Beranda blog Halaman 458

Kerukunan Digemakan, Tantangan Masih Nyata di Usia 80 Tahun Kemenag

0
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, saat menyerahkan Satya Lencana Karya Satya kepada 36 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama Kutim.

SANGATTA – Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia kembali menjadi ruang penegasan komitmen negara dalam menjaga harmoni kehidupan beragama. Namun, di tengah gema seruan kerukunan, tantangan nyata dalam merawat toleransi dan persatuan umat masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan di usia delapan dekade Kementerian Agama (Kemenag).

Upacara HAB ke-80 yang digelar di Sangatta, Kutai Timur, Sabtu (3/1/2026), mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Kepala Kementerian Agama Kutim, Akhmad Berkati, menyebut tema tersebut mencerminkan harapan besar sekaligus tantangan konkret dalam mengelola kemajemukan bangsa.

Menurut Akhmad, kerukunan tidak lahir dengan sendirinya, melainkan dibangun melalui proses panjang dialog, kepercayaan, dan kerja sama lintas perbedaan. Sejak awal berdiri, kata dia, Kemenag memikul peran strategis dalam mengawal kehidupan keagamaan Indonesia yang majemuk.

“Kementerian Agama dibentuk dengan cita-cita besar untuk menghadirkan kehidupan beragama yang damai sekaligus membuka ruang terwujudnya masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera,” ujar Akhmad saat membacakan sambutan Menteri Agama RI.

Dalam upacara peringatan tersebut, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, turut hadir dan menyerahkan Satya Lencana Karya Satya kepada 36 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama Kutim yang telah mengabdi selama 20 dan 30 tahun. Penyerahan penghargaan ini menjadi simbol pengakuan negara atas loyalitas dan pengabdian panjang aparatur Kemenag.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Kutai Timur tersebut menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN Kemenag yang dinilai konsisten melayani umat dan masyarakat di tengah dinamika sosial yang terus berubah. Ia menekankan bahwa pengabdian jangka panjang ASN Kemenag memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kerukunan di daerah.

Meski demikian, refleksi delapan dekade Kemenag tidak lepas dari berbagai catatan kritis. Sepanjang 2025, isu intoleransi, gesekan antarumat beragama, serta sengketa pendirian rumah ibadah masih kerap mencuat di ruang publik. Kondisi ini menjadi penanda bahwa agenda kerukunan belum sepenuhnya berbuah di seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, Kemenag juga memaparkan sejumlah capaian, mulai dari perluasan layanan berbasis digital hingga penguatan tata kelola dana sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Program Kemenag Berdampak diklaim sebagai kerja nyata, meski publik masih menanti dampak yang lebih terukur dan merata.

Pada sektor pendidikan, peningkatan kualitas madrasah dan perguruan tinggi keagamaan terus dilakukan melalui pembaruan kurikulum dan perbaikan sarana prasarana. Program Desa Sadar Kerukunan pun digulirkan untuk menanamkan nilai toleransi di tingkat akar rumput—sebuah langkah strategis yang tetap membutuhkan pengawasan agar tidak berhenti pada simbol dan seremoni.

Menghadapi perkembangan teknologi, termasuk kemajuan artificial intelligence (AI), Kemenag menekankan pentingnya sikap adaptif aparatur tanpa mengesampingkan nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Teknologi, ditekankan Akhmad, harus menjadi alat pemersatu, bukan justru menjadi pemicu disinformasi dan perpecahan.

Peringatan HAB ke-80 ini menjadi momentum refleksi penting. Di usia yang kian matang, Kementerian Agama dituntut tidak hanya menggemakan kerukunan, tetapi juga menghadirkan kebijakan dan praktik nyata yang mampu menjawab tantangan kebhinekaan yang terus diuji oleh dinamika sosial, politik, dan teknologi.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Balap Liar Kembali Mengintai Simpang Telkom, Polisi Perketat Patroli R4

0
Antisipasi balap liar yang kerap terjadi, personel kepolisian melakukan patroli di kawasan rawan.

SANGATTA – Aktivitas balap liar yang kerap meresahkan masyarakat kembali menjadi perhatian aparat kepolisian di Kota Sangatta. Untuk mencegah munculnya kebut-kebutan ilegal, Unit Turjawali Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kutai Timur memperketat patroli kendaraan roda empat (R4), khususnya di kawasan Simpang Telkom, Jalan Yos Sudarso IV.

Langkah ini diambil menyusul masih kuatnya indikasi Simpang Telkom sebagai salah satu titik favorit berkumpulnya kelompok remaja pada malam hari, terutama pascaperayaan Tahun Baru. Meski telah berulang kali dilakukan penertiban, praktik balap liar dinilai belum sepenuhnya hilang dan cenderung berpindah lokasi dengan memanfaatkan celah pengawasan.

Patroli diawali dari Pos Terpadu Operasi Lilin Mahakam Simpang 3 Pendidikan, dengan rute menyisir Jalan Yos Sudarso III, Jalan Yos Sudarso IV, hingga kawasan Road 9. Dalam pelaksanaannya, petugas mengombinasikan patroli kendaraan roda dua (R2) untuk memantau kelancaran arus lalu lintas, serta patroli R4 yang difokuskan pada titik-titik rawan yang berpotensi dijadikan arena balap liar.

Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto melalui Kasat Lantas Polres Kutim AKP Rezky Nur Harismeihendra menyampaikan bahwa patroli ini merupakan langkah preventif untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) di wilayah Sangatta.

“Fokus kami di Simpang Telkom Jalan Yos Sudarso IV yang kerap disinyalir menjadi titik kumpul remaja untuk balap liar. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelanggar lalu lintas,” ujar AKP Rezky, Sabtu (3/1/2026).

Ia menambahkan, selain mengantisipasi balap liar, petugas juga melakukan pemantauan arus lalu lintas di jalur protokol, termasuk kawasan Road 9, guna memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan aman dan kondusif.

Hingga patroli berakhir, situasi arus lalu lintas terpantau lancar dan tidak ditemukan adanya aktivitas balap liar. Namun demikian, kondisi ini juga menjadi catatan tersendiri bahwa efektivitas penertiban masih sangat bergantung pada kehadiran aparat di lapangan.

Tanpa pengawasan berkelanjutan serta pendekatan preventif yang lebih menyentuh akar persoalan, praktik balap liar berpotensi kembali muncul. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menegaskan masih lemahnya disiplin berlalu lintas di ruang publik.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

BNPB: Korban Jiwa Banjir dan Longsor Tembus 1.167 Orang, Jumlah Pengungsi Terus Menurun

0
Tim SAR, TNI, dan Polri mengevakuasi jenazah korban bencana di Aceh. (Dok. Puspen TNI)

JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan terbaru penanganan pascabanjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Laporan tersebut disampaikan dalam pembaruan situasi di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu (3/1/2026) sore.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, memastikan bahwa operasi pencarian dan pertolongan oleh tim SAR gabungan hingga kini masih terus dilanjutkan, khususnya di provinsi serta kabupaten dan kota yang masih memperpanjang status tanggap darurat.

“Hari ini terdapat penambahan korban meninggal dunia dari Aceh Utara sebanyak 10 jiwa, sehingga total korban jiwa per 3 Januari 2026 mencapai 1.167 orang,” ujar Muhari.

Ia menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa akibat bencana tersebut. Menurutnya, seluruh jajaran BNPB terus berupaya maksimal untuk mendukung penanganan darurat di wilayah terdampak, termasuk percepatan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, serta koordinasi lintas instansi.

Di sisi lain, Muhari mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi menunjukkan tren penurunan signifikan dalam dua hari terakhir. Berdasarkan data terbaru, total pengungsi saat ini tercatat sebanyak 257.780 jiwa yang tersebar di lokasi pengungsian resmi maupun pengungsian mandiri.

“Total saat ini data kami menunjukkan pengungsi berjumlah 257.780 jiwa,” ucapnya.

Sebagian besar pengungsi yang masih bertahan di tempat pengungsian berasal dari rumah-rumah dengan tingkat kerusakan berat atau bangunan yang hanyut akibat banjir dan longsor. Sementara itu, proses pembersihan dan pemulihan permukiman dengan kerusakan ringan hingga sedang terus dilakukan secara intensif oleh pemerintah daerah dengan dukungan TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat.

BNPB menegaskan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial tetap berjalan hingga kondisi di wilayah terdampak benar-benar pulih. (fj)

Editor: Agus S

Solidaritas Kaltim untuk Aceh, Gubernur Rudy Mas’ud Serahkan Bantuan Rp3,5 Miliar

0
Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, saat berada di Aceh Besar. (Hudais Tri Putra)

ACEH BESAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan solidaritas kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan senilai Rp3,5 miliar kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir lumpur dan tanah longsor. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh, Jumat (2/1/2026).

Gubernur Kaltim bersama Ketua TP PKK Provinsi Kaltim, Hj. Sarifah Suraidah Harum, tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, sekitar pukul 02.45 WIB. Rombongan disambut Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, Marlina Muzakir, serta Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menyerahkan bantuan masyarakat Kalimantan Timur kepada masyarakat Aceh dengan total nilai mencapai Rp3,5 miliar. Bantuan ini disalurkan untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana di sejumlah wilayah.

Adapun rincian bantuan tersebut terdiri atas Rp1,5 miliar untuk Pemerintah Provinsi Aceh, Rp1 miliar untuk Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Rp700 juta berupa bantuan logistik kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, serta Rp300 juta untuk penyediaan sarana air bersih melalui KNPI Kalimantan Timur di Kabupaten Pidie Jaya.

Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan duka cita mendalam atas bencana yang melanda Aceh dan sejumlah daerah lainnya. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dan solidaritas masyarakat Kalimantan Timur terhadap saudara-saudara mereka di Aceh.

“Bencana tidak hanya membutuhkan simpati, tetapi juga aksi nyata yang cepat dan tepat sasaran. Kami berharap bantuan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak,” ujar Gubernur yang akrab disapa Harum.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh masyarakat Kaltim atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada Aceh.

Ia menilai dukungan tersebut mencerminkan kuatnya semangat persaudaraan antarwilayah di Indonesia, khususnya dalam situasi darurat kebencanaan.

Diketahui, sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan tahap awal senilai Rp7,5 miliar kepada Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, masing-masing sebesar Rp2,5 miliar.

Usai penyerahan bantuan secara simbolis di Banda Aceh, Gubernur Kaltim melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Pidie Jaya untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Kaltim turut didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan, Kepala Diskominfo Kaltim M. Faisal, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur, Dasmiah. (hnf)

Editor: Agus S

Pantai Sekerat Dipadati Ratusan Pengunjung, Polisi Perketat Pengamanan Pascatahun Baru

0
Suasana Pantai Sekerat di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur, yang dipadati wisatawan pascalibur Tahun Baru 2026. Foto: Ramlah

KUTAI TIMUR – Lonjakan wisatawan terjadi di objek wisata Pantai Sekerat, Desa Sekerat, Kecamatan Bengalon, pascalibur Tahun Baru 2026. Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta menjaga kenyamanan pengunjung, Polsek Bengalon memperketat pengamanan dengan melibatkan berbagai unsur terkait, Jumat (2/1/2026).

Pengamanan dilakukan melalui patroli dan penjagaan di kawasan pantai dengan melibatkan Bhabinkamtibmas Desa Sekerat Brigpol Ribut Wahyudi dan Briptu Maulana Malikul Rahman. Kegiatan ini juga didukung satu orang perwakilan Pemerintah Desa serta dua orang pengelola wisata setempat.

Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto melalui Kapolsek Bengalon AKP Asriadi mengatakan, pengamanan diperkuat menyusul meningkatnya jumlah pengunjung yang memanfaatkan sisa waktu libur untuk berwisata bersama keluarga.

“Pantai Sekerat masih menjadi tujuan favorit masyarakat. Karena itu, kami meningkatkan kehadiran personel untuk memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif dan pengunjung merasa aman,” ujar AKP Asriadi.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, jumlah pengunjung Pantai Sekerat diperkirakan mencapai sekitar 200 orang. Kepadatan juga terlihat di area parkir, dengan kendaraan yang didominasi sepeda motor sebanyak 30 unit, mobil 15 unit, serta satu unit kendaraan roda enam.

Selain melakukan penjagaan, petugas juga aktif melaksanakan patroli dialogis dengan menyampaikan imbauan langsung kepada wisatawan. Pengunjung diingatkan untuk tetap waspada terhadap barang bawaan, mengunci kendaraan dengan aman, serta mengawasi anak-anak saat bermain di sekitar pantai.

“Kami mengimbau masyarakat agar selalu memperhatikan keselamatan diri dan keluarga, terutama anak-anak yang bermain di air, serta memastikan kendaraan terkunci ganda saat diparkir,” tambahnya.

AKP Asriadi menegaskan, Polsek Bengalon akan terus bersinergi dengan Pemerintah Desa dan pengelola wisata dalam menjaga keamanan kawasan wisata, khususnya pada momen libur panjang dan akhir pekan.

“Pengamanan ini merupakan langkah preventif agar aktivitas wisata berjalan aman, tertib, dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh pengunjung,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

DPRD Kaltim: Paham Neo-Nazi Harus Ditindak Tegas, Tapi Wajib Berbasis Bukti Hukum

0
Sarkowi V. Zahry, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, saat diwawancarai di Gedung D Komplek DPRD Kaltim, Samarinda. (K. Irul Umam/MKN)

SAMARINDA – Isu berkembangnya paham neo-Nazisme dan gerakan kiri yang belakangan menjadi perhatian nasional turut mendapat sorotan di Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa penindakan terhadap paham-paham tersebut harus dilakukan secara tegas, namun tetap berlandaskan bukti hukum yang kuat dan prosedur yang jelas.

Sarkowi menilai, sejauh ini mekanisme pengawasan terhadap potensi berkembangnya paham ekstrem sebenarnya telah berjalan melalui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Lembaga tersebut, kata dia, memiliki sistem deteksi dini untuk mengantisipasi serta memitigasi berbagai aliran yang berpotensi mengganggu ketertiban dan persatuan bangsa.

“Kalau menurut saya, kita sebenarnya sudah punya lembaga yang menangani hal tersebut, yakni Kesbangpol. Mereka punya sistem deteksi dini dan itu sudah berjalan,” ujar Sarkowi saat diwawancarai di Gedung D Komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (2/1/2026).

Ia menjelaskan, pemantauan terhadap paham-paham ekstrem dilakukan secara senyap dan terkontrol. Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar aparat tetap dapat memetakan pergerakan kelompok yang diawasi tanpa memicu kegaduhan di ruang publik.

Meski demikian, Sarkowi mengingatkan bahwa kewaspadaan harus ditingkatkan ketika paham-paham tersebut mulai menyasar generasi muda, khususnya pelajar. Ia menilai, masuknya ideologi ekstrem ke kalangan anak muda dapat menimbulkan dampak serius bagi masa depan bangsa.

“Kalau sampai masuk ke anak muda dan pelajar, ini yang berbahaya. Karena itu pemantauan harus terus dilakukan secara ketat agar tidak melebar ke mana-mana,” tegasnya.

Menurut Sarkowi, penanganan paham neo-Nazisme perlu dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Ia menilai, tidak semua temuan harus diekspos ke publik karena dalam banyak kasus, strategi pemantauan tertutup justru lebih efektif.

“Mirip dengan penanganan aliran sesat dalam keagamaan. Titik-titiknya sebenarnya sudah diketahui, tapi memang tidak di-blow up karena posisinya adalah pemantauan ketat,” katanya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum tetap wajib bertindak apabila telah ditemukan indikasi kuat disertai bukti yang sah bahwa suatu pihak melanggar ketentuan hukum. Sarkowi menyatakan mendukung penangkapan atau penindakan terhadap individu maupun kelompok yang terbukti menyebarkan paham terlarang dan telah memenuhi unsur delik.

Ia juga mengakui bahwa pembuktian dalam kasus-kasus ideologi ekstrem tidak selalu mudah. Menurutnya, indikasi awal sering kali sudah terlihat, bahkan berkembang di beberapa wilayah, namun proses pembuktian membutuhkan kerja aparat yang cermat dan berlapis.

“Kadang indikasinya sudah ada, bahkan berkembang, seperti yang terjadi di Kutai Kartanegara. Tapi mencari bukti yang kuat itu tidak gampang,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Sarkowi, langkah yang kerap ditempuh aparat adalah melakukan pemantauan intensif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika seluruh unsur pelanggaran hukum telah terpenuhi, penegakan hukum harus dilakukan agar memberikan efek jera sekaligus menjaga ketertiban masyarakat.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar penindakan tidak dilakukan secara gegabah tanpa dasar hukum yang jelas. Menurutnya, langkah yang terburu-buru justru berpotensi melanggar prinsip kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul yang dijamin konstitusi.

“Jangan sampai penegakan hukum dilakukan tanpa bukti yang valid, karena bisa mengarah pada pelanggaran hak-hak sipil. Metode seperti itu justru harus dihindari, jangan sampai menyerupai cara-cara di masa Orde Baru,” pungkas Sarkowi. (um)

Editor: Agus S

Ada Truk Trailer Melintang, Jalan Poros Sepaku–Balikpapan Lumpuh!

0
Truk trailer pengangkut besi beton melintang dan menutup badan jalan di kawasan Gunung Tengkorak, Desa Suko Mulyo, Penajam Paser Utara. Foto: Istimewa

PENAJAM PASER UTARA – Jalan poros akses Sepaku–Balikpapan dan sebaliknya mengalami kemacetan total, Sabtu (3/1/2026). Sebuah truk trailer pengangkut besi beton eser melintang dan menutup badan jalan di kawasan Gunung Tengkorak, Desa Suko Mulyo.

Diduga, truk trailer berkepala merah tersebut tidak kuat menanjak sehingga mundur dan melintang di badan jalan. Berdasarkan informasi yang diterima, kejadian tersebut terjadi sejak pagi buta.

Salah seorang warga Sepaku, Indri, mengatakan tanjakan di lokasi tersebut memang cukup curam dan sedikit menikung. “Kendaraan bermuatan berat sering kali terjebak macet di situ, tidak kuat naik. Bahkan ada juga yang sampai terguling,” ujarnya, Sabtu (3/1/2026).

Ia melanjutkan, masyarakat dari arah Balikpapan menuju Sepaku atau sebaliknya dapat melewati jalur alternatif. “Orang-orang lewat Patok 32, yaitu jalan penghubung Desa Argomulyo–Semoi Dua,” terangnya.

Jalur yang dimaksud merupakan akses masuk ke kiri dari arah Balikpapan setelah melewati Puskesmas Semoi Dua. Lokasi pastinya berada di samping bengkel tambal dan ganti ban. Namun, pengendara diminta tetap berhati-hati karena kondisi badan jalan berbatu dan licin.

Sebelumnya, di dekat lokasi truk trailer yang melintang tersebut, sudah terdapat sebuah truk yang terbalik sejak akhir tahun 2025. Hingga kini, kendaraan tersebut masih tergeletak di pinggir jalan.

Salah satu warga yang mengabarkan kejadian ini adalah Amat Fadil. Ia juga mengunggah foto kondisi di lokasi melalui media sosial. “Situasi Bukit Tengkorak,” tulisnya sekitar pukul 08.45 Wita.

Hingga informasi ini diturunkan, truk trailer tersebut belum dievakuasi sehingga menyebabkan antrean kendaraan, terutama dump truck, cukup panjang. Personel Polsek Sepaku tampak turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. (riz)

Editor: Agus S

Pelantikan Enam Kepala OPD Bontang Digelar Senin, Wali Kota Neni: Semua Kandidat Berprestasi

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni (Syakurah)

BONTANG — Pemkot Bontang memastikan pelantikan enam kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hasil seleksi terbuka akan dilaksanakan pada Senin (5/1/2026). Seluruh kandidat yang masuk tiga besar dinilai memiliki rekam jejak kinerja yang baik dan layak memimpin OPD masing-masing.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan tidak ada kriteria khusus yang ditonjolkan pada tahap akhir penentuan. Menurutnya, semua kandidat yang lolos telah memenuhi standar kompetensi dan prestasi.

“Semua bagus, semua berprestasi. Tinggal siapa yang terpilih, itu rezeki,” ujar Neni.

Ia menjelaskan, setiap OPD telah melalui tahapan seleksi terbuka yang menghasilkan tiga besar kandidat. Seluruh nama tersebut kemudian diserahkan untuk penilaian akhir sesuai mekanisme yang berlaku.

Untuk jabatan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, tiga kandidat yang dinyatakan lulus yakni Eko Arisandi, Jamila Suyuthi, dan Marthen Minggu.

Pada seleksi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tiga nama yang lolos adalah Diny Prathiwi, Ilham Wahyudi, dan Muhammad Syahbirin.

Sementara itu, untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), peserta yang masuk tiga besar masing-masing Eko Mashudi, Muhammad Syaifullah, dan Natalia Trisnawati.

Pada seleksi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, panitia menetapkan Eko Mashudi, M. Ihsan, dan Noni Agetha sebagai kandidat teratas.

Untuk jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, tiga peserta yang lolos seleksi adalah Andi Hasanuddin Akmal, M. Taupan Kurnia S., dan Taufiqurrahman.

Sedangkan pada seleksi Kepala Dinas Perhubungan, kandidat yang dinyatakan lulus yakni Andi Hasanuddin Akmal, M. Taupan Kurnia S., dan Mikhael Edy Salamba.

Pewarta: Syakurah
Editor: Agus S.

UMK Bontang 2026 Hanya Naik Rp19 Ribu, Dampak Ekonomi Kota yang Sempat Minus

0
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni (Syakurah)

BONTANG – Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang tahun 2026 terbilang sangat terbatas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan kenaikan UMK hanya sebesar Rp19 ribu, seiring kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang sempat mengalami kontraksi.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa penetapan UMK tahun 2026 tidak mengacu pada pertumbuhan ekonomi provinsi, melainkan menggunakan pertumbuhan ekonomi Kota Bontang sebagai dasar perhitungan. Pada 2024 lalu, pertumbuhan ekonomi Bontang tercatat minus 2 persen, sehingga ruang kenaikan upah menjadi sangat terbatas.

“Kalau UMK itu disesuaikan dengan ruang pertumbuhan ekonomi. Kita pakai pertumbuhan ekonomi Kota Bontang, tidak boleh pakai provinsi,” ujar Neni, Sabtu (3/1/2025).

Meski pada 2025 pertumbuhan ekonomi Bontang mulai membaik dan tercatat positif di kisaran 2 persen, kondisi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menaikkan UMK secara signifikan. Hal itu karena pertumbuhan positif tersebut belum berlangsung selama satu tahun penuh.

“Yang Rp19 ribu ini sudah ditetapkan tahun ini dan berlaku untuk 2026,” jelasnya.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.15.14.1/5096/DTKT.Srk-IV/2025 tentang Penetapan Upah Minimum Kota dan Upah Minimum Sektoral Kota Tahun 2026.

Neni menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi terbatasnya kenaikan UMK Bontang adalah penurunan kinerja sektor migas. Penurunan ini dipicu oleh kebijakan penetapan harga gas dari pemerintah pusat serta pengaruh fluktuasi nilai tukar dolar.

“Insyaallah tahun 2027 nanti kenaikannya bisa lebih banyak, karena pertumbuhan ekonomi kita juga sudah menunjukkan tren naik,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Agus S

Waspada Tilang Elektronik Palsu, Sasar Warga lewat WhatsApp

0

Terbaru, yang muncul dan sudah terjadi adalah modus tilang elektronik palsu.

Saya mengalaminya sendiri. Bukan ke ponsel saya, tetapi ke ponsel anak saya. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Isinya tautan tilang elektronik.

Tampilannya rapi. Ada logo institusi negara. Nominal dendanya kecil. Bahkan disertai hitung mundur waktu pembayaran. Sekilas tampak resmi dan meyakinkan. Di situlah jebakannya.

Penipuan saat ini tidak lagi dengan ancaman. Tapi dikemas normal, seolah prosedural. Nominalnya cukup kecil untuk membuat orang lengah dan menekan klik tanpa berpikir panjang.

Kejadian ini bukan satu-satunya. Kasus serupa sebelumnya juga dialami warga Bontang.

Seorang warga bernama Dwi melaporkan menerima SMS mencurigakan yang mengatasnamakan tilang ETLE. Dalam pesan tersebut disebutkan adanya denda sebesar Rp150 ribu yang diklaim belum dibayarkan, lengkap dengan tautan pembayaran dari nomor tak dikenal.

Merasa curiga, Dwi memilih mengonfirmasi pesan itu. Dan benar, pesan tersebut adalah penipuan.

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Lantas Polres Bontang AKP Purwo Asmadi menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengirimkan pemberitahuan tilang ETLE melalui SMS berisi tautan atau permintaan pembayaran langsung.

“Jika ada masyarakat yang menerima SMS terkait dengan ETLE, agar bisa konfirmasi terlebih dahulu ke bagian tilang Sat Lantas Polres Bontang,” ujarnya.

AKP Purwo juga menegaskan, notifikasi tilang ETLE resmi tidak pernah meminta data sensitif, seperti nomor rekening, kode OTP, maupun pembayaran melalui SMS atau aplikasi pesan instan pribadi. Pemberitahuan resmi hanya disampaikan melalui saluran terverifikasi, seperti surat fisik ke alamat pemilik kendaraan, laman resmi kepolisian, atau nomor WhatsApp resmi yang telah ditetapkan secara nasional.

Jika dicermati, polanya selalu sama. Pesan datang tiba-tiba. Bahasanya formal. Nominal dendanya kecil. Dan selalu disertai tautan yang mendorong penerima segera mengklik.

Di sinilah bahayanya. Banyak orang merasa aman dan menganggap sepele. “Cuma lima puluh ribu,” lalu diklik. Padahal yang dibuka bukan sekadar tautan, melainkan pintu ke data pribadi dan akses ke akun digital.

Karena itu, kewaspadaan harus dimulai dari hal paling kecil. Jangan klik tautan dari pesan acak. Kalau mengatasnamakan lembaga resmi, cek dulu. Tekanan waktu bukan perintah, melainkan peringatan.

Penipuan digital bukan soal pintar atau bodoh. Ini soal lengah. Dan kelengahan itu sering datang ke orang-orang terdekat yang kita kira aman.

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.., M.H.