BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang menyediakan ruang rawat inap pasien dengan fasilitas yang sangat lengkap di kelas VVIP Wijaya Kusuma.
Pejabat Informasi dan Pelayanan Publik (PIPP) RSUD Taman Husada Bontang, Renanthera Vidya Dara menyampaikan, bahwa di bagian kelas atau ruangan VVIP terdapat fasilitas seperti tempat tidur pasien, satu bad sofa untuk penunggu, kulkas, televisi, ac, lemari pakaian, bufet, dispenser, kamar mandi, hingga wastafel.
“Di bagian VVIP fasilitasnya jauh lebih lengkap, dengan tarif harga Rp 600 ribu per malamnya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (14/11/2025).
Sehingga dengan tarif yang telah ditetapkan untuk harga ruangan, itu semua belum termasuk dengan biaya yang lainnya seperti visit dokter, gizi, maupun tindakan penunjang lainnya.
“Dengan tarif harga Rp 600 per malamnya, belum masuk penunjang lainnya. Sebab itu baru harga ruangannya saja,” tutupnya. (Dwi/Adv)
Upaya meningkatkan daya saing industri di Kota Bontang mendapat dukungan pusat. Tim dari Kementerian Investasi bersama PT Deloitte Indonesia melakukan kunjungan ke DPMPTSP Bontang untuk menilai potensi, memperkuat strategi pelayanan perizinan, serta mendorong terciptanya iklim investasi yang semakin kompetitif. Pertemuan ini menjadi langkah konkret memperkuat kolaborasi daerah–pusat dalam menarik lebih banyak investasi berkualitas.
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
BONTANG – Realisasi investasi Kota Bontang pada Triwulan III 2025 kembali menunjukkan pergerakan positif. Total investasi yang masuk mencapai Rp821,53 miliar, atau 75,85 persen dari target tahunan Rp2,5 triliun. Capaian ini ditopang oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang masih menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Aspianur, menjelaskan bahwa sektor industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi kembali menempati posisi teratas pada kontribusi PMDN. Sektor ini menyumbang 93,20 persen dari total realisasi.
“Karakter ekonomi Bontang memang erat dengan industri pengolahan. Itu sebabnya industri kimia tetap menjadi sektor strategis,” katanya.
Di bawah sektor kimia, empat bidang usaha lainnya turut memberi kontribusi, meski dengan porsi jauh lebih kecil. Yakni transportasi, gudang, dan komunikasi (2,51 persen), jasa lainnya (1,78 persen), perdagangan dan reparasi (1,36 persen), serta industri logam dasar dan barang logam (0,55 persen).
Sementara itu PMA, kontribusi terbesar datang dari sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan porsi mencapai 68,83 persen. Disusul industri makanan (27,99 persen), industri kimia dasar dan farmasi (2,09 persen), hotel dan restoran (0,99 persen), serta perdagangan dan reparasi (0,11 persen).
Dari sisi persebaran investasi, Kecamatan Bontang Utara masih menjadi pusat aktivitas investasi daerah dengan perolehan Rp785,97 miliar atau 95,67 persen dari total realisasi triwulan III. Bontang Selatan menyusul dengan nilai Rp35,23 miliar, kemudian Bontang Barat dengan Rp337,7 juta.
Aspianur menegaskan pemerintah daerah tetap fokus memperkuat iklim investasi melalui pelayanan perizinan yang lebih mudah dan responsif. “Langkah ini penting agar geliat investasi di Bontang terus berkelanjutan,” ujarnya.
Data nilai Investasi berdasarkan sebaran wilayah. (Dok. DPMPTSP)
BONTANG – Realisasi investasi di Kota Bontang pada Triwulan III Tahun 2025 kembali menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat, sebagian besar modal yang masuk masih tertuju ke Kecamatan Bontang Utara.
Dari total Rp 821,53 miliar realisasi investasi sepanjang triwulan tersebut, lebih dari 95 persen, tepatnya Rp785,97 miliar mengalir ke Bontang Utara. Dua kecamatan lainnya, Bontang Selatan dan Bontang Barat, berada jauh di belakang dengan kontribusi masing-masing Rp35,23 miliar (4,28 persen) dan hanya Rp337,7 juta (0,04 persen).
Kepala DPMPTSP Bontang, Aspianur, menyebut bahwa struktur ekonomi kawasan menjadi faktor utama yang membuat Bontang Utara terus mendominasi. Kawasan industri yang terpusat di wilayah tersebut menjadi magnet terbesar bagi investor.
“Investasi industri kimia dan sektor turunannya masih menjadi penopang utama. Letaknya memang terakumulasi di Bontang Utara, sehingga distribusi investasi otomatis mengikuti pola tersebut,” jelasnya.
Dari sisi jenis penanaman modal, PMDN sektor industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi menguasai hingga 93,20 persen. Sementara investasi asing (PMA) paling besar berasal dari sektor perumahan dan industri makanan.
Meski capaian nilai investasi cukup progresif—yakni 75,85 persen dari target tahunan Rp2,5 triliun—Aspianur menyoroti persoalan lain yang masih menghambat, yaitu tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan. Hingga akhir Triwulan III, kepatuhan baru mencapai 44,17 persen.
Untuk mengurangi ketimpangan wilayah, pemerintah daerah tengah menyiapkan strategi baru. Salah satu fokusnya adalah pembukaan kawasan usaha di wilayah luar Utara serta penyederhanaan perizinan berbasis zonasi.
“Kita ingin investasi tidak berhenti di angka saja, tetapi juga memberikan pemerataan manfaat bagi seluruh wilayah di Kota Bontang,” ujarnya menegaskan.
Pembukaan pelatihan metodologi level 3 di kantor ex PHM. (Yusva Alam)
BONTANG – Sebanyak 18 peserta mengikuti pelatihan metodologi level 3 di Kantor ex PHM, Rabu (12/11/2025). Pelatihan ini diadakan LPK Adjieradja dan didukung oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang.
Nurul Fatimah, Tim Kerja LPK Adjieradja menyebutkan, para peserta yang ikut pelatihan ini berasal dari beragam bidang seperti kerajinan, menjahit, kriya, dan lain sebagainya. Para peserta juga memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.
Namun begitu dijelaskannya, walaupun memiliki keahlian di bidangnya tapi para peserta ini belum bisa mengajar, karena belum memiliki metodologi. Dengan mengikuti pelatihan metodologi ini, menjadi syarat bagi peserta untuk bisa mengajar.
“Dengan memiliki metodologi ini, peserta akan mendapatkan ‘SIM’ untuk mengajar,” ujarnya.
Di pelatihan ini peserta akan mendapatkan ilmu seputar metodologi mengajar. Seperti bagaimana menyiapkan bahan pengajaran, apa tujuan pembelajaran, menyiapkan pertanyaan, dan sebagainya.
Dengan mengikuti pelatihan ini diharapkan peserta dapat mengikuti uji kompetensi. Jika berhasil lulus dan meraih sertifikat
“Semoga peserta bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius,” pungkasnya.
Penyerahan alat tulis pelatihan secara simbolis kepada perwakilan peserta. (Yusva Alam)
BONTANG — Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Adjieradja menggelar Pelatihan Metodologi Level 3 di Kantor eks PHM, Rabu (12/11/2025). Kegiatan yang mengusung tema “Melalui Pelatihan Metodologi Kita Bangun Instruktur yang Berkualitas dan Profesional” ini mendapat dukungan dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kota Bontang.
Tim Kerja LPK Adjieradja, Nurul Fatimah, menjelaskan bahwa pelatihan berlangsung selama lima hari. Pada 10–11 November peserta mengikuti materi secara daring, kemudian dilanjutkan dengan sesi tatap muka pada 12–14 November 2025.
“Jumat besok peserta mengikuti ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi BNSP,” ujarnya.
Sementara itu, Dewi Lestari, anggota tim kerja LPK Adjieradja lainnya, menambahkan kegiatan ini diikuti oleh 18 peserta yang berasal dari berbagai pelaku UMKM di Kota Bontang. Seluruh peserta merupakan individu yang telah memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya masing-masing.
“Untuk meningkatkan kompetensi sebagai instruktur itu maka peserta ikut kegiatan ini. Bahkan jika berhasil mendapatkan sertifkasi BNSP bisa diakui secara nasional,” imbuh Dewi.
Pihaknya berharap kerjasama dengan pemerintah semacam ini, bisa lancar dan berkelanjutan. Agar dapat membantu meningkatkan SDM warga Bontang.
Sementara itu perwakilan DKUMPP Bontang, Zulbahri Pengawas Koperasi Ahli Muda mengungkapkan, bahwa peserta yang ikut di pelatihan ini benar-benar merupakan hasil seleksi ketat. Dari ratusan yang mendaftar tersaring 18 orang.
Ia menyampaikan pesan dari Plt Kadis DKUMPP Bontang, Asdar Ibrahim agar peserta betul-betul mengikuti pelatihan ini dengan serius.
“Jangan bolong-bolong datangnya, agar ilmunya bisa masuk. Bisa dipraktikkan peserta setelah pelatihan. Semoga lulus semua,” ujarnya menyampaikan pesan Plt Kadis.
Rapat Sengketa karyawan dan perusahaan yang dilakukan Pemerintah Kutim. (Ramlah/Radar Bontang)
SANGATTA — Polemik soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penerapan perangkat pemantau istirahat bernama Jam OPA di lingkungan PT PAMA meminta perhatian serius Pemerintah Kutai Timur (Kutim).
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur PHK dan penggunaan teknologi yang dinilai merugikan pekerja.
Rapat yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) tersebut dihadiri Kepala Disnakertrans Roma Malau, Ketua DPRD Jimmi, perwakilan PT Pama Persada Nusantara (PAMA), serta perwakilan serikat pekerja. Dua isu utama yang mengemuka adalah penggunaan Jam OPA — jam tangan pintar yang merekam pola tidur operator — serta kasus PHK yang dianggap bermasalah terhadap sejumlah karyawan.
Kepala Disnakertrans, Roma Malau, mengkritik penggunaan Jam OPA yang menjadi dasar penilaian hadir dan pemberian insentif. Menurut Roma, kebijakan ini “tidak manusiawi” karena mengabaikan kondisi pribadi pekerja dan belum memiliki payung hukum yang jelas ataupun ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
“Kami meminta agar penggunaan Jam OPA ditinjau kembali. Memanusiakan manusia itu penting. Banyak hal prinsip dan pribadi yang tidak bisa diukur hanya dengan Jam OPA,” kata Roma.
Dampak nyata dari sistem ini, kata Roma, terlihat dari pengurangan atau hilangnya hak pekerja seperti uang hadir harian dan upah lembur bila perangkat mencatat waktu istirahat minimum tidak terpenuhi, padahal secara manual pekerja mengaku sudah beristirahat. Salah satu nama yang mengemuka adalah Edi Purwanto, yang mengaku dirugikan karena klaim absensi berbasis Jam OPA.
Kasus PHK turut menjadi perhatian. Rapat membahas pemberian Surat Peringatan Ketiga (SP3) kepada Edi Purwanto dan penolakan kembali pekerja Heri Irawan, yang menurut perusahaan diberhentikan karena menolak penggunaan Jam OPA. Perwakilan PT PAMA, Tri Rahmat, menegaskan bahwa tindakan perusahaan sudah mengikuti prosedur, termasuk verifikasi administrasi dan dokumen medis.
Meski demikian, Bupati Ardiansyah meminta agar semua prosedur PHK ditelusuri ulang secara rinci oleh Disnakertrans. “Saya minta Disnakertrans diulang lagi prosedurnya satu per satu. Saya tidak ingin melihat ada PHK. Disnakertrans harus pastikan prosedurnya sudah sesuai atau tidak,” tegas Bupati, menekankan pentingnya kepatuhan pada ketentuan ketenagakerjaan.
Selain itu, Pemkab Kutim mengingatkan perusahaan untuk mematuhi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang mengharuskan komposisi tenaga kerja lokal minimal 80 persen. Bupati dan Ketua DPRD berharap ketentuan ini dipenuhi secepatnya oleh semua kontraktor di daerah, termasuk PT PAMA.
Menutup rapat, Kepala Disnakertrans meminta PT PAMA untuk mengevaluasi total penerapan Jam OPA dan tidak menjadikannya acuan mutlak dalam menilai kesehatan maupun kinerja karyawan. Pernyataan ini menegaskan komitmen Pemkab Kutim untuk menyeimbangkan penggunaan teknologi dan perlindungan hak asasi pekerja.
Rapat evaluasi lanjutan diperkirakan akan digelar untuk menindaklanjuti hasil verifikasi prosedur PHK dan rekomendasi kebijakan penggunaan alat pemantau. Pemkab Kutim menegaskan posisi tegasnya: teknologi kerja boleh dipakai, tetapi tidak boleh mengorbankan hak dan martabat pekerja.
Bukit Bintang Entrance, Kuala Lumpur pada malam hari.
Senin (10/11) pagi, suasana di Hotel Boss terasa lebih ramai dari biasanya. Banyak tamu bersiap check-out. Ada yang menurunkan koper ke lobi, ada yang terburu-buru memanggil Grab. Saya dan istri sarapan roti seadanya sambil menyusun rencana singkat untuk perjalanan menuju Kuala Lumpur.
Kami memesan Grab menuju titik keberangkatan bus di Bugis. Aplikasinya sama seperti di Indonesia. Praktis dan mudah. Pembayarannya fleksibel. Bisa tunai atau bisa dihubungkan ke kartu kredit. Tiket bus Cityline Express yang saya beli seharga SGD 35 per orang, bila dirupiahkan sekitar Rp459.296. Cukup terjangkau untuk perjalanan lintas negara sejauh 350 km – 360 km.
Sekitar pukul 09.30, kami tiba di Bugis MRT Exit D, lokasi penjemputan Cityline Express. Tepat di depan The Snooze Hotel, beberapa penumpang sudah menunggu. Ada pekerja migran dengan ransel besar, turis India, hingga pasangan bule yang tampak masih menikmati sisa liburan mereka.
Area depan The Snooze Hotel, Bugis – titik penjemputan bus Cityline Express
Bus berangkat pukul 10.30. Kursinya empuk, AC dingin, dan laju bus stabil sejak awal. Dari jendela besar itu, Singapura perlahan menjauh. Gedung rapi berganti papan petunjuk Johor Bahru. Di Tuas Checkpoint, proses imigrasi Singapura berlangsung cepat. Masuk ke imigrasi Malaysia sedikit lebih padat tetapi tetap tertib. Setelah paspor dicap, bus berhenti lagi untuk pemeriksaan barang di area bea cukai, sebelum penumpang diarahkan berganti bus dan sopir.
Interior bus pengganti hampir sama. Kursi bisa direbahkan, ruang kaki lega, dan penumpang mulai diam. Sebagian tidur, sebagian sibuk dengan ponsel. Memasuki wilayah Malaysia, pemandangan berubah drastis. Hamparan kebun sawit membentang sejauh mata memandang. Jalan raya terasa lebih lengang.
Pemandangan kebun sawit di sepanjang highway Malaysia.
Di tengah perjalanan, bus berhenti di sebuah foodcourt besar. Lampu neon terang, etalase kaca menampilkan kari, nasi briyani, roti canai, hingga mee kari merah pekat. Saya memesan nasi lemak kambing, sementara istri memilih lontong sayur. Makanan sederhana, tetapi terasa pas setelah duduk berjam-jam.
Makan siang di foodcourt Malaysia saat perjalanan darat Singapura–Kuala Lumpur.
Menjelang sore, atau sekitar enam jam perjalanan, bangunan-bangunan tinggi mulai terlihat. Arus kendaraan memadat. Kuala Lumpur menyambut dengan denyut kota yang terasa familiar sekaligus berbeda. Bus berhenti tidak jauh dari tempat kami menginap, Berjaya Times Square Hotel, lokasi strategis di pusat kota.
Setelah istirahat sebentar dan salat, malamnya kami berjalan ke Jalan Alor. Lampion merah masih menggantung, aroma masakan memenuhi lorong, dan suara wajan terdengar di mana-mana. Namun satu pemandangan langsung mencuri perhatian: puluhan perempuan muda duduk rapi di meja panjang, semuanya sedang melakukan live mukbang bersamaan.
Suasana ramai di sepanjang Jalan Alor, Kuala Lumpur.
Ringlight menyala terang, tripod berjejer, dan mereka berbicara ke kamera sambil makan dengan gaya masing-masing. Jalan Alor malam itu terasa berbeda—ramai, hidup, dan penuh aktivitas digital.
Deretan konten kreator melakukan live mukbang di Jalan Alor.
Beberapa wisatawan Indonesia yang duduk dekat kami sempat berkomentar pelan, “Wah, Malaysia sekarang ramai sekali ya. Kayak Seoul versi tropis.” Ada yang menambahkan sambil tertawa, “Ini kalau direkam bisa viral. Mereka makan lebih rapi dari kita.” Saya hanya tersenyum. Dunia memang berubah cepat, dan Jalan Alor malam itu salah satu buktinya.
Begitulah hari pertama di Kuala Lumpur. Perjalanan darat dari Singapura memberi ruang untuk melihat hal-hal kecil di sepanjang jalan. Sementara malamnya, menunjukkan sisi lain kota yang penuh kejutan. (bersambung)
Kunjungan dari tim Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama konsultan global PT Deloitte Indonesia. (istimewa)
BONTANG – Upaya memperkuat posisi Kota Bontang di sektor industri nasional, terus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang.
DPMPTSP menerima kunjungan dari tim Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama konsultan global PT Deloitte Indonesia, Kamis (13/11/2025),
Kunjungan ini menjadi bagian dari program nasional validasi data potensi investasi di daerah. Informasi tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam business proposal nasional, yang akan ditawarkan kepada investor luar negeri.
Ahli Madya Hilirisasi Minyak Gas dan Bumi Kementerian Investasi, Iksan Adi, menjelaskan pihaknya ingin memastikan potensi Bontang, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas), terpetakan secara komprehensif.
“Kami ingin melihat langsung sektor-sektor yang bisa dikembangkan, agar nilai tambah industri di daerah meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, fokus utama kunjungan kali ini berada pada pengembangan industri turunan gas, terutama amoniak sebagai bahan baku pembuatan Soda Ash, produk yang selama ini masih banyak diimpor oleh Indonesia.
Ia menilai langkah Bontang sangat strategis setelah PT Pupuk Kaltim memulai pembangunan pabrik Soda Ash pertama di Indonesia, dengan kapasitas 300 ribu ton per tahun. Keberadaan pabrik ini diharapkan mampu mengurangi impor nasional yang mencapai 1 juta ton per tahun.
“Kalau kapasitas nasional meningkat, ketergantungan pada impor bisa ditekan, dan Indonesia jadi lebih mandiri,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bontang Aspiannur menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah pusat dalam mempromosikan potensi Bontang ke level internasional.
Menurutnya, kehadiran BKPM dan Deloitte menjadi momentum penting, untuk memperluas jejaring investasi dan memperkenalkan potensi industri di wilayahnya.
“Kami siap mendampingi selama tim berada di Bontang. Harapannya, kunjungan ini membawa dampak positif bagi peningkatan investasi di seluruh sektor,” ungkapnya.
Selama berada di Bontang, tim kementerian dijadwalkan meninjau kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE) dan sejumlah lokasi potensial lainnya. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat strategi promosi investasi daerah dan mempercepat realisasi penanaman modal di Bontang.
Direktur Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP, FIHA. (Dwi/RadarBontang).
BONTANG – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23, RSUD Taman Husada Bontang telah merencanakan bakal melengkapi seluruh sarana dan prasarana (Sarpras) hingga pemenuhan alat kesehatan agar lebih lengkap kedepannya.
Hal ini disampaikan secara langsung oleh Direktur RSUD Taman Husada Bontang, dr. Suhardi, Sp.JP, FIHA, dimana pihaknya akan merefleksikan di 23 tahun dengan apa yang telah dilakukan, seperti halnya dalam bagian sarpras, alat kesehatan, serta bagian utama di kepelayanan.
Sesuai dengan tema di tahun ini, RSUD Taman Husada Bontang mengangkat tema ‘23 Tahun Melayani Dengan Sepenuh Hati, Menuju Pelayanan Prima Yang Lebih Baik’.
“Pastinya kami ingin kedepannya ada perbaikan dan pemenuhan di sarana dan prasarana, serta dengan alat kesehatan yang lebih komplit. Terlebih lagi, sistem pelayanan yang lebih baik lagi dari sebelumnya,” jelasnya, Rabu (12/11/2025).
Selain sarpras, pihaknya juga akan meningkatkan bagian Sumber Daya Manusia (SDM). Menyesuaikan kebutuhan regulasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia, jika pelayanan di RSUD minimal bisa masuk dalam kategori madya.
“Iya kriteria ke pelayanan itu yang utama, inginnya di RSUD sendiri bisa sampai masuk dalam kategori madya,” tutupnya. (Dwi/Adv)
