TENGGARONG — Pergeseran badan jalan kembali terjadi di jalur utama penghubung Samarinda–Balikpapan. Ruas jalan poros Kilometer 28, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, kembali mengalami penurunan meski baru beberapa bulan lalu diperbaiki pascalongsor besar pada Mei 2025.

Jalan ini bukan sekadar akses antarwilayah, melainkan menjadi jalur vital bagi pergerakan warga, pekerja, dan aktivitas ekonomi harian. Fakta bahwa titik yang sama kembali bergeser dalam waktu relatif singkat memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas serta ketahanan penanganan yang dilakukan sebelumnya.

Ketua Relawan Siaga Batuan (RSB) Desa Batuah, Bustan Nur Arifin, menilai perbaikan yang dilakukan selama ini masih bersifat sementara dan belum menyentuh struktur dasar jalan. Menurutnya, penanganan hanya berupa penimbunan dan pelapisan aspal tanpa penguatan pondasi di bagian bawah badan jalan.

“Waktu itu hanya ditimbun, setelah ditimbun langsung diaspal. Tidak ada penanganan di bawahnya. Kalau seperti ini, bukan tidak mungkin malah tambah rontok karena sifatnya hanya tambalan,” ujarnya.

Bustan membandingkan penanganan di KM 28 dengan titik lain di jalur yang sama, seperti KM 24 dan KM 25, yang dinilai lebih kuat karena menggunakan metode penguatan struktur.

“Di KM 25 itu ada penguatan pakai tiang. Seharusnya di sini juga dipaku bumi atau dikasih cangkur supaya timbunannya kuat,” tambahnya.

Ia menyebut usia jalan pascaperbaikan tergolong sangat singkat. Dari perbaikan terakhir hingga kembali mengalami longsor, waktunya diperkirakan belum genap satu tahun.

“Kira-kira baru tujuh bulan, belum sampai setahun sudah turun lagi,” ungkap Bustan.

Meski kembali bergeser, jalan tersebut saat ini masih bisa dilalui semua jenis kendaraan. Penurunan terdalam berada di sisi pinggir jalan, sementara jalur utama yang dilewati kendaraan diperkirakan mengalami penurunan sekitar 40 sentimeter.

“Kalau di pinggir ada yang sampai satu meter, ada juga setengah meter. Jalur yang dilewati kendaraan sekitar 40 sentimeter,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan sempat terjadi pengalihan arus lalu lintas ketika kondisi jalan memburuk. Namun, pengalihan hanya berlangsung singkat sebelum dilakukan penanganan darurat.

“Setelah hujan deras dan kondisinya mulai ramai dibicarakan, langsung ada tindakan. Didatangkan koral dan ekskavator kecil untuk menimbun sementara,” katanya.

Terkait dampak ke permukiman warga, Bustan menyebut ada satu bangunan yang terdampak di area rawan longsor. Namun, bangunan tersebut sebelumnya telah diperingatkan agar tidak didirikan di lokasi tersebut.

“Ada satu bangunan. Sebenarnya sudah dilarang karena area itu memang rawan, tapi pemiliknya tetap memaksa membangun,” tegasnya.

Warga Desa Batuah berharap pemerintah tidak lagi melakukan penanganan tambal sulam, melainkan perbaikan menyeluruh dan permanen agar ruas jalan vital tersebut kembali aman dan stabil untuk jangka panjang.

“Harapannya ya diperbaiki secara full, seperti di KM 24. Biar benar-benar kembali normal dan aman,” pungkas Bustan. (Ady)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik pada momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kapolresta Balikpapan Anton Firmanto turun langsung mengecek kondisi jalan tol dan akses keluar kota dalam rangka Operasi Lilin Mahakam 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (22/12/2025), atau H+2 sejak operasi resmi digelar.

Didampingi jajaran Satgas Operasi Lilin Mahakam 2025, Kapolresta meninjau sejumlah titik strategis, mulai dari pos pengamanan hingga jalur perbatasan antara Balikpapan dan Penajam Paser Utara. Peninjauan difokuskan pada akses melalui Jembatan Pulau Balang yang menjadi jalur penghubung menuju kawasan Ibu Kota Nusantara serta arah Kalimantan Selatan.

Patroli dimulai dari Markas Polresta Balikpapan, dilanjutkan menuju Pintu Tol Manggar dan memasuki ruas tol arah Samarinda. Rombongan kemudian berbelok di Km 8 menuju jalur luar kota ke arah Jembatan Pulau Balang. Di sejumlah titik, Kapolresta mencermati adanya pekerjaan perbaikan badan jalan yang menyebabkan penggunaan lajur harus dilakukan secara bergantian.

Kapolresta menegaskan, pengecekan lapangan ini penting untuk mengantisipasi potensi lonjakan volume kendaraan pada puncak libur Natal dan Tahun Baru.

“Kami memastikan kesiapan jalur tol dan akses luar kota agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan lancar. Setiap potensi gangguan arus lalu lintas akan kami antisipasi melalui patroli dan penempatan personel di titik-titik rawan,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa dibukanya jalur alternatif melalui Jembatan Pulau Balang diharapkan dapat mengurangi kepadatan dan antrean kendaraan, khususnya di Pelabuhan Kariangau yang selama ini menjadi salah satu simpul rawan kemacetan.

“Kami akan meningkatkan patroli roda empat, melakukan rekayasa lalu lintas bila diperlukan, serta memastikan keberadaan petugas di simpang pintu tol Km 8 untuk memantau situasi secara real time,” jelasnya.

Sementara itu, Kasihumas Polresta Balikpapan Ipda Sangidun mengimbau masyarakat pengguna jalur tol dan jalur luar kota agar memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima, mematuhi rambu lalu lintas, serta menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jalan yang masih dalam tahap perbaikan.

Ia juga mengingatkan pengendara untuk memanfaatkan rest area apabila merasa lelah dan tidak memaksakan diri melanjutkan perjalanan. Selain itu, masyarakat diajak untuk selalu berdoa sebelum bepergian dan bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif selama masa libur Nataru.

Rangkaian pengecekan jalur hingga kawasan Jembatan Pulau Balang berlangsung lancar dan menjadi bagian dari kesiapsiagaan Polresta Balikpapan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. (ap)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang akrab disapa HARUM resmi melantik 91 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Senin (22/12). Pelantikan ini menjadi langkah awal penataan besar birokrasi Kaltim setelah sempat tertunda beberapa kali.

Sebanyak 91 ASN yang dilantik terdiri atas tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama serta 84 pejabat administrator dan pengawas atau Eselon III dan IV. Pengisian jabatan tersebut diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini mengalami kekosongan struktural.

Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain Lisa Hasliana sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Siti Parisyah Yana sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang II, Yusliando sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Joko Istanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Fahmi Himawan sebagai Kepala Dinas Pangan, Muhaimin sebagai Kepala Bappeda Kalimantan Timur, serta Buyung Budi Gunawan sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur.

Gubernur HARUM menegaskan pelantikan ini merupakan upaya memberikan energi baru bagi birokrasi Pemprov Kaltim, khususnya pada jabatan yang sebelumnya kosong cukup lama.

“Ini mudah-mudahan memberi energi baru bagi kinerja kita dan bisa menjawab tantangan masa kini serta masa depan. Karena memang masih banyak jabatan Eselon III dan IV di OPD yang sebelumnya kosong,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelantikan tersebut baru tahap awal dari proses penataan struktur birokrasi. Pemprov Kaltim berencana melanjutkan pelantikan pada Januari mendatang, termasuk untuk jabatan Eselon II, III, dan IV yang masih dalam proses evaluasi.

“Masih kita evaluasi. Januari nanti ada pejabat Eselon II yang memasuki masa pensiun. Penataan birokrasi ini akan berlanjut hingga sekitar bulan Maret,” jelasnya.

Menurut HARUM, seluruh proses rotasi dan pengisian jabatan dilakukan sesuai mekanisme sistem kepegawaian yang berlaku. Apabila terdapat pejabat yang tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, maka akan ditempuh mekanisme seleksi terbuka.

“Siapa pun yang memiliki kompetensi, baik dari internal maupun eksternal, termasuk dari luar Kalimantan Timur, memiliki kesempatan yang sama,” tegasnya.

Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari uji kompetensi yang telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Namun pelaksanaannya baru dapat dilakukan di akhir tahun karena Pemprov Kaltim sebelumnya memprioritaskan penyelesaian laporan pertanggungjawaban kinerja tahun 2025.

HARUM menekankan bahwa kriteria utama pejabat yang diinginkan adalah profesional, berintegritas, memiliki kompetensi, serta memenuhi syarat jabatan dan eselon. Ia berharap penataan birokrasi ini dapat mendorong pemerintahan Kaltim berjalan lebih cepat, efektif, dan adaptif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. (hnf)

Editor: Agus S