SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan langkah terstruktur untuk menangani pasien terlantar dan tanpa identitas yang ditemukan di wilayah kota.

Dalam audiensi bersama Wali Kota Samarinda Andi Harun, Plt. Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Indah Puspitasari, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi agar setiap pasien, termasuk yang tidak memiliki identitas, tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan secara layak.

“Pertemuan dengan Pak Wali Kota tadi membahas tentang pasien-pasien terlantar yang ditemukan di Kota Samarinda. Kami ingin memastikan mereka tetap terakomodasi dalam pelayanan kesehatan,” ujar Indah, usai audiensi di Balai Kota Samarinda, Selasa (4/11/2025).

Ia menjelaskan, sebagian besar pasien terlantar yang datang ke RSUD AWS dibawa oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS). Mereka biasanya ditemukan dalam kondisi darurat tanpa membawa identitas diri.

“Begitu dibawa ke rumah sakit, tentu kami tangani dulu secara medis. Pelayanan tidak boleh ditolak, apalagi dalam kondisi gawat darurat,” tegasnya.

Namun, persoalan administrasi muncul setelah pasien dirawat, karena ketiadaan identitas membuat proses pembiayaan menjadi sulit. Untuk itu, RSUD AWS memerlukan dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Samarinda dalam penerbitan identitas sementara.

“Yang bisa mengeluarkan identitas itu adalah Disdukcapil Kota Samarinda. Karena kewenangan tersebut ada di tingkat kabupaten atau kota, bukan provinsi,” jelas Indah.

Dengan identitas sementara, pasien bisa dimasukkan ke program pembiayaan kesehatan daerah seperti Program Kaltim Gratis, sehingga biaya pengobatan tidak lagi membebani rumah sakit maupun tenaga sosial yang menemukannya.

“Kalau sudah punya KTP, mereka bisa ikut program gratis. KTP Kaltim itu berlaku di mana pun, termasuk untuk pelayanan di Samarinda,” tambahnya.

Indah menuturkan, jumlah pasien terlantar yang ditangani RSUD AWS memang tidak terlalu banyak, namun perlu mekanisme jelas agar penanganannya setara dengan pasien umum. Bila kondisi pasien telah pulih dan identitasnya diketahui, Dinas Sosial Provinsi akan membantu menempatkan mereka di panti. Sedangkan bagi pasien tanpa keluarga, sementara waktu dititipkan di panti sosial milik Pemprov Kaltim.

Aspek pascaperawatan juga menjadi perhatian, di mana Pemkot Samarinda memiliki tanggung jawab atas rumah singgah untuk penanganan sementara, sedangkan panti sosial berada di bawah kewenangan Pemprov.

“Nanti akan dibuat kesepakatan bersama antara RSUD AWS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Disdukcapil Kota Samarinda. Bentuknya nanti berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar penanganan lebih terkoordinasi,” ungkap Indah.

Ia menambahkan, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa tidak boleh ada warga atau pendatang yang terlantar tanpa penanganan medis di Samarinda.

“Pak Wali Kota tadi menegaskan, prinsipnya tidak boleh ada warga yang terlantar di Samarinda. Walaupun belum jelas asalnya, karena ditemukan di sini, tetap harus kita tangani bersama,” ucapnya.

Indah juga menyebut, mekanisme serupa akan diperluas ke daerah sekitar seperti Kukar, Tenggarong, dan Balikpapan melalui kerja sama antar pemerintah daerah. “Insyaallah tidak hanya di Samarinda, tapi juga daerah lain. Supaya semua pasien terlantar yang dirujuk ke AWS bisa tertangani dengan baik, dari sisi pelayanan medis hingga administrasi sosialnya,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda menegaskan bahwa pengembalian barang hasil penertiban pedagang kaki lima (PKL) tidak bisa dilakukan secara instan. Seluruh perlengkapan dagang yang diamankan harus melalui tahapan hukum dan administrasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, menjelaskan bahwa mekanisme pengembalian sudah diatur secara jelas dan wajib diikuti oleh para pedagang. Penegasan ini disampaikan menanggapi tuntutan sejumlah PKL yang meminta agar rombong mereka segera dikembalikan setelah operasi penertiban di kawasan Jalan Slamet Riyadi (Taman Kupu-Kupu) pada Selasa sore (4/11/2025).

Dalam operasi tersebut, delapan rombong PKL diamankan karena tetap nekat berjualan di trotoar meskipun sudah berulang kali diimbau untuk pindah ke lokasi yang disediakan pemerintah, yakni Pasar Kedondong.

Anis menyebut, setiap pedagang yang rombongnya disita akan dipanggil untuk pendataan dan diberikan kesempatan mengikuti sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Namun, banyak pedagang yang memilih tidak hadir dan kembali berjualan di lokasi terlarang.

“Semua ada prosesnya. Kami tidak bisa serta merta mengembalikan barang. Kalau sudah penertiban, harus ikuti aturan dan SOP Satpol PP. Kami juga punya tahapan hukum yang harus dilalui,” tegas Anis.

Ia menambahkan bahwa pengembalian barang sitaan baru dapat dilakukan setelah seluruh prosedur administrasi selesai, mulai dari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pelimpahan berkas ke kejaksaan, hingga pelaksanaan sidang. “Yang pertama itu dipanggil dulu untuk berita acara, baru kami susun berkas dan serahkan ke kejaksaan. Setelah semuanya selesai, baru barang bisa dikembalikan,” jelasnya.

Proses ini memerlukan waktu karena sidang pelanggaran hanya digelar sekali dalam seminggu, tepatnya setiap Kamis. Hal tersebut menyebabkan antrean panjang dan tidak memungkinkan pengambilan barang secara langsung.

“Sidang hanya seminggu sekali, jadi tentu ada antrean. Tidak bisa sekarang disita besok langsung diambil. Semua harus melalui tahapan yang sudah ditetapkan,” ujar Anis.

Ia pun mengimbau para pedagang agar bersikap kooperatif dan menaati aturan yang berlaku. “Kami hanya menjalankan tugas penegakan perda. Kalau mau barang dikembalikan, ikuti saja prosedur hukumnya,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Suasana Gedung D DPRD Kaltim masih tampak ramai meski jarum jam hampir menyentuh tengah malam, Senin (3/11/2025). Di ruang pimpinan dewan lantai dua, rapat koordinasi antara DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kaltim berlangsung hingga pukul 23.30 Wita.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, bersama dua wakilnya, Ananda Emira Moeis dari PDIP dan Ekti Imanuel dari Partai Gerindra, duduk satu meja dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Turut hadir Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, BPKAD, dan Bapenda. Agenda utama malam itu: membahas strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi fiskal yang tengah menurun.

“Sudah lama sebenarnya hendak dibicarakan. Rapat koordinasi bulanan ini tertunda beberapa kali. Karena sudah masuk November, akhirnya disempatkan malam hari. Awalnya rencana hanya satu jam, tapi ternyata lebih lama,” ujar Hasanuddin Mas’ud usai rapat.

Pertemuan yang berlangsung hampir dua setengah jam itu membahas sejumlah solusi untuk menutup berkurangnya pendapatan Kaltim dari dana transfer pusat. Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menjelaskan bahwa pemangkasan tersebut mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Pak Gubernur memberi masukan agar peningkatan PAD dilakukan sesuai kondisi fiskal terkini. DAU yang kecil terpangkas hingga 71 persen. Karena itu, kami dorong pemerintah daerah untuk tidak bergantung pada pusat,” jelasnya.

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencatat hingga 25 Oktober 2025, realisasi PAD Kaltim mencapai Rp6,8 triliun atau 68,58 persen dari target Rp10,04 triliun. Pajak daerah menjadi kontributor utama dengan capaian Rp5,3 triliun dari target Rp8,4 triliun atau 63,03 persen. Sementara itu, retribusi daerah mencapai Rp895 miliar (83,66 persen), hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp319 miliar (71,06 persen), dan kategori lain-lain PAD yang sah bahkan melampaui target hingga 323 persen — dari Rp115 miliar menjadi Rp373 miliar.

Sektor pajak menjadi tumpuan utama peningkatan PAD. Pemerintah provinsi terus mengoptimalkan pendapatan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemerintah daerah juga menyalurkan dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota melalui sistem split bill, dengan total sementara sekitar Rp800 miliar sejak Januari 2025. Jika target pendapatan tercapai, sekitar Rp4,8 triliun dari hasil PBBKB akan tersalurkan hingga akhir tahun ini.

Namun, DPRD menilai masih banyak potensi yang harus digarap. Hamas menekankan perlunya penertiban terhadap perusahaan sektor pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur yang belum tertib dalam pembayaran pajak. Banyak kendaraan berat dan truk beroperasi di Kaltim namun masih menggunakan plat nomor luar daerah.

“Langkah relaksasi pajak perlu dipertimbangkan agar pemilik kendaraan dan alat berat tersebut mau melakukan balik nama ke plat Kaltim,” tegasnya.

Hamas menambahkan, strategi peningkatan PAD juga tengah dibahas di tingkat komisi-komisi DPRD untuk memastikan sektor-sektor potensial selain BUMD dapat dioptimalkan.

Pertemuan hingga larut malam itu menjadi sinyal kuat bahwa koordinasi antara legislatif dan eksekutif Kaltim semakin solid, terutama dalam menghadapi tantangan fiskal serta memperkuat kemandirian keuangan daerah. (MK)

Editor: Agus S

PASER – Setelah menyelesaikan proses pemilihan maskot dan logo untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) XVII Tahun 2026, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser dalam waktu dekat akan menjadwalkan peluncuran resmi maskot dan logo tersebut.

Sekretaris Disporapar Paser, Syarif Rakhmadani, menjelaskan bahwa peluncuran ini tidak hanya menjadi bagian dari persiapan teknis penyelenggaraan Porprov, tetapi juga langkah awal untuk mempromosikan sport tourism di Kabupaten Paser. Konsep ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat dari luar daerah untuk datang dan menyaksikan langsung perhelatan olahraga terbesar di Kaltim tersebut.

“Saya akan berkoordinasi dengan bidang olahraga dan pariwisata. Karena untuk menyambut sport tourism ini, kita perlu kehadiran masyarakat luar agar turut menonton dan memeriahkan kegiatan itu,” jelas Syarif, Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan, jadwal pasti peluncuran maskot dan logo Porprov masih akan dikoordinasikan lebih lanjut. Namun, pihaknya memastikan kegiatan tersebut digelar jauh sebelum pelaksanaan Porprov 2026 dimulai.

“Insyaallah karena maskotnya sudah jelas, kami tinggal menentukan waktu dan lokasi peluncuran, apakah dilakukan di Paser atau di luar daerah,” ujarnya.

Syarif menilai, pengumuman resmi maskot dan logo Porprov sangat penting agar seluruh peserta dari kabupaten dan kota se-Kaltim dapat mengetahuinya serta menyesuaikan atribut kontingen mereka dengan identitas resmi kegiatan.

“Pelaksanaan launching sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari, karena peserta dari kabupaten atau kota lain harus mengetahui maskot dan logo Porprov ini. Logo ini nantinya juga digunakan pada baju kontingen mereka semua,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

PASER – Setelah sekian lama mengalami perbedaan arah kepemimpinan, dua kubu kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Paser, yakni kubu Abdul Aziz dan Eko Yuniantonosa, akhirnya sepakat untuk kembali bersatu.

Kesepakatan rekonsiliasi ini tercapai dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Paser, Senin (3/11/2025), dihadiri kedua ketua bersama perwakilan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP). Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi pemuda di Bumi Daya Taka untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat kembali peran KNPI sebagai wadah persatuan.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Paser, Zulkifli Kaharuddin, menilai langkah tersebut sebagai tonggak awal perubahan. “Paser bertekad untuk mempersatukan KNPI, meskipun dinamika di tingkat provinsi hingga nasional masih menunjukkan adanya beberapa versi kepengurusan,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).

Zulkifli menambahkan, bersatunya KNPI di tingkat kabupaten diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk memulihkan semangat kolaborasi antar pemuda. “Rekonsiliasi ini bukan hanya soal organisasi, tapi juga soal masa depan generasi muda Paser yang ingin bergerak bersama membangun daerah,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Paser, Sukran Amin, turut mengapresiasi kesepakatan damai tersebut. Menurutnya, seluruh pemuda di Kabupaten Paser kini memiliki semangat yang sama, yaitu membangun sinergi dengan pemerintah daerah demi kemajuan bersama.

“Kami di Komisi II mengapresiasi dan mengamini apa yang menjadi keinginan teman-teman untuk bersatu. KNPI ke depan harus menjadi wadah pemuda yang solid dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh OKP, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser sepakat menolak segala bentuk upaya yang berpotensi menimbulkan perpecahan baru di tubuh KNPI. Mereka juga berkomitmen menjaga satu kepemimpinan yang sah dan solid sebagai simbol persatuan pemuda di Kabupaten Paser.

Kesepakatan rekonsiliasi ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap peran KNPI serta memperkuat kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah melalui kegiatan yang konstruktif dan berkelanjutan. (MK)

Editor: Agus S