SANGATTA – DPP PDI Perjuangan resmi mengangkat Faizal Rachman sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kutai Timur (Kutim) untuk periode 2025–2030. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) bernomor 23.06/KPTS/KP/DPP/XI/2025 yang diumumkan pada Konferensi Daerah (Konferda) PDI Perjuangan Kalimantan Timur di Hotel Novotel Balikpapan.

Konferda turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyaksikan langsung pengesahan struktur kepengurusan baru. Dalam SK yang sama, DPP juga menetapkan Puji Kinasih dan Kristian Hasmadi sebagai bagian dari unsur pengurus DPC periode mendatang.

Usai menerima mandat, Faizal Rachman menegaskan bahwa fokus kerja pertamanya adalah pembenahan dan penguatan struktur organisasi dari tingkat cabang, ranting, hingga anak ranting.

“Pembenahan struktur sampai ke tingkat paling bawah menjadi prioritas awal kami. Dengan susunan organisasi yang rapi, seluruh kader dapat bergerak lebih serempak,” ujar Faizal saat dihubungi, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, struktur yang solid akan menjadi pondasi penting untuk memperkuat konsolidasi internal dan memastikan partai hadir secara nyata di tengah masyarakat.

Faizal juga menekankan bahwa konsolidasi internal menjadi langkah utama untuk memperkuat kerja advokasi partai dalam memperjuangkan kebutuhan rakyat Kutai Timur. Ia memastikan DPC mulai menyiapkan strategi menghadapi berbagai agenda politik mendatang, termasuk persiapan menuju pemilihan umum berikutnya.

“Kami berkomitmen agar setiap program dan langkah yang kami jalankan memberikan manfaat nyata, baik untuk warga Kutai Timur maupun bagi partai,” tegasnya.

Dengan pengesahan komposisi pengurus baru, PDI Perjuangan Kutai Timur diharapkan semakin solid, adaptif, dan mampu menjalankan agenda strategis yang telah direncanakan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Debit air di tiga desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Karangan mulai surut, Senin (8/12/2025). Tiga desa ini sebelumnya mengalami dampak paling parah Desa Karangan Dalam, Karangan Ilir, dan Karangan Seberang kini memasuki tahap pemulihan.

Personel Polsek Sangkulirang bersama Polsubsektor Karangan langsung diterjunkan ke lokasi untuk mempercepat proses penanganan pascabanjir. Mereka membantu warga mengeluarkan lumpur dari rumah, membersihkan fasilitas umum, hingga memastikan akses jalan dapat kembali dilalui.

Banjir diketahui terjadi akibat tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir serta kiriman luapan air dari hulu sungai. Meski air sudah surut, sebagian besar rumah masih dipenuhi lumpur tebal sehingga membutuhkan penanganan segera.

Kapolsek Sangkulirang, Iptu Erik Bastian, mengatakan pihaknya terus meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dan pemerintah desa untuk mempercepat pemulihan.

“Kami bersama masyarakat di tiga desa melakukan pembersihan lumpur pascabanjir. Selain itu, Polsek dan Polsubsektor Karangan telah mendirikan Posko Siaga Banjir untuk memantau perkembangan situasi,” ujarnya.

Selain fokus pada pembersihan, Polsek Sangkulirang juga menyalurkan bantuan sosial berupa kebutuhan pokok kepada warga terdampak. Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang masih dalam masa pemulihan.

Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, menegaskan seluruh jajaran telah diperintahkan untuk tetap siaga menghadapi potensi banjir susulan.

“Kami telah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Upaya mitigasi harus diperkuat agar masyarakat memperoleh penanganan cepat apabila banjir kembali terjadi,” tegasnya.

Saat ini, kondisi di wilayah Karangan terpantau aman dan terkendali. Kegiatan pemulihan terus dilakukan secara bertahap, sementara aparat kepolisian bersama masyarakat bekerja sama memastikan keselamatan dan kenyamanan warga dapat segera pulih kembali.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

TENGGARONG – Aliansi Pemuda Penegak Keadilan Kalimantan Timur (APPK) menggelar aksi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (8/12/2025). Mereka mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dalam realisasi penggunaan dana hibah Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2025 oleh KPU Kukar.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Reza Pahlevi, menyampaikan bahwa fokus utama APPK tertuju pada pengelolaan dana hibah sekitar Rp33,7 miliar yang dialokasikan khusus untuk KPU Kukar. Anggaran tersebut merupakan bagian dari total dana hibah PSU sekitar Rp62,4 miliar yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan sejumlah instansi terkait penyelenggaraan PSU.

Ia menjelaskan, dana hibah untuk KPU Kukar tersebut diserahkan pada 19 Maret 2025 untuk mendukung tahapan PSU pada 19 April 2025, hingga proses rekapitulasi berjenjang dan pengumuman resmi hasil PSU pada 8 Mei 2025. Dengan masa penggunaan yang relatif singkat, APPK menilai pengelolaan dana harus disertai keterbukaan penuh kepada publik.

“Kami menilai besarnya anggaran dengan masa penggunaan yang relatif singkat yang hanya berdurasi sekitar satu bulan membutuhkan transparansi yang maksimal kepada publik,” tegasnya.

Namun, berdasarkan penelusuran dan analisis internal APPK, hingga awal November 2025 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah tersebut dinilai belum bisa diakses masyarakat atau belum dipublikasikan secara terbuka.

APPK kemudian merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari APBD. Aturan itu mengamanatkan LPJ dana hibah disusun maksimal 30 hari setelah tahapan selesai, diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diverifikasi, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, mereka juga mengutip Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1394 Tahun 2023 mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di lingkungan KPU. Regulasi tersebut mengatur bahwa penyelesaian LPJ dana hibah oleh KPU paling lambat tiga bulan setelah seluruh tahapan pemilihan berakhir. Menurut kajian APPK, batas waktu ini telah terlewati, sementara LPJ dinilai belum tuntas maupun dipublikasikan secara transparan.

“Atas dasar itu, kami melihat adanya kejanggalan dan indikasi kuat dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan dana hibah PSU oleh KPU Kukar,” serunya.

Dalam aksi tersebut, APPK mengajukan sejumlah tuntutan. Mereka meminta KPU Kukar memberikan transparansi penuh terkait LPJ dana hibah PSU Kukar 2025 dan segera mengumumkan serta menyerahkan LPJ secara lengkap dan terbuka kepada Pemkab Kukar dan masyarakat. Mereka juga mendesak agar seluruh sisa anggaran hibah PSU 2025, bila masih ada yang belum digunakan, dikembalikan ke Kas Daerah.

Di sisi lain, APPK menuntut Kejari Kukar mengusut tuntas dugaan praktik korupsi pada anggaran hibah KPU Kukar senilai Rp33,7 miliar dalam pelaksanaan PSU Pilkada 2025. Mereka meminta Kejari menyelidiki dugaan kejanggalan realisasi anggaran hibah selama proses PSU, memanggil dan memeriksa mantan Sekretaris KPU (AAN), Sekretaris KPU saat ini (PL), seluruh komisioner KPU Kukar, serta pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab.

APPK juga mendesak Kejari Kukar berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Kaltim dan lembaga penegak hukum terkait untuk memeriksa dugaan praktik korupsi pada anggaran hibah PSU Pilkada Kukar 2025, sehingga penanganan perkara dugaan korupsi di Kukar berlangsung transparan dan akuntabel. (aw)

Editor: Agus S

TENGGARONG – Sungai-sungai Tenggarong kembali menjadi panggung penting bagi lahirnya para petarung terbaik dayung Kalimantan Timur. Babak Kualifikasi (BK) Porprov 2025 yang digelar 3–12 Desember bukan hanya ajang wajib dalam kalender olahraga, tetapi sekaligus indikator utama untuk memetakan kekuatan daerah menjelang Porprov 2026 di Kabupaten Paser.

Sebanyak 10 kabupaten/kota turun dengan formasi penuh, menurunkan atlet terbaik mereka di nomor canoeing hingga Traditional Boat Race (TBR). Total 24 kategori dipertandingkan, menjadikan Tenggarong sebagai laboratorium pembinaan dayung sekaligus arena pembuktian kualitas atlet Kaltim.

Sekretaris PODSI Kaltim, Hendro, menuturkan bahwa jadwal BK sempat mengalami penyesuaian agar seluruh kontingen dapat mengikuti rangkaian pertandingan secara optimal. Faktor pembiayaan hingga kondisi alam menjadi dasar penyesuaian tersebut.

“Kita menyesuaikan, melihat kondisi kontingen, baik dari segi pembiayaan maupun kondisi alam. Jadi kami rapatkan agar bisa dilaksanakan secepatnya,” jelas Hendro.

Ia menyebut semua kelas berlangsung kompetitif, mulai dari jarak 1.000 meter, 500 meter, hingga 200 meter. Bahkan event slalom yang digelar di area belakang venue ikut menambah dinamika persaingan.

“Ada 24 kategori yang dipertandingkan, mulai dari jarak 1.000, 500, hingga 200 meter. Termasuk juga lomba slalom yang dilaksanakan di area belakang,” ujarnya.

Puncak kegiatan berlangsung pada Senin (8/12/2025) dengan agenda penutupan sekaligus penyerahan hadiah dan pengakuan resmi (UPP) bagi atlet-atlet terbaik dari semua daerah.

“Hari ini kita laksanakan event terakhir, yaitu penutupan dengan pembagian hadiah,” kata Hendro.

Lebih dari sekadar seleksi, BK Dayung di Tenggarong dipandang sebagai tolok ukur utama kesiapan atlet Kaltim menghadapi Porprov 2026 di Paser. Hasil dari babak kualifikasi ini akan menjadi modal dan gambaran awal kekuatan daerah, terutama karena Porprov 2026 diprediksi menjadi salah satu edisi paling kompetitif dalam sejarah Kaltim. (aw)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya fokus pada pengamanan Nataru dan stabilitas harga pangan. Menghadapi intensitas hujan yang meningkat, Pemkot kini menyiapkan langkah besar dengan membentuk Komando Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana, melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur Forkopimda.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menjelaskan bahwa struktur komando ini dibentuk untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir dan tanah longsor yang setiap tahun muncul saat puncak musim penghujan.

“Kita akan membuat atau melaksanakan komando pelaksanaan tanggap darurat kebencanaan, sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri, serta Forkopimda,” ujar Andi Harun.

Ia memaparkan bahwa antisipasi dini akan dilakukan berbasis data klimatologi. Pemkot telah memiliki hitungan detail mengenai risiko banjir di Samarinda. Misalnya, curah hujan yang mencapai lebih dari 50 mm dalam sehari sudah dapat memicu genangan di beberapa titik kota. Sementara itu, jika curah hujan mencapai 100 mm dalam sehari atau berlangsung berturut-turut, potensi banjir besar bisa muncul dan memerlukan respons cepat. Pemahaman data ini menjadi dasar operasional komando gabungan dalam menentukan tingkat kewaspadaan dan pola penanganan.

Komando tanggap darurat juga akan memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, khususnya di wilayah yang memiliki kerentanan tanah longsor. Wali Kota menegaskan bahwa masyarakat perlu menerima informasi kebencanaan secara tepat, agar siap siaga ketika kondisi cuaca memburuk.

“Kita koordinasikan [dengan] kecamatan dan kelurahan pada wilayah-wilayah yang rawan longsor agar masyarakat waspada, tapi kita jangan panik,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa kewaspadaan harus bersifat antisipatif dan edukatif, mengingat bencana tidak dapat diprediksi secara pasti. Karena itu seluruh elemen masyarakat perlu memahami informasi dasar kebencanaan untuk mengurangi risiko saat situasi darurat.

Dengan pembentukan komando gabungan ini, Pemkot berharap penanganan banjir dan longsor di Samarinda dapat dilakukan lebih cepat, lebih terukur, serta lebih terpadu. Respons lintas instansi diharapkan mampu meminimalkan dampak kerusakan serta meningkatkan keselamatan warga. (Dim)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mulai mengetatkan pengamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Dalam Rapat Koordinasi Forkopimda di Hotel Aston, Senin (8/12) pagi, Wali Kota Andi Harun menegaskan bahwa aspek keamanan, ketertiban umum, serta stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi prioritas utama.

Kebijakan paling strategis adalah pemusatan seluruh pesta kembang api dan kerumunan massa hanya di Teras Samarinda. Langkah ini akan menjadi pola pengamanan utama untuk mencegah potensi gangguan di malam pergantian tahun.

“Kita berharap perayaan seperti petasan itu kita fokuskan di satu tempat saja di Teras Samarinda seperti tahun lalu. Ini untuk menghindari adanya potensi kebakaran dan sejenisnya. Sehingga perayaan tahun baru kita pusatkan di Teras Samarinda dan konsentrasi massa di titik-titik yang rawan kita himbau untuk tidak dilaksanakan demi keamanan dan ketertiban kita semua,” ujar Andi Harun.

Pemkot bersama Forkopimda juga menyiapkan “prakondisi” pengamanan sebelum Tahun Baru. Sejumlah potensi kerawanan seperti peredaran minuman keras, aktivitas tempat hiburan malam yang melanggar ketentuan, hingga balap liar akan ditertibkan secara intensif.

Di sisi lain, stabilitas harga kebutuhan pokok turut menjadi perhatian serius. Komoditas seperti beras, gula, cabai, dan BBM menjadi fokus pengawasan menjelang lonjakan permintaan.

Pemkot akan melakukan pengecekan langsung ke distributor dan agen. Wali Kota mengingatkan keras agar tidak ada pihak yang mencoba menimbun atau memainkan harga.

“Kami ingin mengimbau kepada semua agen dan distributor untuk menghindarkan dari kemungkinan adanya potensi penimbunan atau menaikkan harga yang tidak wajar di saat kondisi tingginya demand,” tegasnya.

Jika terjadi kelangkaan yang masih dalam kategori wajar, Pemkot telah menyiapkan opsi operasi pasar. Namun mekanismenya akan dilakukan secara hati-hati supaya tidak menimbulkan distorsi di pasar dan tetap menjaga perputaran ekonomi lokal.

Dengan serangkaian langkah ini, Pemkot menargetkan perayaan Nataru di Samarinda berlangsung aman, tertib, serta kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dan stabil. (Dim)

Editor: Agus S