TENGGARONG — Suasana siang yang tenang di Desa Kelekat, Kecamatan Kembang Janggut, mendadak berubah menjadi kepanikan. Idol, seorang warga yang tengah bekerja membangun rumah bersama tiga saudaranya, tiba-tiba diserang seorang pria berinisial IM yang diduga mengalami gangguan jiwa (ODGJ), Rabu (3/12/2025) sekitar pukul 12.30 Wita.
Penyerangan berlangsung cepat dan tanpa tanda-tanda sebelumnya. IM tiba di lokasi pembangunan, mendekati korban, lalu langsung mengayunkan sebilah parang ke arah dada kiri Idol.
“Semua terjadi spontan. Kami terkejut, tidak sempat menahan,” ungkap salah satu saksi di lokasi.
Menurut warga, IM memang dikenal memiliki gejala gangguan kejiwaan. Sebelum kejadian, ia disebut hanya ingin menegur Idol terkait tanaman miliknya yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Namun teguran itu berubah menjadi serangan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas.
Korban langsung dievakuasi oleh keluarganya ke Puskesmas Kembang Janggut. Meski dalam kondisi sadar, luka yang dideritanya cukup serius. Sementara itu, pelaku sempat melarikan diri ke arah perkampungan sebelum akhirnya diamankan warga.
Kapolsek Kembang Janggut, AKP Dedy Supriyanto, memastikan penanganan dilakukan secara profesional dan berhati-hati, mengingat adanya dugaan gangguan kejiwaan pada pelaku.
“Kami menangani kasus ini secara profesional dan humanis. Selain fokus pada penyelidikan, kami juga mempertimbangkan dugaan kondisi kejiwaan pelaku. Seluruh langkah tetap mengedepankan kehati-hatian dan prosedur hukum yang berlaku,” tegas Dedy.
Kanit Reskrim Polsek Kembang Janggut, AIPTU Erly Mahroni, menambahkan bahwa IM merupakan warga asli Desa Kelekat. Setelah diamankan, ia langsung dibawa ke RSJ Samarinda untuk pemeriksaan lanjutan.
“Sudah dibawa ke RSJ Samarinda itu, Mas,” ujarnya singkat. (rb)
BONTANG – Pukul 09.30 pagi, terik matahari mulai terasa menggigit di kawasan Loktuan. Namun suasana berubah ketika memasuki Wisata Mangrove Telok Bangko. Rimbunan ribuan pohon mangrove menjulang membentuk lorong hijau, membuat suasana teduh dan sejuk seketika. Jembatan ulin sepanjang hampir 200 meter seperti memandu langkah masuk ke ruang yang seolah terpisah dari hiruk-pikuk kota, menghadirkan kedamaian yang tidak dibuat-buat.
Namun keindahan yang kini dirasakan pengunjung bukanlah anugerah yang datang tiba-tiba. Hutan mangrove ini tumbuh dari perjalanan panjang seorang pria bernama Hadi Wiyoto, pensiunan PNS 57 tahun yang mengabdikan hidupnya untuk menyelamatkan pesisir yang hampir hilang.
Pengelola Wisata Mangrove Telok Bangko, Hadi Wiyoto, saat menjelaskan jenis pohon mangrove pada siswa SD Negeri 04 Bontang Utara. (Rafi’i/MKN)
Dari Ancaman Abrasi hingga Menjadi Benteng Ekosistem
Perjalanan Hadi dimulai pada 2009, saat baru memasuki purna tugas. Saat itu, Telok Bangko berada dalam kondisi kritis. Bibir pantai terus digerus abrasi, dan rumah Hadi ikut terancam. Tidak ada pelindung alam, sementara angin kencang dan gelombang pasang hampir setiap tahun merangsek mendekati tanah miliknya.
Hadi gelisah, lalu mengambil keputusan besar yang mengubah hidupnya. Ia mengeluarkan seluruh tabungan pribadinya hampir Rp1,7 miliar untuk mengambil alih lahan seluas 6 hektare yang menjadi cikal bakal kawasan konservasi ini. Di situlah ia mulai menanam pohon mangrove satu per satu, mencari bibit hingga ke Kutai Timur dan Muara Badak, memunguti buah-buahannya, menyemaikan, dan merawatnya setiap hari.
Butuh waktu bertahun-tahun hingga hutan mangrove pertama tumbuh rapat. Kini, lebih dari satu juta pohon berdiri kokoh di lahan pribadinya dengan delapan jenis mangrove yang tumbuh berdampingan, termasuk Ceriops Tagal yang dikenal langka. Akar-akar mangrove menjadi rumah bagi ikan dan kepiting, daun-daunnya menyuplai oksigen, dan batang-batangnya berdiri sebagai benteng alami yang melindungi pesisir dari abrasi.
Penelitian dua profesor dari Belanda yang bekerja sama dengan UGM menemukan fakta mencengangkan: jutaan biota hidup dan bertelur di bawah kawasan Mangrove Telok Bangko, menjadikannya satu ekosistem penting bagi kawasan pesisir Bontang.
Siswa SD Negeri 04 Bontang Utara saat mengikuti pelajaran eco-print di Wisata Mangrove Telok Bangko. (Rafi’i/MKN)
Dilirik PKT, Menjadi Wisata Edukasi dan Sumber Penghidupan
Ketulusan Hadi menjaga lingkungan pelan-pelan menarik perhatian banyak pihak, salah satunya Pupuk Kaltim. Melihat keberhasilan Hadi merehabilitasi pesisir, PKT membuka peluang kerja sama melalui TJSL, terutama untuk program dekarbonasi dan konservasi mangrove perusahaan.
Mulanya PKT ingin membangun rumah pembibitan namun terkendala lahan. Hadi kemudian membuka ruang kolaborasi: perusahaan menyiapkan lahan, sementara ia dan Kelompok Telok Bangko menanam. Kerja sama itu terus berkembang dan melalui MoU, kawasan HGB65 milik PKT ditanami mangrove seluas 14 hektare, melengkapi 4 hektare yang sudah ditanami Hadi. Totalnya kini mencapai 2 juta pohon yang menghidupkan Telok Bangko.
Konservasi ini berkembang menjadi wisata edukasi yang selalu dipenuhi anak-anak sekolah. Mereka belajar eco-print, memahami pohon mangrove, hingga dikenalkan pada pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Suara tawa anak-anak dan langkah kecil mereka di jembatan kayu menjadi pemandangan harian di Telok Bangko.
Asisten Vice President TJSL PKT, Uchin Mahazaki, mengatakan bahwa tempat ini bukan hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga menjadi mitra ideal untuk program konservasi perusahaan di masa mendatang.
Tak hanya itu, Kelompok Telok Bangko kini mampu memproduksi bibit mangrove secara mandiri. Bibit berusia tiga bulan dan tinggi satu meter telah dipesan instansi lain seperti Kodim 0909/Kutim. Setiap bibit dijual Rp10–15 ribu, menjadi tambahan ekonomi bagi kelompok masyarakat.
Kawasan ini juga memproduksi berbagai produk turunan mangrove: sirup, dodol, amplang, pewarna makanan alami, bahkan olahan tepung berbahan dasar mangrove. Di luar pendapatan dari tiket wisata, produk-produk ini membuat penghasilan Telok Bangko mencapai Rp300–400 juta per tahun.
Di bangku panjang di tengah jembatan kayu, Hadi sering duduk memandangi hutan yang ia tanam sendiri. Ia pernah hanya ingin menyelamatkan rumahnya dari abrasi. Kini, wilayah itu berkembang menjadi kawasan konservasi, wisata edukasi, pusat ekonomi warga, dan laboratorium alam bagi para peneliti.
“Menanam mangrove bukan hanya menahan abrasi, tapi kewajiban menjaga alam. Saya tidak akan setop. Ini harus jadi warisan untuk anak cucu,” ucapnya pelan, penuh keyakinan.
Telok Bangko kini bukan hanya hutan mangrove—ia adalah bukti bahwa satu tekad tulus dapat menumbuhkan dua juta pohon dan melindungi masa depan pesisir Bontang. (rafiii/tim redaksi)
Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin. (Foto: Hanafi/MKN)
SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur sedang menyiapkan pembangunan fasilitas tambat khusus di Sungai Mahakam untuk menertibkan ponton batu bara yang selama ini berlabuh di tengah sungai. Langkah ini diambil untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, terutama saat kapal-kapal melintasi Jembatan Mahakam Samarinda yang dikenal sebagai titik paling rawan.
Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin, mengatakan fasilitas tambat baru menjadi bagian dari program sinkronisasi transportasi sungai dalam kerangka Jospol Pemprov Kaltim.
“Selama ini sebagian ponton berlabuh di tengah sungai, terutama ketika melewati Jembatan Mahakam. Posisi ini sangat berisiko, terutama saat arus deras atau cuaca buruk. Dengan fasilitas baru, kapal-kapal akan diarahkan ke lokasi yang lebih aman,” ujar Masli.
Fasilitas tambat akan dibangun di dua titik strategis: hilir Sungai Lais dan hulu dekat Dermaga Sungai Kunjang. Pengerjaan ditargetkan selesai pada akhir 2026. Selain sebagai tempat tambat, area ini juga berfungsi memperlancar alur pelayaran sehingga kapal-kapal besar, kapal patroli, dan kapal pengangkut batu bara dapat bergerak lebih tertib saat melintasi wilayah jembatan.
“Selain menertibkan kapal, fasilitas ini mempermudah navigasi kapal patroli dan kapal besar lainnya. Kami ingin memastikan alur pelayaran Mahakam, khususnya di sekitar Jembatan Mahakam, tetap aman dan lancar,” lanjut Masli.
Ia menegaskan bahwa penataan lalu lintas sungai tidak bisa ditunda. Masih banyak ponton yang berlabuh sembarangan sehingga meningkatkan risiko tabrakan, terutama pada malam hari atau dalam kondisi cuaca ekstrem.
“Kalau terlalu padat di tengah sungai, risiko kapal saling bersenggolan tinggi. Dengan fasilitas baru, kami bisa mengurangi potensi kecelakaan dan memastikan jalur pelayaran lebih aman,” tambahnya.
Pembangunan fasilitas tambat ini juga menjadi pintu masuk bagi Dishub Kaltim dalam memodernisasi dermaga serta infrastruktur pendukung lainnya di sepanjang Mahakam. Selain keselamatan, program ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas transportasi sungai, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, dan menyiapkan Mahakam sebagai jalur strategis industri pelayaran Kaltim ke depan.
“Ini bagian dari komitmen Pemprov Kaltim melalui Jospol untuk memastikan transportasi sungai aman, tertib, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Fasilitas ini ke depan akan menjadi model untuk tambatan dan dermaga lainnya,” tutup Masli. (rb)
2 kendaraan motor diamankan oleh unit lantas Turwali Polresta Samarinda. (Ist)
SAMARINDA – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Samarinda bergerak cepat setelah aksi balap liar di Jalan Kusuma Bangsa viral di media sosial. Dalam penindakan yang berlangsung usai penyelidikan, polisi berhasil mengamankan empat sepeda motor, dua joki, serta dua mekanik yang diduga turut terlibat dalam aksi kebut-kebutan tersebut.
Aksi balapan tersebut diketahui terjadi pada Selasa (2/12/2025) tengah malam. Rekaman videonya menyebar luas dan membuat masyarakat resah karena dinilai membahayakan pengguna jalan lainnya.
Kasat Lantas Polresta Samarinda, Kompol La Ode Prasetyo, mengatakan bahwa video viral menjadi petunjuk awal untuk melacak para pelaku. Investigasi dilakukan secara gabungan oleh Satlantas dan Samapta.
“Kami menindaklanjuti laporan masyarakat dan rekaman video yang beredar. Dari situ kami memastikan balap liar memang terjadi di kawasan Kusuma Bangsa,” jelasnya saat konferensi pers, Jumat (5/12/2025).
Saat polisi mendatangi lokasi, para pelaku tidak ditemukan sedang beraksi. Namun, hasil penyelidikan berhasil mengarah pada identifikasi kendaraan dan orang-orang yang terlibat.
“Ketika kami sampai, mereka sudah tidak ada. Tapi dari penyelidikan, kami berhasil mengamankan empat motor serta joki dan mekaniknya,” ujar Kompol La Ode.
Pemeriksaan awal menemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari modifikasi kendaraan yang tidak sesuai aturan hingga kelengkapan administrasi yang tidak sah. Motor-motor tersebut dinilai sangat berbahaya jika digunakan di jalan raya.
“Balap liar jelas melanggar hukum. Banyak motor tidak standar dan tidak lengkap. Kami lakukan penilangan, dan kendaraan akan ditahan minimal tiga bulan,” tegasnya.
Dua joki sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara dua lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga mengamankan dua mekanik yang diduga menyiapkan sepeda motor khusus untuk balap liar.
Salah satu mekanik, Riski, mengakui bahwa dirinya melakukan penyetelan mesin untuk dua motor berbeda. “Biasanya saya nyetel malam. Dua motor itu memang disiapkan untuk dua joki,” ucapnya.
Penyidik kini mendalami kemungkinan adanya unsur taruhan di balik aksi balap liar tersebut.
“Unsur perjudian masih kami kaji. Kami butuh pendalaman lebih lanjut untuk memastikan apakah ada taruhan dalam kegiatan ini,” kata Kompol La Ode.
Seluruh pelaku dan barang bukti telah diamankan di Polresta Samarinda. Polisi memastikan akan meningkatkan patroli di lokasi rawan demi mencegah aksi balap liar yang dapat membahayakan nyawa banyak orang. (rb)
Warga Kompleks Pejuang Berlan menggelar aksi damai di Patung Kuda, Jakarta, menolak pengosongan paksa rumah oleh Kodam. (Foto: Fajri/MKN)
JAKARTA — Puluhan warga Kompleks Pejuang Berlan, Matraman, Jakarta Timur, menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jumat (5/12/2025), memprotes pengosongan paksa rumah mereka oleh Kodam Jaya. Aksi ini digelar menyusul eksekusi dua rumah yang telah dilakukan pada 12 dan 26 November lalu, dan rencana eksekusi lima rumah berikutnya.
Pengacara warga, Gilbert Pasaribu, menegaskan bahwa rumah-rumah tersebut telah dihuni keluarga veteran sejak lebih dari tujuh dekade, dan merupakan warisan sah yang diberikan kepada para pejuang pasca-perang kemerdekaan melawan Belanda.
“Pertama, kami memohon perlindungan langsung kepada Presiden atas upaya pengosongan rumah yang dilakukan Kodam Jaya. Para penghuni adalah keluarga veteran yang tinggal secara sah,” ujar Gilbert.
Ia mengungkapkan, keluarga veteran sudah mengirim surat permohonan kepada Presiden Prabowo, namun hingga kini belum menerima jawaban resmi. Ketidakpastian itu membuat warga semakin gelisah.
“Sampai hari ini belum ada balasan. Sementara tekanan di lapangan terus meningkat dan warga, terutama lansia, sangat cemas,” katanya.
Gilbert juga menuding adanya tindakan intimidatif dalam proses pengosongan. Sejumlah warga lanjut usia disebut mengalami tekanan psikologis akibat pendekatan aparat yang dinilai tidak manusiawi.
“Kami melaporkan tindakan intimidatif yang dilakukan Mayor Ilyun Idham saat pengosongan berlangsung. Hal ini sangat meresahkan warga, terutama para orang tua dan keluarga veteran,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, seorang putra pejuang menyampaikan langsung harapan besar keluarga veteran agar Presiden Prabowo bersedia bertatap muka dengan mereka untuk mendengar penjelasan sejarah rumah-rumah tersebut.
“Kami berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto mau mendengarkan keluhan kami. Pertemuan langsung penting agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ungkapnya.
Warga menegaskan bahwa Presiden perlu mengetahui asal-usul rumah mereka yang telah ditempati sejak 1951, termasuk bagaimana hunian itu diberikan kepada para veteran oleh pihak Belanda atau KNIL setelah masa konflik.
“Pak Prabowo harus tahu bagaimana orang tua kami memperoleh rumah itu setelah masa perang melawan penjajah,” tuturnya.
Aksi berlangsung penuh emosi. Warga berorasi bergantian dan membacakan puisi berisi kegelisahan serta penolakan atas upaya pengosongan yang mereka anggap tidak menghargai jasa para pejuang bangsa.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa rumah-rumah di kawasan Berlan rencananya akan digunakan sebagai tempat tinggal pangdam dari Kalimantan. Namun warga menolak tegas, menyatakan bahwa penghuni sah adalah keturunan veteran yang telah menjaga kawasan tersebut selama lebih dari 70 tahun. (rb)
M. Husni Fahruddin, Anggota Komisi II saat diwawancarai di Samarinda. (K. Irul Umam/MKN)
SAMARINDA – Rencana pembukaan rute penerbangan internasional dari Bandara APT Pranoto Samarinda menuju Kuala Lumpur disambut positif oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, M. Husni Fahruddin. Ia menilai minat maskapai luar negeri untuk masuk ke Samarinda menunjukkan besarnya mobilitas warga Kalimantan Timur ke negara tetangga.
Husni menegaskan ketertarikan maskapai asing bukan keputusan mendadak. Menurutnya, mereka melihat potensi penumpang yang kuat, terutama warga Kaltim yang rutin bepergian ke Malaysia dan Brunei.
“Saya lihat ekspansinya seperti Brunei Airways itu sudah banyak. Kalau mereka buka di situ, berarti mereka tertarik dengan potensi masyarakat Kaltim yang memang sering ke luar negeri,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pola perjalanan masyarakat Kaltim—mulai dari kebutuhan berobat, pendidikan, hingga aktivitas bisnis—menjadi alasan maskapai internasional memetakan pasar di Samarinda.
“Banyak orang Kaltim berobat di Kuala Lumpur, di Brunei, sekolah di sana. Itu yang membuat mereka tertarik memberikan penerbangan murah ke sana,” jelasnya.
Masuknya maskapai asing dinilai membawa dampak positif. Selain menambah pilihan rute, hal ini sekaligus menjadi alarm bagi sektor layanan lokal, terutama rumah sakit, untuk meningkatkan kualitas agar masyarakat tidak perlu pergi ke luar negeri.
“Kalau banyak orang Kaltim ke sana untuk berobat, harusnya rumah sakit di Kaltim ditingkatkan kualitasnya. Saya pikir sehat saja kompetisinya,” katanya.
Terkait kesiapan Bandara APT Pranoto, Husni menyebut keputusan maskapai internasional membuka rute baru menjadi indikator bahwa fasilitas bandara sudah dianggap memenuhi standar.
“Kalau mereka sudah masuk, berarti mereka sudah melihat bahwa fasilitas yang ada di APT Pranoto sudah oke,” terangnya.
Ia menegaskan momentum ini perlu dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi kebutuhan masyarakat, sehingga mobilitas ke luar negeri dapat ditekan melalui peningkatan layanan di Kaltim.
“Kalau itu bisa kita benahi di Kaltim sehingga mereka tidak ke luar daerah, kan lebih bagus,” tutup Husni. (rb)
Kepala DLH, Heru Triatmojo dalam kegiatan penganugerahan lingkungan hidup. (Syakurah)
BONTANG – Di tahun 2026, Bontang dipastikan menerima dukungan pendanaan sebesar Rp 900 juta dari Program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF). Pendanaan ini sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan di Kota Bontang.
FCPF-CF merupakan inisiatif global di bawah Bank Dunia, yang memberikan insentif finansial kepada daerah atau negara yang berhasil menekan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang, Heru Triatmojo menyebutkan, nilai bantuan tahun depan melonjak dibandingkan penerimaan tahun 2025. Tahun ini, Bontang memperoleh Rp420 juta melalui program yang diprakarsai Bank Dunia tersebut.
“Dana ini melonjak cukup tinggi dibanding yang kita dapatkan 2025 ini,” terangnya.
Heru menegaskan, bahwa dana FCPF-CF tidak dicatatkan dalam struktur APBD. Anggaran tersebut disalurkan langsung kepada kelompok masyarakat, pelaku usaha, maupun komunitas yang menjalankan program perlindungan lingkungan.
Penyalurannya mencakup penguatan kegiatan kelompok tani, pengembangan Kampung Iklim (Proklim), serta mendukung program berkelanjutan di sekolah-sekolah Adiwiyata.
“Semua dana diarahkan langsung ke pihak-pihak yang secara aktif membina lingkungan,” jelasnya.
BONTANG – Pemerintah Kota Bontang tengah menyiapkan strategi untuk menekan maraknya pembuangan sampah sembarangan. Mulai 2026, pemkot berencana memasang 32 unit CCTV di berbagai titik rawan guna memudahkan penindakan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan pengawasan ini diperlukan karena masih banyak warga yang membuang sampah di luar lokasi dan jadwal yang ditentukan. Dengan adanya rekaman visual, petugas akan memiliki bukti kuat untuk menindak pelanggar.
“Setelah itu, untuk penindakan bisa lebih tegas. Pelanggaran ringan dikenakan sanksi sosial dahulu. Denda diberlakukan bagi warga yang mengulang pelanggaran,” jelasnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang, Heru Triatmojo, menambahkan bahwa denda maksimal sesuai regulasi bisa mencapai Rp 5 juta. Menurutnya, pemasangan kamera diarahkan ke titik-titik yang selama ini sering dilaporkan sebagai lokasi pembuangan sampah liar.
Dari sisi anggaran, DLH mengajukan kebutuhan sekitar Rp 800 juta. Estimasi tersebut merujuk pada biaya pemasangan Rp 25 juta per unit CCTV. Namun persetujuan final tetap berada di tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
Sejalan dengan rencana ini, pemerintah mengingatkan, agar masyarakat mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Perda Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2022. Aturan tersebut menetapkan jadwal pembuangan sampah.
Sebanyak 188 peserta dari berbagai Sekolah Luar Biasa (SLB) di Bontang mengikuti kejuaraan paralimpik dalam rangka peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025. Kegiatan ini menjadi ruang apresiasi sekaligus wadah pengembangan bakat bagi anak-anak berkebutuhan khusus, dengan berbagai lomba yang dirancang inklusif dan mendukung kreativitas serta kepercayaan diri mereka.
Pembaca Setia Radar Bontang!
Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:
BONTANG – Angka kekerasan di Kota Bontang terhitung masih cukup tinggi. Sejak tahun 2022 hingga November 2025 lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bontang mencatat, total sebanyak 830 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Kepala DP3AKB Kota Bontang, Eddy Forestwanto, memamparkan rincian kasus kekerasan tersebut. Mulai dari 2022 lalu tercatat sebanyak 117 kasus kekerasan. Lanjut pada 2023 ada 101 kasus. Kemudian di 2024 kemarin ada sekitar 147 kasus, hingga di 2025 ditemukan 88 kasus yang telah terdata.
Dalam kasus kekerasan yang ditemukan DP3AKB ini, mayoritas korbannya ialah perempuan. Maka dari itu, pihaknya menekankan jika perlindungan pada perempuan, anak, dan penyandang disabilitas adalah bagian dari tanggung jawab bersama.
“Sudah termasuk banyak sekali kasus kekerasan di Bontang yang kami terima, dimana sebagian korbannya adalah anak-anak dan perempuan yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ucapnya, Kamis (4/12/2025) kemarin.
Di kesempatan yang sama, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni juga turut memberikan tanggapan terkait dengan tingginya angka kekerasan di Kota Bontang ini.
Menurutnya, dengan tingginya angka kekerasan seperti ini menunjukkan bahwa, peningkatan kesadaran masyarakat harus lebih dioptimalkan. Apalagi telah terdapat 830 kasus KDRT dengan korban sebanyak 516, yang telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama (PA).
“Kekerasan bisa menimpa siapa saja, termasuk juga dengan laki-laki. Oleh karena itu, semua pihak perlu mendapatkan edukasi agar mampu mengenali, mencegah, dan melaporkan kekerasan yang dialaminya,” tutupnya.
