SAMARINDA – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan efisiensi anggaran dan mengevaluasi ulang kontrak tenaga outsourcing memicu kritik keras dari Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo. Ia menilai langkah tersebut keliru dan justru menyasar kelompok tenaga kerja paling rentan di tengah merosotnya kemampuan fiskal Kaltim.
Seperti diketahui, kemampuan fiskal Kaltim menurun sekitar Rp6 triliun. APBD 2025 yang sebelumnya diproyeksikan Rp21 triliun, kini hanya berkisar Rp15 triliun. Namun bagi Purwadi, menjadikan outsourcing sebagai target pemangkasan adalah keputusan yang tidak adil.
“Tenaga kerja outsourcing itu hidupnya setengah hidup setengah mati. Kalau dipangkas, itu langsung membuat mereka menganggur. Jangan korbankan mereka hanya karena APBD turun,” tegasnya.
Ia menilai akar persoalan bukan pada keberadaan pekerja outsourcing, melainkan pada pola belanja Pemprov yang masih jauh dari efisien. Purwadi menyebut banyak anggaran nonprioritas yang seharusnya bisa dipangkas tanpa mengorbankan pekerja kecil.
“Pangkas saja belanja yang tidak penting. Korden baru, pagar, kendaraan dinas baru. Tiap ganti pejabat TV baru lagi, yang lama dibawa. Itu pemborosan,” ujarnya.
Selain menyoroti belanja tidak produktif, Purwadi juga mengangkat problem struktural dalam skema outsourcing. Ia mengkritisi praktik perusahaan penyedia jasa yang memotong terlalu besar dari upah pekerja, bahkan jaminan BPJS pun belum tentu diterima mereka.
“Outsourcing seharusnya memberikan pekerjaan layak. Faktanya, banyak potongan lewat agen penyedia jasa tenaga kerja, BPJS pun belum tentu mereka dapat. Jangan tambah tekanan dengan pemangkasan tenaga kerja,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan pemangkasan outsourcing berpotensi menciptakan persepsi negatif terhadap Pemprov, terutama karena sejumlah komponen belanja pegawai justru dinilai tidak transparan dan tidak pernah tersentuh efisiensi.
“TPP BKD saja tidak jelas indikatornya, diberikan porsi besar dan tidak dipotong. Sedangkan kebijakan efisiensi malah menyasar rakyat kecil, ngawur. Bahkan TPP bisa dicurigai sebagai manipolitik loh Mas, memperkuat basis suara di instansi,” kritiknya.
Purwadi juga menyoroti pengadaan videotron yang menurutnya boros dan tidak berdampak signifikan pada pelayanan publik.
“Videotron itu tidak efektif. Di mobil saja ada peringatan dilarang nonton, ini kenapa harus pasang videotron besar-besaran di jalan? Orang pasti lewat saja. Jangan sampai kita setengah mati perjuangkan DBH di pusat agar tidak dipotong, tapi anggarannya malah dihamburkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa efisiensi harus diarahkan pada belanja nonprioritas, bukan memotong tenaga kerja yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintah.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa evaluasi tenaga outsourcing tidak dapat dihindari karena mengikuti skema kontrak kegiatan.
“Tenaga outsourcing mengikuti kontrak kegiatan. Jika kegiatan berkurang karena anggaran menurun, otomatis jumlah personel juga menyesuaikan,” jelas Sri.
Namun Purwadi menegaskan bahwa pemerintah tetap harus mengedepankan keberpihakan terhadap pekerja kecil dalam proses efisiensi anggaran.
“Jangan sampai membunuh ‘dapur’ mereka. Efisiensi jangan diarahkan pada rakyat kecil. Pangkas saja belanja yang tidak perlu,” tutupnya. (rb)
Editor: Agus S
