BALIKPAPAN – Kepanikan melanda warga RT 32 Kelurahan Baru Ilir, Balikpapan Barat, setelah api berkobar hebat dan melahap sejumlah rumah, Sabtu pagi (25/10/2025) sekitar pukul 09.00 Wita. Asap tebal yang membumbung tinggi dari kawasan padat penduduk itu membuat warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan membantu memadamkan api dengan alat seadanya.

Salah seorang warga, Rusdi, menceritakan bahwa sumber api diduga berasal dari rumah bagian bawah di tengah deretan bangunan kayu. Karena material rumah yang mudah terbakar dan kondisi angin cukup kencang, kobaran api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain di sekitarnya.
“Apinya dari rumah tengah, cepat sekali besar karena semua bangunan dari kayu. Kami langsung teriak minta tolong dan siram pakai air seadanya sebelum petugas datang,” ujarnya.

Warga setempat bersama relawan berupaya menahan api sambil menunggu bantuan dari petugas pemadam kebakaran. Sekitar satu jam kemudian, api berhasil dikendalikan setelah tim gabungan dari BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, TNI, dan Polri turun ke lokasi.

Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali, mengatakan pihaknya mengerahkan sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Ia menjelaskan, padatnya bangunan dan kondisi angin menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran api.
“Karena rumah padat dan berbahan kayu, ditambah angin cukup kencang, api cepat menyebar ke bangunan lain,” jelasnya.

Dari pendataan sementara, sebanyak enam unit rumah hangus terbakar dan beberapa rumah lainnya turut terdampak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun beberapa petugas pemadam sempat mengalami sesak napas akibat asap tebal saat proses pemadaman.

Hingga siang hari, petugas masih berjaga di lokasi untuk memastikan proses pendinginan berjalan aman dan melakukan pendataan terhadap korban terdampak. Pemerintah Kota Balikpapan mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama di kawasan padat penduduk dengan instalasi listrik lama. Pemeriksaan rutin terhadap kabel dan alat elektronik disarankan untuk mencegah kejadian serupa terulang. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V. Zahry memastikan program pendidikan gratis untuk perguruan tinggi atau yang dikenal dengan sebutan gratispol tetap berjalan, meskipun tidak dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyelenggaraan Pendidikan yang sedang dibahas DPRD Kaltim.

Menurut Sarkowi, ruang lingkup pengaturan perda tersebut hanya mencakup kewenangan Pemerintah Provinsi, yakni pendidikan menengah seperti SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Sementara pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga tidak bisa diatur melalui perda tingkat provinsi.

“Awalnya saya berpikir untuk memasukkan program pendidikan tinggi gratis ke dalam perda. Namun setelah dikonsultasikan, ternyata itu bukan kewenangan kita. Jadi otomatis program gratispol tetap jalan, tapi dasar hukumnya melalui Peraturan Gubernur,” jelas Sarkowi di Samarinda, Jumat (24/10/2025).

Ia menegaskan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi dasar hukum pelaksanaan gratispol sudah melalui fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan cukup kuat.

“Pergub ini juga hasil fasilitasi dari Kemendagri, jadi secara hukum sudah kuat. Hanya saja, karena perda ini khusus untuk kewenangan provinsi, maka pendidikan tinggi memang tidak bisa dimasukkan,” ujarnya.

Meski begitu, Sarkowi membuka peluang bagi DPRD Kaltim untuk menyusun perda tersendiri apabila ingin memperkuat regulasi bantuan pendidikan tinggi di masa mendatang. Namun, perda tersebut harus berdiri sendiri dan tidak digabungkan dengan perda penyelenggaraan pendidikan yang tengah dibahas.

“Kalau ke depan kita ingin mengatur bantuan pendidikan tinggi dalam bentuk perda, itu bisa saja. Tapi harus dibuat khusus, tidak disatukan dengan perda penyelenggaraan pendidikan,” terangnya.

Pernyataan ini sekaligus menegaskan kepada masyarakat bahwa program gratispol tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sarkowi memastikan tidak ada alasan untuk khawatir karena kebijakan tersebut masih memiliki dasar hukum yang kuat melalui Pergub yang berlaku. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Samarinda, Subandi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 75 persen. Ia menilai kebijakan tersebut dapat mengguncang stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menghambat program pembangunan.

Ditemui di Gedung E Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa (21/10/2025), Subandi menyebut pemotongan sebesar itu akan berdampak langsung pada kemampuan daerah membiayai kegiatan strategis, terutama bagi Kota Samarinda yang masih memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbatas.

“Kalau sampai 75 persen itu ngeri ya. Dari total APBD kita, pemotongan sebesar itu jelas akan menghambat program pemerintah daerah. Terlebih PAD Samarinda masih di angka 3,5 sampai 4 triliun, belum sampai 50 persen dari total APBD,” ujarnya.

Meski begitu, Subandi mengapresiasi langkah Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim yang tengah melobi pemerintah pusat agar pemangkasan dapat dikurangi. Informasi terakhir yang diterimanya menunjukkan kemungkinan pengurangan hanya sekitar 30 persen.

“Kalau hanya 30 persen, itu masih bisa kita adaptasi. Kita pernah punya APBD di bawah Rp10 triliun, dan tetap berjalan. Harapannya, lobi yang dilakukan pemerintah provinsi bisa membuahkan hasil,” katanya.

Menurut Subandi, kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal. Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar lebih agresif dalam menggali potensi PAD dari berbagai sektor sah sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.

“Sudah saatnya pemerintah daerah meningkatkan kinerja dalam menggali sumber-sumber PAD secara maksimal. Ini penting agar pembangunan tetap stabil meskipun terjadi penyesuaian anggaran dari pusat,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kembali dampak kebijakan pemangkasan terhadap keberlanjutan pembangunan di daerah. “Pembangunan harus tetap stabil. Kemandirian fiskal daerah adalah kuncinya,” pungkas Subandi. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyoroti tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) PT Kobexindo Cement yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar wilayah operasi.

Usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I dan sejumlah instansi terkait, Damayanti menyebut perusahaan telah mengalokasikan dana CSR sebesar Rp11 miliar pada tahun 2025. Namun, angka itu dinilai tidak sebanding dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas industri semen, seperti polusi udara dan pencemaran air.

“Potensi alam Kaltim silakan dimanfaatkan, tetapi harus dengan adab — memperhatikan keberlanjutan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga ekologi lingkungan,” tegasnya.

Legislator asal Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa investasi tidak boleh hanya berorientasi profit. Perusahaan wajib memastikan manfaat ekonomi dirasakan masyarakat lokal, termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Dalam RDP tersebut, pihak perusahaan mengklaim telah mempekerjakan 75 persen tenaga kerja lokal. Namun, Damayanti menegaskan bahwa data tersebut masih perlu diverifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan.

“Informasi yang kami terima baru sebatas keterangan lisan. DPRD akan turun langsung memastikan apakah data itu sesuai fakta di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kendala komunikasi selama rapat, terutama penggunaan bahasa asing oleh perwakilan perusahaan yang dinilai menghambat jalannya pembahasan.

“Seharusnya yang hadir adalah pihak manajemen yang bisa berbahasa Indonesia dan memiliki kewenangan mengambil keputusan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat,” tegas Damayanti.

Komisi IV DPRD Kaltim berencana menindaklanjuti hasil RDP dengan meminta laporan tertulis dari perusahaan dan melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat. Damayanti memastikan pihaknya akan terus mengawal agar investasi di Kaltim berjalan beretika, berpihak pada masyarakat, dan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan. (MK)

Editor: Agus S