Beranda blog Halaman 510

Kantor Bea Cukai Bontang Raih Predikat WBBM

Penulis
redaksi
-
0
Kegiatan Pemusnahan BMN hasil penindakan jajaran Bea Cukai di halaman belakang Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Bontang, Selasa (21/10). (ist)

BONTANG – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bontang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2024, setelah sebelumnya memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Hal ini diketahui saat kegiatan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan jajaran Bea Cukai di halaman belakang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bontang , Selasa (21/10).

Capaian ini, kata Kepala KPPBC TMP C Bontang, Tri Haryono Suhud, menjadi dorongan moral bagi seluruh jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan dan pengawasan di wilayah kerja Bontang dan sekitarnya.

Sementara itu, Wawali Bontang, Agus Haris, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bea Cukai Bontang atas kerja keras dan konsistensinya dalam menjalankan fungsi sebagai community protector.
“Atas nama Pemerintah Kota Bontang, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KPPBC Tipe Madya Pabean C Bontang yang telah secara konsisten melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal dan berbahaya,” ujarnya.

“Prestasi ini mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Mari kita bersama-sama menjaga integritas ini,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Masyarakat Diimbau Tidak Beli dan Edarkan Produk Ilegal

Penulis
redaksi
-
0
Wawali (tengah) ikut memusnahkan produk ilegal hasil sitaan Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Bontang. (ist)

BONTANG – Wawali Bontang, Agus Haris mengimbau masyarakat agar tidak membeli maupun mengedarkan produk ilegal seperti rokok tanpa pita cukai dan minuman beralkohol tanpa izin edar.

Hal itu disampaikan wawali saat menghadiri kegiatan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan jajaran Bea Cukai di halaman belakang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bontang , Selasa (21/10).
“Dengan membeli produk legal yang berpita cukai, masyarakat bukan hanya menaati hukum, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap penerimaan negara yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan bersama,” tegasnya.

Melalui kegiatan pemusnahan ini, Bea Cukai dan Pemerintah Kota Bontang meneguhkan komitmen bersama untuk memberantas peredaran barang ilegal, menjaga keadilan ekonomi, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif barang-barang berbahaya dan tanpa izin edar.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

8 Kader Posyandu Bontang Ikuti Jambore Kaltim 2025

Penulis
redaksi
-
0
8 kader posyandu Bontang yang akan berangkat ke Jambore Kaltim 2025. (ist)

BONTANG – Delapan kader Posyandu Bontang berangkat ke ajang Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025, Selasa (21/10) pagi.

Delapan kader tersebut berasal dari delapan kelurahan di Kota Bontang, yakni Guntung, Belimbing, Loktuan, Gunung Elai, Kanaan, Satimpo, Bontang Baru, dan Bontang Kuala. Mereka bertolak menuju Kota Balikpapan, tempat pelaksanaan jambore yang akan digelar pada 23–26 Oktober 2025.

Dalam laporannya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bontang, Bambang Sri Mulyono, menyampaikan bahwa tim kader Bontang akan mengikuti dua cabang lomba, yakni defile yel-yel dan lomba ranking satu. Ia berharap para kader dapat menunjukkan penampilan terbaik dan membawa hasil membanggakan bagi Kota Taman.
“Kami optimistis tim Bontang bisa tampil maksimal dan menjaga prestasi yang telah diraih pada jambore tahun sebelumnya,” ujar Bambang mengutip dari PPID Bontang.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Agus Haris dalam sambutannya berpesan agar para kader tampil dengan percaya diri, fokus, dan sungguh-sungguh dalam setiap lomba. Ia juga mengingatkan seluruh peserta dan pendamping agar menjaga kesehatan, mengingat kondisi cuaca yang belakangan ini cukup ekstrem.
“Jaga semangat, tetap kompak, dan tampilkan yang terbaik. Insyaallah dengan niat baik dan kerja keras, Bontang bisa kembali membawa pulang prestasi. Selamat jalan dan selamat berjuang untuk mengharumkan nama Kota Bontang,” ucapnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Pemkot Gelar Corporate University, Sekda: ASN Dituntut Jadi birokrasi Lincah, Adaptif, dan Inovatif, Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Penulis
redaksi
-
0
Pelatihan Corporate University di Ruang Pirus, Hotel Equator Bontang. (ist)

BONTANG – Pemkot Bontang terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya, agar mampu menghadapi dinamika birokrasi modern yang berbasis pengetahuan dan teknologi.

Salahsatu caranya dengan menggelar Pelatihan ASN Corporate University (Corpu) Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kegiatan ini diadakan, Selasa (21/10) pagi di Ruang Pirus, Hotel Equator Bontang.

Sekda Bontang, Aji Erlinawaty menegaskan, birokrasi tidak lagi bisa mengandalkan model kerja yang statis, bertingkat, dan lamban. Di era gelombang ketiga saat ini, ASN dituntut menjadi birokrasi yang lincah, adaptif, dan inovatif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Hal ini juga sejalan dengan misi Pemerintah Kota Bontang yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” ucapnya.

Aji juga menekankan, bahwa ASN Corporate University bukan sekadar program pelatihan biasa, tetapi merupakan transformasi cara belajar dalam birokrasi, dari pola pembelajaran sesaat menjadi proses pembelajaran yang berkelanjutan, kontekstual, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi.
“Pelatihan ini juga mendukung pelaksanaan manajemen talenta, khususnya pada aspek pengembangan talenta ASN. Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk menyamakan persepsi, memperkuat kolaborasi, dan menanamkan semangat learning for performance — belajar untuk berdampak nyata bagi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik,” Kata Sekda Aji.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik LAN, yakni Dr. Fajar Iswahyudi dan Rustan, yang memberikan materi tentang strategi penguatan budaya belajar ASN serta penerapan model Corporate University di lingkungan instansi pemerintah.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Pembentukan Klub Bola Profesional: Bakal Dinamai Bontang Khatulistiwa FC, Rencana Anggaran Rp 7.1 M

Penulis
redaksi
-
0
Rapat pembentukan tim sepak bola profesional Kota Bontang. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melaksanakan rapat bersama perusahaan serta Askot PSSI Bontang, terkait pembentukan tim sepak bola profesional Kota Bontang, Senin (20/10/2025).

Klub bola tersebut tersebut rencananya akan dinamai Bontang Khatulistiwa FC. Tahap awal pembahasan proposal tersebut dicanangkan anggaran awal pembentukan berkisar Rp 7,1 miliar.

Dipaparkan oleh Sekretaris Askot PSSI Bontang, Suriansyah, terdapat dua opsi. Pertama, membeli lesensi klub yang sudah ada di liga tiga nasional, kemudian opsi kedua berjuang dari bawah dengan membesarkan salah satu tim Bontang yang sudah ada di liga amatir, atau membentuk tim baru dengan nama baru.

“Terdapat keunggulan, tantangan dan implementasi yang berbeda dari masing-masing opsi,” pungkasnya.

Adapun pemaparan biaya seperti biaya lisensi tim membutuhkan anggaran Rp 3 miliar, biaya gaji coach dan staff Rp 465 juta, Gaji pemain kelas satu sampai kelas tiga Rp 1.2 miliar, biaya perlengkapan pertandingan Rp 204.4 juta, biaya perlengkapan tim Rp Rp 22.9 juta, biaya pertandingan home tournamen Rp 1.3 miliar, biaya operasional persiapan Rp 651.5 juta, dan biaya administrasi Rp 35 juta.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menerangkan, beberapa perusahaan yang hadir dalam rapat tersebut mengaku telah bersedia untuk turut mensponsori pembentukan klub sepak bola ini.

“Setelah ini proposalnya akan kami kirim ke perusahaan-perusahaan secara resmi, Rabu kita akan bahas kembali bersama pimpinan perusahaan,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Bea Cukai Musnahkan Rokok dan Alkohol Ilegal, Total Kerugian Negara Rp124 Juta

Penulis
redaksi
-
0
Pemusnahan Rokok dan Minuman beralkohol ilegal. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Bea Cukai Bontang melakukan pemusnahan Barang Menjadi Milik Negara (BMMN) berupa rokok dan minuman keras yang peredarannya ilegal, Selasa (21/10/2025).

BMMN yang dinusnahkan merupakan hasil penindakan dalam Operasi Gempur Barang Kena Cukai (BKC) llegal di wilayah Kota Bontang dalam kurun waktu Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025.

Rincian barang-barang yang dimusnahkan yakni sebanyak 93.720 batang rokok ilegal dan 148,18 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Barang Menjadi Milik Negara yang dimusnahkan merupakan barang yang telah mendapatkan surat persetujuan untuk dimusnahkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Adapun total nilai perkiraan barang sejumlah Rp 195.744.947,00 dan potensi kerugian negara sejumlah Rp 124.893.101,00 serta telah berkontribusi untuk penerimaan ke kas negara melalui Sanksi Denda Administrasi dari Ultimum Remedium sejumlah Rp 23,4 juta.

Kepala Bea Cukai Bontang, Tri Haryono Suhud mengatakan pemusnahan ini bertujuan untuk menghilangkan fungsi utama barang tersebut agar tidak bisa lagi dimanfaatkan oleh siapapun, “Barang yang menjadi milik negara dapat dimusnahkan apabila tidak dapat digunakan, dimanfaatkan, dan dihibahkan, serta tidak mempunyai nilai ekonomis,” pungkasnya.

Selain penindakan Barang Kena Cukai Illegal (BKC), Bea Cukai Bontang selama kurun waktu tahun 2022 s/d 2024 juga berhasil melakukan penindakan berupa NPP jenis SABU dengan berat total 4.083gr hasil kerjasama antara Bea Cukai Bontang-Sangatta dengan BNNP Kattim dan BNNK Bontang.

Penulis: Syakurah
Editor:Yusva Alam

Hingga September 2025, Bea Cukai Bontang Catat Penerimaan 273 Persen dari Target Rp 124.7 Miliar

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Bea Cukai Bontang Tri Haryono Suhud. (Syakurah/Radarbontang)

BONTANG – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Bontang melaporkan capaian kinerja hingga September 2025.

Dalam periode tersebut, realisasi penerimaan negara dari Bea Cukai Bontang tercatat mencapai 272,8 persen dari target yang ditetapkan, dengan total sebesar Rp124,7 miliar. Hal itu diungkapkan Kepala Bea Cukai Bontang Tri Haryono Suhud.

Penerimaan tersebut bersumber dari bea masuk, bea keluar, dan denda administrasi. Selain itu, Bea Cukai Bontang juga mencatat adanya penerimaan lain dari Dana Sawit serta perpajakan atas kegiatan ekspor dan impor.

Berdasarkan data, nilai devisa ekspor hingga September 2025 mencapai USD 2,0 miliar, sementara devisa impor sebesar USD 89,9 juta. Komoditas utama penyumbang devisa ekspor di antaranya adalah LNG, batu bara, urea, serta CPO dan turunannya.

Bea Cukai juga mencatat aktivitas industri di kawasan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) seperti PT Energi Unggul Persada dan PT Kaltim Parna Industri, turut berdampak pada peningkatan investasi dan penyerapan tenaga kerja di wilayah Bontang.

“Dalam aspek pengawasan, Bea Cukai Bontang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bontang dan aparat penegak hukum (APH) melakukan sejumlah operasi gabungan selama 2024–2025,” ujarnya, dalam kegiatan Pemusnahan BMMN, Selasa (21/10/2025).

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Bawa Pasien ke Rumah Sakit, Driver Ambulans Diperlakukan Kasar Rombongan Pengantar Jenazah

Penulis
redaksi
-
0
Tangkapan layar saat ambulan sedang membawa pasien. (Ist).

BONTANG – Salah seorang Tim Relawan Indonesia Escorting Ambulance (IEA) Bontang yang sedang mengantarkan pasien, mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari seorang pengendara sepeda motor, Senin (20/10/2025), sekitar pukul 16.45 Wita.

Kejadian itu bermula saat Tim IEA sedang dalam perjalanan mengantar pasien ke Rumah Sakit Amalia. Dalam perjalanan tersebut tampak ada rombongan pengendara pengantar jenazah, seperti menutupi akses jalan ambulans Tim IEA.

 

Walaupun ambulans dari pengantar jenazah sudah memberikan akses jalan untuk ambulans IEA, namun beberapa pengendara sepeda motor nampak masih menutupi jalan tersebut.

“Posisi ambulans yang kami kendarai juga sudah dalam kondisi darurat, sirine juga sudah menyala. Akses jalan tertutupi mulai dari Corona Sakti, sampai di Simpang Tiga Kenari,” ucap salah satu Relawan, A.N saat dihubungi.

Ditambah lagi dari video yang beredar, terdapat pengendara motor Honda Beat memakai baju putih menutupi jalan tepat di depan ambulans. Kemudian pengendara itu menambah kecepatan laju motornya, bersama dengan pengendara motor lainnya.

“Iya mereka tambah laju bawa motornya di depan ambulans, padahal pasien yang kita bawa sudah lemas walaupun masih sadar,” tambahnya.

Setelah itu, saat tepat di Simpang Tiga Lampu Merah Kenari, Gunung Sari, pengendara motor Honda Beat berhenti secara tiba-tiba, tepat di depan ambulans. Alhasil, ambulans tidak bisa menghindar dan menabrak pengendara motor Honda Beat tersebut.

“Jadi driver langsung turun untuk menegur bapak-bapak tersebut, karena sudah menghalang jalan. Tidak terima saat ditegur, malah si driver dapat perlakuan kasar. Tangan pria baju putih itu mengarah ke leher driver ambulans,” jelasnya.

Beruntung saat insiden tersebut, masyarakat sekitar yang melihat dan dari masing-masing rombongan langsung melerai.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Prabowo Pastikan Rp13,25 Triliun Hasil Korupsi CPO Digunakan untuk Kepentingan Rakyat

Penulis
redaksi
-
0
Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam acara penyerahan uang pengganti kasus korupsi ekspor CPO senilai Rp13,25 triliun di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). (Sumber: YT Setpres RI)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan dana hasil pengembalian kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dari kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Dalam sambutannya di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung atas keberhasilan menuntaskan kasus besar tersebut. Menurutnya, capaian itu menjadi momentum penting untuk mengubah hasil penegakan hukum menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Rp13 triliun ini kita bisa gunakan untuk memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah. Kalau untuk kampung nelayan, dengan anggaran Rp22 miliar per kampung, kita bisa bangun 600 kampung nelayan lengkap dengan fasilitas modern yang selama 80 tahun Republik berdiri belum pernah diperhatikan negara,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, pembangunan desa nelayan modern menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Targetnya, hingga akhir 2026 akan dibangun 1.100 desa nelayan di seluruh Indonesia.

“Kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Setiap desa anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti bisa membangun 600 kampung nelayan,” lanjutnya.

Prabowo menegaskan bahwa korupsi di sektor sumber daya alam merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa. Ia menilai tindakan tersebut merugikan negara dalam jumlah besar dan menghambat kesejahteraan rakyat.

Presiden juga menyoroti praktik tambang ilegal, penyelundupan, under invoicing, over invoicing, dan miss invoicing yang selama ini merugikan negara ratusan triliun rupiah setiap tahun.

“Kerugian dari penyelundupan timah di Bangka Belitung saja diperkirakan mencapai Rp40 triliun per tahun dan sudah terjadi hampir 20 tahun. Kalau dihitung, total kerugian negara bisa mencapai Rp800 triliun,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus menindak tegas praktik ilegal di sektor ekonomi dengan melibatkan berbagai lembaga seperti Satgas Penertiban Kawasan Hutan, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bea Cukai.

“Kita tidak akan biarkan kekayaan bangsa dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Negara ini berdiri untuk menyejahterakan rakyat, bukan memperkaya segelintir orang,” tegas Prabowo.

Presiden berharap keberhasilan pengembalian dana hasil korupsi CPO menjadi simbol kebangkitan penegakan hukum dan komitmen pemerintah dalam mengelola aset negara secara transparan dan berkeadilan.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

BEM SI Soroti Program Makan Bergizi Gratis dan Pelanggaran HAM di Era Prabowo-Gibran

Penulis
redaksi
-
0
BEM SI menggelar demonstrasi di dekat Patung Kuda, Jakarta Pusat. (Fajri/MKN)

JAKARTA — Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali turun ke jalan memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (20/10/2025). Aksi yang digelar di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, ini mengusung tema “Indonesia Cemas” dengan tagar #1TahunCukup dan #1TahunMasalahBeruntun, serta membawa 17 poin tuntutan terhadap pemerintah.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, mengatakan aksi ini merupakan refleksi dari kinerja pemerintah selama setahun terakhir yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat.

“Banyak kebijakan yang justru melahirkan masalah baru, memperlihatkan ketimpangan, dan menurunkan kualitas demokrasi,” ujar Muzammil.

Salah satu sorotan utama mahasiswa adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum siap dari sisi infrastruktur, distribusi, maupun pengawasan. Mereka menilai kasus keracunan massal penerima MBG di sejumlah daerah membuktikan lemahnya manajemen pelaksanaan program tersebut.

“Korban keracunan MBG membuktikan program ini belum berpihak kepada rakyat kecil, malah menjadi proyek politik,” tegas Muzammil.

Selain itu, BEM SI juga menyoroti tindakan represif aparat terhadap massa aksi dan mendesak pembebasan seluruh aktivis yang ditahan karena menyuarakan aspirasi publik.

“Tindakan represif terhadap gerakan rakyat adalah bentuk kemunduran demokrasi,” tambahnya.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, mahasiswa mendesak evaluasi kabinet dan pencopotan menteri bermasalah, terutama di sektor lingkungan hidup, ESDM, HAM, dan kehutanan. Mereka juga menuntut reformasi struktural parlemen agar praktik politik transaksional dapat dihentikan dan lembaga legislatif kembali berpihak kepada rakyat.

Di bidang pendidikan, BEM SI menuntut pemerataan akses pendidikan berkualitas, pemenuhan alokasi 20 persen APBN, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar dan dosen.

Mahasiswa juga mengkritik membengkaknya anggaran pertahanan di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. Mereka menilai peran militer harus dibatasi hanya pada fungsi pertahanan negara.

“Militerisme dalam kehidupan sipil harus dihentikan,” kata Muzammil tegas.

Tuntutan lain yang dibawa dalam aksi ini mencakup penghentian proyek food estate yang merusak lingkungan, pembubaran komando teritorial, dan percepatan pengesahan RUU pro-rakyat seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

BEM SI juga menyoroti pentingnya penguatan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta penegasan sikap Indonesia terhadap penolakan normalisasi hubungan dengan Israel, sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Dalam sektor ekonomi dan desa, mereka mendesak pengawasan ketat terhadap Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan program koperasi desa agar benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil.

“Semua tuntutan ini demi kemaslahatan rakyat. Kami mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang tidak pro-rakyat dan memperbaiki arah pembangunan nasional,” pungkas Muzammil.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

1...509510511...1,213Halaman 510 dari 1,213