SAMARINDA – Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak bisa hanya bertumpu pada lembaga penyelenggara pemilu, tetapi harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat sipil. Hal ini disampaikannya dalam forum diskusi publik bertema evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 serta arah konsolidasi menuju Pemilu 2029 yang lebih berkualitas.

Menurut Hari, pelaksanaan Pemilu 2024 memberikan banyak pelajaran penting, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Banyaknya putusan MK, kata dia, mencerminkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan demokrasi elektoral, termasuk dugaan keterlibatan kekuasaan dalam memenangkan pasangan calon tertentu.

“Bawaslu melihat itu sebagai bahan evaluasi. Termasuk putusan tiga hakim MK dalam sengketa hasil pemilihan presiden. Dari situ kami merasa penting untuk menata bersama bagaimana proses Pemilu 2029 harus dijalankan,” ujarnya.

Hari menambahkan, ukuran demokrasi bukan hanya dari pelaksanaan pemilu, melainkan dari kualitas pemerintahan yang dihasilkan. Semakin tinggi kesadaran politik masyarakat, semakin kuat pula pertahanan demokrasi terhadap penyimpangan kekuasaan.

Menanggapi kritik bahwa Bawaslu dan KPU hanya bekerja secara teknis karena intervensi kebijakan pemerintah, Hari menegaskan bahwa Bawaslu memiliki peran yang lebih dinamis. “Berbeda dengan KPU yang fokus pada teknis pemungutan suara, Bawaslu justru berada di garis depan menghadapi berbagai pelanggaran, tekanan politik, dan upaya memengaruhi pemilih,” tegasnya.

Ia menilai, tugas Bawaslu bersifat berkelanjutan karena pengawasan tidak berhenti setelah pemilu selesai. Demokrasi yang sehat, lanjut Hari, tidak bisa dibangun hanya oleh penyelenggara pemilu. “Masyarakat sipil harus berperan aktif, bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penentu arah demokrasi ke depan,” ujarnya.

Bawaslu Kaltim juga telah mengembangkan berbagai kanal pengawasan digital seperti situs resmi, media sosial Instagram, dan YouTube untuk memperluas partisipasi publik. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran, memberikan masukan, serta terlibat langsung dalam proses pengawasan pemilu.

“Ketika ruang kebebasan berpendapat semakin sempit, potensi penyimpangan kekuasaan justru membesar. Maka sistem keadilan pemilu tidak bisa dijalankan sendiri oleh Bawaslu, harus ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat,” tandasnya.

Hari berharap forum seperti ini dapat menjadi agenda rutin dalam memperkuat kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat sipil. “Bawaslu adalah bagian dari cita-cita masyarakat sipil. Kami hadir untuk memastikan demokrasi berjalan jujur, adil, dan bermartabat. Tapi itu hanya bisa terwujud jika kita berjalan bersama,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Timur menggeledah Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kutim, Kamis (23/10/2025). Berlangsung hampir tujuh jam, sejak pukul 10.00 hingga 18.00 WITA.

Penggeledahan ini lantaran penyidik mencium aroma kasus korupsi, dugaan penyimpangan dalam proyek Rice Processing Unit (RPU) senilai Rp24,9 miliar.

Dipimpin Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kaltim AKBP Kadek Adi Budi Astawa, sejumlah anggota berseragam rompi “Subdit Tipidkor” terlihat keluar-masuk kantor dinas sambil membawa tumpukan berkas. Warga sekitar sempat memperhatikan jalannya penggeledahan yang berlangsung tertutup bagi publik.

“Kami menyita empat dus dokumen dan satu unit komputer yang berkaitan dengan dugaan kasus korupsi RPU,” ungkap AKBP Kadek Adi Budi Astawa saat dikonfirmasi.

Meski belum ada pihak yang dimintai keterangan, langkah penyitaan dokumen itu menandakan babak baru penyelidikan terhadap proyek yang sebelumnya sempat menuai sorotan. “Saat ini kami masih tahap pengumpulan bahan keterangan dan barang bukti,” tambahnya singkat.

Proyek RPU yang menelan anggaran hampir Rp25 miliar tersebut disebut-sebut dibangun untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun, hingga kini, keberadaan dan pemanfaatan unit pengolahan padi itu masih dipertanyakan.

Beberapa sumber internal menilai proyek tersebut tidak berjalan optimal, bahkan diduga menyisakan persoalan pada tahap pelaksanaan dan pengadaan.

Langkah penggeledahan oleh tim Tipikor Polda Kaltim menjadi sinyal kuat bahwa penegak hukum mulai menelisik kejanggalan penggunaan dana publik di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Publik kini menanti, apakah tumpukan dokumen yang dibawa penyidik akan membuka tabir dugaan penyimpangan di balik proyek bernilai miliaran rupiah itu.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Dinas Perkebunan (Disbun) Kutim menampilkan aneka produk unggulan dari tujuh UMKM binaan, yang mengangkat potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

Melalui stan Market Perkebunan, ragam produk olahan hasil perkebunan binaan Disbun Kutim berhasil mencuri perhatian pengunjung Pekan Raya Kutim Expo 2025.

Produk-produk yang dipamerkan tak hanya menarik dari segi kemasan, tapi juga menggoda dari sisi inovasi. Di antaranya serbuk daun kelor, serbuk jahe, hingga produk best seller seperti gula cube dan VCO fermentasi dari santan kelapa murni yang diproduksi oleh dua UMKM asal Sangatta.

Menurut Oyi Alfatah, Staf Disbun Kutim Bidang Usaha, keikutsertaan Market Perkebunan di Pekan Raya Kutim Expo merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan usaha kecil di sektor perkebunan.

“Kami ingin produk olahan hasil perkebunan Kutim semakin dikenal masyarakat luas. Banyak dari UMKM binaan ini yang memanfaatkan hasil kebun lokal untuk menghasilkan produk sehat, alami, dan bernilai jual tinggi,” ujar Oyi.

Selain sebagai ajang promosi, Market Perkebunan juga menjadi ruang pembelajaran bagi para pelaku UMKM untuk memahami pasar, memperbaiki kemasan, hingga memperluas jejaring pemasaran. Antusiasme pengunjung pun terlihat tinggi, terutama pada produk berbasis herbal seperti kelor dan jahe yang dikenal kaya manfaat bagi kesehatan.

Dengan dukungan berkelanjutan dari Disbun Kutim, para pelaku UMKM diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga menembus pasar regional bahkan nasional.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Pengamat politik Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak akan mampu menjaga kualitas demokrasi jika bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat sipil. Menurutnya, untuk menghadang potensi lahirnya rezim otoriter dan tindakan represif aparat, Bawaslu harus menjalin kemitraan strategis dengan kelompok masyarakat yang kritis dan independen.

“Kalau berharap demokrasi bisa dipertahankan dengan baik, termasuk menghadang rezim yang otoriter dengan kekuasaan memaksa seperti militer dan polisi, mustahil jika kita hanya bertumpu pada teman-teman Bawaslu,” ujar Herdiansyah, yang akrab disapa Castro, Kamis (23/10/2025).

Ia menilai Bawaslu memiliki keterbatasan struktural dan sumber daya dalam menjalankan perannya. “Pertama, mereka punya problem hierarki. Kedua, problem sumber daya. Ketiga, mereka tidak terbiasa membaca watak kekuasaan dan cara kekuasaan bekerja dengan baik,” jelasnya.

Oleh karena itu, Castro mendorong agar Bawaslu aktif berdialog dan bekerja sama dengan masyarakat sipil untuk memperkuat fungsi pengawasan dan memperluas ruang partisipasi publik. “Bawaslu butuh bersenyawa dengan masyarakat sipil. Kalau berharap demokrasi elektoral tahun 2029 bisa bertahan dari tekanan kekuasaan, Bawaslu harus sering berdiskusi dengan masyarakat sipil,” tegasnya.

Namun, ia juga menegaskan bahwa kolaborasi saja tidak menjamin pemilu bebas dari penyimpangan. “Berkawan saja tidak menjamin, apalagi kalau Bawaslu bergerak sendiri,” ujarnya. Menurutnya, Bawaslu tidak boleh hanya terjebak pada urusan teknis, tetapi juga harus terlibat dalam mendorong substansi demokrasi.

“Kalau penyelenggara hanya fokus pada hal teknis, kapan demokrasi kita bisa matang? Bawaslu tidak hanya mengurus pelanggaran administratif, tapi memastikan demokrasi berjalan baik,” tambah Castro.

Ia juga menyoroti pentingnya peran Bawaslu dalam memahami akar masalah sosial dan ekonomi yang sering menjadi alasan masyarakat menerima politik uang. “Serangan fajar sering dinormalisasi karena alasan ekonomi. Bawaslu harus hadir dalam konteks itu, bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai bagian dari solusi,” katanya.

Castro menegaskan perlunya pembentukan simpul-simpul masyarakat sipil yang solid untuk menghadapi kekuatan politik dan militer yang kian dominan. “Melawan militer dengan kekuatan kecil dan terpecah-pecah itu mustahil. Jadi yang realistis adalah menyatukan simpul-simpul kecil, menurunkan ego, dan menganggap kerja ini sebagai kerja bersama,” ucapnya.

Ia menutup pandangannya dengan mengingatkan bahwa ancaman kembalinya kekuatan militer ke panggung sipil harus diwaspadai sejak dini. “Fondasinya sudah disiapkan: revisi UU TNI, keterlibatan TNI dalam sektor-sektor sipil seperti food estate dan program MBG. Karena itu, penguatan demokrasi harus dimulai sekarang, bukan menjelang pemilu,” tegas Castro.

Menurutnya, hanya melalui kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat sipil, cita-cita membangun demokrasi yang berkeadilan dan berdaya tahan dapat diwujudkan. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Tingkat demokrasi di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan signifikan pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), posisi Kaltim dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merosot tajam dari peringkat 5 nasional menjadi peringkat 14.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, Ahmad Firdaus Kurniawan, menjelaskan bahwa selain penurunan peringkat, skor IDI Kaltim juga turun dari 82,23 menjadi 80,69. “Secara angka memang hanya turun sekitar dua poin, tapi dampaknya besar pada peringkat kita di level nasional,” ujarnya di Samarinda.

Firdaus mengungkapkan bahwa IDI diukur berdasarkan tiga aspek utama: kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Dari ketiganya, aspek kebebasan menjadi indikator yang paling merosot. Penurunan paling terlihat pada aspek penyampaian pendapat di muka umum dan terbatasnya ruang demokrasi publik.

“Tahun 2024 masih ada sejumlah aksi masyarakat yang responsnya belum optimal sehingga memengaruhi penilaian. Kalau aspirasi diterima dengan baik, nilainya naik. Tapi jika dianggap kurang terbuka, penilaiannya turun,” paparnya.

Selain faktor kebebasan sipil, penurunan juga dipengaruhi oleh lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan di DPRD, serta persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kaltim, termasuk adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah. “Dari indikator penyelenggara pemilu juga ada penurunan karena PSU di beberapa kabupaten kota di Kaltim menjadi catatan,” jelasnya.

Firdaus menegaskan bahwa IDI berfungsi seperti alat ukur kesehatan demokrasi di daerah. Karena itu, hasil ini akan menjadi bahan evaluasi besar bagi pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan. Kesbangpol Kaltim, kata dia, akan memprioritaskan peningkatan partisipasi publik, memperluas ruang kebebasan sipil, serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam pengawasan kebijakan publik.

“Ini menjadi bahan evaluasi. Pemerintah akan fokus pada indikator-indikator yang turun untuk memperbaiki posisi Kaltim ke depan,” tegasnya.

Kesbangpol Kaltim juga berencana memperkuat pendidikan politik bagi pemuda, perempuan, dan organisasi masyarakat, termasuk penguatan wawasan kebangsaan serta deteksi dini terhadap potensi kerawanan sosial.

Firdaus berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat mengembalikan kualitas demokrasi di Bumi Etam. “Target kita, tahun mendatang indeks bisa naik lagi dan peringkat Kaltim kembali ke papan atas,” tutupnya optimistis. (MK)

Editor: Agus S