TENGGARONG — Selama masa libur sekolah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Panjaitan Tenggarong tetap melanjutkan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema dirapel atau digabung per dua hari. Skema ini diterapkan agar distribusi bantuan gizi tetap berjalan optimal tanpa membebani sekolah, guru, maupun siswa selama periode libur.

Kepala SPPG Panjaitan Tenggarong, Idamayah, menjelaskan bahwa selama libur sekolah pihaknya tetap melayani sebanyak 3.403 penerima manfaat yang berasal dari enam sekolah di wilayah Tenggarong.

“Kami tetap mendistribusikan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang sama seperti sebelum libur sekolah, totalnya 3.403 siswa dari enam sekolah,” ujarnya.

Enam sekolah yang menjadi sasaran penyaluran MBG tersebut meliputi SMP Negeri 1 Tenggarong, SMP Negeri 2 Tenggarong, SD Negeri 01, SD Negeri 03, SD Negeri 11, dan SD Negeri 18 Tenggarong. Seluruh proses distribusi ditangani oleh dapur SPPG Panjaitan yang berlokasi di Tenggarong, dengan jarak distribusi terjauh sekitar tiga kilometer dari dapur.

Dalam pelaksanaannya, SPPG Panjaitan memilih mekanisme penyaluran dirapel meskipun pemerintah pusat memberikan fleksibilitas, baik untuk penyaluran harian maupun digabung.

“Di SPPG kami memilih dirangkap. Misalnya jatah hari Senin dan Selasa, kami bagikan sekaligus di hari Senin. Jadi tidak setiap hari, tetapi per dua hari sekali,” jelas Idamayah.

Menurutnya, kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi libur sekolah agar aktivitas sekolah dan para guru tidak terganggu serta tetap memiliki waktu istirahat.

“Kalau setiap hari sebenarnya bisa saja, tetapi kami juga mempertimbangkan pihak sekolah dan guru-guru supaya bisa menikmati masa libur. Jadi kami pilih pola yang paling tepat,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan penyaluran MBG secara dirapel justru mendapat respons positif dari pihak sekolah. Kebutuhan gizi siswa tetap terpenuhi, sementara sekolah tidak harus menyesuaikan aktivitas setiap hari.

“Pihak sekolah menyambut baik. Anak-anak tetap mendapatkan asupan gizi, tapi sekolah juga tetap punya jeda libur. Mereka cukup antusias,” ungkapnya.

Terkait jenis makanan yang disalurkan selama masa libur, SPPG Panjaitan menerapkan kombinasi antara makanan siap santap dan makanan kering. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan ketahanan makanan.

“Pada hari-hari tertentu, seperti Senin dan Kamis, kami berikan makanan siap santap. Di hari lainnya kami kombinasikan dengan makanan kering. Minggu ini misalnya, Kamis bertepatan dengan Hari Natal, jadi kami sesuaikan,” jelasnya.

Idamayah menegaskan bahwa secara kebijakan, jatah MBG tetap dihitung harian. Skema rapel hanya berkaitan dengan teknis distribusi, bukan pengurangan hak penerima manfaat.

“Jatahnya tetap harian, hanya cara penyalurannya yang kami rangkap. Itu diperbolehkan karena memang ada opsi dari pusat,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa tugas SPPG Panjaitan sebatas mengantarkan paket MBG ke sekolah. Jika terdapat paket yang tidak terambil oleh siswa selama libur, pengelolaannya sepenuhnya menjadi kewenangan pihak sekolah.

“Kami tidak menarik kembali MBG yang sudah diantar. Penanganannya diserahkan kepada pihak sekolah untuk dibagikan sesuai kebijakan mereka,” ujarnya.

Untuk jadwal penyaluran berikutnya, Idamayah menyampaikan bahwa distribusi MBG selama libur sekolah berlangsung hingga akhir Desember 2025 dan akan dihentikan sementara setelah itu.

“Setelah tanggal 31 Desember kami break sementara. Informasi sementara, distribusi normal kembali mulai 8 Januari, namun tetap menunggu arahan dari pusat. Kalau dipercepat, kami siap menyesuaikan,” pungkasnya. (ady)

Editor: Agus S

PASER — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser resmi mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2026. Dalam usulan tersebut, UMK Paser diproyeksikan naik sebesar Rp185.432 dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi Rp3.776.998.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Paser, Rizky Noviar, menjelaskan bahwa besaran UMK 2026 tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Paser. Pembahasan melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, serikat pekerja, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

“Hasil kesepakatan ini telah dituangkan dalam surat rekomendasi Bupati Paser Nomor 500.15.14.1/984/DTKT/XII/2025 dan telah kami sampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk ditetapkan,” ujar Rizky, Rabu (24/12/2025).

Ia menerangkan, dalam proses penentuan kenaikan UMK, Dewan Pengupahan menggunakan tiga instrumen utama, yakni pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser, inflasi Provinsi Kalimantan Timur, serta indeks tertentu atau nilai alpa. Penetapan nilai alpa dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, Dewan Pengupahan Kabupaten Paser menyepakati penggunaan nilai alpa maksimal sebesar 0,9 sebagai dasar perhitungan UMK 2026.

Selain UMK, Pemkab Paser juga mengusulkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) untuk sektor-sektor unggulan di daerah tersebut, khususnya perkebunan dan pertambangan, sebagai bentuk perhatian terhadap karakteristik ekonomi daerah Bumi Daya Taka.

Berdasarkan surat rekomendasi Bupati Paser Nomor 500.15.14.1/986/DTKT/XII/2025, UMSK sektor perkebunan kelapa sawit tahun 2026 diusulkan naik sebesar Rp174.018 atau 4,79 persen, sehingga menjadi Rp3.810.018. Sementara itu, UMSK sektor pertambangan batu bara diusulkan naik Rp192.478,96 atau 5,16 persen menjadi Rp3.920.523.

“Untuk sektor tambang batu bara digunakan nilai alpa 0,9, sedangkan sektor perkebunan menggunakan nilai alpa 0,8,” jelas Rizky.

Meski seluruh usulan telah disepakati di tingkat kabupaten, Rizky menegaskan bahwa keputusan final mengenai besaran UMK dan UMSK yang akan berlaku mulai 1 Januari 2026 sepenuhnya menjadi kewenangan Gubernur Kalimantan Timur.

“Kami sudah menyampaikan seluruh rekomendasi. Saat ini tinggal menunggu penetapan resmi dari Gubernur Kaltim,” pungkasnya. (nash)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polresta Balikpapan melakukan pengecekan harga dan ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting) di pasar tradisional menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan pangan tetap terjaga selama momentum Nataru.

Pengecekan dilaksanakan pada Rabu (24/12/2025) mulai pukul 08.30 Wita di Pasar Pandan Sari, Kota Balikpapan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Balikpapan dan melibatkan sejumlah instansi lintas sektor.

Instansi yang terlibat antara lain Satgas Pangan Polresta Balikpapan, Satgas Pangan Polda Kalimantan Timur, Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Dinas Perizinan Kota Balikpapan, serta Dinas Pangan Kota Balikpapan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Balikpapan, Zeska Taruna Wijaya, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mitigasi untuk mengawasi stabilitas harga Bapokting agar tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan RI. Selain itu, pengawasan juga difokuskan pada ketersediaan stok untuk mengantisipasi kelangkaan barang.

“Pengawasan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat agar bisa memperoleh bahan pokok dengan kualitas yang baik dan harga yang sesuai ketentuan,” ujarnya.

Dari hasil pengecekan di lapangan, Satgas Pangan memastikan harga Bapokting di Kota Balikpapan masih relatif stabil dan belum ditemukan adanya lonjakan harga yang signifikan. Ketersediaan stok bahan pokok juga dinyatakan aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Sementara itu, Kepala Seksi Humas Polresta Balikpapan, Sangidun, mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan aksi borong atau panic buying yang dapat memicu kepanikan di tengah masyarakat.

“Kami mengajak masyarakat untuk berbelanja sesuai kebutuhan. Stok Bapokting menjelang Natal dan Tahun Baru dipastikan dalam kondisi aman dan cukup,” ujarnya.

Kegiatan pengecekan pasar berlangsung dengan aman dan lancar hingga selesai. Polresta Balikpapan bersama instansi terkait berkomitmen terus melakukan pengawasan guna menjaga stabilitas pangan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama momentum Natal dan Tahun Baru. (ap)

Editor: Agus S

JAKARTA — Fakta dugaan penambangan ilegal yang diduga dilakukan PT Position mencuat ke ruang publik setelah terungkap dalam persidangan sengketa lahan patok PT Wana Kencana Mineral (WKM) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Koalisi Save Maba Sangaji mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti temuan tersebut secara serius dan menyeluruh.

Koordinator Koalisi Save Maba Sangaji, Musa Naim, menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sudah cukup kuat untuk menjadi dasar pengusutan dugaan tambang ilegal PT Position. Menurutnya, informasi tersebut tidak boleh berhenti hanya sebagai catatan persidangan semata.

“Kami kira semua fakta hukum soal PT Position yang terungkap di PN Jakarta Pusat harus segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum, baik Satgas PKH, Kepolisian, maupun Kejaksaan,” kata Musa kepada awak media, Selasa (23/12/2025).

Ia menyebutkan, risalah persidangan telah memuat data penting terkait dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut, mulai dari lokasi kegiatan, skema penambangan, hingga luas wilayah yang diduga telah dieksploitasi tanpa izin.

“Semua informasi yang dibutuhkan penegak hukum sebenarnya sudah tersedia di dalam risalah persidangan. Sekarang tinggal soal keberanian aparat untuk menindaklanjuti,” tegasnya.

Perkara sengketa lahan PT WKM sendiri telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu, 17 Desember 2025. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 bulan 25 hari kepada dua pekerja PT WKM, yakni Awwab Hafidz dan Marsel Bialembang.

Keduanya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) terkait perintangan kegiatan usaha pertambangan. Namun, Majelis Hakim tidak memasukkan dugaan penambangan ilegal oleh PT Position sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

Dalam risalah persidangan setebal 154 halaman, Ketua Majelis Hakim Sunoto secara eksplisit menyinggung adanya dugaan aktivitas penambangan ilegal PT Position di wilayah Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

Meski demikian, Majelis Hakim menegaskan bahwa dugaan tersebut tidak dijadikan dasar putusan karena dianggap sebagai perkara terpisah dan belum memiliki kekuatan hukum tetap.

“Kalaupun terdapat dugaan pelanggaran oleh PT Position, hal tersebut merupakan perkara terpisah yang harus dibuktikan melalui proses hukum tersendiri,” ujar Sunoto sebagaimana tertuang dalam risalah persidangan.

Sebelumnya, kuasa hukum PT WKM juga telah melampirkan sejumlah bukti pendukung dalam persidangan, antara lain peta citra satelit, rekaman video aktivitas penambangan, serta laporan penegakan hukum (Gakkum) Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Laporan tersebut disebut mengonfirmasi adanya aktivitas penambangan ilegal di wilayah yang disengketakan.

Koalisi Save Maba Sangaji menilai, pemisahan perkara oleh Majelis Hakim tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses penegakan hukum. Mereka mendesak agar aparat segera membuka penyelidikan baru terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Position demi menjaga keadilan, kelestarian lingkungan, dan kepastian hukum di sektor pertambangan. (fj)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Uji Publik Rencana Strategis (Renstra) selama dua hari, Rabu–Kamis, 24–25 Desember 2025, di Palem Raja Room, Hotel Grand Sawit, Samarinda. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara, Sunggono, yang hadir sebagai pembicara utama sekaligus menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan zakat dengan agenda pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Sunggono menilai Renstra BAZNAS Kukar harus selaras dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar dampak pengelolaan zakat semakin terukur dan tepat sasaran. Ia mengapresiasi kinerja BAZNAS Kukar dalam tiga tahun terakhir yang dinilai berhasil membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat, berinfak, dan bersedekah.

“BAZNAS sudah mampu membangun trust di masyarakat. Kesadaran berzakat meningkat, baik melalui unit-unit layanan maupun penguatan pengelolaan zakat di OPD hingga kecamatan, kelurahan, dan desa,” ujar Sunggono.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Kutai Kartanegara, Muhammad Shafik Avicenna, mengungkapkan bahwa potensi zakat di Kukar sangat besar. Mengacu pada kajian Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS RI tahun 2021, potensi zakat di Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun per tahun.

“Potensi zakat di Kukar itu sangat besar. Berdasarkan kajian BAZNAS RI tahun 2021, angkanya mencapai Rp1,6 triliun. Ini peluang besar yang harus kita kelola bersama secara profesional dan akuntabel,” ungkap Shafik.

Ia menjelaskan, pada tahap awal BAZNAS Kukar memfokuskan penguatan pengumpulan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahkan, hanya dari ASN golongan III dan IV saja, potensi zakat yang dapat dihimpun diperkirakan berada di kisaran Rp30 hingga Rp50 miliar per tahun.

“Kalau kita lakukan simulasi, dari ASN golongan III dan IV saja, potensi zakatnya sudah di kisaran Rp30 sampai Rp50 miliar per tahun. Arah kebijakan kita memang ke sana terlebih dahulu,” jelasnya.

Meski demikian, Shafik menegaskan optimalisasi zakat tidak bisa hanya bergantung pada ASN. Sejalan dengan pandangan Sekda Kukar, kontribusi terbesar justru berasal dari sektor usaha dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar.

“Perusahaan memiliki potensi paling besar. Karena itu ke depan pengelolaan zakat harus berjalan beriringan antara ASN dan pelaku usaha,” tegasnya.

Ia juga menyinggung Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2024 yang dinilai telah memberikan dasar hukum kuat bagi optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Dalam perda tersebut, terdapat pasal-pasal strategis yang mengatur kewajiban berzakat bagi penduduk Muslim yang bekerja di lembaga maupun perusahaan di Kukar, serta penguatan pengumpulan melalui sistem penggajian.

“Di Perda Nomor 3 Tahun 2024 ada dua pasal krusial. Pasal 4 ayat 2 menegaskan kewajiban berzakat bagi pegawai atau pekerja Muslim di lembaga dan perusahaan di Kukar. Lalu Pasal 27 mengatur optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah melalui payroll system. Regulasi sudah ada, tantangannya adalah eksekusi di lapangan,” paparnya.

Untuk menjembatani gap antara regulasi dan implementasi, BAZNAS Kukar terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak. Shafik menyebutkan, kolaborasi dengan perusahaan dan lembaga keuangan sudah berjalan dalam dua tahun terakhir.

“Kami sudah bekerja sama dengan PT Ansaf, kemudian dengan BSI, Bank Kaltimtara, dan Perumda Tirta Mahakam. Harapannya ke depan semakin banyak perusahaan yang bergabung,” ujarnya.

Ia menambahkan, penerapan payroll system zakat menjadi solusi efektif karena memudahkan muzaki menunaikan kewajibannya secara rutin, transparan, dan terukur.

“Dengan sistem payroll, zakat langsung dipotong dari gaji. Lebih mudah, aman, dan akuntabel. Ini akan sangat membantu optimalisasi pengumpulan zakat ke depan,” pungkas Shafik.

Uji publik Renstra ini diharapkan menjadi fondasi penguatan tata kelola zakat di Kutai Kartanegara, sekaligus mendorong kontribusi zakat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi pengentasan kemiskinan serta pembangunan kesejahteraan masyarakat. (hnf)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Hingga Rabu (24/12/2025), penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur masih belum final. Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim yang menjadi dasar pemberlakuan UMP 2026 belum juga terbit, padahal ketentuan tersebut seharusnya ditetapkan sebelum akhir Desember untuk diberlakukan mulai 1 Januari 2026. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan pekerja, terlebih di tengah tingginya biaya hidup di Kaltim.

Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, memastikan bahwa penetapan UMP masih dalam proses. Ia menyampaikan hal tersebut saat diwawancarai usai Rapat Paripurna ke-50 DPRD Kaltim di Gedung B, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.

“Masih dalam proses penetapan,” ujar Sri Wahyuni singkat.

Ia menyebutkan, ada kemungkinan SK Gubernur diterbitkan menjelang pergantian hari, atau bahkan sudah disiapkan dan hanya menunggu waktu pengumuman resmi. Namun demikian, Pemprov Kaltim belum dapat memastikan waktu pasti penetapan tersebut.

Berdasarkan informasi yang beredar, UMP Kaltim 2026 diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 5,12 persen dibandingkan tahun 2025. Jika mengacu pada angka tersebut, kenaikan diperkirakan sebesar Rp183.322 sehingga UMP Kaltim berada di kisaran Rp3.762.635. Sebagai perbandingan, UMP Kaltim tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.579.313,85.

“Memang ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun tidak terlalu besar. Angka pastinya tetap harus menunggu penetapan resmi, karena kami tidak boleh mendahului keputusan gubernur,” jelas Sri Wahyuni.

Ia menambahkan, penetapan UMP mempertimbangkan sejumlah indikator utama, seperti tingkat inflasi dan perkembangan ekonomi nasional. Penyesuaian upah minimum dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Namun di sisi lain, persoalan kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak masih menjadi sorotan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, kebutuhan hidup layak (KHL) di Kalimantan Timur tercatat sebesar Rp5.735.353 per bulan, tertinggi kedua secara nasional setelah DKI Jakarta. Angka tersebut terpaut cukup jauh dari proyeksi UMP 2026 yang masih berada di kisaran Rp3,7 juta.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengaku belum dapat memberikan banyak komentar terkait besaran UMP maupun keterlambatan penetapannya.

“Nah ini saya belum tahu. Pemerintah yang lebih paham soal itu,” ujarnya singkat saat ditemui usai Rapat Paripurna.

Meski demikian, ia menilai penetapan UMP idealnya dapat dilakukan lebih cepat agar memberikan kepastian bagi pekerja dan dunia usaha. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada pemerintah daerah, mengingat penetapan upah minimum menyangkut kepentingan jutaan pekerja.

Sementara itu, jika mengacu pada proyeksi yang beredar, besaran upah minimum kabupaten/kota di Kalimantan Timur tahun 2026 diperkirakan sebagai berikut:

1. Berau Rp4.391.337,55 (tertinggi)
2. Penajam Paser Utara (PPU) Rp4.181.134,00
3. Kutai Timur Rp4.067.436,00
4. Kutai Kartanegara Rp3.991.797,00
5. Samarinda Rp3.983.881,50
6. Balikpapan Rp3.856.694,43
7. Bontang Rp3.799.480,00
8. Paser Rp3.776.998,06

Pemprov Kaltim diharapkan segera menuntaskan penetapan UMP 2026 agar menjadi pegangan hukum yang jelas bagi pengusaha dan pekerja. Di tengah tingginya biaya hidup, kepastian dan keadilan pengupahan menjadi isu krusial yang terus dinanti masyarakat pekerja di Kalimantan Timur. (um)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan memastikan kesinambungan roda pemerintahan tetap terjaga menyusul penunjukan Agus Budi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah. Agus Budi resmi dilantik oleh Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, pada Rabu (24/12/2025), menggantikan Muhaimin yang mendapat penugasan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Wali Kota Rahmad Mas’ud menyampaikan bahwa penugasan Muhaimin ke tingkat provinsi merupakan bentuk kepercayaan sekaligus pengakuan atas kapasitas dan kinerja yang selama ini ditunjukkan di lingkungan Pemkot Balikpapan. Menurutnya, kehadiran Muhaimin di Pemprov Kaltim diharapkan dapat memperkuat sinergi dan pengawalan program pembangunan Balikpapan di level provinsi.

“Pak Muhaimin mendapat penugasan di provinsi. Ini sebuah kepercayaan yang sangat baik untuk membantu mengawal visi, misi, serta program pembangunan Kota Balikpapan di tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Rahmad Mas’ud usai pelantikan.

Terkait penunjukan Agus Budi sebagai Plt Sekda, Rahmad menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil murni berdasarkan kebutuhan organisasi dan pertimbangan profesional. Ia menepis anggapan adanya faktor nonteknis di luar kepentingan birokrasi.

“Penunjukan ini semata-mata untuk menjaga kesinambungan pemerintahan. Kami melihat rekam jejak dan pengalaman birokrasi Pak Agus Budi yang cukup panjang, mulai dari Bappeda hingga BKAD. Beliau adalah pejabat senior yang kami nilai mampu menjalankan tugas ini,” jelasnya.

Dengan ditunjuknya Plt Sekda yang baru, Rahmad berharap seluruh program prioritas Pemerintah Kota Balikpapan tetap berjalan tanpa hambatan, termasuk agenda pembangunan strategis yang telah direncanakan. Ia juga menegaskan bahwa kewenangan Plt Sekda telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan sehingga tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pengambilan keputusan strategis.

Sementara itu, Plt Sekda Kota Balikpapan, Agus Budi, menyatakan kesiapannya untuk langsung bekerja, terutama dalam mengawal penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Ia menegaskan fokus pemerintah daerah tetap diarahkan pada program-program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“APBD 2026 akan kami kawal dengan memprioritaskan program strategis yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, tentunya sejalan dengan RPJMD Wali Kota,” ujar Agus.

Agus mengakui tantangan fiskal menjadi pekerjaan besar yang harus dihadapi, terutama akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp1,55 triliun. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat.

Meski demikian, Agus menegaskan komitmennya untuk menjaga efektivitas dan efisiensi anggaran agar program prioritas tetap dapat dijalankan sesuai target yang telah ditetapkan.

Ia menambahkan, masa jabatannya sebagai Plt Sekda diperkirakan berlangsung sekitar tiga bulan hingga ditetapkannya Sekretaris Daerah definitif. Selama periode tersebut, Agus berkomitmen menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Saya akan berupaya menjalankan tugas ini sebaik-baiknya sampai Sekda definitif ditetapkan,” pungkasnya. (ap)

Editor: Agus S