SENDAWAR — Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Sterad meninjau langsung progres pengerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Herwanto di Kampung Linggang Amer, Kecamatan Linggang Bigung, Senin (2/3/2026). Peninjauan ini menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang tengah berlangsung.

Tim Wasev Sterad dipimpin Brigjen TNI Boemi Ario Bimo selaku Waaster Kasad Bidang Binter. Turut mendampingi Letkol Inf Ali Baskoro (Pabandya Puan Ter Kodam VI/Mlw) dan Mayor Inf Soponyono Tunggul Sutrisno (Pabanda Sarprasnas Komduk/Cad Spaban VI/Sumdanas Sterad). Dansatgas TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kubar Letkol Inf Doni Fransisco bersama unsur Forkopincam juga hadir mendampingi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Wasev menegaskan bahwa kunjungan dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap sasaran fisik, khususnya RTLH, dikerjakan dengan baik dan benar. Program TMMD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta hasilnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ia menekankan, program RTLH bukan sekadar membangun rumah, tetapi juga membangun rasa aman dan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat.

Sementara itu, Dansatgas Letkol Inf Doni Fransisco menegaskan komitmen Satgas TMMD untuk menyelesaikan seluruh sasaran sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami bersama anggota Satgas terus bekerja maksimal di lapangan. Pembangunan RTLH ini bukan hanya tentang membangun fisik rumah, tetapi juga memberikan harapan baru dan meningkatkan kualitas hidup warga. Semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam setiap pengerjaan,” ungkapnya.

Di hadapan rombongan Tim Wasev, Herwanto menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterimanya. Rumah yang sebelumnya dalam kondisi kurang layak kini telah berdiri lebih kokoh dan nyaman untuk ditempati.

“Saya dan keluarga sangat berterima kasih kepada Bapak-bapak TNI. Rumah kami dulu kondisinya kurang layak, sekarang sudah jauh lebih baik dan kokoh. Ini sangat berarti bagi kami,” ucapnya.

Istri Herwanto bahkan tak kuasa menahan haru saat menyampaikan terima kasih.

“Saya sangat terharu melihat rumah kami sekarang. Kami tidak menyangka akan mendapat bantuan sebesar ini. Semoga kebaikan Bapak-bapak TNI dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa,” tuturnya dengan suara bergetar.

Kunjungan Tim Wasev menjadi motivasi tambahan bagi Satgas TMMD untuk terus bekerja optimal hingga seluruh sasaran fisik dan nonfisik selesai tepat waktu. Melalui program RTLH dalam TMMD, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kampung Linggang Amer semakin meningkat dan kemanunggalan TNI serta rakyat semakin kokoh.(MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Kehadiran Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) untuk meninjau pengerjaan TNI Manunggal Air Bersih (TMAB) dan pembangunan MCK di Kampung Tering Lama menjadi momentum penting bagi pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Kunjungan tersebut disambut meriah oleh masyarakat setempat, Senin (2/3/2026).

Sejak pagi hari, warga telah berkumpul di lokasi kegiatan untuk menyambut rombongan Tim Wasev yang hadir bersama jajaran Satgas TMMD dan unsur Forkopincam. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan tampak mewarnai penyambutan tersebut.

Anak-anak hingga orang tua terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan terhadap pembangunan sarana air bersih dan sanitasi yang tengah dikerjakan di kampung tersebut.

Ketua Tim Wasev, Brigjen TNI Boemi Ario Bimo, menyampaikan apresiasi atas semangat gotong royong masyarakat yang terlibat aktif selama pelaksanaan program.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme warga Kampung Tering Lama. Ini menunjukkan bahwa program TMMD benar-benar dirasakan manfaatnya dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tujuan evaluasi bukan hanya memastikan progres fisik berjalan sesuai rencana, tetapi juga melihat dampak sosial dari program tersebut.

Sementara itu, Dansatgas TMMD Wiltas ke-127 Kodim 0912/Kubar, Letkol Inf Doni Fransisco, menekankan pentingnya kebersamaan antara TNI dan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

“Kebersamaan antara TNI dan rakyat menjadi kunci utama keberhasilan setiap sasaran. Dengan dukungan warga, pengerjaan TMAB dan MCK ini dapat berjalan lancar dan sesuai harapan,” ungkapnya.

Program TMAB dan pembangunan MCK di Kampung Tering Lama diharapkan mampu meningkatkan akses air bersih serta memperbaiki sanitasi lingkungan, yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat.

Warga pun menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Mereka berharap seluruh pekerjaan dapat segera rampung sehingga fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kunjungan Tim Wasev yang disambut penuh antusias ini menjadi bukti kuatnya kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membangun desa, sekaligus memperkuat komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Di sela tugasnya menuju sasaran program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), Serka Joko Santoso justru menemukan pelajaran berharga dari seorang anak Sekolah Dasar di atas kapal penyeberangan Sungai Mahakam, Selasa (3/3/2026).

Saat itu, Serka Joko tengah menyeberang menuju Kampung Tering Lama untuk melaksanakan pembangunan TNI Manunggal Air Bersih (TMAB) berupa sumur bor serta pembangunan MCK. Akses menuju lokasi memang harus ditempuh dengan kapal penyeberangan karena dipisahkan aliran Sungai Mahakam yang luas.

Di atas kapal, ia melihat seorang anak berseragam merah putih duduk tenang sambil memeluk tas sekolahnya. Anak itu baru saja pulang dari sekolah di kampung seberang.

Serka Joko kemudian menyapanya dan mengajak berbincang ringan selama perjalanan menyebrangi sungai. Dari obrolan sederhana itu, terungkap kisah perjuangan yang tidak biasa.

Setiap hari, anak tersebut harus menyeberangi Sungai Mahakam untuk bersekolah. Ia berangkat pagi dan kembali sore hari dengan kapal penyeberangan. Tak jarang harus menunggu lama, menghadapi terik matahari atau hujan deras.

Namun, ia mengaku tak pernah mengeluh. Baginya, sekolah adalah jalan untuk meraih cita-cita dan membanggakan orang tua.

Mendengar cerita itu, Serka Joko mengaku bangga sekaligus terharu. Di tengah keterbatasan akses, semangat belajar anak tersebut tetap menyala.

“Jangan pernah takut dengan rintangan. Sungai yang kamu seberangi setiap hari adalah bukti perjuanganmu untuk masa depan. Tetap semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin,” pesan Serka Joko.

Menurutnya, semangat anak-anak di wilayah tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi Satgas TMMD. Program pembangunan seperti TMAB dan MCK memang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi di lapangan mereka juga menyaksikan langsung ketangguhan generasi muda.

Pertemuan singkat di atas kapal penyeberangan itu menjadi simbol hubungan emosional antara TNI dan masyarakat. Tidak hanya membangun fisik berupa sarana air bersih dan sanitasi, kehadiran Satgas TMMD juga membawa pesan kepedulian dan harapan.

Kisah pejuang cilik penyeberang Sungai Mahakam itu membuktikan satu hal: keterbatasan bukan penghalang untuk bermimpi besar. Selama ada tekad dan kemauan, masa depan tetap bisa diperjuangkan—bahkan dari atas gelombang sungai yang harus diseberangi setiap hari.(MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu menegaskan bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak boleh berjalan sendiri tanpa arah. CSR harus menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dengan prioritas daerah.

Penegasan itu disampaikan Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan saat membuka Rapat Forum CSR di Ballroom Mandapa II Hotel Fugo, Samarinda, Senin (2/3/2026).

Forum tersebut dihadiri unsur DPRD, Polres, Bappedalitbangda, perbankan, pimpinan perusahaan, serta para camat se-Kabupaten Mahakam Ulu.

Dalam sambutannya, Angela menekankan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah. Dunia usaha harus hadir sebagai mitra strategis dalam mempercepat pencapaian target pembangunan.

“Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan usaha kolektif yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dunia usaha,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Forum CSR menjadi ruang penting untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan kebutuhan riil masyarakat serta arah pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

“Melalui forum ini, kita berharap program CSR dapat lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Bupati Angela juga menegaskan bahwa semangat CSR sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi di Mahulu diharapkan berkontribusi nyata dalam isu-isu strategis daerah.

Beberapa fokus yang disampaikan antara lain peningkatan sanitasi dan kesehatan lingkungan, percepatan penurunan stunting, penguatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta pelestarian lingkungan hidup termasuk kawasan hutan tropis yang merupakan bagian dari Heart of Borneo.

“Oleh sebab itu sekali lagi ditegaskan bahwa CSR ini tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkapnya.

Angela menambahkan, penyusunan program CSR harus mengacu pada visi pembangunan daerah “Mahulu Melaju: Maju, Merata, dan Berkelanjutan.” Dunia usaha diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ikut membantu menyelesaikan persoalan sosial dan lingkungan.

Ia berharap Forum CSR menjadi langkah konkret memperkuat kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, akses layanan dasar yang lebih baik, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi di berbagai wilayah Mahulu.

“Saya mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. Semoga forum ini menjadi langkah nyata memperkuat kemitraan pemerintah dan dunia usaha,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Kapolres Mahulu AKBP Eko Alamsyah, Wakil Ketua I DPRD Nor Lili Bulan, Wakil Ketua II DPRD Desiderius Dalung Lasah, Ketua TP3D Mahulu Bonifasius Belawan Geh, Asisten III Setkab Mahulu Kristina Tening, Kepala Bappedalitbangda Yohanes Andy Abeh, Kepala DPU-PR Didik Subagya, serta pimpinan perbankan, perusahaan, dan anggota Forum CSR.(MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Di tengah tekanan fiskal yang membatasi ruang gerak pembangunan daerah, DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) tidak boleh sekadar seremoni. CSR harus benar-benar menjadi instrumen nyata untuk menopang pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Pesan itu mengemuka saat unsur pimpinan DPRD Mahulu menghadiri Rapat Forum CSR yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu di Ballroom Mandapa II Hotel Fugo, Samarinda, Senin (2/3/2026).

Wakil Ketua I DPRD Mahakam Ulu, Nor Lili Bulan, secara tegas menyampaikan bahwa dukungan DPRD terhadap CSR bukan tanpa syarat. Program yang digulirkan perusahaan harus tepat sasaran dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

“Kami tentunya mendukung dan berharap program CSR tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini CSR sering kali belum sepenuhnya terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Padahal, dengan keterbatasan fiskal yang dihadapi Mahulu, dukungan sektor swasta menjadi elemen penting untuk menjaga kesinambungan program prioritas.

Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Ia juga berharap para pihak dapat menjaga transparansi dalam pengelolaan CSR, serta meningkatkan sinergitas antar para pihak untuk kemudian semakin memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu,” ungkapnya.

Senada, Wakil Ketua II DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah, menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini belum sepenuhnya ideal. Dengan ruang anggaran yang terbatas, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri.

“Di tengah kondisi fiskal yang kurang mendukung seperti saat ini, maka diperlukan kerja sama seluruh pihak terutama dari pihak swasta untuk dapat membantu pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program-program CSR,” tuturnya.

Ia bahkan menegaskan perlunya strategi baru dalam menyiasati keterbatasan anggaran.

“Mungkin secara kekuatan fiskal kita penuh keterbatasan, mau tidak mau kita harus menyusun strategi untuk mencari bantuan,” ucapnya.

Forum CSR tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak swasta untuk menyelaraskan arah program dengan kebutuhan riil masyarakat. DPRD menilai, tanpa perencanaan yang terintegrasi dan data yang akurat, CSR berpotensi berjalan sporadis dan tidak maksimal dampaknya.

Karena itu, DPRD Mahulu mendorong agar forum semacam ini tidak berhenti pada pembahasan normatif, tetapi dilanjutkan dengan pemetaan kebutuhan prioritas serta mekanisme monitoring bersama.

Bagi DPRD, CSR bukan sekadar kewajiban perusahaan, melainkan peluang strategis memperkuat pembangunan di wilayah yang secara geografis menantang dan fiskal terbatas seperti Mahulu.

Jika dikelola secara transparan dan terarah, CSR diyakini mampu menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.(MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

PPU — Sengketa tapal batas antara Kelurahan Saloloang dan Kelurahan Pejala kembali memanas setelah puluhan warga terdampak kesulitan administrasi akibat perubahan wilayah. Gabungan Komisi DPRD Penajam Paser Utara (PPU) turun langsung melakukan monitoring dan evaluasi lapangan guna memastikan kondisi faktual di lokasi konflik.

Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD PPU sehari sebelumnya. Kegiatan dipimpin Wakil Ketua II DPRD PPU Andi Muhammad Yusuf bersama sejumlah anggota DPRD, perwakilan pemerintah daerah, pihak kecamatan, kelurahan, serta masyarakat dari Saloloang, Pejala, dan Kampung Baru.

Andi Muhammad Yusuf menegaskan DPRD perlu melihat langsung situasi di lapangan sebelum mengambil sikap kelembagaan.

“Hari ini kita sama-sama meninjau langsung agar persoalan ini dilihat secara objektif,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, DPRD membutuhkan gambaran faktual terkait posisi batas wilayah yang selama ini diperdebatkan masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, DPRD meminta masing-masing kelurahan menyiapkan peta wilayah yang valid dan terverifikasi sebagai dasar penyelesaian administrasi.

“Kami minta pihak kelurahan membuat peta yang jelas, baik di sana maupun di sini. Termasuk berapa rumah yang terdampak harus didata secara rinci,” tegasnya.

Hasil peninjauan sementara menunjukkan batas wilayah yang dipahami masyarakat selama ini cenderung mengikuti jalur jalan yang menjadi pemisah alami antara Kelurahan Saloloang dan Kelurahan Pejala. Namun, DPRD menilai kesimpulan akhir belum dapat ditetapkan sebelum dokumen administratif dan historis dibandingkan secara menyeluruh.

Ia menegaskan penyelesaian sengketa batas wilayah harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat, mengingat dampaknya menyentuh identitas administratif, pelayanan publik, hingga stabilitas sosial.

“Kita survei dulu ke lapangan, setelah itu kami laporkan kepada Ketua DPRD. Selanjutnya menunggu tindak lanjut untuk penyelesaian persoalan ini,” pungkasnya.(MK)

Pewarta: DeddyPZ
Editor: Agus S

SAMARINDA — Anggaran Rp8,5 miliar yang sempat dialokasikan untuk pembelian kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur dipastikan tidak bisa serta-merta digunakan kembali. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menegaskan dana tersebut harus dibahas ulang melalui mekanisme APBD Perubahan (APBD-P).

“Kalau sudah kembali ke kas daerah, tidak bisa langsung dipakai. Mekanismenya jelas, masuk ke APBD Perubahan dan dibahas bersama Banggar serta TAPD,” tegas Demmu, Senin (2/3/2026).

Seperti diketahui, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud membatalkan rencana pembelian kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar setelah mendapat sorotan publik. Keputusan itu juga muncul di tengah imbauan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran.

Di sisi lain, kondisi fiskal Kaltim tengah menghadapi tekanan. Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan terpangkas hingga sekitar Rp6 triliun pada 2026. Situasi tersebut membuat ruang belanja daerah semakin terbatas.

Demmu mengingatkan, polemik kendaraan dinas tidak boleh berhenti pada pembatalan semata. Ia menilai perencanaan anggaran ke depan harus lebih matang dan responsif terhadap kondisi keuangan daerah.

“Perencanaan harus sensitif terhadap kemampuan fiskal dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang disusun justru menimbulkan resistensi,” ujarnya.

Menurutnya, pembahasan dalam APBD-P menjadi satu-satunya jalur resmi agar dana tersebut dapat dialihkan ke program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan publik. Tanpa mekanisme tersebut, penggunaan anggaran berpotensi melanggar prosedur.

Di tengah tekanan fiskal, Demmu melihat pembatalan pembelian kendaraan dinas dapat menjadi momentum bagi Pemprov Kaltim untuk memperkuat komitmen transparansi dan efisiensi.

“Ini kesempatan menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Uang daerah harus kembali pada kepentingan publik, apalagi saat kondisi keuangan sedang ketat,” pungkasnya.(MK)

Editor: Agus S