Beranda blog Halaman 499

Banjir Samarinda Belum Surut, 1.750 Jiwa Terdampak di Bengkuring dan Gunung Lingai

Penulis
redaksi
-
0
Petugas BPBD Samarinda memantau kondisi warga yang terdampak banjir di kawasan Perumahan Bengkuring, Kelurahan Sempaja Timur. Foto: Dimas/MKN

SAMARINDA – Genangan banjir di Perumahan Bengkuring, Kelurahan Sempaja Timur, belum juga surut hingga Minggu (26/10/2025). Meskipun tinggi muka air di Pos Pantau Bendungan Benanga mulai menurun, ketinggian air di kawasan Jalan Terong 3 dan Terong 4 masih tinggi, membuat warga belum bisa beraktivitas normal.

Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan banjir sudah melanda sejak 22 Oktober 2025, dengan puncak ketinggian air di Benanga mencapai 8,05 meter. Kondisi ini diperparah oleh banjir kiriman dari wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya dari Badak Mekar, Muara Badak, dan Tanah Datar. “Sejak Jumat subuh, genangan belum berkurang. Padahal di Benanga air sudah turun menjadi 7,09 meter,” ujar Suwarso saat meninjau lokasi, Minggu pagi.

Ia menjelaskan, genangan air yang tak kunjung surut disebabkan oleh pasangnya Sungai Mahakam hingga mencapai ketinggian sekitar 1,7 meter, sehingga aliran air dari Bengkuring terhambat keluar. Akibatnya, banjir kali ini berdampak pada tiga RT di Bengkuring dan lima RT di Gunung Lingai dengan total 1.750 jiwa terdampak. Di Bengkuring, tercatat 255 rumah terendam dengan 281 kepala keluarga atau 990 jiwa terdampak, sementara di Gunung Lingai sebanyak 210 rumah tergenang mencakup 210 kepala keluarga atau 840 jiwa.

Sebagian warga juga kesulitan memasak karena dapur mereka ikut terendam air. Untuk itu, BPBD menyiapkan dapur umum yang dapat melayani sekitar 500 kepala keluarga di Bengkuring, sambil terus memantau perkembangan situasi dan ketinggian air di lapangan.

Suwarso menegaskan perlunya langkah jangka panjang untuk menangani banjir kiriman yang kerap melanda Samarinda. Menurutnya, banjir Samarinda tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah kota, melainkan harus melibatkan kerja sama antara Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar, terutama untuk pengendalian air di wilayah perbatasan seperti Badak Mekar dan Muara Badak.

Sebagai solusi, pemerintah berencana membangun folder atau kolam retensi di wilayah perbatasan guna menahan laju air dari Kukar agar tidak langsung mengalir ke Sungai Siring dan Pampang. Selain itu, muncul pula usulan dari masyarakat untuk membuat kanal baru di sisi Muara Badak yang langsung bermuara ke laut. “Ini usulan yang menarik, tapi perlu kajian teknis mendalam dan tentu saja kerja sama antar-daerah,” pungkas Suwarso.

Banjir di Bengkuring menjadi peringatan bahwa mitigasi banjir lintas wilayah harus segera diwujudkan agar bencana tahunan ini tidak terus berulang. (MK)

Editor: Agus S

IKN Kembangkan Peternakan Lebah Kalulut, Dari Alam untuk Ketahanan Pangan

Penulis
redaksi
-
0

NUSANTARA – Pesatnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mulai memberi dampak positif terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Salah satu sektor yang ikut tumbuh pesat adalah peternakan lebah madu kalulut, yang kini menjadi sorotan dalam gelaran Honey Fest di Sentra Massa, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Sabtu–Minggu (26–27 Oktober 2025).

Ajang yang menjadi bagian dari Nusantara Food Festival (NFF) ini diselenggarakan oleh Otorita IKN bekerja sama dengan Asosiasi Perlebahan Indonesia, dengan tujuan mengembangkan ekosistem perlebahan, mendorong inovasi produk turunan madu, serta menjadikan IKN sebagai destinasi wisata edukatif berbasis lingkungan.

Beragam kegiatan digelar mulai dari pameran produk madu, kelas memasak berbahan madu, talkshow bersama pengusaha dan praktisi madu, hingga terapi sengat lebah. Selain itu, dilakukan pula penanaman tanaman pakan lebah di Embung H KIPP IKN, sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian habitat penyerbuk alami.

Produk madu dan olahan lebah dipamerkan dalam Honey Fest, bagian dari Nusantara Food Festival (NFF) 2025 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Foto: Istimewa

Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN, Setia Lenggono, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret memperkuat ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal.

“Agenda ini bagian dari upaya mewujudkan visi forest city IKN melalui pengembangan budidaya lebah. Lebah memiliki peran penting menjaga ekosistem hutan dan menghasilkan produk pangan sehat seperti madu, propolis, royal jelly, serta bahan kosmetik alami,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perlebahan Indonesia, Hariyadi Budi Susanto, menilai wilayah IKN memiliki potensi besar untuk pengembangan industri madu kalulut.

“Wilayah IKN punya ekosistem ideal bagi perlebahan. Harapannya, pembangunan IKN juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar lewat penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal,” ujarnya.

Melalui Honey Fest, Otorita IKN menegaskan komitmennya menjadikan pembangunan Nusantara tidak hanya berorientasi pada fisik dan infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan ekonomi berkelanjutan. Dengan 75 persen kawasan hijau yang tetap dijaga, IKN berpotensi menjadi sentra perlebahan utama di Indonesia, di mana setiap tetes madu menjadi simbol harmoninya manusia, alam, dan pembangunan berkelanjutan. (MK)

Editor: Agus S

Wali Kota Neni: Majelis Taklim Benteng Iman di Tengah Gempuran Teknologi

Penulis
redaksi
-
0
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memberikan sambutan pada acara Gema Majelis Taklim dan Tasyakuran Dirosa Angkatan ke-3 Muslimah DPD Wahdah Islamiyah Bontang. Foto: Istimewa

BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni atau yang akrab disapa Bunda Neni, menghadiri acara Gema Majelis Taklim dan Tasyakuran Dirosa Angkatan ke-3 Muslimah DPD Wahdah Islamiyah Bontang, Minggu (26/10/2025), di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bontang.

Acara bertema “Meniti Jalan Hidayah, Raih Keberkahan Hidup dengan Cahaya Al-Qur’an” ini turut dihadiri Ketua Komite I DPD RI, Sofyan Hasdam, dan Ketua Muslimah DPD Wahdah Islamiyah Bontang, Syahidah Syamsinar.

Dalam sambutannya, Bunda Neni mengapresiasi pesatnya perkembangan kelompok majelis taklim di Kota Bontang. Ia mengenang masa ketika dirinya menjabat sebagai Ketua PKK pada tahun 2000, saat jumlah majelis taklim masih sangat sedikit.

“Alhamdulillah, hari ini di Kota Bontang hampir tidak ada RT yang tidak punya kelompok majelis taklim. Dari 499 RT, hampir semuanya memiliki kegiatan rutin,” ujarnya.

Ia juga menyinggung peran penting majelis taklim dalam membentuk karakter perempuan yang beriman dan berakhlak mulia.

“Ada hadis yang menyebutkan perempuan lebih banyak menghuni neraka karena lisannya. Tapi InsyaAllah, dengan kajian-kajian rutin di majelis taklim, keadaan itu bisa berbalik. Semoga lebih banyak perempuan yang masuk surga, bahkan semuanya,” ucapnya disambut tawa hangat jamaah.

Lebih lanjut, Bunda Neni menekankan pentingnya program Dirosa (Pendidikan Dasar Orang Dewasa Al-Qur’an) sebagai upaya meningkatkan literasi Al-Qur’an di kalangan masyarakat. Ia menyebut, mempelajari Al-Qur’an hukumnya fardu ‘ain dan sejalan dengan visi Pemerintah Kota Bontang dalam membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia.

Ia juga mengingatkan para ibu bahwa mereka adalah madrasah pertama bagi anak-anak. Di tengah arus teknologi yang masif, peran keimanan menjadi kunci utama dalam mendidik generasi muda.

“Perilaku menyimpang kini bisa masuk ke kamar anak-anak lewat gawai. Karena itu, orang tua harus memperkuat benteng keimanan. Pemerintah tidak mungkin bisa membangun tanpa peran ibu-ibu,” tegasnya.

Sementara itu, Sofyan Hasdam dalam tausiahnya mengingatkan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai sumber kemuliaan manusia. Ia mencontohkan kisah Nabi Adam AS yang diberi keutamaan oleh Allah karena ilmu yang dimilikinya.

“Saya bisa jadi wali kota karena ilmu, bunda juga bisa memimpin karena ilmu. Belajar Al-Qur’an adalah ilmu tertinggi karena bersumber langsung dari Allah SWT,” ujar Sofyan.

Ia juga mengapresiasi kebijakan pendidikan Kota Bontang yang dinilainya luar biasa. “Sebagai anggota DPD yang sudah berkeliling Indonesia, saya belum menemukan daerah lain yang memberikan bantuan pendidikan selengkap Bontang — dari baju, celana, sepatu, hingga tas gratis. Ini kebijakan yang patut dicontoh,” ungkapnya.

Acara tasyakuran ini juga dirangkai dengan penyerahan plakat dan penghargaan bagi tiga peserta terbaik dari total 72 peserta Dirosa. Suasana haru dan bahagia menyelimuti ruangan saat para peserta menerima penghargaan atas semangat mereka mempelajari Al-Qur’an.

Pewarta: Dwi S
Editor: Agus S

Sidak di Hari Libur, Neni Instruksikan Pembenahan Kawasan Masjid Terapung

Penulis
redaksi
-
0
Neni Moerniaeni memberikan arahan kepada jajaran terkait penataan ulang kawasan parkir dan akses masuk masjid. Foto: Istimewa

SAYA masih ingat betul kunjungan ke Masjid Terapung Darul Irsyad Al Muhajirin di Kampung Selambai, Loktuan, pada 18 Juli 2025. Saat itu saya bersama Jauhar Efendi, sahabat lama yang kini menjadi widyaiswara senior di BPSDM Kaltim.

Kami datang malam hari. Lampu-lampu masjid berpendar di permukaan laut, memantulkan bayangan kubah emas di antara riak air. Indah. Tapi jujur, masih banyak yang belum tertata. Area parkir semrawut. Sisa bongkaran bangunan berserakan. Dan akses masuk belum ramah bagi pengunjung. “Harusnya dirapikan, karena kawasan ini bisa jadi wisata religi,” kata Jauhar kala itu.

Saya melihat potensi sekaligus kekosongan pengelolaan yang belum tersentuh serius. Masjid yang dibangun menyerupai bahtera ini sebenarnya memukau, dengan balkon menjorok ke laut dan lantai kaca di beberapa titik. Kapasitasnya sekitar 300 jemaah.

Namun keindahan arsitektur tidak cukup tanpa sentuhan perawatan dan tata ruang yang rapi. Apalagi masjid ini sudah diresmikan sejak Maret 2022, dibangun dengan dana puluhan miliar, dan seharusnya menjadi ikon wisata religi seperti Masjid Terapung di Makassar.

Sabtu pagi, 25 Oktober 2025 kemarin, saya melihat banyak unggahan di media sosial. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, melakukan sidak di kawasan Pelabuhan Loktuan dan halaman Masjid Terapung.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat meninjau area parkir Masjid Terapung Darul Irsyad Al Muhajirin, Loktuan. Foto: Istimewa

Menariknya, sidak dilakukan di hari libur kerja. Ia datang tanpa seremoni, didampingi Sekda, Asisten Pembangunan, Kepala Dinas PUPR, Dishub, anggota DPRD, hingga Camat dan Lurah Loktuan. Fokusnya: menata ulang kawasan pelabuhan dan halaman masjid agar kembali bersih dan tertib.

“Ini pintu gerbang ekonomi kota. Kalau dibiarkan kotor dan berantakan, orang tidak akan datang lagi ke sini. Visi tanpa aksi hanya halusinasi,” tegasnya. Ia memberi instruksi agar pembongkaran bangunan liar, relokasi toilet, dan pembersihan sisa material diselesaikan dalam waktu satu minggu.

Perintahnya tegas, diucapkan dengan nada jujur bercampur rasa kecewa. Bahwa kawasan yang seharusnya membanggakan justru tampak kumuh di pintu gerbang kota.

Langkah ini penting, karena sering kali masalah bukan pada kurangnya anggaran, melainkan lemahnya tanggung jawab bersama. Masjid megah tak bermakna jika sekelilingnya kotor dan tak terurus. Penataan Loktuan bukan soal tampilan, tapi cerminan cara kita menghormati ruang publik.

Langkah Wali Kota Neni Moerniaeni turun langsung ke lapangan patut diapresiasi. Ia tak menunggu laporan. Tak bersembunyi di balik meja. Tegas, cepat, dan tanpa basa-basi. Sikap yang kini makin jarang terlihat di pemerintahan.

Sidak itu bukan rutinitas, tapi pesan moral. Bahwa menata kota berarti menata mental. Semoga kawasan Masjid Terapung benar-benar berubah, karena kota yang bersih mencerminkan warganya yang beradab. Seperti kata Neni, visi tanpa aksi hanyalah halusinasi. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Pandangan Islam Terhadap Izin Penambangan

Penulis
redaksi
-
0
Hafsah. (Ist)

Oleh:
Hafsah
Aktivis dan Penulis

Aktivitas tambang batubara ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan publik. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah titik di wilayah seperti Bontang hingga Samarinda diduga menjadi lokasi penambangan liar.

Aksi para oknum penambang liar ini bukan hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan daerah karena menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kaltim.

Seperti yang dialami oleh warga di Jalan Pemakaman, Kampung Ramah RT 01, Kelurahan Kanaan mengeluhkan aktivitas tambang galian C. Juga truk yang berlalu lalang membawa bahan baku pasir dari aktivitas tambang tersebut.

Salah seorang warga bernama Saini menceritakan kondisinya. Sejak aktivitas tambang berlangsung, debu tanah akibat lalu lalang truk yang lewat selalu dia terima, bahkan hingga mengalami gangguan pernapasan dan penglihatan. Belum lagi getaran dari kendaraan yang berlalu lalang cukup lama menyebabkan pergeseran tanah, sehingga beberapa titik di rumahnya retak.

Meskipun setelah dilakukan mediasi antara warga dan penambang oleh Kapolsek Bontang Barat, aktivitas tambang telah dihentikan, Jum’at (10/10/2025) lalu, ia pesimis aktivitas itu tidak dihentikan sepenuhnya. Lantaran alat berat untuk mengeruk tanah material tidak ditarik dari lokasi penambangan.

Warga Jalan Pemakaman Keluhkan Aktivitas Galian C: Dari Rumah Retak sampai Banjir Lumpur

Sejumlah lembaga dan aktivis lingkungan menyoroti penanganan pemerintah terkait tambang ilegal. Janji pemerintah untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal dianggap hanya isapan jempol. Jatam mencatat pada periode 2018—2022 ada 168 titik tambang ilegal yang beroperasi di empat kabupaten/kota. Jatam Kaltim sempat melaporkan sebelas kasus tambang ilegal ke kepolisian, tetapi hanya dua yang ditindak oleh aparat.

Aktivitas tambang ini berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan dan memicu bencana alam seperti banjir, longsor, juga pencemaran air tanah dan permukaan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, setidaknya per November 2024 terdapat sekitar 2.000 titik Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) tersebar di seluruh Indonesia. Negara harus menanggung kerugian hingga triliunan rupiah dari praktik tambang ilegal tersebut. Contohnya, dari kasus tambang ilegal PT Timah, Kejagung mengungkap kerugian negara mencapai Rp300 triliun.

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan fenomena tambang ilegal tidak lepas dari masalah struktural dan pembiaran sistemis oleh berbagai pihak. Apalagi sejak kewenangan perizinan tambang dialihkan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat pasca pengesahan UU Cipta Kerja, banyak pemda akhirnya enggan melakukan pengawasan.

Penambangan Legal dan Ilegal, Merusak Lingkungan

Penambangan legal maupun ilegal hanya berbeda diatas kertas. Aktifitas ini sama saja, yaitu melakukan galian untuk mengambil manfaat dari alam. Perbedaan ijin resmi dan tidak hanya formalitas, faktanya sama saja. Yang menjadi sorotan penulis adalah dampak besar dibalik kegiatan penambangan.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengatakan, selain merampas ruang hidup rakyat dan merusak lingkungan, sama-sama membawa malapetaka bagi penduduk setempat.

Sejatinya tambang merupakan barang kepemilikan umum, yang artinya adalah milik rakyat bersama. Namun, dalam sistem Kapitalis, hal ini merupakan peluang untuk dimanfaatkan demi kepentingan pribadi dan kelompok, terlebih yang punya modal besar. Walau secara sah penambangan adalah milik umum, namun pengelolaannya diserahkan kepada para pemilik modal. Negara berlepas tangan dengan hanya menjadi regulator demi memuluskan langkah para korporat.

Harta kepemilikan umum yang tidak diatur dengan tegas akhirnya menimbulkan polemik.

Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan nyatanya membuka kran liberalisasi penambangan, peluang para pemilik modal untuk menguasai harta milik umum semakin terbuka lebar. UU hanya mengatur bagaimana cara mengambil isi perut bumi dengan eksploitasi besar-besaran. Keserakahan membuat mereka tidak mengindahkan dampaknya bagi masyarakat. Karena sekali lagi, pemerintah memberikan peluang dengan ijin resmi, dan belakangan muncul pula para penambang ilegal yang diduga bermain belakang.

Penambang ilegal inilah yang dikejar-kejar seperti maling ayam, tapi penambang legal bebas melenggang mengeruk dengan dalih, resmi. Padahal persoalannya bukan pada resmi dan tidaknya penambangan tersebut tapi sejauh apa pemerintah mengatur harta milik umum agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Aturan Kepemilikan Umum dalam Islam

Islam sebagai ideologi tentu mempunyai mekanisme dalam mengatur sumber daya alam. Politik ekonomi Islam membagi harta dalam tiga kategori, yakni harta milik pribadi, milik umum dan milik negara.
Harta milik pribadi adalah apa saja yang mampu dihasilkan dari setiap individu dari usaha bekerja dan warisan.

Harta milik umum adalah kepemilikan umum mencakup tiga jenis harta:

(a) Harta milik umum yang memiliki sifat-sifat kepemilikan umum, yakni harta yang dibutuhkan masyarakat banyak. Masyarakat dilarang memiliki sebagian atau keseluruhan harta milik umum. Mereka hanya boleh mengambil manfaatnya.

Contoh, jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, terusan, lapangan umum dan masjid-masjid adalah milik umum bagi setiap anggota masyarakat. Individu atau kelompok masyarakat dilarang menguasai secara sepihak harta-harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw., “Tidak boleh ada hima (proteksi atas harta kepemilikan umum) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.” (HR Abu Dawud).

(b) Barang tambang.
Barang tambang terbagi dua:

(1) barang tambang yang jumlahnya terbatas,
Adapun tambang yang jumlahnya sedikit, individu boleh mengelolanya dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan syariat.

Pertama, individu boleh mengeksplorasi sumber daya alam yang bukan tergolong harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas atau disebut rikaz.

Kedua, orang yang menggali harta rikaz berhak memiliki 4/5 bagian, sedangkan 1/5-nya harus dikeluarkan zakatnya.

Ketiga, jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas atau hak seluruh kaum muslim, harta galian tersebut merupakan hak milik umum.

Keempat, apabila harta yang tersimpan di dalam tanah tersebut asalnya karena tindakan seseorang, serta jumlahnya terbatas, tidak sampai mencapai jumlah yang biasa dibutuhkan oleh suatu komunitas, maka harta tersebut termasuk rikaz.

Kelima, jika harta tersebut asli (dari dasar tanah, bukan karena tindakan manusia) serta dibutuhkan oleh suatu komunitas, maka harta tersebut tidak terkategori rikaz, dan berstatus hak milik umum. Apabila harta tersebut asli, tetapi tidak dibutuhkan oleh suatu komunitas, misalnya ada seorang pemukul batu yang berhasil menggali batu bangunan dari sana, atau yang lain, maka harta tersebut tidak termasuk rikaz, juga bukan hak milik umum, melainkan termasuk hak milik individu (Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, hlm.161).

(2) barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas

Harta milik umum jenis kedua, yaitu barang tambang yang memiliki deposit sangat besar dan melimpah. Hal ini berdasarkan riwayat Abyadh bin Hammal yang meminta tambang garam, tetapi Rasulullah menariknya kembali karena mengetahui deposit tambang tersebut bagai air yang mengalir.

Setiap individu dilarang menguasai atau memiliki tambang yang memiliki deposit melimpah. Larangan di sini tidak hanya terbatas pada tambang garam, tetapi mencakup semua jenis bahan tambang yang memiliki deposit melimpah alias tidak terbatas, seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, emas, dan lainnya. Negara tidak boleh memberi izin kepada perusahaan atau perorangan untuk menguasai dan mengeksploitasinya. Negara wajib mengelolanya agar rakyat dapat memanfaatkan hasilnya.

(c) Sumber alam seperti mata air.
Dari Abu Khurasyi dituturkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda, “Kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud).

Yang terakhir adalah harta milik negara.
Sumbernya dari zakat, jizyah, fa’i, ghonimah, dan barang temuan.

Adapun terkait izin pengelolaan tambang, Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal fii Daulah al-Khilafah menerangkan bahwa barang tambang yang jumlahnya banyak dan tidak terbatas, tergolong kepemilikan umum bagi seluruh kaum muslim sehingga tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, meleburnya, menjualnya atas nama kaum muslim dan menyimpan hasil penjualannya di baitulmal.

Negara akan memberikan izin pengelolaan barang tambang atau galian SDA sesuai dengan batasan dan ketentuan yang sudah ditetapkan syariat. Dalam pelaksanaannya, negara juga akan melakukan pengawasan dan mengontrol setiap aktivitas tambang yang dilakukan individu agar tidak melewati batas dan ketentuan tersebut.

Selain itu, dalam mengelola tambang, negara harus memperhatikan aspek lingkungan dengan melakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan. Pengelolaan tambang harus menjadi kemaslahatan publik, baik untuk rakyat maupun alam sekitar. Potensi alam dan berbagai SDA yang Allah karuniakan boleh dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Akan tetapi, manusia juga memiliki tanggung jawab menjaga keberlangsungannya.

Negara juga akan menindak tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah ditetapkan syariat. Sanksi hukum Islam akan berjalan terhadap para pelanggar, termasuk perusak alam dan lingkungan.
[MNews]

Demikian Islam mengatur mengenai pengelolaan hasil bumi beserta pembagian harta. Pengelolaan tambang berdasarkan syariat Islam secara kaffah akan memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keselamatan bagi manusia dan alam semesta. Penerapan sistem Islam secara kafah dapat mencegah dari kerusakan dan kerakusan manusia karena pada dasarnya aturan Islam memang hadir untuk mencegah kemungkaran dan kerusakan akibat ulah tangan manusia. Maka Islam sebagai rahmatan Lil alamin akan terealisasi dengan penerapan Islam yang sempurna.

Wallahu a’lam bisshowab

Pemkot Tarik Retribusi Rp 819 Ribu, Pedagang Pujasera Lang Lang Ngaku Keberatan

Penulis
redaksi
-
0
Banner penarikan retribusi di pintu masuk Stadion Bessai Berinta Lang-lang, dan pedagang pujasera. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memasang banner terkait biaya retribusi Stadion Bessai Berinta Lang-lang yang akan diberlakukan mulai tahun 2026 mendatang. Salah satu yang menjadi sorotan adalah retribusi pujasera sebesar Rp 819 ribu.

Mendapatkan kabar tersebut, beberapa pedagang pujasera Lang-lang merasa nominal tersebut cukup memberatkan mereka, apalagi sejak pujasera baru itu mulai diaktifkan lagi, pendapatan mereka sangat minim.

Salah satu pedagang, Dewi menyatakan harga yang ditetapkan sangatlah memberatkan. Dagangan mereka pun sepi, meskipun ada event berlangsung, lantaran terdapat UMKM yang booth jualannya lebih dekat dari lokasi acara.

“Mereka beli yang lebih dekat, kalau ke pujasera kan agak jauh untuk jalan kaki,” terangnya, Minggu (26/10/2025)

Ia juga bertanya-tanya darimana pemkot melakukan perhitungan tersebut, “Apa mereka lihat pujasera rame pas ada artis ibu kota ke sini, makanya dikasihkan tarif segitu. Kalau tiap hari ramai seperti itu tidak apa. Nyatanya pernah sehari hanya dapat satu pelanggan,” ujarnya saat disambangi, Minggu (26/10/2025).

Lailan, pedagang lainnya mengungkapkan hal serupa, mereka hanya bisa memutar uang untuk token listrik, air dan iuran kebersihan. Setidaknya sebulan mereka harus mengeluarkan Rp 170 ribu.

Adapun mereka ingin adanya pengurangan biaya retribusi, “Sekitar Rp 300 ribu masih tidak apa, karena listrik, air, uang kebersihan tidak termasuk di dalam situ. Kecuali Rp 819 itu sudah semua.

Ia mengungkapkan, belum ada dialog antar pedagang dan pemerintah, mereka mendapatkan kabar tersebut dari grup pedagang pujasera dan banner yang dipasang di pagar masuk stadion.

“Katanya sih nanti kita akan dipanggil. Terus pujasera kan mau tutup lagi karena mau pemasangan rolling door,” tambahnya

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Guyub Rukun Warga PSSB di Bontang Utara

Penulis
redaksi
-
0
Silahturahmi warga PSSB di rumah salahsatu anggota di Lok Tuan. (Darman/Radarbontang)

BONTANG – Paguyuban Sukowati Sragen Bontang menggelar silaturahmi di rumah salahsatu anggota, Suroso yang juga Ketua RT 17, Loktuan, Minggu (26/10/2025).

Ketua PSSB Suparno menyambut baik pertemuan rutin para warga perantauan dari Sragen Jawa Tengah ini. Menurutnya, pertemuan semacam ini sangat penting, untuk mengetahui warga Sragen di Bontang semakin sejahtera semuanya, jelas Jenggot panggilan akrabnya.

Wakil Ketua PSSB, Sumardi Syawal mengatakan, bahwa kegiatan semacam ini sangat penting untuk saling kenal dan mengenalkan diri masing-masing. “Apabila ketemu di jalan harap tegur sapa,” terang Anggota DPRD Kota Bontang itu.

Sementara itu, Pembina PSSB Suharno menambahkan di sela – sela santainya, banyak yang bisa didiskusikan tentang perkembangan PSSB ini. Acara rutin ini sepertinya menjadi ajang saling mengakrabkan diri dan keluarga masing-masing agar saling kenal.

Harsono, Ketua Ika Pakarti yang juga warga Sragen menambahkan, silahturahmi seperti ini sangat bagus sekali agar warga semakin erat. Warga Sragen di perantauan sangat banyak dan menyebar di beberapa wilayah di Kota Bontang.

Partono, Pembina PSSB yang juga salahsatu pendiri paguyuban menambahkan, guyub rukunnya PSSB merupakan suatu modal untuk ikut andil membangun Kota Bontang dan menciptakan kesejahteraan. “Juga untuk menjaga Kota Bontang semakin aman nyaman,” jelas Direktur PT KMBU tersebut.

Penulis: Darman
Editor: Yusva Alam

Diguyur Hujan, Peserta BCC Tetap Tampil Sampai Panggung Kehormatan

Penulis
redaksi
-
0
Penampilan dari peserta BCC. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Walaupun diguyur hujan, namun peserta Bontang City Carnival (BCC) 2025 tetap semangat tampil berparade sampai di depan panggung kehormatan, Sabtu (25/10/2025).

Salah satunya dari peserta Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Bontang, yang dimana bagian dari mereka banyak melibatkan anak-anak kecil dalam pertunjukan atraksi bela diri.

“Iya kami termasuk di urutan terakhir, jadi mau gimana lagi. Sudah terlanjur dengan pakaian yang basah kuyup, sayang kalau sampai tidak jadi tampil,” ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (26/10/2025) dini hari.

Karena ada penampilan atraksi dari mereka semua yang telah menjadi peserta, maka sebagian dari mereka masih tetap bersemangat untuk melanjutkan BCC meski bersamaan dengan kondisi hujan yang deras.

“Intinya kami tetap semangat untuk tampil, kasian mereka kalau tak jadi tampil karena cuaca. Sudah lama berlatih,” tambahnya.

BCC berlangsung di Jalan Ahmad Yani, Gunung Sari, dengan menampilkan sebanyak 107 peserta. Terlebih lagi, BCC berakhir hingga pukul 02.15 Wita.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Meriahkan BCC 2025, DPMPTSP Bawakan Kisah Klasik Bali “Cupak dan Gerantang”

Penulis
redaksi
-
0
DPMPTSP turut memeriahkan kegiatan Bontang City Carnival (BCC) 2025. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menggelar Bontang City Carnival (BCC) dalam rangka HUT ke-26 Kota Bontang, yang dilaksanakan pada Sabtu (25/10/2025) malam di sepanjang Jalan A. Yani.

Dalam kesempatan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang turut ambil bagian dengan menampilkan kesenian budaya Bali, berkolaborasi dengan Paguyuban Semeton Bali.

Mengusung kategori Pawai Budaya dengan nomor urut 5, DPMPTSP menampilkan kisah klasik Bali yang berjudul “Cupak dan Gerantang.”

Diceritakan, Alkisah, di daerah Bali Timur, hiduplah dua bersaudara bernama Cupak dan Gerantang. Meski kakak beradik, keduanya memiliki sifat yang sangat berbeda. Cupak dikenal pemalas, licik, dan serakah, sedangkan Gerantang rajin, jujur, dan suka menolong.

Suatu hari, putri raja diculik oleh raksasa dan disembunyikan di sebuah goa di hutan. Raja kemudian mengumumkan sayembara, siapa pun yang berhasil menyelamatkan sang putri akan diberi hadiah besar. Cupak dan Gerantang pun berangkat bersama, meski dengan niat yang berbeda — Cupak karena menginginkan hadiah, sementara Gerantang semata ingin menolong.

Setelah menemukan goa tempat raksasa bersembunyi, Cupak menyuruh adiknya melawan raksasa terlebih dahulu. Dengan keberanian dan ketulusan, Gerantang berhasil membunuh raksasa serta menyelamatkan sang putri. Namun, Cupak berkhianat. Ia menutup pintu goa, membawa sang putri, dan mengaku kepada raja bahwa dialah pahlawannya.

Gerantang akhirnya berhasil keluar dari goa dan mengungkap kebenaran. Sang putri pun membenarkan ceritanya di hadapan raja. Atas keberanian dan kejujurannya, Gerantang diberi hadiah, sementara Cupak dihukum karena keserakahan dan kebohongannya.

Pesan moral yang diangkat dari kisah ini adalah bahwa kejujuran dan kebenaran akan selalu menang. Keuletan, keberanian, dan keteguhan hati menjadi kunci untuk mengatasi rintangan, sedangkan sifat serakah dan iri hati hanya akan membawa petaka.

Pihak DPMPTSP mereka sudah cukup senang dengan berpartisipasi dan memeriahkan BCC dalam rangka HUT ke-26 Kota Bontang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Shalawat dan Parade Rebana Semarakkan Hari Santri Nasional 2025 di Kutim

Penulis
redaksi
-
0
Pelaksanaan Kutim Bershalawat ramai dihadiri warga. (Ramlah/Radarbontang)

SANGATTA — Sebanyak 5 ribu santri dari berbagai pondok pesantren di Kutai Timur (Kutim) melaksanakan kegiatan Santri Kutim Bershalawat dan Parade 5.000 Rebana dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 2025.

Agenda ini berlangsung di Lapangan Polder Ilham Maulana, Kelurahan Teluk Lingga, Sangatta Utara, Sabtu (25/10/2025) malam.

Dentuman irama rebana berpadu dengan lantunan sholawat menggema ke seluruh penjuru kota. Ribuan santri duduk rapi mengenakan busana putih dan peci, memainkan rebana secara serempak hingga menciptakan suasana haru dan megah, menjadi simbol kekuatan iman serta persatuan umat.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara yang melibatkan ribuan santri tersebut.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap tumbuh semangat religius yang kuat, melahirkan generasi muda berakhlak, sekaligus mempererat persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk,” ujar Mahyunadi.

Lantunan Sholawat Badar dan Ya Nabi Salam Alaika menggema serentak dari ribuan suara santri dan hadirin. Suasana spiritual yang khidmat menyelimuti lapangan, diiringi semangat kebersamaan antara santri, guru, tokoh agama, dan aparat keamanan.

Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto menegaskan, kegiatan ini tidak sekadar seremoni peringatan, tetapi juga manifestasi nilai cinta damai dan nasionalisme di kalangan santri.

“Santri hari ini bukan hanya belajar agama, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Polres Kutim siap bersinergi dengan tokoh agama dan pesantren untuk menjaga harmoni di masyarakat,” ujarnya.

Parade rebana menjadi daya tarik utama. Santri dari berbagai kecamatan seperti Sangatta, Rantau Pulung, dan Bengalon tampil kompak menabuh rebana dengan irama dinamis yang berpadu dengan sorak takbir dan lantunan sholawat. Kegiatan ini juga menjadi bentuk pelestarian budaya Islam Nusantara yang menjunjung tinggi nilai dakwah dan cinta tanah air.

Selama kegiatan berlangsung, personel Polres Kutim dan Satpol PP diterjunkan untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara. Arus lalu lintas di sekitar lokasi tertib dan tidak terjadi gangguan berarti.

Bagi masyarakat Kutai Timur, peringatan Hari Santri bukan hanya seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran santri dalam menjaga keutuhan bangsa dan moralitas sosial. Ketika dentuman 5.000 rebana perlahan mereda, ribuan santri berdiri serempak menutup dengan sholawat penuh khidmat mengakhiri malam penuh harmoni antara iman dan cinta tanah air.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

1...498499500...1,213Halaman 499 dari 1,213