bersama Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Anita Lidya Luhulima, sebagai bagian dari dokumentasi kehadirannya dalam acara wisuda tersebut.

Disertasinya kemudian diterbitkan ulang oleh Penerbit Buku Kompas dengan judul adaptasi untuk pembaca Indonesia. Seluruh dokumen akademik, termasuk transkrip, surat keterangan, dan bukti kelulusan, telah diserahkan kepada Majelis Kehormatan MK saat proses klarifikasi berlangsung.

“Itulah cerita tentang perjalanan doktoral saya, untuk mengklarifikasi soal ijazah palsu, ijazah abal-abal,” ujarnya. Ia menegaskan tidak akan mengambil langkah hukum balik terhadap pelapor dan memilih menyikapi dinamika tersebut sebagai konsekuensi dari posisi pejabat publik. “Kita harus menyikapinya dengan dingin, tidak emosional. Jadi saya juga tidak akan melapor balik,” katanya. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas melalui acara terpusat di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Senin (17/11/2025). Sebanyak 1.337 sekolah dari 38 provinsi turut mengikuti kegiatan tersebut secara daring, menandai langkah besar pemerintah dalam pemerataan layanan pendidikan berbasis teknologi.

Kehadiran Presiden disambut meriah oleh para menteri, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kepala sekolah, serta ratusan siswa yang menampilkan drumben dan membentangkan bendera Merah Putih kecil. Suasana ceria itu menggambarkan harapan besar terhadap percepatan transformasi digital di sektor pendidikan.

Dalam kunjungannya, Presiden meninjau langsung demonstrasi penggunaan panel interaktif pembelajaran di kelas. Ia melihat bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan proses belajar yang lebih variatif, adaptif, dan menyenangkan bagi siswa.

“Sudah 75 persen dari sekolah di seluruh Indonesia menerima panel interaktif. Panel ini kita harapkan bisa membantu semua siswa belajar lebih baik, lebih semangat, lebih cepat, dan memiliki akses terhadap seluruh ilmu serta bahan pembelajaran yang dibutuhkan,” ujar Presiden Prabowo.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti dalam laporannya menyampaikan bahwa program digitalisasi ini merupakan tindak lanjut komitmen Presiden pada Hari Guru Nasional 2024 dan implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan digitalisasi pembelajaran. Ia menekankan bahwa transformasi ini mulai menunjukkan hasil nyata.

“Kami melakukan monitoring dan evaluasi di sekolah-sekolah penerima perangkat. Sudah terlihat perubahan signifikan, proses belajar lebih gembira, penuh semangat, dan capaian pembelajaran meningkat,” ucapnya.

Hingga pertengahan November, pemerintah telah mendistribusikan 172.550 perangkat panel interaktif. Sebanyak 43.022 perangkat tambahan diperkirakan tiba pada Desember 2025 untuk melengkapi kebutuhan sekolah di seluruh wilayah.

Peluncuran program ini juga dihadiri sejumlah menteri kabinet, wakil menteri, pimpinan Komisi X DPR RI, dan Gubernur Jawa Barat sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan layanan pendidikan digital nasional. (MK)

Editor: Agus S