SANGATTA – Sebuah kapal pemancing terbalik di perairan Teluk Lombok, Kecamatan Sangatta Utara, Kamis (8/1/2026). Kapal itu terbalik setelah dihantam cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi. Dua pemancing nyaris menjadi korban keganasan laut.

Kapal yang berangkat dari Sungai Sangatta menuju lokasi memancing itu tidak mampu bertahan menghadapi hantaman ombak besar. Kerusakan pada bagian sayap kapal membuat keseimbangan terganggu hingga akhirnya kapal terbalik di tengah perairan terbuka.

Kasat Polairud Polres Kutai Timur, AKP Sudarwanto, mengungkapkan korban sempat mengirimkan titik koordinat lokasi kejadian kepada rekannya sebelum komunikasi terputus. Kondisi tersebut memperlihatkan betapa cepat situasi darurat di laut berubah menjadi ancaman serius bagi keselamatan jiwa.

“Begitu laporan diterima, personel Sat Polairud langsung bergerak melakukan pencarian dan pertolongan,” ujar AKP Sudarwanto.

Kecepatan respons aparat menjadi faktor krusial dalam penyelamatan korban. Dua pemancing berhasil ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi selamat, kemudian dibawa ke lokasi aman untuk mendapatkan penanganan awal. Meski berakhir tanpa korban jiwa, insiden ini kembali menyoroti lemahnya kewaspadaan terhadap risiko cuaca ekstrem.

Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto mengapresiasi kinerja Sat Polairud, namun menegaskan bahwa keselamatan pelayaran tidak boleh bergantung pada keberuntungan semata.

“Melaut di tengah cuaca buruk tanpa kesiapan dan perlengkapan keselamatan yang memadai adalah risiko besar. Pencegahan harus menjadi perhatian utama,” tegas AKBP Fauzan.

Kejadian ini menambah daftar kecelakaan laut di wilayah Kutim dan menjadi peringatan keras bagi pemancing dan nelayan. Di tengah kondisi cuaca yang kian sulit diprediksi, pengabaian terhadap peringatan cuaca dan standar keselamatan berpotensi berujung tragedi.

Polres Kutim menyatakan akan memperkuat patroli perairan dan meningkatkan sosialisasi keselamatan berlayar. Namun tanpa disiplin dan kesadaran kolektif, kecelakaan serupa dikhawatirkan akan terus berulang.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

PPU — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mematangkan rencana revitalisasi kawasan pelabuhan yang telah lama masuk dalam agenda pembangunan daerah. Program tersebut sejatinya telah dirintis sejak masa pemerintahan Andi Harahap dan kembali diperkuat pada kepemimpinan Bupati Mudyat Noor bersama Wakil Bupati Abdul Waris Muin.

Sejumlah tahapan persiapan kini mulai dijalankan, mulai dari pendataan kawasan hingga komunikasi dengan masyarakat yang bermukim di sekitar pelabuhan. Revitalisasi ini diproyeksikan tidak hanya menyasar aspek infrastruktur, tetapi juga penataan permukiman warga yang berada di kawasan tersebut.

Kepala Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pertamanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan PPU, Khairil Achmad, mengatakan bahwa kawasan pelabuhan pascakebakaran beberapa tahun lalu tergolong padat penduduk dan telah masuk dalam Surat Keputusan (SK) kawasan kumuh.

“Dengan status tersebut, kawasan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Disperkimtan PPU,” ujarnya, Rabu (7/1/2026).

Khairil menjelaskan, rencana besar revitalisasi pelabuhan mencakup pembangunan anjungan sebagai ikon kawasan. Desain pembangunan tersebut telah tersedia dan sebelumnya telah melalui proses peninjauan oleh pihak Cipta Karya.

“Rencana besarnya memang kawasan ini akan dibangun anjungan. Desainnya sudah ada dan dari Cipta Karya juga sudah melakukan review,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada akhir tahun lalu sejumlah perangkat daerah terkait, seperti kecamatan, kelurahan, Dinas Perhubungan, Cipta Karya, Tata Ruang, serta Disperkimtan, telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Dalam konsep penataan kawasan, penanganan permukiman warga masih terus dikaji, apakah melalui skema relokasi atau pemberian ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Fakta di lapangan yang kami temukan, masih ada beberapa bangunan warga yang berdiri di atas lahan tersebut tanpa memiliki legalitas. Ini tentu menjadi persoalan bersama. Jika dilakukan relokasi, pemerintah juga harus menyiapkan lahan yang cukup luas dan layak huni,” terangnya.

Menurut Khairil, revitalisasi kawasan pelabuhan merupakan upaya strategis untuk mempercantik wajah PPU sebagai salah satu gerbang masuk daerah melalui jalur laut. Karena itu, prosesnya memerlukan kolaborasi lintas sektor serta dukungan masyarakat agar dapat berjalan sesuai rencana.

“Ini pekerjaan besar yang harus dikerjakan bersama-sama. Pemerintah juga harus memastikan komunikasi yang jelas dan tepat kepada masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pascakebakaran beberapa waktu lalu, sebagian warga sudah tidak lagi menempati kawasan pelabuhan. Pemerintah daerah telah merelokasi mereka ke rumah layak huni yang berada di kawasan depan Inspektorat.

“Fakta di lapangan, sebagian warga sudah tidak tinggal di sana lagi dan kini menempati rumah layak huni yang telah disediakan pemerintah,” pungkas Khairil. (Deddy)

Pewarta: Deddy Pz
Editor: Agus S.

PASER — Banjir masih menjadi bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Paser sepanjang tahun 2025. Data BPBD Kabupaten Paser mencatat sebanyak 78 peristiwa bencana ditangani selama tahun lalu, dengan banjir menempati posisi teratas dibandingkan jenis bencana lainnya.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Paser, Kaspul Anwar, menyampaikan bahwa meskipun Kabupaten Paser mengalami berbagai kejadian bencana, banjir tetap menjadi ancaman paling serius bagi masyarakat.

Berdasarkan rekapitulasi BPBD, sepanjang 2025 terjadi 28 peristiwa banjir. Selain itu, tercatat 21 kejadian kebakaran permukiman, 12 peristiwa pohon tumbang, 7 kejadian orang hilang, 4 peristiwa tanah longsor, 3 pergerakan tanah, serta 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Meski masih mendominasi, jumlah kejadian banjir di tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Meski banjir mendominasi di tahun 2025, tetapi terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana pada tahun 2024 tercatat sebanyak 58 kasus banjir melanda Paser,” kata Kaspul, Rabu (7/1/2025).

Selain penurunan jumlah kejadian, BPBD Paser juga mencatat dampak banjir sepanjang 2025 tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Kondisi serupa juga terjadi pada kasus kebakaran hutan dan lahan yang sempat meningkat pada 2024, namun turun drastis menjadi hanya tiga kasus di 2025.

Menurut analisis BPBD, tingginya frekuensi banjir di Kabupaten Paser dipicu oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah kiriman air dari wilayah hulu yang melebihi kapasitas sungai, sehingga menyebabkan luapan air ke permukiman warga. Faktor lainnya adalah berkurangnya daerah resapan air di wilayah hilir, khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kandilo.

Selain itu, cuaca ekstrem juga menjadi pemicu banjir, seperti yang terjadi pada Oktober 2025 di Kecamatan Long Ikis, ketika curah hujan sangat tinggi menyebabkan dua sungai meluap secara bersamaan.

“Bencana banjir masih menjadi ancaman yang serius di Paser. Kami terus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama yang bermukim di sepanjang aliran sungai,” pungkas Kaspul. (Nash)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S.

SAMARINDA — Persoalan utang piutang di Samarinda berujung pada dugaan tindak pidana perampasan dan pencurian. Seorang perempuan berinisial N, didampingi kuasa hukumnya, melaporkan oknum berinisial W yang dikenal sebagai pemilik (owner) usaha Dana Pinjaman (Dapin) ke Polsek Sungai Kunjang.

Laporan tersebut disampaikan usai konferensi pers yang digelar di Cafe Polresta Samarinda, Rabu (7/1/2026). Dalam kesempatan itu, kuasa hukum korban membeberkan kronologi dugaan intimidasi dan perampasan yang dialami keluarga kliennya.

Kasus ini bermula dari pinjaman korban sebesar Rp 1.800.000 yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dari jumlah tersebut, korban mengaku telah mencicil Rp 400.000. Namun, pada Selasa malam, 30 Desember 2025, terlapor W justru mendatangi rumah korban di kawasan Sungai Kunjang.

Kuasa hukum korban, Tino Heidel Ampulembaning, menjelaskan bahwa saat peristiwa itu terjadi, korban tidak berada di rumah. Terlapor datang bersama seorang admin dan langsung melakukan tindakan intimidatif terhadap suami dan mertua korban.

“Terlapor masuk tanpa izin, mengacak-ngacak rumah, dan mengintimidasi suami korban dengan menyebut utang klien kami membengkak menjadi Rp 45 juta. Karena malu kepada tetangga dan merasa tertekan oleh makian terlapor, suami korban terpaksa menyerahkan satu unit motor Honda PCX beserta STNK-nya,” ujar Tino.

Tindakan tersebut, menurut kuasa hukum, tidak berhenti pada perampasan kendaraan. Saat berada di dalam rumah, terlapor juga diduga melakukan pengambilan paksa perhiasan milik anak korban.

“Bukan hanya motor, terlapor juga memerintahkan orangnya untuk melepas paksa sepasang anting dari telinga anak klien kami yang saat itu tengah tidur. Ini sangat keji dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan utang apa pun,” tegas Tino.

Kuasa hukum lainnya, Sepmi Safarina dari Sakti Law Firm, menyebut tindakan terlapor telah dilaporkan dengan dugaan pelanggaran pasal berlapis, yakni Pasal 368 KUHP tentang Perampasan dan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian.

“Utang piutang adalah persoalan perdata. Tidak boleh ada pengambilan paksa barang di bawah ancaman. Apalagi rumah korban diacak-acak dan kejadian itu sengaja direkam video oleh terlapor untuk kemudian disebarkan ke grup member pinjamannya,” jelas Sepmi.

Korban N mengaku mengalami trauma berat akibat peristiwa tersebut. Ia menuturkan bahwa terlapor secara sepihak menetapkan bunga pinjaman hingga jumlah utang melonjak tidak masuk akal dalam waktu singkat.

“Saya sudah kenal lama, tapi kali ini dia sangat beringas. Padahal utang pokoknya tidak sampai jutaan, tapi dia mengklaim puluhan juta dan mengambil motor serta anting anak saya,” ungkap N dengan suara bergetar.

Saat ini, laporan tersebut masih dalam proses pendalaman oleh kepolisian. Kuasa hukum menduga masih ada korban lain dari praktik pinjaman yang dikelola terlapor, namun belum berani melapor karena tekanan dan intimidasi. (Dim)

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S.

SAMARINDA — Pasca terjadinya insiden penabrakan Jembatan Mahakam Hulu (Mahulu) Samarinda untuk kedua kalinya, Pelindo selaku pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pemanduan kapal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan kepanduan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari.

General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, Capt. Suparman, menegaskan pihaknya tidak ingin kembali kecolongan. Fokus pembenahan diarahkan pada aspek kepanduan yang selama ini dinilai belum berjalan optimal.

“Yang perlu kita benahi adalah pada aspek kepanduan. Supaya kepanduan ini tidak hanya beroperasi pada jam-jam operasional pemanduan di bawah jembatan, tetapi bisa beroperasi 24 jam, walaupun tidak ada jadwal pengeluaran kapal di bawah jembatan,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung E, Kompleks DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (7/1/2026).

Sebagaimana diketahui, insiden penabrakan Jembatan Mahulu yang terjadi pada 23 Desember 2025 dan 4 Januari 2026 diduga berkaitan dengan aktivitas pengolongan kapal yang melampaui jam pandu. Kondisi tersebut mendorong Pelindo untuk mengoptimalkan sistem pengawasan kepanduan agar dapat berjalan sepanjang waktu.

“Selama ini pengawasan sudah berjalan, hanya memang belum optimal. Ke depan akan kita optimalkan,” lanjut Suparman.

Ia menjelaskan, meskipun pemanduan kapal selama ini berlangsung relatif lancar, masih terdapat celah dalam pengawasan yang perlu diperkuat. Pelindo berencana memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi radio serta perangkat teknologi lain yang telah dimiliki untuk meningkatkan pengawasan, terutama di kawasan jembatan.

Suparman menekankan bahwa kejadian yang sampai mengancam keselamatan infrastruktur vital seperti jembatan tidak boleh terulang kembali.

Terkait kerja sama dengan Perusahaan Daerah (Perusda), yakni PT Melati Bhakti Satya (MBS), Pelindo menyebut kolaborasi tersebut telah berjalan. Kerja sama meliputi penyediaan sarana dan prasarana pemanduan, seperti kapal tunda, serta pemasangan kamera pengawas (CCTV) di kedua jembatan.

Selain itu, jembatan-jembatan tersebut juga telah diasuransikan. Skema kerja sama yang diterapkan adalah Pelindo sebagai pihak pembiaya, sementara Perusda bertindak sebagai pelaksana.

“Ke depan, kejadian seperti ini diharapkan tidak akan terjadi lagi. Alhamdulillah, ini merupakan bentuk koordinasi lintas instansi sehingga kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada, dan itu akan kita perbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” harap Suparman.

Pewarta: Umam
Editor: Agus S.

SANGATTA – Dukungan pada program swasembada pangan nasional 2026 mulai dijalankan dari tingkat desa. Di Muara Bengkal Ilir, Kecamatan Muara Bengkal, Kutai Timur (Kutim), panen jagung mulai dilakukan dari lahan seluas satu hektare yang dikelola melalui kolaborasi aparat kepolisian, pemerintah desa, dan masyarakat.

Panen jagung tersebut berlangsung di RT 01 Desa Muara Bengkal Ilir, Rabu (7/1/2026), dalam kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I yang difasilitasi Polsek Muara Bengkal. Dari lahan terbatas itu, petani bersama aparat memanen jagung hibrida atau jagung pipil dengan hasil sementara sekitar 500 kilogram berat kotor.

Capaian tersebut menjadi langkah awal, namun sekaligus membuka ruang evaluasi. Secara agronomis, produktivitas jagung hibrida di lahan ideal dapat mencapai beberapa ton per hektare. Kondisi ini menandakan bahwa upaya peningkatan produktivitas dan pengelolaan lahan masih menjadi pekerjaan rumah.

Kapolsek Muara Bengkal AKP Rahmat Hartoyo menyebut kegiatan ini sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, keterlibatan Polri bertujuan mendorong pemanfaatan lahan produktif di wilayah pedesaan.

“Ini adalah langkah awal. Kami berharap ke depan hasilnya bisa meningkat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto, secara terpisah, menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pertanian merupakan bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional, sekaligus implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Namun demikian, pelaksanaan program ini tidak lepas dari tantangan. Lahan pertanian di Muara Bengkal Ilir diketahui rawan terdampak banjir saat musim penghujan, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dan hasil panen.

Pendampingan intensif dari Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) serta dukungan Pemerintah Desa Muara Bengkal Ilir dinilai menjadi faktor penting yang menjaga proses budidaya tetap berjalan. Ke depan, keberlanjutan program, perluasan lahan, dan peningkatan produktivitas akan menjadi tolok ukur apakah panen dari satu hektare ini dapat benar-benar berkontribusi pada ketahanan pangan daerah, atau berhenti sebagai kegiatan simbolik semata.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam