TENGGARONG — Pola pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi bergeser. Warga kini tidak lagi harus datang ke pusat pemerintahan kabupaten untuk mengurus perizinan dan administrasi, seiring diterapkannya konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) hybrid yang menjangkau desa, kelurahan, hingga kecamatan.

Transformasi layanan tersebut ditandai dengan peluncuran Aplikasi Portal Pelayanan Publik IDAMAN TERBAIK serta Aplikasi Pelayanan Publik Desa, Kelurahan, dan Kecamatan DISAPA IDAMAN V2 oleh Pemerintah Kabupaten Kukar. Kedua aplikasi ini dirancang untuk memperluas akses layanan sekaligus memangkas jarak dan waktu pelayanan masyarakat.

Peluncuran aplikasi dirangkai dengan pengumuman hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik mandiri tahun 2025, yang digelar di Pendopo Odah Etam, Senin (15/12/2025).

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik bukan semata soal pemanfaatan teknologi, melainkan upaya nyata menghadirkan negara lebih dekat dengan masyarakat.

“Melalui launching Sapa Idaman dan Idaman Terbaik ini, kita memang berharap pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi, lebih dekat lagi, dan ini sesuai dengan spirit dibangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) di masing-masing kecamatan,” ujarnya.

Aulia menjelaskan, konsep MPP hybrid yang dikembangkan Pemkab Kukar mengombinasikan layanan digital dengan layanan tatap muka di tingkat kecamatan. Dengan pola ini, masyarakat di wilayah hulu hingga pesisir tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Tenggarong hanya untuk mengurus layanan dasar pemerintahan.

“Harapannya seluruh masyarakat bisa mengakses proses layanan perizinan tanpa harus datang ke kabupaten. Bahkan beberapa layanan bisa kita laksanakan secara online, sehingga lebih hemat waktu dan biaya,” jelasnya.

Selain proses layanan yang dilakukan secara daring, Pemkab Kukar juga memastikan hasil layanan berupa dokumen perizinan dan administrasi dapat dikirimkan secara digital kepada masyarakat. Dokumen elektronik tersebut, kata Aulia, memiliki kekuatan hukum yang sah.

Ia menegaskan sistem digital pelayanan publik Kukar telah memperoleh pengesahan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sehingga dokumen elektronik yang diterbitkan dapat digunakan secara legal.

“Ini menjadi bagian dari komitmen kita dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik. Dokumen yang dihasilkan secara digital tetap sah dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat,” katanya.

Menurut Aulia, digitalisasi pelayanan publik merupakan strategi untuk memangkas kesenjangan akses layanan, terutama bagi masyarakat yang selama ini berada jauh dari pusat pemerintahan.

“Spirit kita adalah mendekatkan layanan itu sendiri kepada masyarakat, sehingga jarak antara pemerintah dan masyarakat semakin kita dekatkan lagi melalui pelayanan yang modern dan responsif,” pungkasnya. (ady)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Four Points by Sheraton Balikpapan menyiapkan konsep perayaan berbeda untuk menyambut malam pergantian tahun 2025 menuju 2026. Mengusung tajuk “4 Zone Studio”, hotel ini menghadirkan pesta malam tahun baru yang dirancang ramah keluarga, bertepatan dengan momentum libur akhir tahun.

Balikpapan yang dikenal sebagai salah satu destinasi favorit di Kalimantan Timur, dengan daya tarik pantai, wisata kuliner, pusat perbelanjaan, dan pilihan hotel nyaman, menjadi latar ideal bagi perayaan tersebut. Menjawab antusiasme wisatawan dan warga lokal, Four Points by Sheraton Balikpapan kembali menghadirkan perayaan tahun baru dengan konsep atraktif dan berbeda dari tahun sebelumnya.

Pesta malam tahun baru dikemas dalam format All You Can Eat BBQ Dinner yang digelar di area tepi kolam renang. Keunikan acara ini terletak pada empat zona hiburan yang dirancang untuk seluruh anggota keluarga.

Zona Ocean disiapkan khusus bagi anak-anak dengan berbagai permainan, seperti istana balon, kolam pancing, mandi bola, hingga kolam pasir. Sementara Zona Forest menampilkan aneka buah hutan khas Kalimantan yang dapat dipilih dan dibawa pulang oleh para tamu sebagai bagian dari pengalaman tematik.

Atraksi kuliner tersaji di Zona Fire, di mana para chef menampilkan aksi flambé saat menyiapkan hidangan BBQ. Adapun Zona Desert menjadi pusat hiburan utama dengan penampilan Modern Dance “REVENC’FOURS”, Band Performance “BASWARA”, serta beragam permainan dan puluhan doorprize bagi para tamu.

Sebagai hotel yang mengedepankan konsep ramah keluarga, Four Points by Sheraton Balikpapan menyediakan 138 kamar, kolam renang luas, area bermain anak, fasilitas gym, serta pilihan menu sarapan yang beragam. Fasilitas tersebut menjadikan hotel ini pilihan ideal untuk liburan akhir tahun bersama keluarga.

Untuk mendukung kemeriahan perayaan, hotel ini menawarkan paket menginap “deZONEber” seharga IDR 1.902.026 net per malam, sudah termasuk akses ke acara “4 Zone Studio” New Year’s Eve Party. Tamu juga dapat memilih paket dua malam dengan tambahan IDR 500.000, sehingga dapat menginap dari 31 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

Selain perayaan tahun baru, Four Points by Sheraton Balikpapan juga menghadirkan promo Natal bertajuk “Merry Crystals Getaway” selama bulan Desember. Paket ini ditawarkan dengan harga IDR 1.499.000 net per malam, termasuk Merry Crystals BBQ Dinner di malam Natal dan special gift Kohakuto. Sementara itu, Merry Crystals Dinner tersedia seharga IDR 250.000 net per pax, dan Merry Crystals Brunch ditawarkan IDR 200.000 net per pax.

Informasi lebih lanjut mengenai rangkaian acara dan promo akhir tahun dapat diperoleh melalui nomor +62 811-5927-070 atau akun Instagram @fourpointsbalikpapan. (ap)

SANGATTA — Harga sejumlah bahan pokok penting (Bapokting) di Kutai Timur (Kutim) merangkak naik, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Meski pemerintah daerah mengklaim kondisi masih terkendali, efektivitas pengawasan distribusi dan stabilisasi harga kembali menjadi perhatian.

Berdasarkan pantauan di pasar tradisional, beberapa komoditas utama tercatat mengalami kenaikan harga dalam dua pekan terakhir. Harga beras medium, misalnya, naik dari kisaran Rp13.000–Rp13.500 per kilogram menjadi Rp14.000–Rp15.000 per kilogram. Sementara beras premium berada di kisaran Rp16.000–Rp17.000 per kilogram.

Komoditas minyak goreng kemasan sederhana juga mengalami kenaikan dari Rp14.500 menjadi Rp15.500 per liter, sedangkan minyak goreng premium menembus Rp18.000 per liter. Gula pasir naik tipis dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per kilogram, dan telur ayam ras bertahan di kisaran tinggi Rp29.000–Rp32.000 per kilogram.

Adapun harga daging ayam potong tercatat naik dari Rp32.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, sementara daging sapi segar masih berada di kisaran Rp135.000–Rp145.000 per kilogram, meski mulai menunjukkan kecenderungan naik.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim, Nora Ramadhani, mengakui adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas strategis. Menurutnya, kondisi tersebut kerap terjadi setiap menjelang hari besar keagamaan, seiring meningkatnya permintaan masyarakat.

“Memang ada beberapa komoditas yang harganya naik, tetapi masih dalam batas wajar dan pasokan secara umum masih aman,” ujar Nora, Senin (15/12/2025).

Namun demikian, kenaikan harga yang berulang saban menjelang Nataru menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan langkah antisipasi pemerintah daerah. Pasalnya, lonjakan harga kerap lebih dulu dirasakan konsumen di tingkat pasar, sementara intervensi kebijakan baru berjalan setelah gejolak terjadi.

Disperindag Kutim menyatakan telah melakukan pemantauan rutin terhadap pergerakan harga dan ketersediaan pasokan di pasar tradisional maupun pusat distribusi. Selain itu, pemerintah daerah juga telah mengeluarkan surat edaran kepada agen Bapokting, SPBU, hingga agen LPG sebagai upaya pengendalian distribusi dan pencegahan kelangkaan.

“Sesuai arahan Bupati Kutai Timur, seluruh perangkat daerah terkait diminta turun langsung ke lapangan untuk memastikan kelancaran distribusi jelang Nataru. Kami sudah bergerak ke beberapa wilayah,” jelas Nora.

Kendati demikian, pengawasan hingga ke tingkat pengecer dinilai masih menjadi tantangan, mengingat luasnya wilayah Kutim dan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Kondisi ini membuka celah terjadinya keterlambatan distribusi, spekulasi harga, hingga praktik penimbunan.

Pemerintah daerah menargetkan ketersediaan Bapokting tetap mencukupi hingga melewati pergantian tahun. Disperindag Kutim juga memastikan pengawasan akan diperketat hingga perayaan Tahun Baru usai, termasuk koordinasi lintas instansi terkait.

Nora mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan yang berpotensi memperparah gejolak harga di pasaran. Namun di sisi lain, publik berharap janji penguatan pengawasan tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan, melainkan diiringi langkah konkret seperti operasi pasar dan penindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti memainkan harga.

Tanpa pengawasan yang konsisten dan intervensi nyata, stabilitas harga bahan pokok dikhawatirkan kembali menjadi persoalan klasik yang berulang setiap menjelang Nataru.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Pengurus Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak (KOPPAD) Kutai Timur (Kutim) resmi dilantik pada Senin (15/12/2025) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.

Pelantikan ini dipandang strategis di tengah kompleksitas sosial daerah multietnis, sekaligus menegaskan peran adat Dayak sebagai penyangga kerukunan dan persatuan masyarakat.

Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh adat Dayak, organisasi kemasyarakatan, serta undangan lintas suku dan budaya. Mantan Bupati Kutai Timur periode 2003–2005, Mahyudin, turut hadir memberikan dukungan moral terhadap penguatan kelembagaan adat di Kutai Timur.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi dalam sambutannya menegaskan bahwa masyarakat Dayak selama ini telah menunjukkan sikap terbuka dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan berbagai kelompok masyarakat yang datang dan menetap di Kutai Timur. Namun, ia menekankan bahwa keterbukaan tersebut harus diiringi dengan penghormatan terhadap adat istiadat dan kearifan lokal.

“Tanah Dayak menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Siapa pun yang datang untuk mencari penghidupan di Kutai Timur wajib menghormati adat setempat dan menjaga toleransi,” ujar Mahyunadi.

Ia menambahkan, KOPPAD memiliki posisi penting sebagai pengayom masyarakat adat sekaligus jembatan dialog antar suku. Organisasi ini diharapkan mampu merespons potensi gesekan sosial dengan pendekatan adat yang menyejukkan.

Sementara itu, Ketua KOPPAD Borneo Kutim, Edyson, menegaskan bahwa KOPPAD Borneo merupakan wadah pemersatu berbagai sub suku Dayak yang ada di Kutim, sejalan dengan nilai sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengukuhan tanggung jawab kolektif pengurus dalam berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“KOPPAD Borneo lahir dari gagasan untuk menyatukan seluruh sub suku agar tidak terpisah-pisah. Inilah kekuatan dan kehebatan KOPPAD,” kata Edyson.

Ia juga mengingatkan seluruh anggota agar tidak mengedepankan kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan organisasi, karena hal tersebut berpotensi merusak tujuan dan cita-cita bersama. Selain itu, Edyson mendorong penguatan sinergi antara KOPPAD Borneo dengan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang sosial kemasyarakatan, serta mempererat silaturahmi antar lembaga dan elemen masyarakat di Kutim.

Pandangan serupa disampaikan Pimpinan Pusat Panglima KOPPAD Borneo, Abriantinus. Ia menegaskan bahwa misi utama KOPPAD Borneo memiliki keterkaitan erat dengan dinamika sosial serta arah pembangunan di Kutim.

Menurut Abriantinus, pelestarian adat dan budaya Dayak merupakan landasan penting dalam menjaga jati diri daerah di tengah pesatnya pembangunan dan keberagaman masyarakat. Selain itu, KOPPAD Borneo juga diarahkan untuk berperan dalam penguatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui lembaga bantuan hukum.

“Upaya ini diharapkan mampu mendampingi masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, mulai dari sengketa lahan hingga hubungan industrial,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda strategis untuk menyiapkan generasi muda Kutim yang berdaya saing dan siap berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru, KPPAD dan KOPPAD Borneo Kutai Timur diharapkan tidak hanya menjadi simbol pelestarian adat, tetapi juga berperan aktif sebagai benteng kerukunan dan stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat Kutim.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menaruh harapan besar pada kepengurusan baru Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kabupaten Paser periode 2025–2029. Pelantikan ini ditargetkan menjadi titik awal kebangkitan sepak bola daerah sekaligus momentum pembenahan prestasi olahraga secara menyeluruh.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, Kurniawan, menegaskan bahwa kepengurusan PSSI yang baru tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Menurutnya, pelantikan ini harus dimaknai sebagai awal perjuangan serius untuk mengangkat kembali sepak bola Paser.

Ia menyoroti dua agenda besar yang menjadi tantangan sekaligus peluang, yakni penguatan program Paser Sport Tourism dan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pengurus bekerja lebih cepat, solid, dan penuh semangat.

“Saya berharap kepengurusan ini dapat berjalan seirama hingga masa bhaktinya habis pada tahun 2029. Jangan sampai ada perselisihan yang menyebabkan menurunnya kinerja PSSI Paser,” kata Kurniawan, Minggu (14/12/2025).

Kurniawan menegaskan, kebangkitan sepak bola daerah selaras dengan visi besar Pemkab Paser melalui program PASER TUNTAS—Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera. Visi tersebut menjadi dasar komitmen pemerintah daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PSSI Kabupaten Paser, Abdurahman KA, menyampaikan bahwa kepengurusan baru telah menyiapkan sejumlah agenda pembinaan untuk menghidupkan kembali kompetisi sepak bola di daerah.

“Kedepan kita akan memutar PSSI Paser League 2025, Paser Tuntas Championship Paser, dan Liga Askab yang selama ini vakum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, karena keterbatasan waktu, pelaksanaan Liga Askab akan dimulai pada tahun berikutnya. Selain pembinaan berjenjang, PSSI Paser juga memasang target tinggi pada ajang Porprov Kaltim 2026.

“Kita sebagai tuan rumah, target kita merebutkan emas. Karena pada Porprov yang lalu kita dapat perunggu. Nah, ini harus emas karena kita tuan rumah,” pungkasnya. (Nash)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda resmi meluncurkan aplikasi Sistem Online Pelaporan Perlindungan Perempuan dan Anak (SOPPA) sebagai upaya mempercepat dan mempermudah pelaporan kasus kekerasan. Aplikasi ini diperkenalkan dalam acara peluncuran yang dipimpin Wakil Wali Kota Samarinda di Cafe Bagios, Senin (15/12/2025) pukul 10.00 Wita.

SOPPA dirancang sebagai platform digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara lebih mudah, cepat, dan aman. Pemerintah berharap aplikasi ini dapat memperluas akses pelaporan sekaligus meningkatkan perlindungan bagi korban.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Kota Samarinda, Ibnu Araby, memaparkan bahwa hingga November 2025, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DP2PA telah menangani 264 kasus kekerasan dengan total 303 korban.

Rinciannya, korban perempuan dewasa tercatat sebanyak 109 orang dari 106 kasus, sedangkan korban anak-anak—baik laki-laki maupun perempuan—mencapai 194 orang dari 158 kasus.

Menurut Ibnu Araby, tingginya angka tersebut menunjukkan Samarinda masih menjadi salah satu daerah dengan laporan kekerasan cukup tinggi di Kalimantan Timur. Namun, ia menilai kondisi ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melapor.

“Pertama, ini karena kita berhasil membuat program pelapor-pelapor. Siapapun bisa melaporkan. Kedua, memang ada kesadaran masyarakat Samarinda untuk melaporkan kejadian-kejadian kekerasan,” ujarnya.

Ia memperkirakan, dengan hadirnya SOPPA, jumlah laporan berpotensi meningkat. Namun peningkatan itu bukan berarti kasus kekerasan bertambah, melainkan karena akses pelaporan semakin terbuka.

“Bisa saja dengan ada aplikasi SOPPA ini itu semakin meningkat, karena itu kan kesadaran masyarakat. Samarinda ini juga kota terbesar, apalagi menjadi rujukan layanan kesehatan untuk daerah sekitar. Jadi, tidak semua data itu adalah penduduk Samarinda,” jelasnya.

Dalam penanganan kasus, UPTD PPA DP2PA Kota Samarinda tidak bekerja sendiri. Layanan ini bersinergi dengan UPTD PPA Provinsi Kalimantan Timur, Unit PPA Polresta Samarinda, Dinas Sosial, serta sejumlah pegiat dan relawan, seperti Perkasa dan PATBM. Fokus utama penanganan tetap pada perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Ketua TRC PPA Kalimantan Timur, Rina Zainun, mengapresiasi peluncuran SOPPA karena dinilai akan mempermudah kerja-kerja pendampingan di lapangan.

“Kami sangat apresiasi terhadap launching SOPPA. Memudahkan kinerja kami yang ada di lapangan untuk bisa memberikan informasi, data-data korban secara rahasia dan juga supaya cepat mengaksesnya. Tidak lagi kami datang misalnya ke UPTD PPA, tapi bisa dari rumah atau dari kantor polisi,” kata Rina.

Ia menambahkan, kasus kekerasan yang paling banyak terjadi di Samarinda masih didominasi kekerasan seksual terhadap anak. Peningkatan laporan yang muncul dinilai sebagai dampak dari meningkatnya keberanian korban dan masyarakat, seiring penguatan edukasi serta upaya preventif.

Data DP2PA mencatat, kasus kekerasan paling banyak terjadi di Kecamatan Sungai Kunjang, Sungai Pinang, dan Samarinda Ulu. Aplikasi SOPPA sudah dapat digunakan dan dipantau sejak hari peluncuran untuk mendukung percepatan layanan perlindungan perempuan dan anak. (Dim)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Aktivitas travel di kawasan Jalan Anggi, Samarinda, ditertibkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda, Senin (15/12/2025) pagi. Penertiban dilakukan menyusul keluhan petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait tumpukan sampah yang kerap berserakan di sekitar area parkir.

Penertiban yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wita tersebut dipimpin langsung Kepala Seksi Pengendalian dan Ketertiban Dishub Kota Samarinda, Duri. Ia menyebut laporan dari DLH menjadi dasar utama tindakan di lapangan.

“Kegiatan hari ini adalah murni karena adanya laporan dari petugas kebersihan DLH, di mana mereka protes atau keberatan karena para penumpang dan supir yang ada di Jalan Anggi membuang sampah sembarangan,” jelas Duri.

Petugas DLH meminta agar sampah dari aktivitas travel tidak dibuang sembarangan, melainkan dikumpulkan dalam kantong plastik dan diletakkan di satu titik agar memudahkan proses pengangkutan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Dishub yang memiliki kewenangan penataan parkir di Jalan Anggi langsung mengambil langkah tegas. Para sopir travel dikumpulkan dan diminta membersihkan sampah di sekitar lokasi parkir.

“Karena kami yang menertibkan perparkiran di Jalan Anggi, langsung saya kumpulkan para supir-supir untuk membersihkan segera. Jika tidak membersihkan sampai pukul 12.00 Wita, saya suruh pergi semuanya,” tegasnya.

Langkah tersebut mendapat respons positif. Para sopir travel yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan bersikap kooperatif dan langsung melakukan pembersihan. Dalam waktu kurang dari satu jam, kawasan parkir Jalan Anggi kembali bersih dan tertib.

Selain soal kebersihan, Dishub juga kembali menegaskan aturan parkir dan retribusi resmi yang berlaku di Jalan Anggi. Untuk kendaraan yang datang dari arah Jalan Cendana menuju sungai atau laut, parkir diwajibkan lurus. Sementara kendaraan dari arah laut menuju Jalan Cendana wajib parkir serong.

Dishub menetapkan retribusi parkir sebesar Rp7.000 per sekali parkir yang harus dibayarkan melalui barcode resmi milik Dishub Kota Samarinda. Untuk memastikan ketertiban berjalan konsisten, Dishub menurunkan tiga shift petugas yang bertugas mengawasi aktivitas parkir di kawasan tersebut. (Dim)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Kepemimpinan di Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman resmi berganti. Mayjen TNI Krido Pramono kini mengemban amanah sebagai Pangdam VI/Mulawarman, menggantikan Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha. Prosesi penyambutan Pangdam baru digelar secara khidmat di halaman Makodam VI/Mulawarman, Senin (15/12/2025).

Kedatangan Mayjen TNI Krido Pramono diawali dengan penyambutan tarian adat Kalimantan Timur yang sarat makna kearifan lokal, dilanjutkan prosesi pedang pora sebagai tradisi kehormatan militer. Rangkaian acara tersebut menandai dimulainya masa kepemimpinan baru di Kodam VI/Mulawarman.

Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha berharap program-program strategis yang telah dijalankan selama masa jabatannya dapat dilanjutkan dan diperkuat. Ia menekankan pentingnya konsistensi pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta perhatian terhadap wilayah perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang masih menghadapi keterbatasan akses.

“Program yang sudah saya lakukan dan baik bagi daerah, bisa diteruskan oleh pejabat yang baru,” ujarnya.

Sementara itu, Pangdam VI/Mulawarman yang baru, Mayjen TNI Krido Pramono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program yang telah dirintis pendahulunya. Dalam agenda kerja 100 hari pertama, ia menargetkan peninjauan langsung ke daerah perbatasan dan wilayah rawan kebencanaan, seiring masuknya siklus angin muson yang berpotensi meningkatkan risiko bencana di Kalimantan.

“Kita akan bersinergi dengan Pemda dan Polda untuk kebaikan di Kaltim. Dan yang terpenting adalah bagai mana menanggulangi bencana saat ini,” jelasnya.

Rangkaian penyambutan ditutup dengan prosesi penyerahan pasukan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Kodam VI/Mulawarman. Prosesi tersebut menjadi simbol resmi peralihan kepemimpinan sekaligus penegasan tanggung jawab Pangdam VI/Mulawarman yang baru dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. (ap)

Editor: Agus S