BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menegaskan, tidak ada rekomendasi maupun izin pernikahan resmi bagi anak di bawah usia 19 tahun. Penegasan ini disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyikapi masih adanya praktik pernikahan usia dini di masyarakat.

Neni menegaskan, seluruh instansi yang memiliki kewenangan, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama, wajib berpedoman pada regulasi yang berlaku dan tidak diperkenankan mengeluarkan izin apabila usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan.

“Kalau umur 15 tahun itu tidak ada rekomendasi dari KUA untuk menikah secara resmi, dan tidak ada buku nikahnya. Itu sudah sesuai regulasi,” tegas Neni.

Ia menjelaskan, aturan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam regulasi lama, batas usia menikah ditetapkan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun melalui revisi UU 16/2019, pemerintah menyamakan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, sebagai bentuk perlindungan anak serta pencegahan dampak sosial dan kesehatan akibat pernikahan usia dini.

Menurut Neni, pernikahan usia dini yang masih terjadi umumnya dipicu oleh kehamilan di luar nikah. Dalam kondisi tersebut, proses tetap harus melalui persetujuan keluarga dan mekanisme yang berlaku. Meski demikian, praktik pernikahan siri masih sering terjadi, karena tidak tercatat secara resmi dan sulit dipantau pemerintah.

“Kalau nikah siri memang agak sulit dipantau, karena melibatkan pemuka agama dan tidak tercatat di KUA atau Kementerian Agama,” ujarnya.

Untuk mencegah hal tersebut, Pemkot Bontang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait, agar regulasi usia pernikahan dipatuhi.

Neni juga menekankan bahwa usia ideal pernikahan adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, demi kesiapan fisik, mental, dan ekonomi.

Selain penegakan regulasi, pemerintah juga memberikan pendampingan bagi anak-anak yang terlanjur menikah atau hamil di usia dini. Pendampingan dilakukan melalui Gerakan Keluarga Sakinah dan DP3AKB, terutama dalam aspek kesehatan dan pemenuhan gizi.

“Kita dampingi gizinya karena kita tidak mau terjadi stunting. Anak-anak yang melahirkan di usia dini sangat rentan melahirkan bayi dengan berat badan rendah,” jelasnya.

Ia menambahkan, faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan turut memengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, khususnya di wilayah pesisir. Meski demikian, ia menegaskan tidak semua keluarga berada dalam kondisi tersebut.

“Anak-anak seharusnya tidak dipaksa dewasa sebelum waktunya. Tugas pemerintah adalah hadir memberikan pendampingan dan edukasi, agar masa depan mereka tetap terjaga,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di Kota Bontang berlangsung khidmat dan penuh makna. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, bertindak sebagai Inspektur Upacara dalam kegiatan yang digelar Senin sore (22/12/2025) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long.

Upacara peringatan Hari Ibu tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bontang dengan mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini menegaskan posisi strategis perempuan sebagai pilar pembangunan nasional dan daerah.

Sejumlah pejabat dan tokoh perempuan hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang Akhmad Suharto, Kepala DP3AKB Eddy Forestwanto, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Shemmy Permata Sari, Wakapolres Bontang Ropiyani, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Bontang Nur Kalbi Agus Haris, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bontang Siti Slamet Mulyati Akhmad Suharto, serta perwakilan organisasi perempuan dan perangkat daerah se-Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada perempuan Indonesia, khususnya para ibu, yang dinilai memiliki peran sentral dalam menjaga ketahanan keluarga, mendorong kesejahteraan sosial, dan menjadi sumber inspirasi pembangunan.

Pada kesempatan tersebut, Neni Moerniaeni juga membacakan amanat resmi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam amanat itu ditegaskan bahwa Hari Ibu bukan sekadar perayaan simbolik atau Mother’s Day, melainkan momentum historis untuk mengenang perjuangan panjang perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak, peran, dan kontribusinya bagi bangsa.

Disebutkan pula bahwa peringatan Hari Ibu berakar dari Kongres Perempuan Indonesia I yang digelar di Yogyakarta pada 1928 dan ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959. Sejak saat itu, perempuan Indonesia dipandang sebagai agen perubahan, penggerak inovasi, serta penjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, meski masih menghadapi berbagai tantangan seperti beban ganda, stigma sosial, keterbatasan akses, dan kekerasan berbasis gender.

Melalui tema Hari Ibu 2025, pemerintah menegaskan bahwa perempuan adalah motor utama pembangunan, pilar ekonomi keluarga, pemimpin komunitas, serta pelaku usaha, inovator, dan penjaga budaya. Apresiasi diberikan kepada perempuan di berbagai sektor, mulai dari UMKM, pertanian, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, politik, olahraga, seni, hingga teknologi.

Amanat tersebut juga menegaskan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, implementasi CEDAW, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor pembangunan. Seluruh elemen, mulai dari pemerintah, dunia usaha, media, pendidikan, organisasi perempuan, hingga masyarakat, diajak untuk terus berkolaborasi.

Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di Kota Bontang ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Wali Kota Bontang bersama para undangan. Sebelumnya, rangkaian kegiatan telah diisi dengan berbagai lomba yang diselenggarakan oleh GOW Kota Bontang, antara lain Lomba Kampanye kolaborasi GOW dan DP3AKB, Lomba Fashion Show, serta Lomba Senam Tabola Bale.

Acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah, penampilan tarian daerah, pembagian door prize, serta penyerahan hadiah bagi para pemenang lomba, termasuk kategori busana terbaik dan terfavorit. Seluruh rangkaian kegiatan menjadi refleksi nyata komitmen Kota Bontang dalam mendukung perempuan berdaya menuju Indonesia Emas 2045. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Warga di sekitar wilayah belakang Bank Dhanarta, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, mengeluhkan banjir yang kerap sering kali datang akibat adanya aktivitas pengerukan sungai.

Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu warga RT.8 yang tak ingin disebutkan namanya, dimana dirinya mengatakan semenjak adanya aktivitas pengerukan sungai di wilayah sekitar, banjir sering datang.

Terlebih lagi saat air sungai mulai meluap dan air semakin tinggi, pastinya rumah warga sekitar turut ikut terendam. Sehingga ketika hujan turun deras, atau banjir kiriman datang, warga langsung antisipasi mengamankan barang-barang mereka.

“Pokoknya semenjak ada kegiatan pengerukan sungai itu, di sini jadi wilayah langganan banjir. Ini kita mau pergi mudik perayaan natal, tapi batal karena khawatir banjir,” ucapnya beberapa hari lalu.

Diketahui, sebelum adanya aktivitas pengerukan sungai tersebut di wilayah ini terbilang jarang mengalami banjir. Apalagi daerah belakang Bank Dhanarta termasuk wilayah pertama yang mengalami banjir, saat air sungai sedang meluap.

“Kalau air di sungai sudah mulai tinggi, kita tidak bisa apa-apa. Pastinya kita langsung bersih-bersih angkutin barang di dalam rumah, biar tidak terendam banjir,” tambahnya.

Bahkan bukan hanya air saja yang datang dan mengenang, seringkali sampah pun ikut larut ke jalan dan menumpuk di sekitaran pemukiman.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kota Bontang masuk dalam nominasi penerima Adipura Kencana setelah dinilai memenuhi indikator pengelolaan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebut sistem penilaian Adipura saat ini jauh lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya, kota-kota yang masih menerapkan sistem open dumping secara otomatis gugur dari penilaian. Penilaian kini difokuskan pada daerah yang telah menerapkan pengelolaan sampah tanpa pembakaran, seperti penggunaan sanitary landfill dan sistem pengolahan berkelanjutan lainnya.

“Sekarang penilaiannya tidak sama seperti dulu. Kota dengan pengelolaan sampah open dumping itu gugur. Yang dinilai hanya kota-kota yang mengelola sampah tanpa dibakar,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, Bontang telah mempresentasikan sistem pengelolaan sampah kepada tim penilai. Dalam pemaparan tersebut, sekitar 70 persen sampah Bontang masuk ke TPA, sementara 30 persen telah dikelola di tingkat rumah tangga, termasuk melalui TPS 3R dan bank sampah

“Kemarin saya presentasi, 70 persen sampah masuk ke TPA dan 30 persen sudah dikelola di rumah tangga, TPS 3R, dan lainnya,” ujarnya

Tim penilai juga telah melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah titik, mulai dari Bank Sampah Induk (BSI), beberapa TPS 3R, hingga kawasan Taman Tanjung Laut. Total terdapat tiga titik utama yang ditinjau, termasuk fasilitas pengelolaan sampah di wilayah permukiman.

Tidak ada indikator krusial yang menjadi penghambat. Ia bahkan optimistis Bontang akan lolos dan meraih penghargaan tertinggi di bidang kebersihan dan lingkungan tersebut.

“Kalau dari penyampaian tim penilai, insyaallah kita dapat Adipura Kencana,” katanya optimistis

Di Kalimantan Timur, hanya Bontang dan Balikpapan yang masuk nominasi Adipura Kencana, meski keduanya berada pada kategori kota yang berbeda. Untuk kategori kota sedang, Bontang hanya bersaing dengan Kabupaten Banyumas

“Responnya sangat positif. Dua hari ini penilaian cukup padat, sejak pagi saya sudah turun ke lapangan,” pungkasnya

Rencananya, penghargaan Adipura Kencana akan diumumkan pada Januari atau Februari 2026, karena penilaian dilakukan menjelang akhir tahun.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meninjau salah satu drainase di kawasan Pasar Taman Rawa Indah sebagai upaya pengendalian sampah, khususnya sampah rumah tangga dan plastik yang terbawa aliran air.

Kunjungan ini dilakukan Senin (22/12/2025), sekaligus untuk melihat langsung efektivitas pemasangan jaring sampah, yang berfungsi menjebak sampah sebelum menyumbat saluran drainase.

Neni menjelaskan, berdasarkan data yang ada, sekitar 80 persen sampah yang dihasilkan di Kota Bontang berasal dari rumah tangga, dan sisanya merupakan sampah plastik. Kondisi tersebut menjadi alasan perlunya pemasangan jaring pada titik-titik drainase strategis, agar sampah dapat terperangkap, dikumpulkan, lalu diangkut ke tempat pembuangan akhir.

“Jadi nanti sampah yang terjaring ini akan dikumpulkan, kemudian dibuang. Ini bagian dari upaya kita mengendalikan sampah dari hulunya,” ujarnya.

Pemasangan jaring sampah ini direncanakan akan ditambah dengan anggaran dari APBD murni 2026 sebesar Rp200 juta. Anggaran tersebut disiapkan untuk pengadaan dan pemasangan jaring di sejumlah titik drainase yang dinilai rawan penumpukan sampah.

Pada tahap awal, pemasangan jaring sudah dilakukan di wilayah Kelurahan Tanjung Laut Indah dengan memanfaatkan anggaran kelurahan. Selanjutnya, pemasangan akan difokuskan pada lingkungan RT 11, RT 12, dan RT 13 yang selama ini menjadi jalur aliran sampah menuju kawasan pasar dan pesisir.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG — Pemerintah Kota Bontang menyatakan perlunya revitalisasi gedung sekolah. Revitalisasi tersebut mencakup perbaikan fasilitas dasar seperti ruang kelas, toilet, hingga bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan bahwa program revitalisasi sekolah merupakan bagian dari program pemerintah pusat yang dananya tersedia, selama kebutuhan tersebut diusulkan dengan data yang tepat.

“Yang kita dorong itu revitalisasi, bukan pembangunan baru. Misalnya WC yang rusak, ruang kelas, atau gedung sekolah yang perlu diperbaiki. Kalau itu diusulkan, Insyaallah akan diperjuangkan dan dananya ada,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat bergantung pada keakuratan dan kejujuran data pokok pendidikan (Dapodik), yang diinput oleh sekolah. Menurutnya, banyak sekolah sebenarnya membutuhkan tambahan ruang kelas, laboratorium, maupun fasilitas sanitasi, namun tidak tercantum dalam data resmi.

“Kalau tidak disebutkan di Dapodik bahwa sekolah itu butuh, maka pusat juga tidak tahu bahwa itu harus diprioritaskan. Jadi data harus diperbaiki sesuai kondisi riil, jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.

Ia menambahkan, revitalisasi tidak hanya sebatas perbaikan ringan, tetapi juga dapat mencakup penambahan ruang kelas bahkan pembangunan sekolah baru, selama memang dibutuhkan dan lahannya tersedia. Kondisi sekolah yang masih menerapkan sistem dua shift menjadi salah satu indikator kuat adanya kekurangan ruang belajar.

Ia juga mengingatkan, agar sekolah bersikap jujur dalam pelaporan kebutuhan. Ia menyoroti kasus lama di mana ruang UKS dialihfungsikan menjadi musala atau ruang kelas dijadikan ruang guru, namun kebutuhan tersebut tidak dicantumkan dalam Dapodik.

“Sampai kapan pun bantuan tidak akan turun kalau datanya tidak jujur. Kuncinya kepercayaan, dan itu dimulai dari data,” katanya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menggelar Review Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tahun 2025. Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dasuki, mewakili Wali Kota Bontang di Auditorium Taman 3D, Jumat (19/12/2025).

Dalam arahannya, Dasuki menegaskan perubahan paradigma, bahwa penduduk tidak boleh lagi dipandang sekadar objek, melainkan harus menjadi subjek dan pelaku utama pembangunan. Hal ini semakin krusial mengingat posisi Bontang sebagai kota industri dan mitra strategis Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pengelolaan kependudukan harus direncanakan matang berbasis data akurat. GDPK dengan lima pilar utamanya adalah peta jalan kita untuk pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran, hingga administrasi kependudukan,” ujar Dasuki.

Dasuki menekankan, dokumen GDPK wajib selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), agar target strategis dapat terukur. Untuk itu, ia menyampaikan tiga instruksi utama kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD):
• Sinkronisasi Data: Pastikan data kependudukan satu frekuensi dengan perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.
• Inovasi Kebijakan: Rumuskan strategi yang adaptif terhadap tantangan zaman, terutama fokus pada penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
• Kolaborasi Lintas Sektor: Tinggalkan ego sektoral, karena pembangunan manusia tidak bisa dikerjakan secara parsial oleh satu dinas saja.

Sementara itu, Kepala DP3AKB Kota Bontang, Eddy Forestwanto, melaporkan bahwa review ini bertujuan menjaga relevansi dokumen perencanaan terhadap dinamika kebijakan nasional.

“Forum ini diikuti 150 peserta yang terdiri dari Kepala OPD, Camat, Lurah, serta mitra kerja pemerintah. Kami menghadirkan pakar dari Universitas Mulawarman untuk memberikan bobot akademis dalam penyusunan kebijakan ini,” jelas Eddy.

Adapun narasumber ahli yang dihadirkan antara lain Prof. Dr. Bambang Irawan, S.Sos, M.Si., Dr. Cathas Teguh Prakoso, S.Sos, M.Si., dan Dr. Ike Anggraeni Gunawan, S.KM., M.Kes.

Melalui penajaman dokumen GDPK ini, Pemkot Bontang optimistis dapat mewujudkan pembangunan kependudukan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam