BONTANG – Jumlah siswa SMP YPVDP (Vidatra) Bontang yang masih menjalani perawatan akibat dugaan keracunan makanan, usai mengonsumsi MBG dilaporkan mencapai 11 orang.

Informasi tersebut disampaikan salah seorang guru SMP YPVDP Bontang yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Menurutnya, para siswa yang masih dirawat merupakan korban dengan kondisi paling berat dibanding peserta didik lainnya.

“Yang paling parah itu masih ada 11 siswa yang dirawat inap,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada hari kejadian sekitar 25 siswa sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Dari jumlah tersebut, sebagian diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik, sementara beberapa lainnya harus menjalani perawatan intensif.

Selain siswa yang dibawa ke rumah sakit, sekitar lima siswa lainnya langsung dijemput orang tua dan menjalani perawatan di rumah.

Guru tersebut mengungkapkan gejala yang dialami para siswa cukup beragam, mulai dari mual, muntah, hingga muncul reaksi alergi. Bahkan, ada siswa yang mengalami muntah berulang dengan volume cukup banyak.

“Ada yang sampai muntah satu ember. Ada juga yang muncul alergi,” katanya.

Sementara itu, kondisi guru yang turut mengalami keluhan setelah mengonsumsi makanan tersebut disebut tidak separah para siswa.

“Untuk gurunya alhamdulillah tidak terlalu sampai parah,” tambahnya.

Terkait penyebab kejadian, ia mengaku belum mengetahui secara pasti. Ia menyebut beredar berbagai dugaan di lingkungan sekolah, namun seluruhnya masih sebatas informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Di sisi lain, pihak sekolah telah mengambil langkah penghentian sementara penerimaan Program MBG hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut ditempuh sambil menunggu hasil penyelidikan dan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang dilakukan instansi berwenang.

Pemerintah Kota Bontang sebelumnya menyatakan investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut. Hasil uji laboratorium akan menjadi dasar penentuan penyebab munculnya gejala mual, muntah, dan diare yang dialami para siswa.

Sebelumnya diketahui guru dan murid SMP YPVDP Bontang mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG pada Senin (10/8/2026) pagi. Totalnya mencapai 21 orang.

Kejadian iti tepatnya saat jam istirahat yakni pukul 09.50 Wita. Hal itu membuat para siswa dan guru dilarikan ke Rumah Sakit LNG Badak.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang mulai mengerucut. Sebanyak 15 pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Bontang masuk tahapan wawancara untuk memperebutkan kursi Sekda definitif.

Pengisian jabatan kali ini tidak melalui seleksi terbuka atau lelang jabatan. Pemkot Bontang menggunakan mekanisme manajemen talenta ASN yang telah mendapatkan rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penjabat (Pj) Sekda Kota Bontang Akhmad Suharto mengatakan, proses pengisian Sekda definitif mulai berjalan menjelang purnatugasnya sebagai ASN terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Oktober 2026.

Dari 15 pejabat yang masuk bursa, Komite Talenta akan menyaring enam nama dengan hasil terbaik. Mereka selanjutnya mengikuti asesmen kompetensi pada 27–28 Agustus 2026.

Suharto mengatakan, asesmen dilakukan melalui assessment center yang telah mendapatkan akreditasi A dari BKN.

“Yogyakarta menjadi lokasi pelaksanaan asesmen,” kata Suharto.

Hasil asesmen kemudian diakumulasi dengan tahapan penilaian sebelumnya. Dari enam peserta akan ditetapkan tiga pejabat dengan nilai kumulatif tertinggi.

Tiga nama itulah yang menjadi kandidat akhir Sekda definitif Kota Bontang. Selanjutnya, wali kota menentukan satu dari tiga kandidat untuk menduduki jabatan Sekda.

Artinya, persaingan berlangsung ketat. Dari 15 pejabat yang masuk bursa, enam maju ke asesmen, lalu mengerucut menjadi tiga besar sebelum satu nama akhirnya dipilih.

15 Nama Lolos Pemetaan Awal

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bontang Sudi Priyanto menjelaskan, 15 pejabat tersebut masuk berdasarkan pemetaan dalam sistem nine box atau sembilan kotak manajemen talenta.

Pejabat eselon II yang berada pada kotak 8 dan 9 serta memenuhi persyaratan usia masuk dalam kelompok kandidat. Salah satu syaratnya, berusia di bawah 58 tahun saat pengisian jabatan Sekda dilakukan.

Pemkot telah melakukan cutting off atau pemutakhiran pemetaan sekitar sepekan lalu. Hasilnya, terdapat 15 pejabat yang memenuhi kriteria dan kemudian diundang mengikuti wawancara.

Sudi mengatakan, posisi pejabat dalam nine box tidak bersifat tetap. Posisi tersebut dapat bergerak naik maupun turun berdasarkan hasil penilaian kinerja dan potensi masing-masing pejabat.

Karena itu, 15 nama yang masuk dalam bursa Sekda merupakan hasil pemetaan terakhir sebelum tahapan pengisian jabatan dimulai.

Wawancara dilakukan oleh Komite Talenta yang diketuai Pj Sekda Bontang Akhmad Suharto. Anggotanya terdiri dari Inspektur Provinsi Kaltim, Inspektur Kota Bontang, Asisten I Setda Bontang Dasuki, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bontang Safa Muha.

Menurut Sudi, keterlibatan Inspektur Provinsi Kaltim berdasarkan permintaan Pemkot Bontang kepada Pemprov Kaltim. Gubernur kemudian menunjuk Inspektur Provinsi untuk bergabung dalam Komite Talenta.

Sementara Dasuki dan Safa Muha tidak masuk dalam daftar kandidat Sekda karena faktor usia. Keduanya akan melewati batas usia 58 tahun yang dipersyaratkan.

Sudi menambahkan, Pemkot Bontang telah mendapatkan rekomendasi BKN untuk menerapkan manajemen talenta sejak Oktober 2025. Sistem tersebut sebelumnya telah digunakan untuk rotasi pejabat.

Pada April 2026, empat pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Bontang dirotasi menggunakan mekanisme manajemen talenta.

“Pemkot sudah mendapatkan rekomendasi BKN untuk manajemen talenta. Sebelumnya sudah digunakan untuk rotasi. Sekarang digunakan untuk pengisian Sekda,” kata Sudi.

Berikut 15 pejabat yang mengikuti tahapan wawancara pengisian Sekda definitif Kota Bontang:

1. Sony Suwito Adicahyono, SH, MM — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
2. H. Lukman, S.S, M.Si — Staf Ahli Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
3. Anwar Sadat, SP — Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum.
4. Rafidah, SE, M.Si — Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
5. Yessy Waspo Prasetyo, SE, M.A.P. — Sekretaris DPRD.
6. Syahruddin, SE, M.A, M.Eng — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
7. Drs. Sudi Priyanto, M.Si — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Deddy Haryanto, SE, M.Si — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Eddy Forestwanto, SSTP, M.Si — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
10. H. Ahmad Yani Y, S.Sos, M.Si — Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Heru Triatmojo, SP, M.Si — Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
12. dr. Suhardi, Sp.JP — Direktur RSUD Taman Husada.
13. H. Much. Cholis Edy Prabowo, ST, M.Si — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota.
14. H. Ahmad Aznem, SE, M.Si — Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.
15. H. Budiman, S.Sos, M.A.P — Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Lima belas nama tersebut kini menunggu hasil penyaringan tahap pertama. Enam terbaik akan mengikuti asesmen di Yogyakarta pada 27–28 Agustus. Setelah itu, persaingan kembali mengerucut menjadi tiga besar sebelum wali kota menentukan Sekda definitif Kota Bontang. (RB)

Penulis/Editor: Agus S.

BONTANG – Sebanyak 21 siswa SMP YPVDP Bontang dilarikan ke Rumah Sakit LNG Badak, setelah mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing yang diduga muncul usai mengonsumsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (10/8/2026).

Kepala SMP YPVDP Bontang, Sholikhin, mengatakan pihak sekolah segera melakukan langkah mitigasi begitu menerima laporan adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan.

Tidak seluruh peserta didik dipulangkan. Hanya siswa yang mengalami gejala tertentu yang dirujuk ke rumah sakit, sementara sebagian lainnya dipulangkan atau tetap menjalani observasi di sekolah.

“Yang mual-mual, muntah-muntah itu langsung kami larikan ke Rumah Sakit LNG. Di rumah sakit ada 21 siswa,” ujarnya.

Selain itu, lima siswa dipulangkan ke rumah setelah kondisinya dinilai memungkinkan, sedangkan 11 siswa lainnya yang sempat mengeluhkan mual masih menjalani observasi oleh tenaga kesehatan di sekolah. Dua guru juga turut mengalami keluhan serupa, sehingga total yang terdampak mencapai 39 orang.

Sholikhin menjelaskan, menu MBG yang dikonsumsi siswa pada hari itu berasal dari dapur SPPG Bontang Selatan 05. Paket makanan terdiri dari nasi gurih, tahu, ayam suwir, sayur wortel, dan buah jeruk.

“Santapan ini di makan saat jam istirahat sekitar 09.50 Wita,” tuturnya.

Ia menambahkan, kondisi siswa yang dirawat di Rumah Sakit LNG berangsur membaik. Bahkan, beberapa di antaranya telah diperbolehkan pulang atas permintaan orang tua setelah mendapatkan penanganan medis.

“Kalau sudah ditangani dan sudah merasa enak, ada yang minta pulang sama orang tuanya,” katanya.

Pihak sekolah juga mendapat pendampingan dari Dinas Kesehatan, kepolisian, serta tim dari Rumah Sakit LNG. Petugas kesehatan disiagakan di sekolah untuk mengobservasi siswa yang tidak dirujuk ke rumah sakit, sementara sampel makanan MBG telah diamankan untuk diperiksa lebih lanjut.

Sholikhin menyebut peristiwa ini merupakan kejadian pertama sejak program MBG berjalan di sekolah tersebut. Hingga kini, penyebab pasti munculnya keluhan para siswa masih menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang, mengkaji kemungkinan memprioritaskan pembangunan panggung seni di kawasan Mini Soccer Hop 1 tahun ini.

Permintaan itu disampaikan saat sidak bersama Komisi C DPRD Bontang, untuk meninjau progres penyelesaian kawasan yang saat ini masih berlangsung.

Menurutnya, dari paparan Dinas PUPRK masih ada satu segmen yang belum memiliki alokasi anggaran, yakni pembangunan panggung seni. Fasilitas itu dinilai penting karena akan menunjang berbagai aktivitas masyarakat.

“Kami minta dikaji apakah ada kegiatan lain yang bisa dialihkan untuk membangun panggung seni ini. Secara teknis tentu menjadi kewenangan PUPR sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menilai pembangunan panggung seni sebaiknya didahulukan, dibanding pagar pembatas. Sebab, jika panggung baru dibangun pada tahun berikutnya, pekerjaan dikhawatirkan justru merusak fasilitas yang telah selesai dibangun.

“Masa kita bangun pagar dulu, lalu tahun depan membangun panggung. Nanti bangunan yang sudah jadi harus dibongkar lagi untuk akses material. Itu tentu kurang efektif,” katanya.

Meski demikian, DPRD menyerahkan sepenuhnya keputusan teknis kepada Dinas PUPRK, termasuk apabila diperlukan mekanisme adendum atau pengalihan anggaran sesuai ketentuan.

“Kita ingin hasil akhirnya sesuai gambar perencanaan. Ini kawasan yang nantinya banyak dikunjungi masyarakat, jadi aspek estetika dan kerapian pekerjaan harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – DPRD Bontang memastikan pembangunan Polder Tanjung Laut masih berjalan sesuai target, setelah melakukan inspeksi lapangan.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, progres pembangunan saat ini mencapai sekitar 5 persen.

Keberadaan polder menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Bontang mengurangi genangan akibat tingginya curah hujan.

“Kolam retensi ini nantinya mampu menampung sekitar 38 ribu meter kubik air dengan luas pembangunan sekitar 7 ribu meter persegi. Harapan kita aliran air benar-benar sesuai kajian, sehingga efektif mengurangi banjir,” ujarnya dalam sidak polder Kelurahan Tanjung Laut, Senin (10/8/2026).

Dalam sidak tersebut, DPRD juga menerima sejumlah keluhan masyarakat, mulai dari debu proyek hingga kerusakan bangunan rumah yang diduga terdampak aktivitas pembangunan.

Andi Faiz mengatakan, seluruh pihak mulai dari lurah, Dinas PUPRK hingga kontraktor telah berkomitmen menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kontraktor sudah menyatakan siap melakukan penyiraman untuk mengurangi debu, dan menyelesaikan kerusakan rumah warga yang memang terbukti terdampak pembangunan,” katanya.

Selain itu, DPRD juga meminta pelibatan tenaga kerja lokal tetap diprioritaskan. Berdasarkan penjelasan kontraktor, pekerja dari tiga RT di sekitar proyek telah difasilitasi melalui kelurahan.

Terkait pembebasan lahan yang masih bermasalah, Andi Faiz menjelaskan prosesnya akan dilakukan melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan apabila terdapat sengketa kepemilikan atau ahli waris.

“Kalau administrasinya belum selesai atau masih ada perselisihan ahli waris, mekanismenya melalui konsinyasi di pengadilan. Jadi bukan dibayarkan langsung,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam