SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya, untuk menempatkan Koperasi Merah Putih sebagai pilar sentral penguatan perekonomian daerah.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, secara eksplisit menyatakan harapannya agar koperasi ini dapat menjadi ‘soko guru’ ekonomi kerakyatan, khususnya di tingkat desa.

Ardiansyah meyakini bahwa Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar, untuk menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, sejalan dengan konsep gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi.

“Kita harapkan koperasi ini menjadi soko guru perekonomian Indonesia, sekaligus wujud nyata peningkatan ekonomi kerakyatan, termasuk di Kutai Timur,” ujar Ardiansyah.

Menurutnya, inisiatif ini sangat selaras dengan visi Pemerintah Kutim yang kini tengah fokus mendorong pertumbuhan ekonomi, yang langsung menyentuh masyarakat bawah. Ia menyoroti bahwa Kutim saat ini telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan koperasi diperlukan untuk menjaga momentum tersebut.

“Keberadaan Koperasi Merah Putih sangat sejalan dengan program Pemkab Kutim yang tengah fokus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat,” tambahnya.

Bupati berharap, dengan adanya wadah koperasi, potensi ekonomi yang ada di desa-desa dapat terorganisir dan terkelola dengan baik. Hal ini mencakup dukungan terhadap berbagai sektor usaha.

“Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi salah satu komponen yang terus mendorong ekonomi tumbuh, mulai dari desa, dari industri rumahan, UMKM, hingga masyarakat luas,” pungkas Ardiansyah, menandaskan bahwa penguatan ekonomi harus dimulai dari unit terkecil dan paling dekat dengan rakyat.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), berkomitmen meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan investasi melalui strategi jemput bola ke empat zona wilayah. Langkah ini menjadi solusi atas kendala jarak dan akses pelaku usaha, dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Kepala DPMPTSP Kutim, Darsafani, mengatakan bahwa mulai tahun 2026 pihaknya akan membagi pembinaan dan sosialisasi LKPM menjadi empat zona, yakni Zona Pantai Sangkulirang, Zona Pedalaman, Zona Muara Bengkal, dan Zona Perkotaan Sangatta.

“Banyak pelaku usaha yang mengeluh karena jaraknya jauh untuk datang ke kantor kami di Sangatta. Karena itu, tahun depan kami akan jemput bola agar semua pelaku usaha bisa tetap tertib melapor,” ujar Darsafani, Selasa (21/10/2025).

Sosialisasi LKPM ini menyasar pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), baik skala mikro maupun makro. Menurut Darsafani, pelaporan LKPM wajib dilakukan oleh seluruh pelaku usaha, sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan penanaman modal.

Pelaporan dapat dilakukan secara triwulanan maupun tahunan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) LKPM, yang terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Bagi pelaku usaha yang tidak tertib melakukan pelaporan LKPM akan dikenai sanksi berupa pembekuan usaha,” tegasnya.

Selain untuk kepatuhan, pelaporan investasi juga berfungsi sebagai bahan analisis pemerintah daerah, dalam memetakan besaran investasi di Kutim. Tahun 2025, Kutim menargetkan investasi sebesar Rp12,5 triliun, dan hingga triwulan kedua realisasinya telah mencapai Rp11,5 triliun, atau sekitar 92 persen dari target tahunan.

“Kami bersyukur, realisasi investasi kita tinggi. Namun, ketertiban pelaporan tetap penting agar data investasi bisa akurat dan terpantau,” tambahnya.

Menariknya, pelaku usaha yang aktif melaporkan LKPM juga berpotensi mendapat manfaat lebih. Jika terjadi bencana atau kondisi luar biasa yang berdampak pada usaha, data LKPM menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan atau program pemulihan ekonomi.

Hingga akhir 2025, DPMPTSP Kutim mencatat tingkat kepatuhan pelaporan LKPM sudah mencapai 90 persen. Dengan strategi jemput bola ke empat zona tersebut, Darsafani optimistis tingkat kepatuhan bisa meningkat lebih tinggi pada tahun mendatang.

“Tujuan kami sederhana, mempermudah pelaku usaha sekaligus memastikan Kutim punya data investasi yang solid dan transparan,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA — Sebanyak 57 bangunan yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kota Samarinda di Jalan Sultan Hasanuddin, Samarinda Seberang, resmi dieksekusi pada Selasa (21/10/2025) pagi. Penertiban dimulai pukul 07.00 WITA dan melibatkan ratusan personel gabungan dari Satpol PP, Polri, TNI, serta perangkat Pemkot Samarinda, menggunakan alat berat ekskavator untuk merobohkan bangunan.

Aksi penggusuran berlangsung di tengah protes warga. Salah seorang warga, Sirajuddin, sempat memohon waktu tambahan 10 hari untuk memindahkan barang-barangnya. Namun permintaan itu ditolak oleh petugas. Pihak Satpol PP menyebut seluruh proses sosialisasi dan peringatan telah dilakukan berulang kali sebelum penertiban dilakukan.

Kepala Dinas Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswanti, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan langkah akhir setelah seluruh prosedur dijalankan.

“Kami sudah melalui seluruh SOP. Himbauan sudah dilakukan, baik tertulis maupun lisan, lewat kelurahan dan kecamatan. Kali ini waktunya penertiban,” tegas Anis.

Anis menjelaskan, Satpol PP bertugas menegakkan perda dan mengamankan aset daerah. Dari hasil pendataan terbaru, jumlah bangunan yang dieksekusi bertambah dari 55 menjadi 57 unit. Ia juga mengungkapkan bahwa 18 pemilik bangunan telah menerima uang tali asih, masing-masing senilai Rp9 juta, dengan imbauan agar segera membongkar bangunan secara mandiri dalam waktu dua minggu. Namun hanya dua yang melaksanakannya.

“Dari 18 yang sudah menerima tali asih, hanya dua yang membongkar sendiri. Sisanya tetap bertahan di lokasi,” jelasnya.

Pelaksanaan penertiban dikejar hingga selesai hari ini, bahkan jika harus lembur. Sebanyak tiga ekskavator diturunkan dengan dukungan 100 personel gabungan, serta kendaraan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan PUPR untuk membantu memindahkan barang-barang warga ke lokasi sementara di belakang PDAM.

Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi, menegaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan berulang kali, termasuk kesempatan terakhir hingga sehari sebelum eksekusi. Ia menambahkan, bagi warga yang belum menerima tali asih, proses pemberian bantuan sudah melewati batas waktu.

“Tahapan sudah lewat, jadi tidak bisa lagi diakomodasi. Semua data akan kami rangkum untuk laporan,” katanya.

Dari total 57 bangunan, 38 di antaranya tercatat telah menerima tali asih, sementara sisanya dianggap tidak memenuhi syarat administratif.

Anis memastikan penertiban dilakukan dengan pendekatan humanis dan tetap berkoordinasi dengan semua pihak.

“Insyaallah Satpol PP selalu mengedepankan pendekatan humanis. Semua kami lakukan secara kolaboratif dan sesuai aturan,” pungkasnya.

Pewarta: Dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Balai Bahasa Provinsi Kaltim mengungkapkan tiga bahasa suku Dayak di Kalimantan Timur kini berada dalam kondisi kritis dan terancam punah. Ketiganya adalah bahasa Punan Merah, Dusun, dan Tunjung, yang saat ini hanya dituturkan oleh segelintir masyarakat di Mahakam Hulu, Paser, dan Kutai Barat.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur Asep Juanda menjelaskan, hasil pemetaan menunjukkan tingkat vitalitas bahasa-bahasa daerah di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sangat bervariasi. Beberapa bahasa seperti Melayu Kutai, Paser, Banjar, Bugis, Bahau, dan Kenyah masih aktif digunakan. Namun, sejumlah bahasa lain sudah kehilangan penutur mudanya.

“Dari 16 bahasa daerah yang teridentifikasi di Kaltimtara, sebagian besar mengalami penurunan fungsi dan jumlah penutur. Jika tidak segera direvitalisasi, beberapa di antaranya akan punah dalam waktu dekat,” ujar Asep di Samarinda, Selasa (21/10/2025).

Bahasa Punan Merah di Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Hulu, kini hanya memiliki kurang dari seribu penutur, sebagian besar berusia di atas 40 tahun. Pewarisan bahasa kepada generasi muda hampir tidak terjadi. Kondisi serupa dialami bahasa Dusun di Kabupaten Paser, yang kini hanya digunakan di satu kampung oleh penutur lanjut usia.

“Generasi muda lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari,” jelas Nurul Masfufah, Widyabasa Ahli Muda Balai Bahasa Kaltim.

Sementara itu, bahasa Tunjung yang digunakan masyarakat Dayak Tunjung di Ngenyan Asa, Kutai Barat, juga menunjukkan gejala penurunan tajam. Berdasarkan uji vitalitas Balai Bahasa, jumlah penutur muda kian menurun karena penggunaan bahasa Indonesia di rumah tangga semakin dominan.

“Banyak orang tua kini lebih memilih berbicara dengan anak-anaknya menggunakan bahasa Indonesia, sehingga bahasa daerah tidak lagi diwariskan,” ungkap Diyan Kurniawati, M.Hum., anggota Tim Pelindungan Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Kaltim.

Balai Bahasa Kaltim mencatat sedikitnya lima faktor utama yang mempercepat kepunahan bahasa daerah. Pertama, terjadi pergeseran bahasa antargenerasi, di mana generasi muda lebih memilih bahasa Indonesia dibanding bahasa daerah. Kedua, dominasi bahasa Indonesia dalam pendidikan, pemerintahan, dan media membuat ruang penggunaan bahasa daerah semakin sempit. Ketiga, urbanisasi dan mobilitas penduduk mendorong terjadinya kontak antarbahasa sehingga banyak penutur kehilangan lingkungan berbahasanya. Keempat, perkawinan antar suku menyebabkan keluarga lebih memilih menggunakan bahasa dominan agar komunikasi lebih mudah. Terakhir, minimnya dokumentasi dan bahan ajar bahasa daerah di sekolah membuat bahasa-bahasa tersebut sulit dipelajari kembali oleh generasi muda.

Saat ini terdapat 16 bahasa daerah di Kalimantan Timur dan 11 di Kalimantan Utara. Dari jumlah tersebut, mayoritas berada dalam kondisi rentan, sementara tiga di antaranya — Punan Merah, Tunjung, dan Dusun — sudah masuk kategori terancam punah.

Sebagai langkah penyelamatan, Balai Bahasa Kaltim terus menjalankan Program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) melalui pelatihan guru utama bahasa daerah, pengimbasan ke sekolah, serta Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) yang rutin digelar tiap tahun. Program ini melibatkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat adat sebagai bagian dari gerakan bersama pelestarian bahasa daerah.

“Revitalisasi bahasa tidak bisa dilakukan sendiri. Ini harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan penutur, tokoh adat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan,” tegas Asep Juanda.

Ia menutup dengan pesan bahwa pelindungan bahasa daerah bukan sekadar tugas lembaga, melainkan upaya menjaga identitas dan warisan budaya bangsa.

“Setiap bahasa menyimpan kearifan lokal dan sejarah masyarakatnya. Jika punah, hilang pula bagian penting dari kebudayaan kita,” tandasnya.

Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S

SAMARINDA – Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menegaskan bahwa rencana pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur bukan sekadar wacana politik, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan cepat dan memadai.

Dalam wawancara di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025), Nurhadi menuturkan bahwa jarak antara Balikpapan Timur ke rumah sakit terdekat mencapai sekitar 40 menit perjalanan, yang dinilai sangat berisiko terutama untuk pasien dalam kondisi darurat.

“Pelayanan kesehatan harus maksimal dan bisa diakses cepat oleh masyarakat. Jarak 40 menit menuju rumah sakit sangat tidak ideal, apalagi dalam kondisi darurat,” ujarnya.

Nurhadi menjelaskan bahwa pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur merupakan komitmen bersama yang telah disepakati sejak Pilkada sebelumnya. Ia bahkan mengaku sudah menegaskan langsung kepada wali kota terpilih agar proyek tersebut menjadi prioritas utama.

“Waktu itu saya menyampaikan langsung secara empat mata saat memberikan rekomendasi partai. Salah satu poinnya adalah komitmen membangun rumah sakit di Balikpapan Timur,” ungkapnya.

Menurut Nurhadi, seluruh persiapan telah matang, mulai dari ketersediaan lahan hingga kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun, rencana pembangunan harus tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah.

“APBD Kota Balikpapan awalnya diperkirakan lebih dari Rp4 triliun, tapi setelah kebijakan efisiensi, berkurang sekitar Rp1,2 triliun. Dengan kondisi itu, banyak program prioritas yang harus dikorbankan, termasuk pembangunan rumah sakit. Ini bukan karena pemerintah kota tidak mau, tapi karena ruang fiskalnya terbatas,” jelasnya.

Nurhadi mengungkapkan, proyek rumah sakit tersebut telah dimasukkan dalam rencana pembiayaan sebesar Rp274 miliar, dengan alokasi awal sekitar Rp50 miliar pada tahun 2026.

Ia menegaskan, salah satu alasan dirinya maju ke DPRD Provinsi Kaltim adalah agar dapat mengawal dan memperjuangkan pendanaan proyek strategis ini di tingkat provinsi.

“Tahun 2024 sebenarnya semua sudah siap. Lahan beres, amdal beres, dan komunikasi dengan dinas kesehatan juga sudah dilakukan. Karena itu saya ke provinsi supaya bisa memperjuangkan pendanaan dari level yang lebih tinggi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Komisi II DPRD Kaltim akan meminta penjelasan pemerintah daerah terkait rencana pembangunan rumah sakit tersebut dan memastikan adanya sinkronisasi program antarinstansi agar proyek tidak terhenti di tengah jalan.

“Ini bukan hanya janji politik, tapi kebutuhan nyata masyarakat. Balikpapan Timur butuh rumah sakit sendiri. Kami akan perjuangkan sampai tuntas,” pungkas Nurhadi.

Pewarta: Umam
Editor: Agus S