SAMARINDA – Kebakaran hebat menghanguskan sebuah bangunan dua lantai yang difungsikan sebagai warung makan dan tempat tinggal di Jalan Eri Suparjan, RT 12 Nomor 06, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Senin (8/12) malam. Api mulai terlihat berkobar sekitar pukul 20.30 Wita dan dengan cepat menjalar ke seluruh bagian lantai atas bangunan.

Dari kejauhan, kobaran api terlihat menjulang tinggi dan dapat disaksikan hingga radius beberapa kilometer. Pewarta Media Kaltim yang berada di lokasi menggambarkan situasi mencekam ketika api membesar sementara listrik PLN masih menyala, membuat proses peliputan dan evakuasi berisiko tinggi sebelum akhirnya listrik dipadamkan.

Komandan Pos (Danpos) 2 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Samarinda, Barkani, membenarkan insiden tersebut.

“Kita terima informasi kebakaran, atau 65, dari Puskom bahwa telah terjadi 65 di Jalan Eri Suparjan, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, tepatnya dekat pintu keluar TVRI,” ujarnya.

Tiga unit armada dari Posko 2 langsung diterjunkan ke lokasi. Berdasarkan identifikasi awal, bangunan yang terbakar merupakan rumah berlantai dua: lantai bawah digunakan sebagai warung makan, sementara lantai atas difungsikan sebagai hunian pemiliknya. Meski api berkobar besar, Disdamkar memastikan hanya satu bangunan yang terdampak.

“Untuk terlihat hanya satu bangunan saja yang terbakar. Estimasi pemadaman sekitar 30 menitan,” tambah Barkani.

Namun proses pemadaman tidak berjalan mudah. Barkani menyebut kabel PLN sempat putus akibat terbakar dan jatuh ke area pemadaman, hampir mengenai petugas yang sedang berjibaku memadamkan api.

“Kendala tadi kabel PLN sempat putus karena terkena api, dan personel hampir tersengat,” jelasnya.

Sebanyak 15 personel dari Posko 2 dan Posko 3 dikerahkan untuk menaklukkan api yang terus membesar. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Terkait pemicu kebakaran, Barkani mengatakan dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik. Sementara itu, nilai kerugian material masih dalam proses pendataan, namun diperkirakan cukup besar mengingat seluruh bagian atas bangunan hangus terbakar. (Dim)

Editor: Agus S

PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser mulai mengevaluasi roadmap Ekonomi Kreatif (Ekraf) seiring perubahan orientasi pembangunan daerah yang kini diarahkan menjadi destinasi wisata olahraga atau sport tourism. Langkah ini ditempuh agar seluruh kebijakan daerah, termasuk Peraturan Bupati (Perbup) Paser Nomor 29 Tahun 2024 tentang Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif 2024–2028, selaras dengan fokus pengembangan pariwisata di masa mendatang.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Paser, Romif Erwinadi, menyampaikan bahwa evaluasi penting dilakukan agar seluruh subsektor pendukung, mulai dari UMKM hingga ekosistem kreatif, dapat diarahkan untuk menunjang konsep sport tourism sebagai identitas baru Paser.

“Paser ini akan menjadi daerah sport tourism, maka sebab itu segala sesuatu harus dialihkan untuk mendukung tujuan tersebut. Baik ekraf, UMKM, dan lain sebagainya,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Romif menekankan perlunya penyusunan konsep yang lebih jelas agar penggunaan anggaran tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terpecah ke berbagai kegiatan, melainkan terfokus pada satu tujuan besar. Tanpa arah yang terintegrasi, kata dia, alokasi anggaran akan terlihat kecil dan tidak menghasilkan dampak optimal.

“Agar memiliki arah yang jelas, kita melibatkan expert dari UNMUL (Universitas Mulawarman) yang kita harapkan dapat membantu mengawal proses ekraf berjalan sesuai treknya menuju sport tourism,” jelasnya.

Selain penyesuaian konsep pembangunan, Pemkab Paser juga berencana memperbaiki struktur kepengurusan ekraf daerah. SK kepengurusan saat ini sudah kedaluwarsa, dan sejumlah nama dalam struktur juga dinilai tidak lagi aktif menjalankan tugas.

“Dengan dibantu akademisi kami berharap bisa mengembalikan arah dari tugas komite ekraf. Ini lebih kepada menghidupkan kembali, karena kita ini banyak potensi sebenarnya,” katanya.

Romif menyebut potensi Paser sebagai daerah sport tourism sangat realistis. Berdasarkan evaluasi beberapa event olahraga yang digelar belakangan ini, lonjakan kunjungan wisatawan dan peserta dari luar daerah dirasakan secara langsung. Dampaknya terlihat pada meningkatnya aktivitas sektor kuliner, perhotelan, hingga UMKM.

“Dampaknya sudah bisa dirasakan, dengan adanya beberapa kejuaraan belakangan ini ternyata membawa dampak signifikan. Baik kuliner, hotel, dan lain sebagainya dipenuhi pengunjung,” ungkapnya.

Pemkab Paser berharap evaluasi roadmap Ekraf ini menjadi fondasi awal untuk menyelaraskan seluruh potensi ekonomi kreatif dengan arah besar pembangunan sport tourism yang dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. (nash)

Editor: Agus S

KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan bahwa seluruh proyek konstruksi di wilayahnya wajib memberikan perlindungan penuh kepada tenaga kerja sejak hari pertama kontrak berjalan. Ketentuan ini kembali ditegaskan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Barang/Jasa untuk Mendukung Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Senin (8/12/2025).

FGD tersebut mempertemukan BPJS Ketenagakerjaan, kontraktor, serta perwakilan perangkat daerah sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pengadaan barang/jasa di Kukar. Sektor konstruksi kembali menjadi fokus karena tercatat sebagai penyumbang tingkat kecelakaan kerja tertinggi.

Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin ada proyek yang berjalan tanpa jaminan keselamatan bagi para pekerja.

“Jasa konstruksi yang punya karyawan, ada buruh harian, ada buruh borongan, ada PKWT. Nah ini yang menjadi fokus kita supaya ada jaminan keselamatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga jaminan kematian,” tegas Taufik.

Ia menambahkan bahwa penyedia jasa konstruksi tidak hanya diwajibkan mendata seluruh pekerja, tetapi memastikan mereka terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ia mengingatkan bahwa besaran iuran tidak dihitung dari jumlah pekerja, melainkan berdasarkan nilai pagu proyek yang dikerjakan.

“Yang sudah mendapat kontrak kerja harus sudah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan. Yang dinilai itu nilai proyek yang didapat, itu yang menjadi persentasenya untuk dihitung,” ujarnya.

Taufik menilai model perhitungan iuran berbasis nilai proyek penting untuk menutup kesempatan manipulasi data pekerja di lapangan, yang kerap dilakukan untuk menghindari kewajiban pembayaran jaminan sosial.

Karena masih banyak detail teknis yang belum dipahami kontraktor, Pemkab Kukar memastikan akan menggelar pertemuan lanjutan bersama BPJS Ketenagakerjaan. Pertemuan berikutnya akan membahas variasi perhitungan iuran sesuai klasifikasi pekerjaan dan tingkat risiko proyek.

“Itu yang tadi, ada beberapa variasi. Ada variasinya yang nanti penjelasan dari BPJS Ketenagakerjaan memang harus detail dan harus dipahami,” tutupnya. (aw)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur, Baharuddin Demmu, menegaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penanganan HIV/AIDS ditetapkan sebagai salah satu prioritas legislasi 2026. Regulasi ini termasuk dalam tujuh perda inisiatif yang dianggap mendesak untuk diperbaharui agar selaras dengan aturan terbaru pemerintah pusat.

Bahar mengatakan penyusunan Raperda akan dilakukan lebih ketat karena banyak ditemukan masalah klasik dalam penyusunan perda sebelumnya, terutama ketidaksinkronan antara naskah akademik (Nasmik) dan draf Raperda.

“Kadang antara Nasmik dan rancangannya itu tidak nyambung. Padahal apa yang ada di Nasmik itu harus ada di rancangan,” ujarnya usai menghadiri FGD di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman, Samarinda, Senin (8/12/2025).

Untuk mencegah persoalan tersebut terulang, Bapemperda mewajibkan penyusun naskah akademik menggelar FGD sebelum draf Raperda masuk ke pembahasan DPRD. Dalam FGD, berbagai pihak seperti lembaga pendamping, dinas terkait, serta organisasi masyarakat sipil akan dilibatkan agar dokumen yang dihasilkan komprehensif.

Setelah Nasmik dan draf Raperda selesai, dokumen akan dibahas secara internal di Bapemperda sebelum diajukan ke tahap harmonisasi di Kanwil Kemenkumham. Bahar berharap dengan mekanisme tersebut, pembahasan di pansus atau komisi tidak lagi menimbulkan perdebatan besar karena sebagian besar persoalan sudah diselesaikan sejak awal.

“Harapannya nanti di pansus atau komisi tidak ada lagi terlalu banyak perdebatan karena sudah melalui banyak tahapan penyempurnaan,” tegasnya.

Bahar menjelaskan bahwa Raperda HIV/AIDS tidak hanya menyoroti aspek medis, tetapi juga memuat aturan terkait penghapusan stigma dan perlindungan hak penyintas. Ia menekankan bahwa stigma yang salah selama ini justru memperburuk kondisi penyintas dan menghambat upaya penanganan.

“Penularannya tidak seseram stigma yang terbangun saat ini. Kalau tidak ada sosialisasi, orang tetap dikucilkan. Itu yang kita tidak ingin,” katanya.

Ia mengungkapkan banyak penyintas HIV/AIDS yang dijauhi keluarga dan lingkungan sekitar hanya karena minimnya pemahaman masyarakat. Karena itu, Raperda nanti akan mengatur soal kerahasiaan data, sosialisasi intensif, serta langkah-langkah mencegah diskriminasi.

“Stigma ini yang sangat menakutkan. Seolah-olah kalau berdekatan pasti kena. Itulah kenapa kerahasiaan harus dijaga,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa menjaga martabat penyintas dan keselamatan psikologis mereka sama pentingnya dengan upaya medis yang dilakukan pemerintah.

Selain itu, Bahar juga mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama bagi kelompok berisiko.

“Jangan malu untuk membersihkan diri,” tutur Bahar.

Bahar berharap kehadiran Raperda ini menjadi payung hukum yang kuat untuk edukasi publik, pencegahan, dan penghapusan stigma HIV/AIDS di Kalimantan Timur, sehingga penyintas bisa mendapatkan perlindungan dan layanan kesehatan yang layak tanpa takut dikucilkan. (um)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengeluarkan pernyataan keras terkait banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dalam rilis yang diterbitkan Senin (8/12/2025), KIKA menegaskan bahwa tragedi tersebut merupakan “bencana kebijakan” yang lahir dari keputusan politik yang mengabaikan sains dan keberlanjutan lingkungan.

KIKA menyatakan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan kerugian ekonomi-sosial akibat banjir bandang tersebut. Namun, mereka mengecam keras sejumlah pernyataan pejabat pemerintah yang dinilai tidak menunjukkan empati dan justru menjauhkan fokus dari keselamatan warga.

Menurut KIKA, penolakan pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional telah memperburuk keadaan, terlebih ketika pemerintah daerah juga menghadapi tekanan penurunan transfer anggaran pusat. Situasi ini dinilai memperlambat penanganan darurat dan menghambat pemulihan warga.

Dalam pernyataannya, KIKA menegaskan bahwa faktor-faktor struktural seperti deforestasi, alih fungsi lahan, dan konsesi perusahaan besar di daerah hulu—yang didukung oleh kepentingan oligarki ekonomi-politik—menjadi penyebab utama banjir bandang. Model pembangunan yang menyingkirkan pertimbangan ilmiah dianggap telah menciptakan kerentanan yang kini menimpa masyarakat.

KIKA juga menyoroti pola pengambilan keputusan di lingkungan BNPB yang dinilai masih sentralistik dan top-down, mewarisi pendekatan era DOM di Aceh. Pola ini disebut mengabaikan sensitivitas sosial-ekologis dan menghambat penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan.

Dalam rilis tersebut, KIKA juga mengkritik keras prioritas anggaran pemerintah pusat. Mereka menyebut anggaran BNPB sekitar Rp491 miliar “tidak masuk akal” ketika dibandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai Rp1,2 triliun per hari. Menurut KIKA, pemerintah seharusnya mengalihkan anggaran besar tersebut—termasuk anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN)—guna memprioritaskan penanganan bencana di Sumatera.

KIKA mengajukan serangkaian tuntutan yang meliputi: mengembalikan sains sebagai dasar penyusunan kebijakan lingkungan dan tata ruang, membentuk investigasi independen terhadap perusahaan yang diduga merusak ekosistem, menghentikan intimidasi terhadap akademisi dan warga yang menyampaikan kritik berbasis data, serta memastikan keselamatan publik dan pemulihan wilayah melalui mitigasi jangka panjang.

KIKA juga meminta pemerintah mengalihkan anggaran MBG dan PSN untuk penanganan darurat dan pemulihan Sumatera, serta mendesak pejabat publik menunjukkan empati nyata dan berhenti meremehkan penderitaan masyarakat.

Di akhir pernyataannya, KIKA menegaskan bahwa banjir besar ini merupakan bukti kegagalan tata kelola nasional yang dipengaruhi kepentingan oligarki dan mengabaikan keberlanjutan lingkungan. KIKA menyatakan solidaritas penuh untuk masyarakat Sumatera dan menyerukan agar tragedi ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola berbasis pengetahuan, bukan hanya merespons bencana sebagai rutinitas tahunan. (um)

Editor: Agus S

SANGATTA – DPP PDI Perjuangan resmi mengangkat Faizal Rachman sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kutai Timur (Kutim) untuk periode 2025–2030. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) bernomor 23.06/KPTS/KP/DPP/XI/2025 yang diumumkan pada Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Kalimantan Timur di Hotel Novotel Balikpapan.

Konferda turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyaksikan langsung pengesahan struktur kepengurusan baru. Dalam SK yang sama, DPP juga menetapkan Puji Kinasih dan Kristian Hasmadi sebagai bagian dari unsur pengurus DPC periode mendatang.

Usai menerima mandat, Faizal Rachman menegaskan bahwa fokus kerja pertamanya adalah pembenahan dan penguatan struktur organisasi dari tingkat cabang, ranting, hingga anak ranting.

“Pembenahan struktur sampai ke tingkat paling bawah menjadi prioritas awal kami. Dengan susunan organisasi yang rapi, seluruh kader dapat bergerak lebih serempak,” ujar Faizal saat dihubungi, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, struktur yang solid akan menjadi pondasi penting untuk memperkuat konsolidasi internal dan memastikan partai hadir secara nyata di tengah masyarakat.

Faizal juga menekankan bahwa konsolidasi internal menjadi langkah utama untuk memperkuat kerja advokasi partai dalam memperjuangkan kebutuhan rakyat Kutai Timur. Ia memastikan DPC mulai menyiapkan strategi menghadapi berbagai agenda politik mendatang, termasuk persiapan menuju pemilihan umum berikutnya.

“Kami berkomitmen agar setiap program dan langkah yang kami jalankan memberikan manfaat nyata, baik untuk warga Kutai Timur maupun bagi partai,” tegasnya.

Dengan pengesahan komposisi pengurus baru, PDI Perjuangan Kutai Timur diharapkan semakin solid, adaptif, dan mampu menjalankan agenda strategis yang telah direncanakan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam