SANGATTA – Ratusan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) dari berbagai kecamatan di Kutim menunjukkan potensi dan kreativitas di Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 di Kutai Timur (Kutim) berlangsung meriah di Ruang Meranti, Rabu (3/12/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Berkarya Tak Ada Batas.”

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, hadir langsung membuka acara dan menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar kelompok rentan, tetapi generasi kuat yang memiliki kelebihan dan peluang besar untuk berkembang.

“Peringatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan berarti kurang. Di balik keterbatasan yang terlihat, ada ketangguhan dan kemampuan besar untuk bangkit,” kata Ardiansyah dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh hak pendidikan dan ruang berkarya yang setara.

“Jangan biarkan batasan fisik atau pandangan orang lain menentukan langkah kalian. Masa depan ditentukan oleh keyakinan dan kerja keras,” pesannya kepada para peserta.

Ketua Panitia HDI 2025 Kutim, Haristo, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak sekadar seremoni, tetapi wujud komitmen bersama menciptakan daerah yang inklusif dan bebas diskriminasi. HDI juga menjadi panggung bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk menampilkan kemampuan mereka dalam berbagai ajang lomba.

“Anak-anak Tunanetra, Tunarungu, Autisme, dan lainnya juga memiliki potensi besar. Jika dibina dengan baik, mereka tidak kalah dengan siswa sekolah umum,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan meliputi lomba seni, olahraga bersama, serta talk show edukatif. Antusiasme peserta tampak sepanjang acara, terutama saat pengumuman para pemenang lomba yang diserahkan langsung oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman.

Peringatan HDI 2025 di Kutim menegaskan kembali bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk maju, berkembang, dan berkarya tanpa batas.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA — Sorotan tajam muncul di tengah agenda reses DPRD Kutai Timur (Kutim) yang digelar pada 28 November–2 Desember 2025 lalu, terkait lambannya pemerintah daerah menindaklanjuti usulan masyarakat.

Sejumlah legislator bahkan menyebut reses kian kehilangan makna, karena banyak aspirasi yang diserap tidak berujung pada realisasi.

Keluhan itu berangkat dari beragam proyek yang mandek, mulai pembangunan jalan lingkungan hingga perbaikan rumah ibadah. Kondisi tersebut membuat beberapa anggota dewan merasa serba salah ketika kembali menemui warga.

Ketua DPRD Kutim Jimmi menegaskan bahwa reses tetap wajib dijalankan, meski hasilnya untuk kesekian kali belum bergerak.
“Perkara itu sudah terserap atau enggak? Itu soal lain. Urusan pemerintah. Reses itu enggak akan berhenti, karena tugas kewajiban dewan,” ujarnya saat ditemui, Rabu (3/12/2025).

Pernyataan itu mengonfirmasi bahwa banyak rekomendasi DPRD sebenarnya telah disampaikan, namun masih menunggu eksekusi.
“Jalan aja belum semua selesai. Masjid juga banyak ketinggalan. Rumah ibadah lain juga masih belum terealisasi,” papar Jimmi.

Di lapangan, situasinya jauh lebih keras. Anggota DPRD Kutim Masdari Kidang mengaku menjadi sasaran kemarahan warga karena sejumlah proyek tak kunjung jalan. Ia menilai penundaan yang berulang membuat dewan tampak tak bekerja di mata publik.
“Kita mau reses, apa yang mau disampaikan? Bohong saja terus ceritanya. Janji jalan mau disemenisasi, apa yang mau disemenisasi? Sudah diajukan tapi tidak dilaksanakan,” tegasnya.

Masdari bahkan menyebut dirinya sering merasa malu ketika harus kembali bertemu konstituen.
“Kita seolah-olah dianggap enggak kerja, seolah-olah kita tidur. Apa enggak malu kita ini?” keluhnya.

Minimnya tindak lanjut dari eksekutif menjadi sorotan utama dalam masa reses kali ini. Para anggota dewan menegaskan, jika aspirasi terus menumpuk tanpa realisasi, fungsi reses dikhawatirkan hanya menjadi formalitas tahunan sementara kebutuhan masyarakat tetap menggantung.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

PASER — Pabrik Mini Minyak Goreng (Pamigo) yang dibangun Pemerintah Kabupaten Paser melalui Disperindagkop-UKM sejak 2023 di Desa Bukit Seloka, Kecamatan Long Ikis, hingga akhir 2025 masih belum beroperasi. Fasilitas yang dibiayai APBD Paser sebesar Rp1,6 miliar itu seharusnya menjadi motor hilirisasi sawit dan penggerak ekonomi desa, namun dua tahun berlalu belum menghasilkan satu tetes minyak goreng pun.

Pamigo tersebut direncanakan dikelola oleh BUMDes Bukit Seloka. Namun proses produksi tidak dapat dimulai karena salah satu mesin utama mengalami kerusakan. Selain itu, pasokan listrik sebelumnya belum mencukupi kebutuhan beban operasional.

Kepala Disperindagkop-UKM Paser, Yusuf, menjelaskan bahwa alat spinner atau peniris minyak mengalami kerusakan sehingga produksi tidak bisa berjalan rutin.

“Ada kerusakan pada alat spinner untuk peniris minyak, dan waktu itu daya listriknya belum maksimal. Tapi ini kemungkinan akan segera dimulai,” ujar Yusuf, Selasa (2/12/2025).

Meski kondisi mesin belum sepenuhnya berfungsi, Disperindagkop-UKM sudah menghibahkan bangunan Pamigo kepada Pemerintah Desa Bukit Seloka. Pemerintah Kabupaten juga telah memberikan pendampingan berupa pelatihan pengolahan minyak goreng kepada pengelola desa.

“Di akhir November 2025 kami sudah serahkan hibah kepada Pemdes Bukit Seloka, sekaligus memberikan pelatihan pengelolaan minyak goreng yang melibatkan berbagai pihak,” tambahnya.

Keterlambatan operasional ini menimbulkan kekosongan manfaat yang sebelumnya ditargetkan Pemkab Paser. Pabrik tersebut diharapkan menjadi bagian dari fokus pembangunan industri berbasis pertanian sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Paser tahun 2023. Namun hingga sekarang, dampak ekonomi yang dijanjikan belum dirasakan masyarakat.

“Belum ada hasil. Walaupun sudah hibah, kami masih punya tanggung jawab moral untuk memastikan mesin tersebut diperbaiki,” tutur Yusuf.

Pabrik mini ini memiliki dua bangunan utama lengkap dengan rangkaian mesin untuk mengolah kelapa sawit menjadi minyak goreng. Jika beroperasi penuh selama 24 jam, fasilitas tersebut diklaim mampu memproses satu ton bahan baku dan menghasilkan sekitar 400 liter minyak goreng.

Desa Bukit Seloka sendiri dikenal memiliki produksi kelapa sawit yang melimpah. Pamigo dibangun sebagai strategi hilirisasi guna memperkuat ekonomi masyarakat serta menambah nilai tambah komoditas unggulan Kabupaten Paser.

Namun hingga penghujung 2025, masyarakat Long Ikis masih menunggu kapan fasilitas ini benar-benar berfungsi, sementara pemerintah daerah berupaya menyelesaikan kendala teknis agar pabrik dapat segera memberikan manfaat sebagaimana direncanakan. (tb)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri secara resmi melantik Kepala Desa Antar Waktu Long Beleh Modang serta Penjabat (Pj) Kepala Desa Muai di Pendopo Odah Etam, Rabu (3/12/2025). Pelantikan ini tidak hanya menjadi pergantian kepemimpinan, tetapi juga penegasan arah baru pembangunan desa yang ditempatkan sebagai ujung tombak visi besar Kukar Idaman Terbaik.

Dalam sambutannya, Aulia menekankan bahwa masa jabatan yang diemban para pemimpin desa bukan sekadar amanah administratif, melainkan tanggung jawab moral untuk mengangkat kualitas hidup warga, terutama mereka yang masih berada dalam kondisi rentan. Desa, kata Aulia, harus menjadi pelaksana terdepan program pembangunan nasional dan daerah.

Ia menyebutkan sejumlah program prioritas yang wajib segera diintegrasikan dan dijalankan di desa, seperti makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perlindungan sosial, hingga penguatan ketahanan pangan.

“Program nasional ini harus langsung menyentuh rakyat kecil. Jangan berhenti di kantor kecamatan atau kabupaten. Pastikan sampai ke pintu rumah warga,” tegasnya.

Aulia lalu menggugah empati para kepala desa dengan pertanyaan reflektif mengenai kondisi rumah warga yang masih tidak layak huni. Ia menegaskan pentingnya kepedulian nyata di lapangan.

“Coba tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaan ketika melihat tetangga hidup di rumah bocor, atau tak punya sanitasi layak, sementara kita hidup nyaman?” ujarnya.

Sebagai komitmen keberpihakan sosial, Bupati meminta setiap desa menganggarkan rehabilitasi minimal tiga unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) setiap tahun. Ia menekankan bahwa ini bukan sekadar angka, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah desa kepada kelompok rentan.

Selain itu, Aulia juga menginstruksikan agar kepala desa mengawal serius alokasi Rp150 juta per RT sebagai program prioritas Kukar. Ia ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dari akses pendidikan, pangan, dan perbaikan rumah.

“Pastikan tidak ada warga yang putus sekolah karena biaya, tidak ada yang kelaparan, dan tidak ada rumah yang atapnya bocor,” ucapnya dengan tegas.

Dalam kesempatan itu, Aulia mengungkap tantangan lain yang perlu diantisipasi desa, yakni menurunnya transfer keuangan dari pemerintah pusat setiap tahun. Karena itu, ia meminta setiap desa mulai memikirkan sumber pendapatan mandiri.

“Desa tidak bisa lagi hanya mengandalkan dana dari pusat. Harus punya produk unggulan yang bisa memperkuat fiskal desa, entah itu sawit, gula semut, atau potensi lain yang dimiliki,” katanya.

Menutup sambutannya, Aulia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan bukan terletak pada besarnya anggaran, tetapi pada dampak langsung yang dirasakan masyarakat.

“Tidak ada artinya bicara kesehatan atau kesejahteraan jika masih ada warga yang kesulitan makan. Pastikan tidak ada warga yang kelaparan. Itu tugas kita bersama,” pungkasnya. (ady)

Editor: Agus S