PPU — Kabar positif datang bagi para pekerja di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Upah Minimum Kabupaten (UMK) PPU tahun 2026 direkomendasikan mengalami kenaikan sebesar 5,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim hubungan industrial yang sehat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi PPU, Marjani, menjelaskan bahwa rekomendasi kenaikan UMK tersebut telah melalui proses pembahasan mendalam bersama Dewan Pengupahan Daerah. Forum ini melibatkan unsur serikat pekerja, perwakilan pengusaha, serta pemerintah daerah, dengan tetap mengacu pada kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Penetapan kenaikan UMK ini sudah dibahas dan disepakati bersama Dewan Pengupahan Daerah, kemudian direkomendasikan dan ditandatangani oleh Bupati PPU. Kami berharap pada Senin mendatang Gubernur dapat menyetujui dan menetapkannya secara resmi,” ujar Marjani, Rabu (24/12/2025).

Berdasarkan data Disnakertrans PPU, UMK PPU tahun 2025 tercatat sebesar Rp3.957.345. Sementara untuk tahun 2026, UMK direkomendasikan naik menjadi Rp4.181.134. Dengan angka tersebut, kenaikan UMK PPU tercatat sebesar 5,66 persen.

Marjani menegaskan, setelah ditetapkan secara resmi oleh gubernur, ketentuan UMK PPU 2026 bersifat wajib bagi perusahaan yang memenuhi kriteria. Perusahaan berbadan hukum dengan jumlah karyawan minimal 10 orang diwajibkan membayarkan upah sesuai UMK yang berlaku.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak akan ragu melakukan pengawasan dan penindakan apabila ditemukan perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan pengupahan.

“Jika ada perusahaan yang tidak membayarkan gaji sesuai UMK, pekerja silakan melapor ke Disnakertrans PPU. Kami akan turun langsung ke lapangan dan memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Kenaikan UMK PPU 2026 ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan daya beli dan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berharap dunia usaha dan pekerja dapat saling mendukung agar pertumbuhan ekonomi di PPU tetap berjalan positif. (ddy)

Editor: Agus S

SAMARINDA — DPRD Kalimantan Timur memastikan akan mengevaluasi menyeluruh aktivitas pelayaran di bawah Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) menyusul insiden tabrakan kapal tongkang yang terjadi baru-baru ini. Evaluasi tersebut akan dilakukan melalui pemanggilan pihak regulator dan operator pelayaran pada awal tahun 2026, setelah agenda akhir tahun anggaran DPRD rampung.

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan insiden tersebut menjadi perhatian serius lintas komisi karena menyangkut keselamatan pelayaran dan perlindungan aset strategis daerah.

“Lintas komisi di DPRD menginginkan adanya pemanggilan regulator dan operator terkait aktivitas pelayaran di bawah Jembatan Mahulu pascakejadian kemarin,” ujar Hasanuddin Mas’ud usai Rapat Paripurna ke-50 DPRD Kaltim, Rabu (24/12/2025).

Menurut Hasanuddin—akrab disapa Hamas—hingga saat ini DPRD belum memperoleh penjelasan utuh mengenai kronologi dan penyebab insiden. Karena itu, DPRD akan meminta klarifikasi langsung dari pihak-pihak yang bertanggung jawab agar diperoleh gambaran lengkap dan objektif.

“Yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional adalah operator, yakni Pelindo. Regulatornya KSOP atau Kesyahbandaran. Kita belum mengetahui apakah ini kelalaian atau ada faktor teknis lain,” jelasnya.

Ia menambahkan, rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum dapat digelar karena kejadian berlangsung di penghujung tahun dan keterbatasan waktu, termasuk ketersediaan para pihak terkait.

“Awal tahun nanti kita gelar RDP. Kita minta keterangan lengkap dari KSOP, Pelindo, dan juga Polair. Dari situ baru bisa disimpulkan apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Hamas.

Selain aspek keselamatan dan pengawasan, DPRD Kaltim juga menyoroti tata kelola aktivitas pelayaran di bawah Jembatan Mahulu. Hasanuddin mendorong agar kegiatan pemanduan dan pengawalan kapal di kawasan tersebut dikelola melalui perusahaan daerah guna memperkuat pengawasan sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi daerah.

“Seluruh aktivitas assist di bawah Jembatan Mahakam dan Mahulu itu aset daerah. Ke depan harus diberdayakan perusahaan daerah. Tidak boleh langsung swasta berhubungan dengan operator atau regulator,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, saat ini baru sebagian kecil kapal yang menggunakan skema melalui perusahaan daerah, sementara sebagian besar lainnya belum. Kondisi tersebut dinilai merugikan daerah, baik dari sisi pengendalian risiko maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Padahal itu aset daerah. Harusnya dimaksimalkan untuk kepentingan daerah dan peningkatan PAD,” pungkasnya.

DPRD Kaltim berharap evaluasi ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperketat pengelolaan pelayaran di kawasan jembatan strategis, meningkatkan keselamatan, serta memastikan pemanfaatan aset daerah berjalan optimal dan berkelanjutan. (um)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kembali membuka pendaftaran guru kontrak untuk menutup kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri. Langkah ini ditempuh sebagai solusi sementara di tengah belum dibukanya rekrutmen guru aparatur sipil negara (ASN) oleh pemerintah pusat.

Kepala Disdikbud Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menyampaikan bahwa dari total kebutuhan 643 formasi guru kontrak yang dibuka, hingga Selasa (23/12/2025) sudah tercatat sekitar 498 pelamar mendaftarkan diri.

“Kami masih membutuhkan guru dalam jumlah besar. Karena itu kami mengajak media ikut membantu menyebarkan informasi ini agar masyarakat yang memenuhi syarat bisa segera mendaftar,” ujarnya.

Menurut Irfan, kekurangan guru di Balikpapan sudah berada pada titik yang cukup mengkhawatirkan dan berpotensi mengganggu proses belajar mengajar apabila tidak segera ditangani. Saat ini, jumlah guru aktif di Balikpapan tercatat sekitar 3.690 orang, sementara kebutuhan ideal mencapai 4.452 guru. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 742 tenaga pendidik.

Namun demikian, karena keterbatasan anggaran daerah, Disdikbud baru mampu merekrut 643 guru pada tahun ini melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Proses seleksi dilakukan dengan sistem computer assessment test untuk memastikan kualitas dan kompetensi pelamar.

“Ini langkah yang harus kami ambil agar hak belajar peserta didik tetap terpenuhi. Kalau tidak segera diisi, kegiatan belajar mengajar di sekolah bisa terganggu,” jelasnya.

Irfan menambahkan, rekrutmen guru kontrak ini memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menjamin ketersediaan guru yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi.

Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan kekurangan guru kerap menjadi keluhan orang tua murid dan sudah beberapa kali dibahas dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Kota Balikpapan.

“Jangan sampai anak-anak tidak mendapatkan pembelajaran yang layak hanya karena tidak ada guru di kelas,” tegasnya.

Berdasarkan pemetaan Disdikbud, kekurangan paling signifikan terjadi pada guru kelas. Dari kebutuhan hampir 2.000 orang, jumlah yang tersedia baru sekitar 1.700-an. Selain itu, guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) juga masih minim. Kebutuhan guru PJOK mencapai 422 orang, sementara yang tersedia baru sekitar 260-an.

Disdikbud Balikpapan menargetkan seluruh proses rekrutmen guru kontrak ini rampung pada pertengahan Januari 2026. Guru yang dinyatakan lolos seleksi direncanakan mulai bertugas pada 15 Januari, setelah menyelesaikan proses administrasi dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK).

“Administrasi kami targetkan selesai tanggal 14 Januari, dan tanggal 15 Januari para guru sudah mulai mengajar di sekolah masing-masing,” katanya.

Irfan memastikan seluruh informasi terkait persyaratan, kualifikasi, serta dokumen pendaftaran telah diumumkan secara terbuka melalui kanal media sosial resmi Disdikbud Kota Balikpapan. Ia berharap masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memanfaatkan kesempatan tersebut.

“Kota Balikpapan sangat membutuhkan tenaga pendidik. Kami berharap masyarakat yang memenuhi syarat bisa ikut berpartisipasi menjaga keberlangsungan pendidikan,” pungkasnya. (ap)

Editor: Agus S.

SAMARINDA — Insiden keselamatan pelayaran kembali terjadi di Sungai Mahakam. Sebuah kapal tongkang bermuatan batu bara dilaporkan menabrak pilar Jembatan Mahulu, Samarinda, pada Selasa (23/12/2025) dini hari. Peristiwa ini langsung memicu langkah pengamanan dan penyelidikan dari aparat kepolisian.

Tongkang berkode lambung M80-1302 yang ditarik Tugboat KD 2018 dilaporkan mengalami insiden sekitar pukul 05.00 WITA, tepat saat kapal melakukan manuver persiapan pengolongan di bawah jembatan yang menghubungkan Samarinda Kota dengan Samarinda Seberang.

Kasat Polairud Polresta Samarinda, Kompol Rachmat Aribowo, menjelaskan bahwa kejadian bermula saat kapal melakukan olah gerak untuk melintas di bawah jembatan.

“Tongkang dalam kondisi ditarik tugboat dan sedang melakukan manuver persiapan pengolongan. Pada saat itu terjadi penyenggolan dengan struktur Jembatan Mahulu,” ujar Kompol Rachmat saat dikonfirmasi di lokasi.

Berdasarkan pantauan awal di lapangan, benturan tersebut diduga mengenai salah satu pilar penyangga utama di bagian tengah sungai. Namun, tingkat kerusakan struktur jembatan masih menunggu hasil pemeriksaan teknis lebih lanjut.

“Dugaan sementara mengenai pilar tengah, kemungkinan pilar keenam. Untuk kepastian teknis dan dampaknya terhadap struktur, kami masih menunggu hasil pengecekan bersama tim dari Dinas PUPR,” jelasnya.

Guna kepentingan penyelidikan, Satpolairud Polresta Samarinda telah mengamankan seluruh armada dan kru kapal yang terlibat, termasuk nahkoda tugboat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan serta mencegah potensi risiko lanjutan di jalur pelayaran Sungai Mahakam.

Sejumlah aspek menjadi fokus pemeriksaan aparat kepolisian, mulai dari prosedur olah gerak kapal, kelengkapan teknis pelayaran, hingga kemungkinan pengaruh faktor cuaca dan arus sungai saat kejadian berlangsung.

Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan lanjutan terhadap kondisi Jembatan Mahulu masih dilakukan oleh tim gabungan kepolisian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur. Pemeriksaan ini dinilai penting mengingat Jembatan Mahulu merupakan jalur vital transportasi logistik dan aktivitas masyarakat di Kota Samarinda.

Polairud Polresta Samarinda mengimbau seluruh operator kapal yang melintasi Sungai Mahakam untuk meningkatkan kewaspadaan serta mematuhi prosedur keselamatan, khususnya saat melintas di sekitar objek vital seperti jembatan.

“Keselamatan pelayaran dan keamanan infrastruktur publik adalah tanggung jawab bersama,” pungkas Kompol Rachmat. (Dim)

Editor: Agus S.

SAMARINDA — Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Timur, Joko Istanto, meluruskan polemik terkait sikapnya yang sempat dinilai “diam” saat berada di DPRD Kaltim. Ia menegaskan, kehati-hatian tersebut bukan bentuk penghindaran, melainkan karena persoalan yang ditanyakan berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.

Ditemui usai pelantikannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur pada Senin (22/12/2025), mantan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim periode 2023–2025 itu menjelaskan bahwa data kehutanan, termasuk penghitungan deforestasi dan rehabilitasi hutan, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kalau soal data kehutanan yang menghitung kementerian, kami di provinsi tidak punya kewenangan menghitung. Wali data itu Kementerian Kehutanan melalui direktorat jenderal terkait,” ujar Joko Istanto.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki otoritas untuk mengaktifkan atau menonaktifkan data kehutanan, termasuk angka deforestasi. Karena itu, pihaknya memilih menunggu rilis resmi dari kementerian agar informasi yang disampaikan tidak keliru.

“Kalau ada angka deforestasi sekian, itu bukan kewenangan provinsi, tapi kewenangan kementerian. Makanya saya berhati-hati dan menunggu data resmi,” jelasnya.

Menurut Joko, pembagian kewenangan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa seluruh urusan di dalam kawasan hutan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Dalam kawasan hutan, termasuk pendanaan, rehabilitasi, dan reforestasi, itu kewenangan Kementerian Kehutanan melalui UPT seperti BPDAS Mahakam Berau yang ada di Kaltim,” katanya.

Sementara itu, peran pemerintah provinsi, termasuk DLH dan Dinas Kehutanan Provinsi, berada pada aktivitas di luar kawasan hutan. Area tersebut meliputi perkebunan berstatus HGU, pertambangan, serta kegiatan usaha lainnya yang melibatkan berbagai instansi.

“Di luar kawasan hutan, kami berbagi peran dengan UPTD dan instansi lain sesuai tugas masing-masing,” lanjutnya.

Terkait penghitungan emisi dan pencemaran lingkungan, Joko menjelaskan bahwa mekanismenya berbeda antar sektor. Untuk emisi gas rumah kaca, misalnya, terdapat sistem dan portal khusus yang digunakan sesuai bidang.

“Di sistem seperti FCPP ada portal MRV untuk menghitung emisi. DLH fokus pada emisi dari sampah dan pencemaran lingkungan, sementara sektor kehutanan dan perkebunan memiliki metode penghitungan sendiri,” paparnya.

Ia juga menekankan bahwa kegiatan penanaman tidak bisa dilakukan sembarangan oleh semua dinas karena telah ada pembagian kewenangan yang jelas.

“Menanam itu ada tugasnya. Kewenangan penanaman ada di Dinas Kehutanan. Tidak bisa semua dinas melakukan penanaman,” tegas Joko.

Dengan penjelasan tersebut, Joko berharap publik dan pemangku kepentingan memahami batas kewenangan masing-masing instansi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait peran DLH Kaltim dalam isu kehutanan dan lingkungan hidup. (hnf)

Editor: Agus S.