BONTANG — Sebanyak 20 peserta pelatihan pengolahan kerang di Kota Bontang kini memasuki tahap akhir, uji kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Kegiatan ini menjadi puncak dari rangkaian pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikri, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bontang.

Kepala Bidang Perindustrian DKUKMPP Bontang, Muh Ridwan, menjelaskan bahwa proses sertifikasi tersebut bertujuan memastikan kemampuan teknis dan profesional para peserta benar-benar sesuai dengan standar nasional.

“Sertifikasi ini tidak hanya formalitas. Peserta akan melalui uji kompetensi yang ketat, meliputi kemampuan teknis, pemahaman prosedur, serta penerapan standar kerja di lapangan,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, sertifikasi BNSP menjadi langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, khususnya di sektor pengolahan hasil laut.

Sebelumnya, para peserta telah mendapatkan pelatihan intensif yang mencakup berbagai keterampilan dasar, mulai dari pemilihan bahan baku kerang, pengolahan higienis, hingga teknik pengemasan produk agar layak dipasarkan.

“Pelatihan ini menjadi bekal awal sebelum mereka diuji. Setelah mendapatkan pelatihan teori dan praktik, barulah peserta diuji secara profesional oleh asesor bersertifikat,” terangnya.

Ridwan berharap seluruh peserta mampu memenuhi standar kompetensi dan berhasil meraih sertifikat resmi dari BNSP. Menurutnya, sertifikat tersebut tidak hanya menjadi pengakuan keahlian, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha mandiri di bidang pengolahan hasil laut.

“Dengan sertifikat BNSP, mereka diakui secara nasional sebagai tenaga kerja kompeten. Harapannya, ini bisa menjadi jalan bagi peningkatan daya saing dan kemandirian ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang pastikan bangunan yang dibongkar di jalan menuju Pelabuhan Loktuan tidak memiliki izin dan telah dibebaskan oleh Pemkot.

Pejabat Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Idrus mengatakan beberapa tahun lalu wilayah tersebut sudah dilakukan pembersihan lantaran telah mereka lakukan pembebasan.

Namun, tidak lama setelah itu, beberapa warga mulai membuat bangunan semi permanen hingga bangunan tersebut menjamur.

“Ada 10 tahun lebih sudah kita bebaskan, beberapa juga masih belum dibebaskan, jadi bangunannya kami berikan stiker agar tidak dibongkar,” pungkasnya, Rabu (5/11/2025).

Idrus mengatakan, mediasi dengan para pedagang di hari sebelum pembongkaran sudah dilakukan tanpa ada bentrok. Mereka justru mengerti dan memilih mengamankan dagangan mereka lantaran mediasi ini sekaligus sosialisasi.

Ditambahkan Sony Suwito, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan menjelaskan terdapat 25 bangunan yang dibongkar. Jumlah ini berbeda dengan perencanaan pembebasan lahan yang akan dilakukan.

“Kemungkinan selanjutnya akan melakukan pembebasan lagi sekitar 19 rumah, 19+1, karena ternyata di tikungan sana ada bangunan yang perlu dibebaskan juga,” tuturnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Rencana pembangunan pabrik sabun di Kota Bontang mulai mencuat. Pabrik ini direncanakan menjadi turunan dari industri minyak kelapa sawit (CPO) yang telah lebih dulu beroperasi di kawasan industri setempat yakni di PT Energi Unggul Persada (EUP).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Aspiannur, menyebut rencana itu merupakan bentuk hilirisasi dari industri CPO. Menurutnya, langkah ini berpotensi menambah nilai ekonomi daerah sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

“Investor memang sudah menyampaikan keinginan untuk mengembangkan produk turunan CPO menjadi sabun,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).

Aspiannur juga mengungkapkan, bahwa kawasan industri tersebut telah memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Sehingga, bila pembangunan pabrik sabun direalisasikan, investor hanya perlu melanjutkan proses Perizinan Bangunan Gedung (PBG).

Sebagai bentuk tindak lanjut, Aspiannur beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan langsung ke PT EUP. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan dan rencana investor dalam mengembangkan pabrik turunan tersebut.

“Waktu itu saya sempat ke sana, rencananya hanya bikin video tapi sekaligus menanyakan langsung rencana pembangunan pabrik sabunnya. Kami dari pemerintah siap mendukung dari sisi perizinan agar prosesnya bisa dipercepat,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang membongkar bangunan liar yang didirikan di lahan pemerintah, Rabu (5/11/2025). Bangunan liar tersebut berada di sepanjang jalan masuk Pelabuhan Loktuan.

Sony Suwito, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan mengatakan, sebelumnya Surat Peringatan (SP) pertama hingga ketiga telah dilayangkan oleh pihak kelurahan setempat. Sehingga pada hari pembongkaran warga sudah mengosongkan jualan mereka.

“Pas diberikan SP ketiga, kita beritahu mereka kalau kami menyediakan truk dan pickup untuk mereka kalau mau pindahin barang, kami bantu antarkan,” pungkasnya

Sebanyak 280 personil diturunkan dari Satpol PP, Damkar, TNI, Polri, Damkar, Perkimtan. Ia juga mengundang PDAM untuk mengamankan jaringan air dan PLN lantaran banyak jaringan kabel yang melintang di sepanjang jalan tersebut.

Pemkot mengakui kelalaian pengawasan diawal, “Awalnya satu bangunan tidak ada kita tegur, tenyata hingga berjamur, dan sekarang harus ditertibkan,” pungkasnya.

Sebanyak 25 bangunan dibongkar, sebelumnya pembongkaran juga telah dilakukan di depan masjid terapung. Ke depannya pemkot akan kembali melakukan pembebasan lahan lagi terhadap beberapa rumah lagi.

“Ini kan mau dijadikan pelabuhan peti kemas untuk itu kita tertibkan,” tambahnya.

Sebelumnya Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menegaskan bahwa tindakan ini menjadi salah satu langkah untuk penataan kawasan pelabuhan menjadi lebih bersih, tertib, dan teratur.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus mendorong tumbuhnya industri kreatif berbasis potensi lokal. Salah satunya melalui pelatihan dan sertifikasi kerajinan kerang yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP).

Kegiatan yang diikuti 20 peserta ini mengajarkan cara mengolah limbah hasil laut, khususnya cangkang kerang, menjadi produk bernilai ekonomi. Langkah ini sekaligus mendukung penerapan ekonomi sirkular di sektor kelautan dan perikanan.

Kabid Perindustrian DKUMPP Bontang, Muh Ridwan, mengatakan pelatihan ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya lokal.

“Selama ini cangkang kerang hanya jadi sisa buangan, padahal bisa diolah menjadi kerajinan menarik. Kami harap peserta bisa mengembangkan keterampilan ini menjadi usaha baru,” ujarnya, Senin (3/11/2025).

Sementara itu, Ketua Dekranasda Bontang, Nur Kalbi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi inisiatif DKUKMPP. Ia menilai pelatihan ini dapat menjadi peluang bagi ibu rumah tangga dan pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

“Ilmu dari pelatihan ini jangan berhenti di sini. Sebarkan ke lingkungan sekitar agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda kembali menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang membandel berjualan di area Taman Kupu-Kupu, tepat di depan Masjid Islamic Center. Operasi penertiban pada Selasa sore (4/11/2025) ini merupakan tindak lanjut dari imbauan berulang kali yang diabaikan para pedagang.

Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, menegaskan bahwa penertiban tersebut bukan tindakan mendadak, melainkan upaya menjaga ketertiban umum dan keindahan kota. Ia menyesalkan sikap sebagian pedagang yang tetap berjualan meskipun sudah sering disosialisasikan dan diperingatkan.

“Sore ini kami kembali melakukan penertiban di depan Masjid Islamic Center. Padahal sudah sering kami imbau agar tidak berjualan di trotoar,” ujar Anis.

Aktivitas PKL di kawasan tersebut dinilai melanggar aturan tata ruang dan mengganggu kenyamanan masyarakat yang beribadah maupun wisatawan religi yang berkunjung ke Islamic Center.

Anis menjelaskan, penegakan aturan di lapangan menghadapi sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan jumlah personel. Satpol PP beroperasi 24 jam dengan sistem tiga shift, namun tiap shift hanya diisi empat hingga enam petugas untuk area tersebut.

“Petugas kami hanya empat sampai enam orang per shift. Kadang mereka dilawan saat mengimbau,” jelasnya.

Selain itu, sikap tidak kooperatif dari pedagang juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa rombong yang disita kali ini diketahui milik pedagang yang sebelumnya sudah pernah ditertibkan. Dalam operasi terbaru ini, Satpol PP mengamankan delapan rombong yang melanggar aturan.

“Rombong yang pertama sudah kami angkut dan pedagangnya dipanggil untuk sidang, tapi tidak datang. Sekarang kami tertibkan lagi, ternyata masih yang sama,” ungkap Anis.

Mengenai keluhan pedagang soal barang yang belum diangkut seluruhnya, Anis menjelaskan hal itu akibat keterbatasan armada pengangkut, karena truk dan mobil L300 yang digunakan sudah penuh. Sebagai gantinya, petugas menahan KTP dan payung pedagang sebagai jaminan.

Meskipun sempat terjadi dorong-dorongan antara petugas dan pedagang, operasi kali ini berjalan lebih kondusif dibanding sebelumnya yang sempat diwarnai perlawanan dengan benda keras.

Anis menegaskan bahwa Pemkot Samarinda sebenarnya telah memberikan solusi yang humanis dengan menyediakan area berjualan baru di Pasar Kedondong.

“Sebetulnya mereka sudah dikasih tahu untuk pindah ke Pasar Kedondong, tapi mungkin memang tidak mau. Kami tetap berkomitmen menjaga ketertiban di kawasan ini,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menyoroti banyaknya usaha kopi pinggir jalan yang belakangan ini kian menjamur di sejumlah titik di Kota Bontang.

Fenomena ini menunjukkan geliat ekonomi masyarakat yang semakin tumbuh, namun di sisi lain juga menuntut penertiban agar seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai aturan.

Kepala DPMPTSP Bontang, Aspiannur, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha tersebut, untuk segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Kami sudah meminta mereka untuk melakukan pengurusan, karena kalau punya NIB yang enak mereka juga, jadinya usaha mereka memiliki legalitas,” ungkap Aspiannur, Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan, sosialisasi tersebut dilakukan secara langsung dengan metode jemput bola, di mana petugas turun ke lapangan mendatangi para penjual kopi yang beroperasi di pinggir jalan.

Meskipun tidak bertemu langsung dengan pemilik usaha, pihaknya tetap menitipkan informasi melalui pegawai atau karyawan yang ada di tempat.

“Apalagi sekarang untuk melakukan pengurusan NIB dapat dilakukan secara online melalui aplikasi OSS RBA, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengurusnya,” tambahnya.

DPMPTSP juga menggandeng beberapa instansi lain seperti Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP), serta Satpol PP untuk turut serta melakukan sosialisasi dan memastikan para pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Aspiannur, dengan adanya legalitas usaha, para pelaku UMKM akan lebih mudah mengakses berbagai program pemerintah, termasuk pelatihan, bantuan modal, hingga kesempatan mengikuti pameran dan promosi produk.

“Harapan kami, para pelaku usaha ini tidak hanya fokus berjualan, tapi juga paham pentingnya tertib administrasi agar usahanya bisa berkembang lebih baik dan berkelanjutan,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memprioritaskan pelayanan di kantor Jalan Awang Long, khusus bagi ibu hamil, penyandang disabilitas, serta lanjut usia (lansia).

Kebijakan ini dilakukan, untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dalam mengakses layanan publik.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala DPMPTSP Bontang, Aspiannur, Selasa (4/11/2025). Ia menjelaskan bahwa saat ini DPMPTSP memiliki dua lokasi pelayanan, yakni di kantor Jalan Awang Long dan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di Gedung Pasar Taman Rawa Indah lantai 4.

“Biasanya ada saja masyarakat umum yang masih datang ke kantor kami di Jalan Awang Long. Namun, karena tempat ini kami khususkan untuk ibu hamil, disabilitas, dan lansia, tidak jarang juga kami harus menolak mereka dengan sopan,” terangnya.

Aspiannur menambahkan, untuk masyarakat umum, pihaknya akan mengarahkan agar mengurus keperluannya di MPP. Menurutnya, pelayanan di MPP jauh lebih lengkap dan representatif karena berbagai instansi telah bergabung dalam satu lokasi.

“Di MPP semua pelayanan sudah terintegrasi. Jadi masyarakat cukup datang ke satu tempat, semua urusan bisa diselesaikan di sana,” jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif dan efisien, serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapat akses pelayanan yang layak dan sesuai kebutuhan.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam