SANGATTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Timur (Kutim) menetapkan dan menahan seorang perangkat desa berinisial J, yang menjabat sebagai Kaur Keuangan Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, atas dugaan kasus korupsi dana desa dengan nilai kerugian negara mencapai lebih dari Rp2,1 miliar.

Kepala Kejari Kutim Reopan Saragih, melalui Kasi Pidsus Michael A.F. Tambunan, mengungkapkan bahwa modus utama tersangka adalah pemalsuan tanda tangan Kepala Desa untuk mencairkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 senilai Rp1,7 miliar.

“Tersangka J melakukan penarikan dana SILPA dengan cara memalsukan tanda tangan Kepala Desa pada cek pencairan. Dana itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi,” jelas Michael Tambunan, Rabu (5/11/2025).

Hasil penyidikan menunjukkan bahwa penarikan dana SILPA dilakukan secara bertahap antara 21 Januari hingga 13 Februari 2025. Dana yang seharusnya menjadi cadangan kas desa tersebut justru dihabiskan tersangka untuk bermain di aplikasi daring yang menjanjikan penggandaan uang.

Selain itu, J juga diketahui terlibat dalam dua penyimpangan lain: Dana Pengadaan Motor (Rp332 juta) — anggaran pengadaan 15 unit motor untuk ketua RT dicairkan, namun barang tidak pernah direalisasikan. Dana Pajak (Rp11,5 juta) — dana pajak (PPn, PPh 23, dan Pajak Daerah) yang seharusnya disetorkan ke kas negara juga digelapkan.

Tim penyidik Kejari Kutim telah memeriksa 30 orang saksi dan memastikan bahwa J bertindak sebagai pelaku utama dalam penyelewengan dana APBDes 2024 tersebut.

Kini, tersangka ditahan di Rutan Polres Kutai Timur selama 20 hari ke depan guna memperlancar proses penyidikan.

Atas perbuatannya, J dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001, yakni Pasal 2 ayat (1) – perbuatan yang merugikan keuangan negara, Pasal 3 – penyalahgunaan wewenang, Pasal 8 – penggelapan dalam jabatan, Jo Pasal 18 – kewajiban membayar uang pengganti.

Tersangka terancam pidana penjara maksimal 20 tahun serta wajib mengembalikan kerugian negara senilai Rp2,1 miliar.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

BALIKPAPAN — Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di RT 32 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Rabu (5/11/2025) dini hari sekitar pukul 03.40 Wita. Api diketahui pertama kali muncul dari sebuah ruko berlantai dua yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan susu, popok bayi, serta suku cadang kendaraan.

Ketua RT 32, Sri Rahayu, mengatakan warga sempat mendengar teriakan minta tolong dari dalam ruko sebelum api membesar. Namun, upaya penyelamatan tidak dapat dilakukan karena kobaran api dengan cepat menjalar ke seluruh bangunan.

“Memang ada yang menghuni di situ. Warga dengar teriakan minta tolong, langsung keluar semua, tapi apinya sudah besar,” ujar Sri Rahayu di lokasi kejadian.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan segera dikerahkan ke lokasi untuk mencegah api merembet ke bangunan sekitar. Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali, menyebut proses pemadaman berlangsung cukup lama karena banyaknya material mudah terbakar di dalam ruko.

“Dari data sementara, api melalap satu rumah dan dua ruko tiga lantai. Tidak ada korban jiwa, tapi proses pemadaman cukup lama karena material di dalamnya mudah terbakar,” jelas Usman.

Sedikitnya 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan dalam operasi tersebut, dibantu aparat kepolisian, relawan, serta warga sekitar. Hingga pukul 07.30 Wita, api masih tampak di beberapa titik sebelum akhirnya berhasil dikendalikan sepenuhnya.

Petugas saat ini masih melakukan pendinginan di area bekas kebakaran dan berjaga untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi menyala kembali. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim menggelar pertemuan untuk membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Pertemuan berlangsung di Gedung D, Komplek DPRD Kaltim, Senin malam (3/11/2025).

Selain mengevaluasi APBD tahun berjalan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi untuk menyusun arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 yang diprediksi menghadapi tantangan berat akibat menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengungkapkan bahwa tahun depan dana transfer untuk Kaltim tersisa sekitar Rp2,49 triliun setelah mengalami pemangkasan cukup signifikan. Kondisi tersebut menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dengan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemerintah daerah dan DPRD harus satu visi agar fiskal daerah tetap sehat. Salah satunya dengan mendongkrak PAD supaya tidak bergantung pada dana transfer lagi,” ujar Rudy usai rapat di Samarinda.

Rudy menegaskan, upaya mewujudkan kemandirian fiskal tidak dapat dilakukan secara parsial. Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan sektor swasta dibutuhkan untuk menghadirkan kebijakan yang mampu memperluas basis pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

“Kalau semua bergerak bersama, PAD bisa tumbuh sehingga pembangunan bisa disusun sesuai potensi dan kemampuan fiskal daerah,” tambahnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzzakir, menjelaskan bahwa hasil evaluasi Kemendagri menyoroti dua aspek utama, yakni penyesuaian regulasi dan efisiensi belanja.

“Penyesuaian dilakukan agar program daerah selaras dengan arah kebijakan pusat, sedangkan efisiensi diarahkan untuk memastikan belanja publik tepat sasaran dan sesuai target indikator,” jelasnya.

Ia menambahkan, nilai APBD Perubahan 2025 disepakati sebesar Rp21,75 triliun. Namun, dampak pemangkasan dana transfer dari pusat sebesar Rp6,84 triliun akan mulai terasa pada tahun 2026.

Menurut Muzzakir, Pemprov Kaltim sudah mulai melakukan langkah efisiensi pada tahun berjalan dengan menggeser sejumlah pos belanja ke program prioritas agar penyelesaiannya lebih cepat dan efektif.

“Fokus tahun ini adalah penyelarasan indikator capaian dan skala prioritas pembangunan daerah agar hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA — Suasana haru dan gembira menyelimuti halaman Masjid Agung Al-Faruq Sangatta pada Rabu (5/11/2025). Ribuan anak-anak berpakaian ihram putih memenuhi area masjid, menirukan gerakan thawaf dan sai dengan penuh antusias.

Pemandangan ini menjadi bagian dari kegiatan Manasik Haji Akbar Kutai Timur 2025, yang diikuti oleh peserta dari Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) se-Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kutim ini mengusung tema “Dengan Manasik Haji Kita Tanam Karakter dan Nilai-nilai Islami Sejak Dini.” Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak mengenal makna ibadah haji dengan cara menyenangkan, sambil menanamkan nilai kesabaran, disiplin, dan ketulusan sejak usia dini.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Bunda PAUD Kutim Siti Robiah Ardiansyah, Kepala Disdikbud Mulyono, dan unsur Forkopimda. Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi para guru dan orang tua yang telah berperan aktif menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui kegiatan edukatif seperti ini.

“Pengenalan lebih dini kepada anak-anak kita ini sesungguhnya juga edukasi bagi kita semua, para orang tua dan guru, tentang pentingnya ibadah haji,” ujarnya.

Bupati menambahkan, pengalaman spiritual seperti ini akan membekas kuat dalam memori anak-anak dan menjadi bagian dari pembentukan karakter Islami mereka di masa depan.

“Semoga pengalaman ini menjadi bekal akhlak dan spiritual yang menuntun mereka hingga dewasa,” imbuhnya.

Tak hanya fokus pada nilai religius, momentum ini juga dimanfaatkan Bupati untuk menegaskan kembali komitmen Pemkab Kutim terhadap Program Wajib Belajar 13 Tahun, yang menjamin pendidikan gratis bagi seluruh anak Kutim mulai dari PAUD hingga SMA/sederajat.

“Sekolah gratis, seragam dikasih, buku disediakan, tahun ini sepatu pun dibagikan. Apalagi yang kurang? Sekarang tinggal komitmen orang tua agar anaknya benar-benar sekolah,” tegasnya.

Menurut Bupati, pendidikan formal harus berjalan seiring dengan pembentukan moral dan spiritual agar lahir generasi Kutim yang berkarakter kuat, berakhlak, dan berdaya saing.

Kegiatan Manasik Haji Akbar ini juga menjadi bukti nyata sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun generasi emas Kutai Timur.

Di akhir kegiatan, suara talbiyah kembali menggema. Anak-anak melambaikan tangan ke arah Kakbah mini sambil tersenyum bangga. Bagi mereka, inilah pengalaman pertama “menjadi tamu Allah” sederhana, namun sarat makna.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam