ANGGANA — Tragedi kebakaran yang merenggut nyawa tiga anak kecil mengguncang Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (11/12/2025). Ketiga bocah tersebut meninggal dunia setelah terjebak kobaran api yang menghanguskan rumah warga di Jalan Samarinda–Poros Anggana, Gang Muli atau Sungai Purun RT 21, Desa Sungai Mariam.

Pantauan di lokasi menunjukkan suasana duka mendalam menyelimuti keluarga korban dan warga sekitar. Ketiga korban ditemukan di dalam kamar mandi (WC) rumah yang terbakar. Jenazah kemudian dibawa ke puskesmas terdekat untuk keperluan autopsi.

Usai proses autopsi, sekitar pukul 20.00 Wita, jenazah ketiga korban dipulangkan ke rumah duka di Jalan Poros Samarinda–Anggana, Desa Sungai Mariam RT 24, Gang Keluarga. Di sana, jenazah dimandikan dan dipersiapkan untuk dimakamkan.

Sekitar pukul 21.00 Wita, keluarga, kerabat, dan warga setempat mengiringi jenazah menuju pemakaman yang berjarak kurang lebih 300 meter dari rumah duka. Prosesi dilakukan dengan berjalan kaki dalam keheningan dan suasana penuh duka.

Pemakaman dilaksanakan sesuai tuntunan agama Islam, diiringi lantunan adzan dan pembacaan Surat Yasin. Penaburan bunga menjadi penutup prosesi pemakaman ketiga bocah tersebut.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran yang menewaskan tiga anak itu. (Dim)

SAMARINDA — Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, menegaskan pentingnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan yang ketat di wilayah pesisir Muara Badak dan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan rencana pengembangan infrastruktur.

Bahar menyoroti wacana pembukaan penerbangan internasional di kawasan tersebut. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim, Muara Badak dan Muara Kayu masuk dalam kawasan industri, sehingga pemanfaatan ruang—termasuk untuk pariwisata—tidak bisa dilakukan sembarangan.

Meski demikian, ia mengakui rencana pengembangan bandara berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Namun, manfaat ekonomi itu harus dibarengi kepatuhan terhadap tata ruang dan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Di tengah maraknya wisata pesisir—seperti pembangunan dermaga, camping spot, dan destinasi pulau—Bahar mencatat sebagian besar usaha dikelola perorangan, bukan pemerintah. Ia menegaskan, sepanjang memiliki legalitas berupa sertifikat dan tidak berada di pulau-pulau kecil yang dilarang untuk disertifikatkan, aktivitas tersebut tetap sah.

Namun, ia meminta pemerintah kabupaten dan provinsi hadir memberi bimbingan dan pengawasan. Seluruh aktivitas wisata, tegasnya, harus berbasis pelestarian lingkungan, bukan semata mengejar keuntungan ekonomi.

Pengabaian aspek lingkungan, menurut Bahar, berisiko besar bagi wilayah pesisir yang rentan abrasi. Ia mencontohkan kawasan Tanjung Limau yang memiliki mangrove penting sebagai pelindung alami dari gelombang besar. Karena itu, ia meminta mangrove tidak ditebang, terlebih di tengah pembangunan di sekitar rumah sakit dan kawasan permukiman.

“Minimal 50 meter dari pesisir itu jangan diapa-apain,” ujarnya saat diwawancarai di Samarinda, Kamis (11/12/2025).

Selain pencegahan, Bahar menilai penanganan abrasi di Muara Badak dan Muara Kayu perlu segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim. Ia mendorong identifikasi ulang kawasan terdampak serta pembangunan struktur penahan abrasi yang tepat guna.

Ia juga mengingatkan agar pembangunan pengendali abrasi tidak merusak estetika dan kenyamanan wisata, seperti yang terjadi di beberapa titik di Berau.

Bahar menutup dengan penegasan bahwa pemerintah harus memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan pariwisata yang mengabaikan keberlanjutan, katanya, hanya akan merugikan masyarakat pesisir dalam jangka panjang. (um)

Editor: Agus S

PASER – Puluhan guru dari jenjang SMP hingga SMA di Kabupaten Paser mengikuti pelatihan inovatif yang memadukan seni pertunjukan dengan edukasi lingkungan. Program bertajuk Pendidik Menjadi Penggerak Penyelamatan Keberlangsungan Hutan ini digelar UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Telake di Aula Tahura Lati Petangis, Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kamis (11/12/2025).

Kepala UPTD KPHP Telake, Shahar Al Haqq, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari kampanye pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pendekatan seni dipilih agar para guru memiliki cara kreatif untuk menyampaikan pesan pelestarian lingkungan kepada para siswa.

“Mereka kita ajari bagaimana teknik mengkampanyekan kepada siswanya, melalui suatu pementasan yang bisa diterima oleh siswanya dan kemudian dapat diaplikasikan di lingkungan sekitarnya,” kata Shahar.

Ia menilai, ketika pesan lingkungan dikemas secara menarik, siswa lebih mudah memahami dan termotivasi untuk menerapkannya. Karena itu, guru menjadi titik kunci penyebaran edukasi yang berkelanjutan.

Shahar menegaskan bahwa melatih pendidik akan memberikan dampak berlipat terhadap kampanye perlindungan hutan. Setelah mengikuti pelatihan, guru diharapkan mampu meneruskan pembinaan kepada murid-murid mereka dan menggerakkan kampanye di sekolah masing-masing.

“Nanti setelah mereka memahami, mereka akan melatih para muridnya untuk ikut mengkampanyekan hal tersebut. Tahun depan kita akan buat kompetisi antar sekolah,” ujarnya.

Selain teknik seni pertunjukan, peserta juga mendapatkan materi kehutanan, termasuk cara menjaga, melindungi, dan memulihkan fungsi hutan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Pemilihan Tahura Lati Petangis sebagai lokasi kegiatan menjadi contoh nyata bagaimana lahan bekas tambang dapat dipulihkan dan dikelola kembali.

“Kegiatan kita pusatkan di Tahura Lati Petangis, sebagai contoh dari lahan bekas tambang yang sudah hancur, bisa dikelola kembali, diperbarui menjadi hutan yang bermanfaat bagi penyanggah kehidupan,” jelas Shahar. (nash)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan kondisi hutan di wilayah Kaltim masih relatif terjaga, meski isu kerusakan lingkungan dan banjir terus menjadi sorotan publik. Menurutnya, kerusakan hutan yang ada saat ini hanya mencakup sebagian kecil dari total kawasan hutan di provinsi tersebut.

Rudy menyebut luas kawasan hutan Kalimantan Timur mencapai sekitar 8,5 juta hektare. Dari luasan tersebut, area yang mengalami kerusakan berada di kisaran 40.000 hingga 60.000 hektare atau hanya “nol koma sekian persen” dari total kawasan hutan.

“Deforestasi tetap tidak boleh dilakukan sembarangan. Semua ada aturannya dan kewenangan kehutanan itu berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Rudy saat ditemui wartawan di Samarinda, Selasa (9/12/2025).

Ia juga menjelaskan pembagian tata ruang di Kaltim, mulai dari sekitar 4 juta hektare Area Penggunaan Lain (APL) hingga kurang lebih 3 juta hektare kawasan perkebunan sawit. Dari alokasi perkebunan tersebut, sekitar 1,5 juta hektare disebut telah berproduksi.

Menurut Rudy, masyarakat perlu memahami pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat ketika membahas isu kehutanan dan lingkungan, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penilaian.

Di sisi lain, terkait banjir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kaltim, Rudy menyebut persoalan tersebut bukan hal baru. Ia menilai banjir sudah menjadi masalah lama yang terjadi sejak puluhan tahun lalu dan tidak selalu berkaitan langsung dengan curah hujan.

“Banjir itu dari zaman dulu kala sudah ada. Bahkan tidak hujan pun, saat air laut pasang, banjir tetap terjadi,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai kontribusi aktivitas pertambangan terhadap banjir, Rudy menegaskan Kalimantan Timur tidak bersikap anti terhadap sektor tambang. Menurutnya, pertambangan merupakan bagian dari investasi nasional yang memiliki peran penting bagi perekonomian.

Namun demikian, ia menekankan bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan secara bijak dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kita tentu berharap dijauhkan dari musibah. Tapi kalau musibah itu terjadi, kita juga harus siap menghadapi segala kemungkinan terburuk,” katanya.

Pernyataan Gubernur Kaltim ini sekaligus merespons kritik publik yang menyoroti isu deforestasi serta intensitas banjir yang dinilai terus meningkat dari tahun ke tahun. Klaim bahwa kerusakan hutan hanya berada pada kisaran puluhan ribu hektare diperkirakan akan memicu perdebatan, mengingat sejumlah laporan lembaga independen kerap mencatat angka yang lebih besar.

Meski begitu, Rudy menegaskan Pemprov Kaltim tetap berkomitmen mengikuti kebijakan pemerintah pusat serta menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan, aktivitas pertambangan, dan pembangunan daerah. (um)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Samarinda–Poros Anggana, tepatnya di Gang Muli atau Sungai Purun RT 21, Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kamis (11/12/2025). Peristiwa memilukan itu menewaskan tiga anak kecil yang terjebak di dalam rumah saat api membesar.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmatan) Kukar, Fida Hurasani, mengatakan kebakaran dilaporkan sekitar pukul 13.17 Wita. Material bangunan yang mayoritas berbahan kayu membuat kobaran api cepat membesar dan sulit dikendalikan.

“Untuk korban yang meninggal dunia ada tiga orang. Anak-anak umur satu tahun, tiga tahun, dan lima tahun, semuanya laki-laki,” ungkap Fida.

Identitas para korban belum dirilis karena masih dalam proses pemeriksaan. Ketiganya telah dievakuasi ke Puskesmas Anggana untuk penanganan lebih lanjut.

Laporan sementara dari Posko Anggana mencatat tiga bangunan habis dilalap api: satu rumah petak delapan pintu, satu rumah petak empat pintu, serta satu rumah tunggal.
“Total sementara, delapan kepala keluarga dinyatakan terdampak,” tambah Fida.

Petugas membutuhkan waktu kurang lebih satu jam untuk memadamkan api. Kebakaran dinyatakan terkendali pada pukul 14.37 Wita sebelum dilanjutkan dengan proses pendinginan di lokasi.

Penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan. Dugaan awal mengarah pada korsleting listrik, namun kepastian menunggu hasil identifikasi petugas berwenang.
“Untuk dugaan sementara, ini masih sementara. Dugaan awalnya adalah korsleting listrik. Tetapi tetap menunggu hasil identifikasi pihak berwenang,” jelasnya.

Fida menuturkan bahwa seluruh informasi yang beredar saat ini masih bersifat awal. Pendataan lengkap terkait korban, jumlah rumah terdampak, dan penyebab pasti kebakaran akan diumumkan setelah pemeriksaan lanjutan.

“Insyaallah dalam waktu dekat kami masih menunggu data-data valid dari rekan-rekan, khususnya Posko Anggana,” tutupnya. (Ady)

Editor: Agus S

TENGGARONG – Kasus kaburnya anak binaan di Lapas Anak Kelas II A Tenggarong kembali terulang. Sebelumnya, insiden serupa juga pernah terjadi dan anak binaan akhirnya menyerahkan diri. Meski kejadian pelarian kembali muncul, pihak pemasyarakatan menegaskan tidak akan menerapkan pengetatan keamanan sebagaimana diberlakukan di Lapas dewasa.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kaltim, Endang Lintang, menuturkan bahwa standar pengamanan untuk Lapas Anak memang tidak boleh disamakan dengan Lapas dewasa. Aturannya telah jelas tercantum dalam regulasi peradilan pidana anak.

“Untuk anak-anak, sudah ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lapas anak tidak boleh sama dengan lapas dewasa,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa bangunan dan sistem pengamanan Lapas Anak dirancang dengan pendekatan berbeda. Ukuran teralis tidak boleh besar, sistem penguncian tidak seketat Lapas dewasa, dan lingkungan harus memberikan suasana pembinaan yang menyerupai rumah, bukan penjara.

“Perlakuannya memang seperti kita memperlakukan anak-anak kita di rumah sendiri. Itu sudah SOP-nya,” ujar Endang.

Karena itu, Lapas tidak dibenarkan mengganti teralis atau gembok dengan ukuran lebih besar. Pengetatan fisik justru dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak anak.

“Kalau kita mengetatkan, berarti kita melanggar HAM. Jadi tidak boleh ada pengetatan,” jelasnya.

Menurut Endang, potensi pelarian adalah risiko yang harus siap dihadapi petugas pemasyarakatan. Fokus utama tetap pada pembinaan, pengawasan, serta respons cepat saat insiden terjadi.

“Memang kalau mereka keluar, ya itu risiko dan harus kami cari. Sudah menjadi risiko kami sebagai petugas,” tuturnya. (Ady)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Komando Distrik Militer (Kodim) 0906/Kutai Kartanegara resmi berganti pemimpin. Letkol Arm Benny Budiman kini menahkodai Kodim 0906/KKR menggantikan Letkol Czi Damai Adi Setiawan. Serah terima jabatan berlangsung pada Rabu (10/12/2025) dan menjadi momentum penting untuk memperkuat stabilitas keamanan di tengah percepatan pembangunan daerah.

Sebagai Dandim baru, Letkol Arm Benny Budiman menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, DPRD, Polri, serta seluruh elemen masyarakat. Ia juga memastikan pengawalan terhadap berbagai program nasional yang sedang berjalan di Kukar, termasuk Koperasi Merah Putih.

Salah satu fokus strategis yang akan diperkuat Kodim 0906/KKR adalah sektor ketahanan pangan. Menurut Benny, ketahanan pangan bukan hanya program sektoral, tetapi fondasi penting bagi stabilitas wilayah dan kemandirian masyarakat.

“Ketahanan pangan salah satu prioritas yang krusial. Kami dari Kodim akan mensupport dan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk mewujudkan swasembada pangan di wilayah,” tegasnya.

Ia turut mengapresiasi kekompakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, yang dinilai menjadi modal besar dalam percepatan program lintas sektor.

“Kami melihat Forkopimda sangat kompak. Harapannya masyarakat juga turut membantu sehingga semua program dapat berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, yang hadir dalam sertijab tersebut, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh TNI merupakan dinamika organisasi yang membawa harapan baru bagi penguatan sinergi antarlembaga.

“Kutai Kartanegara ini perlu keamanan, kenyamanan, ketertiban, juga penegakan hukum supaya pembangunan bisa berjalan. Karena itu kami ucapkan selamat datang kepada Letkol Arm Benny Budiman sebagai Dandim 0906 Kukar,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa banyak agenda pembangunan Kukar membutuhkan dukungan aparat teritorial, mulai dari pengawasan wilayah pinggiran, pembangunan kawasan strategis, hingga penguatan ketahanan pangan dan kesiapsiagaan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). (ady)

Editor: Agus S

TENGGARONG – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Timur, Endang Lintang, menegaskan bahwa proses pencarian dan pengamanan empat anak binaan Lapas Anak Kelas II A Tenggarong yang melarikan diri dilakukan sepenuhnya dengan pendekatan humanis dan tanpa kekerasan.

“Makanya saya bilang sama teman-teman, kenapa saya langsung turun ke sini ketika mendapat cerita itu, saya tidak ingin satu orang pun anak-anak itu ketika ditangkap dipukul,” tegas Endang pada Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa setiap anak binaan harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab, termasuk saat mereka mengalami cedera selama pelarian.

“Ya, yang jatuh tadi juga langsung kita obati, kita bersihkan lukanya, terus kita kasih sarapan pagi, supaya dia tetap sehat. Itu tanggung jawab kita,” ujarnya.

Empat anak binaan tersebut, masing-masing berasal dari Nunukan, Berau, Muara Jawa, dan Sangatta. Mereka melarikan diri pada Kamis dini hari dan berhasil diamankan kembali hanya dalam waktu sekitar delapan jam. Tiga di antaranya ditangkap di kawasan Jalan Danau Jempang dan Gunung Gandek, Kelurahan Melayu, sementara satu lainnya ditemukan di Gang Firdaus, Kelurahan Loa Ipuh.

Endang menilai tindakan para anak binaan tersebut masih dapat dipahami mengingat kondisi psikologis mereka.

“Namanya anak-anak, wajar kalau mereka rindu orang tuanya. Juga kan pikirannya masih pikiran anak-anak, ya. Anak kita saja kan kalau kita kurung di rumah bisa lari lewat jendela,” jelasnya.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak membesar-besarkan kejadian tersebut.
“Jadi memang tidak perlu ada yang dibesar-besarkan juga. Namanya Lapas anak, kan standarnya berbeda dengan Lapas dewasa,” tambahnya. (ady)

Editor: Agus S