SAMARINDA — Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Timur, Joko Istanto, meluruskan polemik terkait sikapnya yang sempat dinilai “diam” saat berada di DPRD Kaltim. Ia menegaskan, kehati-hatian tersebut bukan bentuk penghindaran, melainkan karena persoalan yang ditanyakan berada di luar kewenangan pemerintah provinsi.

Ditemui usai pelantikannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur pada Senin (22/12/2025), mantan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim periode 2023–2025 itu menjelaskan bahwa data kehutanan, termasuk penghitungan deforestasi dan rehabilitasi hutan, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Kalau soal data kehutanan yang menghitung kementerian, kami di provinsi tidak punya kewenangan menghitung. Wali data itu Kementerian Kehutanan melalui direktorat jenderal terkait,” ujar Joko Istanto.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki otoritas untuk mengaktifkan atau menonaktifkan data kehutanan, termasuk angka deforestasi. Karena itu, pihaknya memilih menunggu rilis resmi dari kementerian agar informasi yang disampaikan tidak keliru.

“Kalau ada angka deforestasi sekian, itu bukan kewenangan provinsi, tapi kewenangan kementerian. Makanya saya berhati-hati dan menunggu data resmi,” jelasnya.

Menurut Joko, pembagian kewenangan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa seluruh urusan di dalam kawasan hutan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

“Dalam kawasan hutan, termasuk pendanaan, rehabilitasi, dan reforestasi, itu kewenangan Kementerian Kehutanan melalui UPT seperti BPDAS Mahakam Berau yang ada di Kaltim,” katanya.

Sementara itu, peran pemerintah provinsi, termasuk DLH dan Dinas Kehutanan Provinsi, berada pada aktivitas di luar kawasan hutan. Area tersebut meliputi perkebunan berstatus HGU, pertambangan, serta kegiatan usaha lainnya yang melibatkan berbagai instansi.

“Di luar kawasan hutan, kami berbagi peran dengan UPTD dan instansi lain sesuai tugas masing-masing,” lanjutnya.

Terkait penghitungan emisi dan pencemaran lingkungan, Joko menjelaskan bahwa mekanismenya berbeda antar sektor. Untuk emisi gas rumah kaca, misalnya, terdapat sistem dan portal khusus yang digunakan sesuai bidang.

“Di sistem seperti FCPP ada portal MRV untuk menghitung emisi. DLH fokus pada emisi dari sampah dan pencemaran lingkungan, sementara sektor kehutanan dan perkebunan memiliki metode penghitungan sendiri,” paparnya.

Ia juga menekankan bahwa kegiatan penanaman tidak bisa dilakukan sembarangan oleh semua dinas karena telah ada pembagian kewenangan yang jelas.

“Menanam itu ada tugasnya. Kewenangan penanaman ada di Dinas Kehutanan. Tidak bisa semua dinas melakukan penanaman,” tegas Joko.

Dengan penjelasan tersebut, Joko berharap publik dan pemangku kepentingan memahami batas kewenangan masing-masing instansi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait peran DLH Kaltim dalam isu kehutanan dan lingkungan hidup. (hnf)

Editor: Agus S.

SAMARINDA – Insiden tabrakan tongkang bermuatan batu bara ke Jembatan Mahulu pada Selasa subuh memicu respons darurat dari operator pelayaran. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Samarinda bersama Pelindo Jasa Maritim (SPJM) langsung melakukan evakuasi untuk mengamankan struktur jembatan, keselamatan pelayaran, dan kelancaran arus di Sungai Mahakam.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 05.30 WITA di alur sungai, ketika tongkang menghantam kaki penyangga Jembatan Mahulu. Begitu menerima laporan, Pelindo Regional 4 Samarinda berkoordinasi dengan SPJM serta instansi terkait untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan terkontrol.

Sebagai langkah tanggap darurat, SPJM mengerahkan dua kapal tunda—TB Herlin II dan TB HNJ 09—untuk menarik dan mengamankan tongkang ke lokasi labuh yang aman. Upaya ini ditujukan mencegah risiko lanjutan terhadap jembatan dan aktivitas transportasi air di sekitar lokasi kejadian.

General Manager Pelindo Regional 4 Samarinda, Capt. Suparman, menegaskan prioritas utama adalah keselamatan. “Sejak awal kejadian kami langsung berkoordinasi dan menurunkan dukungan operasional yang dibutuhkan. Keselamatan jembatan, pengguna sungai, dan masyarakat menjadi fokus, dengan seluruh proses sesuai standar keselamatan pelayaran,” ujarnya.

Pelindo Regional 4 Samarinda juga menyatakan terus berkomunikasi dengan pihak berwenang untuk mendukung proses investigasi dan memastikan kondisi alur pelayaran tetap terkendali pascakejadian.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan SPJM, Tubagus Patrick, menjelaskan pengerahan kapal tunda merupakan bagian dari kesiapsiagaan layanan maritim. “Begitu menerima informasi, kami segera mengerahkan TB Herlin II dan TB HNJ 09 untuk menarik serta mengamankan tongkang, sehingga potensi risiko lanjutan dapat diminimalkan,” jelasnya.

Menurutnya, koordinasi lintas pihak menjadi kunci agar penanganan insiden efektif, dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan kelancaran pelayaran.

Pelindo Regional 4 Samarinda dan SPJM menyampaikan keprihatinan atas insiden tersebut serta menegaskan komitmen memperkuat mitigasi risiko ke depan. Sebagai BUMN kepelabuhanan dan layanan maritim nasional, Pelindo menyatakan akan terus hadir dalam situasi darurat untuk memastikan operasional kepelabuhanan dan pelayaran berlangsung aman, andal, dan berkelanjutan. (hnf)

Editor: Agus S.

SAMARINDA – Rencana pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Sungai Mahakam mendapat sorotan dari kalangan pegiat lingkungan. Mereka mengingatkan agar regulasi tersebut tidak menjadikan sungai semata sebagai ruang ekonomi, melainkan menempatkan konservasi dan perlindungan ekologi sebagai orientasi utama.

Ketua Gerakan Memungut Sehelai Sampah (GMSS) Karang Mumus, Misman, menilai meski naskah akademik Raperda memuat aspek ekonomi dan ekologi, pendekatan pengelolaan Sungai Mahakam seharusnya lebih tegas berpihak pada penyelamatan lingkungan.

“Kalau bicara sungai, sebaiknya fokus ke konservasi. Ruang-ruang pemanfaatan harus dibatasi dengan jelas. Begitu ekonomi praktis didorong terlalu jauh, sungai pelan-pelan akan dihabisi,” ujarnya.

Misman mengingatkan pengalaman di sejumlah daerah aliran sungai (DAS) di Sumatera yang rusak akibat pendekatan ekonomi semata. Kerusakan hulu, kata dia, berujung pada sedimentasi berat dan degradasi sungai di hilir, hingga memicu bencana berulang.

Ia juga menyoroti persoalan kewenangan pengelolaan Sungai Mahakam yang saat ini berada di pemerintah pusat. Menurutnya, daerah yang menanggung dampak langsung justru memiliki ruang terbatas untuk mengatur dan melindungi sungai.

“Yang merasakan dampaknya masyarakat di sini, tapi yang mengelola bukan daerah. Logika ini harus diubah. Tidak cukup hanya berpegang pada payung hukum, tapi juga akal sehat,” tegasnya.

Misman menilai hukum kerap dapat berubah mengikuti kepentingan, sementara kerusakan ekologi akan diwariskan lintas generasi. Karena itu, ia mendorong Raperda Mahakam benar-benar memperkuat argumentasi akademik untuk penguatan peran daerah, dengan alasan konservasi dan perlindungan lingkungan.

Meski kritis, Misman menyatakan dukungannya terhadap inisiatif penyusunan Raperda Pengelolaan Sungai Mahakam. Namun ia menegaskan regulasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen normatif.

“Saya setuju ada Raperda, tapi jangan hanya jadi tumpukan aturan yang tak dijalankan. Banyak perda yang nasibnya seperti itu,” katanya.

Terkait wacana pengerukan Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus, Misman menilai langkah tersebut keliru jika tidak dibarengi perbaikan menyeluruh di wilayah hulu. Sumber utama sedimentasi, menurutnya, justru berasal dari kerusakan DAS yang luas.

“Kalau Mahakam dikeruk sementara hulunya rusak, itu seperti gali lubang tutup lubang. Anggaran besar seharusnya difokuskan pada konservasi,” ujarnya.

Ia juga mengkritik proyek normalisasi sungai yang dinilai kurang sensitif terhadap ekosistem, termasuk pemasangan beton dan sheet pile di sejumlah titik Sungai Karang Mumus.

“Sungai harus dirawat, bukan dirusak ekosistemnya. Kadang yang tidak normal itu bukan sungainya, tapi manusianya,” pungkas Misman. (um)

Editor: Agus S.

SAMARINDA – Insiden tabrakan kapal tongkang kembali terjadi di Sungai Mahakam dan kali ini menghantam infrastruktur vital Kota Samarinda. Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu), satu-satunya jembatan yang dapat dilalui angkutan berat, ditabrak tongkang bermuatan batu bara pada Selasa dini hari (23/12/2025), sekitar pukul 05.00 WITA, sesaat setelah waktu Subuh.

Tongkang bernomor lambung M80-1302 yang ditarik tugboat bertuliskan KD 2018 dilaporkan menghantam langsung kaki penyangga jembatan. Dalam rekaman video yang beredar luas dan direkam dari atas perahu ketinting milik relawan, terlihat jelas bagian haluan tongkang robek akibat benturan keras dengan struktur jembatan.

“Persis telak menabrak tiang Jembatan Mahulu,” ujar salah seorang relawan dalam video tersebut.

Benturan terjadi tanpa adanya fender atau pelindung pada kaki jembatan, sehingga ponton langsung mengenai dua pilar penyangga. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat Jembatan Mahulu merupakan akses utama bagi kendaraan bertonase besar di Samarinda. Jembatan yang mulai dibangun sejak 2006 itu juga tercatat bukan kali pertama menjadi korban tabrakan kapal.

Rentetan insiden serupa kembali membuka sorotan terhadap lemahnya pengawasan lalu lintas sungai, khususnya terhadap kapal dan tongkang bermuatan besar yang melintas di bawah jembatan-jembatan strategis di Sungai Mahakam.

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa lagi dianggap sebagai peristiwa biasa. Ia menilai insiden tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas sungai.

“Sudah berulang kali jembatan kita ditabrak ponton maupun tongkang. Ini menunjukkan ada kelalaian. Kontrol di lapangan jelas tidak maksimal,” ujar Sabaruddin, Selasa (23/12/2025).

Menurutnya, kecelakaan semacam ini seharusnya bisa dicegah jika prosedur pengolongan kapal dijalankan secara konsisten, termasuk penggunaan kapal pandu dan kapal assist sesuai ketentuan.

“Kalau konsisten ada kapal pandu dan assist yang melakukan pengawalan, kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Jika pengolongan dilakukan di luar jam yang diinstruksikan atau tanpa pandu, itu jelas pelanggaran,” tegasnya.

Sabaruddin juga menepis anggapan bahwa insiden tersebut disebabkan faktor alam. Ia menilai tabrakan murni akibat kesalahan manusia dan lemahnya pengawasan.

“Jangan dikategorikan sebagai faktor alam. Ini human error. Jangan hanya sibuk mengeruk bumi Kalimantan Timur, tapi mengabaikan keselamatan dan hajat hidup orang banyak,” sindirnya.

Komisi II DPRD Kaltim, lanjut Sabaruddin, berencana segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak terkait, mulai dari regulator hingga operator pelayaran. Namun, pelaksanaan RDP masih terkendala jadwal libur Natal dan cuti bersama.

“Kami ingin RDP secepatnya, bahkan kalau perlu 24 jam. Tapi saat ini terkendala karena libur Natal dan cuti bersama. Banyak anggota Komisi II, pihak perusahaan, dan instansi terkait yang belum berada di tempat,” jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan DPRD Kaltim tidak akan berhenti mendorong pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

“Saya tidak akan patah semangat. Kami akan kejar sampai semua pihak bisa hadir dan bertanggung jawab. Ini menyangkut keselamatan masyarakat Kaltim dan tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja,” pungkasnya. (um)

Editor: Agus S

SANGATTA – Kepolisian Resor Kutai Timur (Polres Kutim) memastikan Pos Pelayanan Natal dan Tahun Baru di Simpang Tiga Pendidikan beroperasi penuh selama 24 jam, jelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pengamanan tersebut merupakan bagian dari Operasi Lilin Mahakam 2025, yang difokuskan pada pengamanan titik-titik strategis, pengendalian arus lalu lintas, serta peningkatan pelayanan publik selama momentum libur akhir tahun.

Pos Pelayanan Simpang Tiga Pendidikan ditempatkan sebagai salah satu simpul utama pengamanan karena posisinya yang menjadi jalur padat aktivitas masyarakat. Personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Senkom, hingga Pramuka dikerahkan secara bergantian di bawah komando Kepala Posko, IPDA Wilson Tanjung.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, situasi kamtibmas di sekitar lokasi terpantau aman dan terkendali. Arus lalu lintas berjalan lancar, sementara aktivitas masyarakat berlangsung normal dengan pengawasan intensif dari petugas gabungan.

Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto menegaskan bahwa seluruh jajaran Polres Kutim telah diperintahkan untuk siaga penuh tanpa celah pengamanan selama Nataru berlangsung.

“Pos pelayanan ini kami siagakan 24 jam. Fungsinya tidak hanya pengamanan, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat, termasuk informasi, bantuan kepolisian, dan penanganan keadaan darurat,” ujar AKBP Fauzan, Selasa (23/12/2025).

Ia juga menginstruksikan peningkatan patroli, penguatan pengaturan lalu lintas, serta koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi kemacetan dan potensi gangguan kamtibmas, terutama pada jam-jam rawan.

Kapolres turut mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan lalu lintas, menjaga ketertiban umum, serta tidak ragu memanfaatkan pos pelayanan apabila membutuhkan bantuan.

“Keamanan dan kenyamanan Nataru hanya bisa terwujud dengan disiplin dan kerja sama semua pihak,” tegasnya.

Hingga pengamanan berlangsung, seluruh personel di Pos Pelayanan Natal dan Tahun Baru Simpang Tiga Pendidikan dinyatakan dalam kondisi siap operasional penuh demi menjaga stabilitas keamanan wilayah Kutai Timur selama perayaan Natal dan Tahun Baru.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam