Beranda blog Halaman 495

Pemkot Resmikan 2 Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Penulis
redaksi
-
0
Penandatanganan komitmen bersama kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. (ist)

BONTANG — Pemerintah Kota Bontang meresmikan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) untuk Kelurahan Bontang Baru dan Kelurahan Satimpo. Sekaligus dirangkai dengan Bimbingan Teknis Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA), di Aula MUI Bontang, Selasa (28/10).

“Pemerintah Kota Bontang terus berkomitmen untuk mewujudkan kota yang inklusif, aman, dan nyaman bagi semua warganya — tanpa terkecuali perempuan dan anak-anak. Melalui program KRPPA, kita ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga tentang rasa aman, partisipasi, dan keadilan sosial,” ungkap Staf Ahli Pembangunan Kemasyarakatan dan SDM, Lukman.

Ia menambahkan, Pemkot Bontang juga menginisiasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) — sebuah gerakan yang mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan lingkungan yang setara dan bebas kekerasan bagi perempuan dan anak.

“Kita ingin menjadikan Bontang sebagai kota pelopor dalam memastikan tidak ada satu pun warga, terutama perempuan dan anak, yang tertinggal dalam arus pembangunan. Semoga melalui peluncuran KRPPA ini, semakin banyak perempuan Bontang yang berani bersuara, berdaya, dan berperan aktif, serta semakin banyak anak-anak yang tersenyum karena merasa aman dan dihargai,” imbuhnya.

Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap gerakan ini, kegiatan launching KRPPA ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, oleh Wali Kota Bontang, Ketua TP PKK, Kepala DP3AKB, serta para Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kota Bontang.

Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat implementasi kebijakan ramah perempuan dan peduli anak di tingkat kelurahan. Melalui dua KRPPA yang telah diluncurkan, Pemkot Bontang berharap seluruh kelurahan ke depan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, setara, dan aman bagi perempuan dan anak, sekaligus menjadikan Bontang sebagai kota percontohan di Kalimantan Timur.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Janji Tak Kunjung Terpenuhi, Massa Kutim Menggugat Datangi Kantor Bupati

Penulis
redaksi
-
0
Massa sambangi kantor bupati untuk sampaikan tuntutan terkait reformasi kinerja sejumlah OPD. (Ramlah/Radar Bontang)

SANGATTA — Ratusan warga Kutai Timur (Kutim) turun ke jalan menagih janji pemerintah daerah yang dinilai tak kunjung terpenuhi. Massa yang menamakan diri Kutim Menggugat itu menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Kutim, Selasa (28/10/2025), dengan membawa 13 tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Bupati Ardiansyah Sulaiman.

Aksi dimulai sejak sore hari dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP. Para peserta aksi datang membawa spanduk bertuliskan desakan agar Pemkab segera membenahi tata kelola pemerintahan yang dianggap berjalan lambat dan tidak tepat sasaran.

Koordinator aksi, Arsil, menegaskan bahwa 13 tuntutan tersebut merupakan refleksi dari kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai tak konsisten dengan janji-janji politik maupun program kerja yang pernah dijanjikan.

“Selama ini kami hanya mendengar janji di atas panggung dan di meja rapat. Tapi di lapangan, masyarakat tidak merasakan hasilnya. Banyak pembangunan yang macet, banyak janji yang tidak ditepati,” tegas Arsil di hadapan ratusan massa.

Massa juga menyoroti lemahnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dan menuding adanya penurunan kualitas pelayanan publik. Beberapa OPD disebut bekerja tanpa arah jelas dan tidak mampu menjalankan visi kepala daerah secara efektif.

“Bupati harus mengevaluasi perangkatnya. Kalau memang tidak bisa bekerja, lebih baik diganti. Jangan biarkan masyarakat menunggu hasil yang tak pernah datang,” tambahnya lantang.

Sekitar pukul 17.00 WITA, Bupati Ardiansyah Sulaiman akhirnya menemui perwakilan massa didampingi Wakil Bupati Mahyunadi, Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto, dan Kasatpol PP Fata Hidayat. Dalam dialog terbuka, Ardiansyah mengaku memahami keluhan masyarakat dan menegaskan bahwa sebagian besar aspirasi tersebut akan segera ditindaklanjuti.

“Aspirasi masyarakat ini normatif, dan saya terima dengan terbuka. Beberapa program memang tertunda karena faktor administrasi dan penyaluran dana dari pusat. Namun tidak ada yang kami abaikan,” kata Ardiansyah.

Ia juga berjanji melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik. “Kita akan lihat sejauh mana tanggung jawab mereka dijalankan. Kalau memang perlu perombakan, akan kita lakukan,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa berakhir dengan damai menjelang magrib. Massa membubarkan diri setelah menerima tanggapan langsung dari kepala daerah dan menegaskan akan terus mengawal realisasi tuntutan yang mereka ajukan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

‘Cap Jempol Stop Stunting,’ Gebrakan Baru Pemkab Kutim Tekan Angka Stunting

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat menghadiri peluncuran Cap Jempol Stop Stunting. (Ramlah/Radar Bontang)

SANGATTA — Pemerintah Kutai Timur (Kutim) terus menunjukkan langkah nyata dalam mempercepat penurunan angka stunting. Melalui program inovatif bertajuk “Cap Jempol Stop Stunting,” Pemkab Kutim menggandeng berbagai pihak untuk bersama menekan kasus stunting dan memperkuat ketahanan keluarga.

Program yang digagas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPKKB) Kutim ini resmi diluncurkan pada Selasa (28/10/2025) di Ruang Akasia Gedung Serba Guna (GSG), Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta.

Kepala DPKKB Kutim Achmad Junaidi menjelaskan, Cap Jempol Stop Stunting merupakan inovasi kolaboratif yang menjadi strategi terpadu dalam penanganan keluarga berisiko stunting di Kutim.

“Melalui peluncuran ini, pemerintah daerah berharap muncul sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah, akademisi, swasta, hingga masyarakat untuk memperkuat gerakan bersama menekan angka stunting. Ini langkah konkret membangun keluarga yang sehat, produktif, dan bebas stunting,” tegasnya.

Junaidi juga menambahkan, setiap keluarga diharapkan menjadi agen perubahan dalam menciptakan generasi emas Kutim yang sehat dan cerdas.

Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengapresiasi langkah DPKKB dalam menghadirkan terobosan baru tersebut.

Ia menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi. Dengan cap jempol sebagai simbol komitmen bersama, kita berharap tidak ada lagi anak-anak Kutim yang mengalami stunting,” ujar Ardiansyah.

Peluncuran Cap Jempol Stop Stunting menjadi momentum penting dalam memperkuat gerakan bersama menuju Kutim bebas stunting. Program ini menandai semangat baru daerah dalam membangun ketahanan keluarga serta menyiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Usia di Bawah 12 Tahun Tak Disarankan Ikut Jenguk Pasien, RSUD Sediakan Pojok Bermain Anak

Penulis
redaksi
-
0
Pojok bermain anak yang tersedia di RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang menyediakan pojok bermain anak, yang terdapat di lantai dasar. Pojok bermain anak ini diperuntukkan bagi anak-anak pengunjung, yang tidak diberbolehkan ikut masuk menjenguk pasien.

Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Taman Husada Bontang, Andiga Mufti Kusumawardhani mengatakan, pihaknya tetap menyediakan tempat ramah anak, dimana tempat tersebut hanya sebagai sarana anak-anak sembari menunggu.

Sebab, anak-anak di bawah usia 12 tahun sangat tidak disarankan untuk mengikuti masuk menjenguk orang sakit, sebab kondisi dan imun anak-anak masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit.

“Walaupun kita semua tahu, kalau anak-anak memang sangat dilarang untuk datang ke RS kecuali berobat. Jadi kami pihak dari RSUD tetap membuatkan tempat ramah anak,” ucapnya, Selasa (28/10/2025).

Ramah anak adalah konsep yang berarti menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan memenuhi hak-hak anak. Lingkungan ramah anak menjamin perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah, serta mendorong partisipasi, kesejahteraan, dan tumbuh kembang anak.

“Kita sediakan tempat ramah anak, untuk anak-anak bisa menunggu sambil bermain di tempat tersebut. Karena sangat ada batasan bagi anak-anak, jika untuk ikut berkunjung,” tutupnya. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam

Digitalisasi Jumlah Kunjungan di MPP, DPMPTSP Kembangkan Aplikasi PRISMA

Penulis
redaksi
-
0
Fauzi menjelaskan aplikasi PRISMA. (Syakurah)

BONTANG – Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan transparansi layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bontang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tengah mengembangkan sistem digital bernama PRISMA atau Pelaporan dan Statistik Mal Pelayanan Publik.

Fauzi Achmad Haruna, Pranata Komputer Ahli Pratama DPMPTSP Bontang, mengatakan sistem digital ini sebagai solusi atas proses pelaporan kunjungan yang selama ini masih dilakukan secara manual.

“Selama ini kami setiap bulan diminta data jumlah kunjungan MPP oleh Inspektorat. Namun karena belum ada sistem terintegrasi, pendataan masih dilakukan manual lewat WhatsApp, dan sering kali datanya tidak akurat,” jelasnya, Selasa (28/10/2025).

Melalui aplikasi PRISMA, setiap gerai layanan di MPP seperti Disdukcapil, PDAM, Dinkes, hingga Bapenda kini akan memiliki sistem antrean digital yang terkoneksi langsung dengan dashboard pelaporan. Sistem ini tak hanya mencatat jumlah pengunjung, tetapi juga menampilkan data statistik secara real-time dan dapat diekspor ke format Excel.

“Setiap pengunjung nanti akan mengambil nomor antrean secara digital. Data itu otomatis terekam dalam sistem dan bisa langsung dilihat oleh petugas maupun pihak Inspektorat tanpa perlu konfirmasi manual lagi,” terangnya.

Ditambahkan, sistem ini dibuat dengan dua mode: offline untuk penggunaan langsung di lokasi MPP, dan online agar dapat diakses dari mana saja selama jam kerja. Selain itu, PRISMA juga dirancang transparan dan dapat diakses publik untuk melihat data kunjungan maupun tren layanan di 12 gerai yang tergabung dalam MPP Bontang.

“Tujuannya bukan hanya mempermudah pelaporan, tapi juga memberi dasar data yang kuat untuk evaluasi dan perbaikan layanan,” ujarnya.

Saat ini, PRISMA masih dalam tahap uji coba bertahap, sembari menunggu pengadaan sarana pendukung seperti jaringan internet dan smart TV untuk menampilkan informasi antrean.

“Secara tampilan dan fitur masih terus kami kembangkan. Tapi mayoritas pihak gerai sudah menyatakan dukungan dan siap menggunakan sistem ini,” tambah Fauzi.

Rencananya, aplikasi PRISMA akan dioptimalkan dan dijalankan penuh mulai tahun depan, seiring dengan prioritas pemerintah kota dalam program digitalisasi pelayanan publik.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Optimalisasi Media Sosial, DPMPTSP Gencar Promosikan MPP Lewat Instagram

Penulis
redaksi
-
0
Penjelasan Aisyah terkait optimalisasi Instagram MPP. (Syakurah)

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, mulai mengoptimalisasi penggunaan media sosial Instagram Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bontang.

Aisyah Kadir, Pranata Humas DPMPTSP Bontang menjelaskan, sebelumnya Instagram MPP itu ada tapi tidak aktif. Tidak pernah memberikan informasi terbaru apa saja yang ada di MPP tersebut

“Dulu isinya hanya postingan ulang dari Instagram PTSP saja, tidak punya template visual sendiri,” terangnya, Selasa (28/10/2025).

Aisyah mengungkapkan, terdapat peningkatan pengikut akun Instagram MPP semenjak akun tersebut mulai ia isi dengan konten-konten edukatif dan informatif terkait MPP, serta pelayanan apa saja yang ada di dalamnya.

“Dulu pengikutnya 100 lebih saja, sekarang sudah bertambah 100 persen. Lumayan sudah hampir sebulan ini,” pungkasnya.

Ia mengisi platform sosmed tersebut dengan informasi-informasi dasar yang yang perlu diketahui oleh masyarakat. Awalnya dia membuat konten interaktif yang menjelaskan apa itu MPP.

“Ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu MPP, mereka tidak tahu bahwa ada loh tempat pelayanan yang terletak di lantai 4 gedung Pasar Taman Rawa Indah,” tuturnya.

Selain itu, dalam postingannya ia juga menampilkan 12 gerai apa saja yang ada di MPP, serta kegiatan apa saja yang ada di sana. Ia mengungkapkan belum sebulan akun tersebut aktif namun sudah banyak pengunjung yang mampir ke laman tersebut.

“Ini di salahsatu postingan sudah puluhan ribu yang lihat. Sebelumnya hanya ratusan. Pengunjung juga lebih banyak yang bukan followers sih, tapi pasti mereka penasaran,” ujarnya sembari menampilkan data kunjungan akun tersebut.

Selanjutnya, ia akan terus menambahkan postingan terkait informasi mendasar yang dibutuhkan masyarakat, “Bisa jadi informasi terkait apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus suatu berkas dan sebagainya,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

18 Peluang Investasi Dibuka, Pemkot Bontang Siap Sambut Investor Baru

Penulis
redaksi
-
0
Kepala DPMPTSP, Aspiannur. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus berupaya memperkuat posisi daerah sebagai kota industri yang berdaya saing dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan membuka 18 peluang investasi potensial di berbagai sektor.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Aspiannur, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan berbagai bidang yang menjanjikan bagi para investor.

“Mulai dari industri pengolahan limbah B3, farmasi, biodiesel, pengolahan rumput laut, hingga industri pulp dan kertas. Termasuk juga industri yang berbasis bahan baku soda ash seperti kaca, keramik, dan solar panel,” jelasnya, Jumat (28/10/2025).

Selain sektor industri, Bontang juga menawarkan peluang investasi di bidang pelabuhan, pergudangan, pasar, dan terminal.

Menurut Aspiannur, potensi besar tersebut tidak terlepas dari letak geografis Bontang yang strategis di jalur perdagangan Kalimantan Timur serta dukungan infrastruktur yang terus diperkuat pemerintah.

“Kami akan melakukan promosi secara intensif, agar investor mengetahui potensi ini dan tertarik menanamkan modalnya di Bontang,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang 2019–2039, kawasan industri Bontang mencakup lahan seluas 1.102,94 hektare yang terbagi menjadi enam klaster. Kondisi lahan di kawasan tersebut terdiri dari semak, bakau, dan lahan kering yang siap dikembangkan menjadi pusat kegiatan industri baru.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

50 Mahasiswa Keperawatan Bakal Belajar Praktek di RSUD Taman Husada

Penulis
redaksi
-
0
Ketua Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Samarinda, dr. Nilam Noorma saat ditemui awak media. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Sebanyak 50 mahasiswa keperawatan tingkat dua bakal menjalani masa prakteknya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang.

Ketua Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Samarinda, dr. Nilam Noorma mengatakan bahwa mahasiswa tersebut akan menjalani masa prakteknya dimulai dari 24 November, sampai dengan 13 Desember 2025 mendatang.

Para mahasiswa keperawatan akan diajarkan berbagai pembelajaran mendasar yang langsung mengarah ke pasien, mulai dari mengurus pasien, hingga tindakan penanganan secara langsung ke pasien.

“Nantinya kami tetap melakukan pendampingan ke para mahasiswa tersebut, sebab mahasiswa ini tidak kami lepas begitu saja saat sedang menangani pasien,” ucapnya beberapa waktu lalu. .

Sehingga, sebelum para mahasiswa datang melakukan praktek langsung di RSUD Taman Husada Bontang, pihaknya telah membekali sebagian perawat RSUD sembari menunggu kedatangan para mahasiswa.

“Iya ini kami bekali dulu perawat yang ada di RSUD, untuk nantinya melakukan pendampingan secara langsung ke mahasiswa yang melakukan praktek disini,” tutupnya. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam

Penjelasan Bupati Kutim Soal Dana Rp 1,71 Triliun yang Mengendap

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. (Ramlah/Radar Bontang)

SANGATTA — Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman meluruskan isu terkait dana pemerintah daerah yang disebut “mengendap” di Bank Indonesia (BI).

Ia menegaskan, dana tersebut bukanlah hasil dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran, melainkan bagian dari mekanisme keuangan yang disesuaikan dengan progres kegiatan.

“Kalau dana itu mengendap di BI, tentu perlu dijelaskan kenapa tidak ditransfer. Tapi yang aneh, ada daerah seperti Kutai Barat, dana mengendapnya mencapai Rp3,2 triliun, padahal APBD-nya tidak sebesar itu. Jadi ini yang perlu diklarifikasi, dana apa sebenarnya yang disebut mengendap,” ujar Ardiansyah, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, kondisi dana daerah yang masih tersimpan di Bankaltimtara atau bank daerah tidak bisa langsung disebut sebagai “mengendap”. Sebab, posisi dana tersebut mengikuti jadwal dan peruntukan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

“Kalau di Bankaltimtara misalnya, itu karena menunggu pelaksanaan kegiatan. Begitu progres pekerjaan berjalan, barulah kita bayarkan. Jadi bukan karena uangnya tidak bisa dikelola,” tegasnya.

Menurut data Kementerian Keuangan yang dirilis Purbaya, Kutai Timur tercatat memiliki dana mengendap sebesar Rp1,71 triliun. Ardiansyah menilai, persepsi publik terhadap istilah dana mengendap perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Dana itu tetap berputar sesuai jadwal kegiatan. Jadi bukan berarti kita diamkan atau tidak tahu cara mengelola. Ini murni soal waktu dan proses realisasi,” tutupnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

KPK Akui Sudah Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh Sejak Awal Tahun

Penulis
redaksi
-
0
Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Istimewa)

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan praktik mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Penyelidikan disebut telah berlangsung sejak awal 2025 dan kini masih berjalan.

“Penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, dan prosesnya masih terus berprogres,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Budi menegaskan bahwa proses penyelidikan berjalan tanpa hambatan dan sesuai tahapan hukum. Ia meminta publik memberi ruang kepada KPK untuk bekerja secara independen dan profesional. “Sejauh ini tidak ada kendala. Kita berikan waktu bagi proses penegakan hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Meski demikian, KPK belum mengungkap pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Budi juga menyebut pemanggilan mantan Menko Polhukam Mahfud MD masih bergantung pada kebutuhan penyelidik. “Kita akan melihat sesuai kebutuhan penyelidikan perkara ini,” katanya.

Budi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi atau bukti terkait dugaan penyimpangan dalam proyek KCJB untuk melapor langsung ke KPK atau melalui email pengaduan@kpk.go.id. “Publik yang memiliki data bisa melaporkannya langsung, baik secara tatap muka maupun melalui email resmi KPK,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa substansi perkara belum bisa dibuka ke publik karena proses masih berada di tahap penyelidikan. “Kami belum bisa menyampaikan detail materi perkara karena masih dalam tahap penyelidikan,” tuturnya.

Dugaan penggelembungan biaya proyek Whoosh mencuat setelah Mahfud MD menyoroti adanya selisih besar antara perhitungan biaya versi Indonesia dan China. Dalam kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (16/10/2025), ia menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai US$52 juta, sementara di China hanya sekitar US$17–18 juta.

“Naik tiga kali lipat, ini perlu diaudit secara serius,” ujar Mahfud kala itu.

Berdasarkan catatan sejumlah pihak, biaya pembangunan proyek Whoosh per kilometer mencapai Rp780 miliar, sedangkan proyek MRT menelan biaya sekitar Rp1,1 triliun per kilometer. Meski secara nominal lebih rendah, Mahfud menilai audit menyeluruh tetap diperlukan agar transparansi dan akuntabilitas proyek strategis nasional itu terjamin. (MK)

Editor: Agus S

1...494495496...1,213Halaman 495 dari 1,213