SAMARINDA — Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Timur menemukan adanya kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ratusan tenaga kesehatan (nakes) berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Berau. Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang diserahkan pada Selasa, 9 Desember 2025.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Mulyadin, menjelaskan pemeriksaan dilakukan menindaklanjuti 82 laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pemberian TPP bagi CPNS jabatan fungsional di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau. Dalam proses verifikasi, Ombudsman menemukan total 126 CPNS terdampak dari tujuh jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan.

“Dari hasil pemeriksaan, terdapat selisih kurang bayar sebesar Rp2,016 miliar yang seharusnya diterima para CPNS tenaga kesehatan sejak Juni hingga Desember 2025,” kata Mulyadin.

Ombudsman mengidentifikasi dua bentuk maladministrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau. Pertama, pengabaian kewajiban hukum terkait pemberian 80 persen TPP bagi CPNS jabatan fungsional. Ketentuan tersebut tidak dicantumkan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2024, sehingga tidak sejalan dengan pedoman Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020.

Kedua, adanya cacat substansi dan kesalahan konsideran dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 242 Tahun 2024 yang mengubah SK Nomor 700 Tahun 2023. SK tersebut masih menggunakan dasar hukum Perbup 18 Tahun 2022, padahal regulasi itu telah dicabut dan digantikan oleh Perbup 27 Tahun 2024.

“Ini menunjukkan adanya kelalaian pemerintah daerah dalam menyusun regulasi TPP sesuai ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,” tegas Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Kaltim, Dwi Farisa Putra Wibowo.

Ombudsman Kaltim juga telah mengoordinasikan temuan ini dengan BPKP dan BPK Perwakilan Kalimantan Timur. Pemeriksaan lapangan dilakukan melalui tujuh kali pertemuan sejak 11 September hingga 2 Desember 2025, melibatkan Asisten III Setda Berau, Inspektorat, BKPSDM, Bappeda, Dinas Kesehatan, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau.

Ombudsman menegaskan Pemkab Berau wajib melakukan penatausahaan dan pengakuan utang daerah atas selisih TPP yang belum dibayarkan. Penganggaran dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahun atau secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Utang Daerah.

Sebelum penganggaran dilakukan, Inspektorat diwajibkan melakukan reviu terhadap seluruh dokumen terkait.

LAHP diserahkan langsung oleh Mulyadin kepada Asisten III Sekretariat Daerah Berau, Maulidiyah, yang hadir bersama perwakilan Inspektorat, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, dan BPKAD.

“Kami menerima LAHP ini dan akan segera menyampaikannya kepada Bupati Berau,” ujar Maulidiyah.

Ia berharap temuan Ombudsman ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola kepegawaian dan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau. (um)

Editor: Agus S

PASER — Pemerintah Kabupaten Paser bersama Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026 resmi meluncurkan logo dan maskot Porprov VIII Kaltim. Peluncuran digelar di Pendopo Bupati Paser, Kamis malam (11/12/2025).

Logo dan maskot Porprov Kaltim 2026 mengangkat burung tiong sebagai simbol utama. Fauna tersebut dipilih karena memiliki nilai historis dan budaya yang kuat bagi masyarakat adat Paser, sekaligus merepresentasikan karakter tangguh dan semangat juang atlet Kalimantan Timur.

Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, mengatakan desain logo dan maskot merupakan karya anak bangsa yang disusun berdasarkan nilai sejarah serta kearifan lokal daerah.

“Si Taka (Si Tiong Atlet Kaltim, Kita Juara) dipilih sebagai simbol ketangguhan atlet Kalimantan Timur yang mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ujar Ikhwan.

Ia menjelaskan, logo dan maskot Porprov Kaltim 2026 juga mencerminkan semboyan Kabupaten Paser, Olo Manin Aso Buen Si Olo Ndo, yang bermakna hari esok harus lebih baik dari hari ini.

“Artinya, seluruh masyarakat Paser dan Kalimantan Timur diharapkan menjadi pribadi yang maju, berkarakter, dan berprestasi,” jelasnya.

Dengan diluncurkannya logo dan maskot tersebut, Ikhwan menegaskan seluruh kontingen kabupaten/kota peserta Porprov Kaltim 2026 diwajibkan menyertakan maskot Porprov pada atribut atau kostum atlet, sebagai identitas resmi ajang olahraga terbesar di Kaltim yang digelar di Paser.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Paser bersama KONI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan persiapan maksimal demi menyukseskan Porprov Kaltim 2026.

“Kami ingin Porprov Kaltim 2026 menjadi yang terbaik sepanjang sejarah penyelenggaraan di Kalimantan Timur. Sebagai tuan rumah, kami ingin sukses sebagai penyelenggara dan juga sukses prestasi,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ikhwan turut mengajak seluruh elemen masyarakat, pemangku kepentingan, pelaku usaha, serta media massa untuk bersinergi dan berkolaborasi mendukung setiap tahapan Porprov Kaltim 2026.

“Manfaatkan momentum ini. Suksesnya Porprov adalah sukses kita bersama, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Paser,” pungkasnya. (Nash)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN — Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menerima kunjungan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP) yang diwakili Tenaga Ahli Utama Bidang Energi, Nur Wahidi, untuk meninjau kesiapan Balikpapan menjelang peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP). Pertemuan berlangsung dengan fokus pembahasan pada progres proyek dan isu strategis ketenagakerjaan.

Dalam paparannya, Bagus menjelaskan perkembangan RDMP serta menegaskan pentingnya keterlibatan tenaga kerja lokal saat proyek memasuki tahap operasional. Pemerintah daerah, katanya, berharap masyarakat Balikpapan dan Kalimantan Timur memperoleh peluang kerja yang lebih besar dari kehadiran proyek strategis nasional tersebut.

“Kami menyampaikan secara detail terkait RDMP, termasuk persoalan tenaga kerja. Harapannya, ketika RDMP beroperasi penuh, masyarakat Balikpapan dan Kaltim dapat mengambil bagian sebagai tenaga kerja,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Bagus menambahkan bahwa perhatian terhadap sektor ketenagakerjaan menjadi bagian dari komitmen Pemkot yang tercermin dalam tagline Balikpapan Kubangun, Kujaga, Kubela, yang menekankan pembangunan, perlindungan, dan keberpihakan kepada masyarakat.

VP Legal & Relation PT Kilang Pertamina Balikpapan, Asep Sulaeman, menyebut pihaknya bersama KSP telah melakukan diskusi produktif dengan Pemkot Balikpapan. Mereka menerima berbagai masukan terkait kesiapan daerah serta program yang tengah berjalan.

Menjelang peresmian RDMP oleh Presiden, Pertamina memastikan seluruh persiapan terus dimatangkan sembari menunggu konfirmasi resmi rangkaian kegiatan.
“Proyek RDMP Balikpapan merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas kilang serta memperkuat ketahanan energi nasional,” kata Asep.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pertamina disebut terus memperkuat koordinasi untuk memastikan peresmian berjalan lancar dan memberikan manfaat optimal, terutama dalam membuka akses kerja bagi warga lokal.

Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menilai bahwa penyesuaian struktur ketenagakerjaan pasca-RDMP adalah dinamika yang wajar.

“Meskipun proyek RDMP telah mencapai tahap penyelesaian, kami meyakini bahwa tenaga kerja yang terserap dapat dialihkan ke beberapa sektor strategis lainnya yang tengah berkembang pesat,” jelasnya.

Budi menegaskan bahwa berakhirnya satu megaproyek tidak berarti hilangnya kesempatan kerja. Deretan proyek strategis nasional dan regional, terutama pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, akan menjadi motor baru penyerapan tenaga kerja Kalimantan Timur. (ap)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Balikpapan memproyeksikan peningkatan jumlah penumpang hingga 12,3 persen pada masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dibandingkan periode Nataru sebelumnya. Lonjakan ini didorong oleh kebijakan pemerintah yang memberikan potongan tarif 20 persen bagi pengguna jasa Pelni di seluruh Indonesia.

Kepala Cabang Pelni Balikpapan, Ridwan Mandaliko, menyebut puncak arus mudik diperkirakan berlangsung pada 20 Desember 2025 (H-5) dengan potensi mencapai 26.855 penumpang, sementara arus balik diprediksi terjadi pada 5 Januari 2026 dengan estimasi 24.718 penumpang.

“Lonjakan ini jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Stimulus tarif 20 persen memberi dorongan signifikan terhadap minat masyarakat untuk menggunakan kapal laut,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Ridwan menjelaskan bahwa diskon tarif hanya berlaku pada tarif dasar, bukan pada total harga tiket. Biaya pelabuhan dan asuransi tetap dibebankan penuh kepada penumpang.

“Yang mendapatkan diskon itu tarif dasarnya, bukan keseluruhan harga tiket. Ini penting dipahami supaya tidak ada salah persepsi di masyarakat,” jelasnya.

Program potongan tarif berlangsung 17 Desember 2025–10 Januari 2026. Di Balikpapan, kebijakan tersebut sudah dimanfaatkan 3.641 penumpang, sementara secara nasional tersedia kuota hingga 405 ribu orang.

Untuk menghadapi gelombang perjalanan Nataru, Pelni Balikpapan menyiapkan tiga kapal utama: KM Lambelu, KM Bukit Siguntang, dan KM Labobar. Ketiganya melayani rute jarak jauh dengan jadwal keberangkatan tiga hingga empat hari sekali.

Dua kapal dengan okupansi tertinggi, KM Lambelu dan KM Bukit Siguntang, mendapat penyesuaian rute. KM Lambelu yang biasanya hanya beroperasi sampai Maumere akan diteruskan hingga Kupang.

“Khusus musim Nataru kali ini, kami menambah layanan ke Kupang. Jadi tahun ini ada dua kapal yang melayani Kupang, yakni KM Lambelu dan KM Bukit Siguntang,” ujar Ridwan.

Pelni juga menyiapkan jalur alternatif untuk penumpang dari Papua menuju Jawa atau Kalimantan melalui rute Papua–Manado–Pantoloan–Balikpapan–Surabaya–Jakarta.

Kapasitas Ditingkatkan, Keamanan Diperketat

Mengantisipasi lonjakan penumpang, Pelni memperoleh dispensasi penambahan kapasitas hingga 39–40 persen menggunakan matras tambahan sebagai extra bed di area tertentu. Petugas keamanan juga ditingkatkan untuk memastikan kelancaran arus penumpang sepanjang periode libur. (ap)

Editor: Agus S