SANGATTA – Isu pengadaan ambulans Rp9 miliar yang disebut-sebut hanya untuk satu unit kendaraan sempat bikin gaduh ruang publik. Informasi itu cepat menyebar di media sosial dan memantik tanda tanya warga. Namun, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tak tinggal diam, pemerintah langsung angkat bicara.

Faktanya? Anggaran Rp9 miliar tersebut bukan untuk satu ambulans, melainkan untuk 40 unit ambulans operasional.

Kepala Bagian Umum Setkab Kutim, Uud Sudiharjo, menegaskan kabar yang beredar tidak utuh sehingga menimbulkan tafsir keliru di masyarakat.

“Anggaran Rp9 miliar itu diperuntukkan bagi 40 unit ambulans operasional, bukan satu unit seperti yang beredar. Seluruh proses pengadaan sudah sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya, Senin (2/3/2026).

Jika dihitung rata-rata, nilai per unit ambulans sekitar Rp225 juta. Spesifikasi kendaraan disesuaikan untuk pelayanan kesehatan dasar dan kebutuhan operasional sosial di lapangan. Artinya, ambulans tersebut bukan kendaraan mewah, melainkan unit standar layanan kesehatan masyarakat.

Langkah pengadaan ini, lanjut Uud, merupakan bagian dari strategi memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di Kutim yang memiliki wilayah geografis luas. Keberadaan ambulans dinilai krusial untuk mempercepat mobilitas pasien menuju fasilitas kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.

Tak hanya ditempatkan di fasilitas kesehatan formal, 40 unit ambulans itu juga disalurkan ke berbagai elemen masyarakat. Rinciannya: sembilan masjid, sembilan kerukunan, tiga yayasan, lima desa, enam RT, Palang Merah Indonesia (PMI), serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan lainnya.

Distribusi ini dimaksudkan agar akses layanan darurat makin dekat dengan warga. Dengan ambulans yang tersebar di titik-titik komunitas, respons terhadap warga sakit atau kondisi genting diharapkan lebih cepat.

Teguh, pengurus Masjid Al Hidayah di Jalan APT Pranoto, Sangatta, mengaku bantuan tersebut sangat membantu aktivitas sosial di lingkungannya.

“Kami sangat bersyukur menerima ambulans ini. Sekarang kalau ada warga yang membutuhkan penanganan cepat, kami bisa langsung bergerak,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Siswanto, pengurus Masjid Baabul Jannah di Teluk Rawa, Kabo Jaya. Menurutnya, keberadaan ambulans menjadi sarana vital bagi masyarakat sekitar.

“Ambulans ini sangat penting untuk membantu warga yang sakit atau dalam keadaan darurat. Manfaatnya langsung dirasakan,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran. Setiap penggunaan APBD, termasuk pengadaan ambulans, dapat diawasi sesuai mekanisme oleh DPRD maupun lembaga pengawas lainnya.

Melalui klarifikasi ini, pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Di tengah derasnya arus informasi, sumber resmi dinilai menjadi rujukan utama agar publik mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak terjebak pada potongan data yang menyesatkan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA — Polemik mobil dinas Gubernur Kaltim kembali memanas. Di tengah proses pengembalian unit Range Rover senilai Rp8,49 miliar, publik dihebohkan dengan video viral yang memperlihatkan kendaraan berwarna putih berpelat KT 1 melintas di Samarinda dan kawasan IKN.

Video tersebut memicu spekulasi. Banyak warganet menduga kendaraan itu adalah unit mobil dinas yang sebelumnya diumumkan dibatalkan pembeliannya. Padahal, Pemprov Kaltim telah menyatakan mobil dinas tersebut masih berada di Jakarta dan belum pernah digunakan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, langsung memberikan klarifikasi tegas. Ia memastikan kendaraan yang viral bukanlah mobil dinas yang sedang dalam proses pengembalian.

“Tidak sama. Coba lihat dari samping, pelatnya KT 1. Itu mobil pribadi gubernur. Ada dua kendaraan pribadi beliau, yang putih dan Defender hitam,” tegas Faisal, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, mobil dinas yang dibatalkan hingga kini belum keluar dari Jakarta. Bahkan, kata dia, kendaraan tersebut belum dipasangi pelat nomor dan belum pernah dioperasikan.

“Mobil itu belum jalan sama sekali. Masih di Jakarta, plastik pelindungnya pun masih ada. Saya jamin itu bukan mobil yang kami rilis hari ini,” ujarnya.

Faisal menambahkan, kesamaan merek atau tipe kendaraan tidak otomatis menunjukkan kesamaan status kepemilikan.

“Kalau seseorang punya mobil perusahaan dan mobil pribadi dengan merek sama, tetap saja beda kepemilikan. Ini jangan dicampuradukkan,” katanya.

Sementara itu, Direktur CV Afisera Samarinda selaku penyedia, Subhan, mengakui kendaraan yang viral kemungkinan memiliki jenis yang serupa. Namun ia menegaskan spesifikasi teknis tidak bisa dipastikan hanya dari tampilan luar.

“Itu jenis yang sama mungkin, tapi spesifikasinya belum tentu sama dengan unit yang dikembalikan,” jelasnya.

Sebelumnya, CV Afisera menyatakan siap menerima pengembalian unit dan mengembalikan dana sepenuhnya ke kas daerah setelah proses administrasi selesai.

Di tengah sorotan publik, Pemprov memastikan Gubernur Rudy Mas’ud tetap beraktivitas menggunakan kendaraan operasional lama milik pemerintah daerah. Faisal menyebut, dalam beberapa kesempatan, gubernur juga menggunakan kendaraan pribadi saat meninjau lapangan.

“Pak gubernur tidak ada masalah. Untuk operasional, beliau gunakan kendaraan yang ada. Kalau medan berat, beliau kadang pakai kendaraan pribadi karena memang senang menyetir sendiri,” tutupnya.(MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Sudah diresmikan sejak 19 September 2013, namun hingga kini Bandara Uyang Lahai belum benar-benar bisa berfungsi optimal. Masalah klasiknya belum berubah: landasan pacu masih berupa tanah.

Setiap kali hujan turun, aktivitas penerbangan langsung terhenti. Permukaan runway berubah licin dan berisiko bagi keselamatan pendaratan. Dampaknya, akses udara untuk wilayah pedalaman seperti Kongbeng, Muara Wahau, dan Telen ikut lumpuh.

Bandara yang mulai dibangun sejak 1976 itu sebenarnya digadang-gadang menjadi penghubung strategis kawasan pedalaman Kutai Timur (Kutim). Namun, setelah 12 tahun diresmikan, fasilitas dasarnya belum juga tuntas.

Dari total lahan sepanjang 2.300 meter, landasan yang terbangun baru sekitar 820 meter. Itu pun belum dilapisi aspal ataupun beton. Alhasil, hanya pesawat kecil berkapasitas delapan hingga sembilan penumpang yang bisa mendarat – itupun dengan catatan cuaca bersahabat.

Camat Kongbeng, Petrus Ivung, tak menampik kondisi tersebut sudah berlangsung lama. Ia menilai, pengerasan landasan menjadi solusi mendesak agar bandara tak lagi bergantung pada cuaca.

“Kalau landasan ini sudah dicor, saya yakin pasti tidak ada kendala,” tegas Petrus Ivung saat dikonfirmasi, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, keberadaan bandara sangat dibutuhkan, bukan hanya oleh masyarakat pedalaman, tetapi juga perusahaan-perusahaan perkebunan di sekitar wilayah itu. Akses udara dinilai mampu memangkas waktu tempuh dan meningkatkan konektivitas ekonomi.

“Yang seharusnya ini bandara kita sudah dipakai, sudah dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan sekitar termasuk masyarakat di beberapa kecamatan,” ujarnya.

Tak hanya persoalan fisik, administrasi bandara juga belum sepenuhnya rampung. Dokumen Register Bandar Udara (RBU) belum selesai, sehingga bandara perintis tersebut belum masuk dalam sistem navigasi nasional secara penuh. Kondisi ini membuat operasionalnya belum maksimal.

Padahal, letaknya yang strategis membuat Uyang Lahai berpotensi menjadi simpul transportasi penting di kawasan pedalaman Kutim. Tanpa pengerasan landasan dan kelengkapan administrasi, potensi tersebut masih tertahan.

Pemerintah kecamatan mengaku terus berkoordinasi dengan Pemkab Kutim dan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat pembangunan.

“Kita komunikasi dengan pihak kementerian, dan koordinasi dengan pihak Kabupaten Kutim juga. Kita akan bersama-sama,” pungkas Petrus.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Tak mau kecolongan jelang puncak arus mudik Lebaran, jajaran Polres Kutai Timur (Kutim) bergerak cepat. Kapolres Kutai Timur, Fauzan Arianto, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Terminal Sangatta, Senin (2/3/2026).

Satu per satu armada bus diperiksa. Mulai dari kondisi ban, sistem pengereman, lampu, hingga kelengkapan administrasi kendaraan dan sopir. Tak ada toleransi bagi kendaraan yang tak memenuhi standar keselamatan.

Kapolres menegaskan, langkah ini bagian dari komitmen pengamanan arus mudik melalui Operasi Ketupat Mahakam 2026. Targetnya jelas: menekan angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik dan balik.

“Keselamatan penumpang adalah prioritas utama. Jangan sampai ada kelalaian yang berujung fatal,” tegas Fauzan di sela pengecekan.

Menurutnya, mudik bukan sekadar perjalanan biasa. Ada ribuan harapan dan kebahagiaan keluarga yang dipertaruhkan dalam setiap keberangkatan.

“Pergi harus selamat, berkumpul dengan keluarga dengan bahagia, dan kembali pun harus selamat,” ujarnya.

Tak hanya memeriksa fisik kendaraan, jajaran Satlantas juga mengingatkan para sopir agar menjaga kondisi fisik, tidak memaksakan diri saat lelah, serta tidak ugal-ugalan demi mengejar target setoran.

Pengamanan arus mudik tahun ini diperkuat dengan tiga pendekatan utama. Pertama, rekayasa lalu lintas yang adaptif untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Kedua, pemanfaatan teknologi pemantauan digital di titik rawan. Ketiga, koordinasi lintas instansi guna memastikan jalur dan fasilitas umum dalam kondisi layak.

Dengan sidak mendadak ini, Polres Kutai Timur berharap masyarakat bisa melakukan perjalanan mudik dengan rasa aman dan nyaman. Target zero kecelakaan bukan sekadar slogan, tetapi komitmen yang terus dikawal hingga arus balik usai.

“Kami tidak ingin ada kabar duka saat Lebaran. Pastikan kendaraan laik jalan, sopir dalam kondisi prima, dan patuhi aturan. Keselamatan penumpang adalah yang utama,” tegas Fauzan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam