SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah strategis diwujudkan melalui kegiatan Gebyar dan Reward Pajak Kutim 2025, yang digelar sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi para wajib pajak daerah.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, dalam sambutannya menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor konvensional, melainkan juga perlu menyentuh potensi baru yang tersebar di seluruh wilayah, termasuk pelosok daerah.

“Bapenda harus terus berinovasi dalam menggali potensi pajak di seluruh wilayah, termasuk di daerah pelosok,” ujar Ardiansyah.

Menurut Bupati, salah satu komoditas yang kini menjadi sorotan adalah sarang burung walet. Kutai Timur dinilai memiliki banyak sentra produksi walet yang berpotensi besar menjadi sumber PAD baru jika dikelola secara profesional dan didukung kesadaran wajib pajak yang tinggi.

“Kita punya potensi besar dari sarang burung walet yang banyak terdapat di Kutim. Jika dikelola dengan baik serta didukung kesadaran wajib pajak yang tinggi, ini bisa menjadi salah satu sumber PAD yang sangat menjanjikan,” tegasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Syafur, melaporkan bahwa kegiatan Gebyar dan Reward Pajak Kutim 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat budaya taat pajak di masyarakat.

“Tahun ini kami memberikan penghargaan khusus kepada 100 wajib pajak terpilih yang dinilai paling patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara daring,” jelas Syafur.

Selain penghargaan utama, Bapenda juga menyiapkan 75 hadiah yang diundi secara digital bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memacu antusiasme masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban pajak daerah.

Ardiansyah menambahkan, keberhasilan dalam meningkatkan PAD bukan hanya bergantung pada kerja keras pemerintah daerah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Dengan tata kelola pajak yang transparan, akuntabel, dan sistematis, Kutai Timur diyakini mampu memperkuat pondasi ekonomi daerah menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

“Kita ingin masyarakat sadar bahwa pajak bukan beban, melainkan kontribusi nyata untuk pembangunan daerah,” tutup Bupati.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Personel Patroli Quick Response 110 Satuan Samapta Polresta Samarinda bertindak sigap menanggapi laporan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Sambutan, pada Kamis (6/11/2025) pagi. Respons cepat tersebut menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Setelah menerima laporan dari Command Center 110, personel Patroli 110 Beat 2 Regu 1 Satuan Samapta segera meluncur ke lokasi kejadian. Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), petugas mendapati dua korban, pasangan suami istri, tergeletak usai mengalami kecelakaan yang melibatkan sepeda motor Honda Satria F dan sebuah mobil pickup.

Petugas segera melakukan olah TKP, mengamankan area kejadian, dan mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Selain itu, mereka juga memastikan kedua korban mendapat pertolongan medis dengan cepat sebelum akhirnya dievakuasi ke Puskesmas Makroman untuk perawatan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan awal, kecelakaan bermula saat pengendara sepeda motor mencoba menyalip kendaraan di depannya. Namun, kendaraan yang disalip justru melaju sehingga menyebabkan motor tersenggol dan terjatuh. Pada saat bersamaan, mobil pickup yang berada di belakang tidak sempat menghindar dan ikut menyenggol korban yang sudah terjatuh.

Kasat Samapta Polresta Samarinda, AKP Baharuddin, memberikan apresiasi kepada anggotanya atas kecepatan dan ketepatan respons di lapangan. “Setiap laporan masyarakat yang masuk melalui layanan 110 akan kami tindak lanjuti dengan cepat. Respons cepat ini merupakan wujud hadirnya Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas AKP Baharuddin.

Selama proses penanganan, situasi di lokasi kejadian berjalan aman dan terkendali. Pengemudi mobil pickup juga telah dimintai keterangan awal. Kecepatan dan profesionalitas personel Samapta dalam menangani peristiwa ini menjadi bukti nyata kesiapan Polresta Samarinda dalam merespons situasi darurat di jalan raya. (MK).

Editor: Agus S

PPU – Tagihan CV Green Palm Garden, yakni vendor yang mengerjakan softscape dan hardscape di bendungan tahun 2024 lalu, akhirnya terselesaikan. Pun demikian dengan dua vendor lainnya. PT Brantas Abipraya (Persero) telah menyelesaikan pembayaran melalui transfer kepada para vendor tersebut pada Rabu (5/11/2025).

Informasi ini disampaikan oleh salah satu perwakilan CV Green Palm Garden, Andre, pada Kamis (6/11/2025) pagi. “Dari pihak Brantas sudah melakukan pembayaran kepada vendor-vendor yang demo sebelumnya,” terang Andre melalui pesan WhatsApp.

Ia menambahkan, pembayaran dilakukan oleh bagian keuangan persero, Muhammad Reza, dan telah dikonfirmasi oleh Project Manager perusahaan, Gerson Simbolon. “Dan sudah dikonfirmasi juga oleh Project Manager perusahaan, Gerson Simbolon,” ujarnya.

Dengan demikian, persoalan tagihan yang sempat “menggantung” kini telah dinyatakan clear and clean alias lunas. Jika keseluruhan ditotal, nilai tagihan ketiga vendor tersebut mencapai Rp1,58 miliar.

Pihak vendor pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berupaya membantu penyelesaian persoalan ini, termasuk media yang turut mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Sebelumnya, sejumlah vendor lokal sempat melakukan aksi protes terhadap PT Brantas Abipraya, kontraktor pelaksana proyek Penyempurnaan dan Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pada Senin (20/10/2025) dan kembali pada Kamis (30/10/2025).

Dalam aksi tersebut, para vendor menuntut pembayaran tagihan yang belum diselesaikan. Mereka menyebut aksi itu sebagai bentuk “aksi untuk reaksi”, agar ada kepastian pelunasan. Selain CV Green Palm Garden, dua vendor lokal lainnya yang juga menagih pembayaran adalah Jufriansyah dan Tobir. (MK).

Editor: Agus S

SAMARINDA – Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN), Nyoto Suwignyo, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Pemerintah Kota Samarinda atas progres pesat dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Apresiasi ini disampaikan setelah peresmian Dapur Sppg dan peninjauan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Samarinda pada Kamis (6/11), pukul 10.00 WITA.

Nyoto Suwignyo mengungkapkan kebahagiaannya atas percepatan program di Kota Tepian.

“Saya sangat berterima kasih karena pada bulan April yang lalu saya ke sini masih sepi-sepi saja, sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober sudah siap 20 dapur, sudah jalan semua,” kata Nyoto Suwignyo.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan bagian penting dalam menjalankan program Presiden Republik Indonesia. Beliau juga memegang janji Wali Kota Samarinda yang menargetkan total 74 dapur MBG dapat dibangun dan beroperasi di Samarinda pada tahun 2025.

Menanggapi tantangan rantai pasok bahan makanan pokok dan penting (bapokting) yang sempat disinggung oleh Wali Kota, BGN menyarankan agar semua pihak harus berkolaborasi secara intensif.

“Kami sudah menyarankan memang semuanya harus berkolaborasi. Baik pemerintah kabupaten, kota, kecamatan, desa, dan provinsi. Dan pusat, bahkan lintas provinsi,” jelasnya.

Untuk mengatasi isu ketersediaan stok, BGN berencana menyiapkan sistem aplikasi yang cermat. Aplikasi ini memungkinkan semua daerah untuk mengetahui di mana saja stok pasar tersedia, mempermudah percepatan pemenuhan kebutuhan bahan baku.

“Yang paling ideal adalah setiap daerah menyiapkan bahan bakunya sendiri,” saran Nyoto Suwignyo.

Nyoto Suwignyo menilai Dapur Sppg yang baru diresmikan di samping Go Mall Samarinda memiliki potensi besar untuk menjadi contoh percontohan (ekstremik) bagi daerah lain di Kalimantan Timur.

Ada tiga aspek utama yang membuat Dapur Sppg menjadi model yang ideal:

Pemanfaatan Aset Daerah: Pemerintah daerah Samarinda memanfaatkan aset BUMD yang sebelumnya kurang terpakai, sehingga aset tersebut kini dapat termanfaatkan untuk program sosial yang lebih baik.

Jaminan Mutu dan Higienis: Dapur Sppg dikelola oleh pihak yang berpengalaman dalam catering, sehingga aspek kesehatan, higienis, dan sanitasi makanan dapat terjamin.

Pengembangan SDM dan Sertifikasi: Dapur ini tidak hanya beroperasi, tetapi juga bergerak secara sosial dengan memberikan pelatihan dan sertifikasi chef kepada pengelola catering lain.

Aspek sertifikasi menjadi sangat krusial karena semua Sppg harus memiliki Sertifikasi Higienis dan Sanitasi (SHS) untuk penyiapan makanan. “Ini sudah dijalankan dan membantu Pak Bupati untuk menyiapkan rekomendasi karena salter ini digunakan untuk mengurus SHS,” pungkas Nyoto Suwignyo. (MK)

Editor: Agus S