Beranda blog Halaman 511

Jalan M.H Thamrin Mulai Diperbaiki, Anggaran Rp 3,2 Miliar Digelontorkan

0
Progres perbaikan Jalan MH Thamrin. (Syakurah)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang mulai mengerjakan perbaikan ruas Jalan M.H. Thamrin. Proyek ini menelan anggaran sebesar Rp 3,2 miliar yang bersumber dari APBD Bontang Tahun 2025.

Kabid Bina Marga PUPRK Bontang, Anwar Nurdin, menjelaskan bahwa hingga Rabu (3/12/2025), progres pekerjaan masih berada di angka 4 persen. Rendahnya capaian tersebut, karena pelaksanaan masih difokuskan pada perbaikan kerusakan utama jalan sebelum tahap overlay pengaspalan dilakukan.

“Saat ini kami masih menangani titik-titik kerusakan, agar struktur jalan kuat terlebih dahulu sebelum dilapisi aspal,” jelasnya.

Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan panjang penanganan sekitar satu kilometer, dimulai dari Simpang Ramayana hingga depan Jalan Otista. Pengerjaan proyek dipercayakan kepada CV Dinc Yutakana dengan masa kerja selama 30 hari sejak kontrak dimulai pada 18 November 2025.

Anwar menargetkan pekerjaan rampung pada pertengahan Desember. “Kalau tidak ada kendala berarti, insyaallah selesai tanggal 18 sampai 20 Desember,” ujarnya.

Selama proses perbaikan berlangsung, arus lalu lintas di sekitar lokasi dipastikan akan mengalami gangguan sementara. Pihak PUPRK pun meminta pengertian dari masyarakat pengguna jalan.

“Beberapa titik akan kami kerjakan bergantian. Mohon maaf atas ketidaknyamanan,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Gubernur Rudy Pastikan Rotasi Pejabat Pemprov Kaltim Dilakukan Januari 2026, Tekankan Kerja Cepat dan Integritas

0
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. (Hadi Winata/MK)

SAMARINDA — Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa setiap pejabat yang akan menempati posisi baru dalam rotasi jabatan Pemprov Kaltim wajib siap bekerja lebih cepat, lebih bersih, dan berorientasi pada hasil. Rotasi yang direncanakan berlangsung pada Januari 2026 ini disebut bukan sekadar perpindahan posisi, tetapi bagian dari upaya memperkuat kualitas birokrasi secara menyeluruh.

Menurut Rudy, rotasi merupakan instrumen penting untuk menciptakan struktur pemerintahan yang lebih efektif dan memastikan jabatan strategis diisi oleh pejabat yang benar-benar memiliki integritas serta kompetensi yang dibutuhkan.

“Rotasi bukan hanya pergantian jabatan, tetapi upaya menegakkan efektivitas pemerintahan dan meningkatkan kinerja layanan publik,” tegas Rudy.

Ia menekankan bahwa seleksi pejabat dilakukan secara ketat. Kandidat yang dipertimbangkan harus memiliki rekam jejak bersih, kompetensi teknis, kapasitas memimpin, dan kapabilitas dalam mengelola program. Penilaian tersebut akan menjadi dasar dalam membentuk formasi organisasi yang solid dan responsif.

Rudy juga meminta seluruh ASN bersabar menunggu waktu pelaksanaan rotasi. Saat ini, Pemprov Kaltim masih fokus pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 serta penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun.

“Sabar dulu. Kita sedang menyusun anggaran 2026, dan yang terpenting adalah penyelesaian laporan keuangan tahun ini. Setelah itu, baru kita laksanakan rotasi,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa proses rotasi dilakukan melalui perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan gejolak internal. Karena itu, setiap tahapan harus dirampungkan secara hati-hati serta sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita tuntaskan dulu agenda akhir tahun ini. Setelah itu baru mulai yang baru. Paling lambat Januari,” ujarnya.

Dengan demikian, pejabat yang nantinya dilantik pada awal 2026 diharapkan bukan sekadar menempati kursi baru, tetapi juga membawa energi segar, kemampuan teknis yang kuat, serta komitmen untuk mempercepat perbaikan layanan publik di Kaltim. (hd)

Editor: Agus S

Bea Cukai Jakarta Musnahkan Rokok dan Miras Ilegal Senilai Puluhan Miliar

0
Bea Cukai Jakarta memusnahkan ribuan botol minuman keras ilegal. (Foto:Fajri/MKN)

JAKARTA — Kanwil Bea Cukai Jakarta memusnahkan jutaan batang rokok dan ribuan botol minuman beralkohol ilegal sebagai bentuk transparansi penegakan hukum setelah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pemusnahan ini menjadi langkah tegas Bea Cukai dalam mengamankan negara dari peredaran barang terlarang bernilai tinggi.

“Pemusnahan ini menunjukkan komitmen kami melindungi masyarakat dan memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan transparan sesuai ketentuan,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utarna, di Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Rabu (3/11/2025).

Barang ilegal yang dimusnahkan mencakup 13,4 juta batang rokok senilai Rp16,2 miliar dengan potensi kerugian negara mencapai Rp10,5 miliar dari komponen cukai dan pajak rokok. Selain itu, sebanyak 19.511 botol MMEA (12.864,82 liter) senilai Rp9,9 miliar turut dimusnahkan. Potensi kerugian negara dari barang-barang tersebut diperkirakan mencapai Rp21,1 miliar, dihitung dari cukai, bea masuk, PPN, dan PPh.

Seluruh barang yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Bea Cukai sepanjang Januari hingga November 2025.

Bea Cukai menegaskan bahwa pemberantasan barang ilegal membutuhkan sinergi antara aparat dan masyarakat. Penegakan hukum, kata Djaka, tidak akan efektif tanpa dukungan pelaku usaha dan kepatuhan publik dalam mencegah peredaran produk terlarang.

“Kami mengajak masyarakat dan pelaku usaha bekerja sama menjaga Indonesia dari ancaman barang ilegal. Pengawasan hanya efektif bila dibarengi dukungan publik dan kepatuhan di lapangan,” ujar Djaka.

Pemusnahan dilakukan di Kanwil Bea Cukai Jakarta dan diperkuat dengan kegiatan serupa di fasilitas PT Solusi Bangun Indonesia, Gunung Putri, Jawa Barat, melalui siaran langsung untuk memastikan keterbukaan publik. (fj)

Editor: Agus S

Menciptakan Sejuta Lapangan Kerja Dengan Sistem Ekonomi Islam

0
Guspiyanti. (Ist)

Oleh:
Guspiyanti
Aktivis Muslimah

Kota Bontang menutup tahun 2024 dengan torehan prestasi nasional yang membanggakan. Dalam ajang penghargaan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Bontang dinobatkan sebagai kota sangat inovatif. Di tengah capaian prestasi yang membanggakan Kota Bontang masih dihadapkan pada persoalan serius terkait tingginya angka pengangguran dan rendahnya daya beli masyarakat.

Masalah pengangguran di Kota Bontang sampai kini masih meraih peringkat nomor 1 se-Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 5,14% di Agustus 2024. Dan Kota Bontang berada pada persentase 7,06%.

Sebagai kota industri, seharusnya Bontang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Namun kenyataannya, masih banyak penduduk usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak.

Faktor kurangnya pendidikan dan keterampilan, ketidaksesuaian antara minat dan pekerjaan, serta kondisi fisik lemah juga persaingan kerja yang mendominasi perempuan menjadi penyebab pengangguran. Kesenjangan antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri. Perlambatan ekonomi akibat lemahnya daya beli, dan dampak otomatisasi juga berkontribusi terhadap angka pengangguran. Artinya berbagai faktor penyebab pengangguran baik internal maupun eksternal bahkan sistemis.

Program Bontang mengatasi pengangguran meliputi beberapa strategi, antara lain: Sistem Penyaluran Tenaga Kerja Berbasis Data, Pelatihan Vokasi, Bantuan Modal untuk UMKM, Kerja Sama dengan Perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal dengan target 75%, dan Program Balai Latihan Kerja (BLK). Dengan program-program tersebut, Pemerintah Kota Bontang berharap dapat menekan angka pengangguran hingga nol persen pada tahun 2026. (dailykaltim.co)(pranala.co)

Sebab Angka Pengangguran Tinggi

Kaltim terkenal sebagai provinsi terkaya di Indonesia dengan SDA yang berlimpah, termasuk Bontang memiliki kekayaan SDA yang melimpah seperti : gas alam, minyak bumi, batu bara, kayu, ikan, pupuk dan petrokimia. Menjadikan Bontang menjadi salah satu kota terkaya di Indonesia. Namun di sisi lain angka pengangguran juga tinggi.

Tingginya pengangguran tidak bisa dipisahkan dari sistem yaitu terkait ketersediaan lapangan pekerjaan. Sistem kapitalisme memberi kebebasan kepemilikan SDA kepada swasta hingga negara tidak menjadi pengendali industrialisasi utama yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat.

Ketika industri-industri itu ada di tangan swasta, yang menjadi fokus bukan kesejahteraan pekerja melainkan profit perusahaan. Perusahaan swasta akan dengan mudah melakukan PHK demi profit yang lebih banyak. Di sisi lain, mereka juga bebas merekrut tenaga kerja luar sehingga minim menyerap tenaga kerja lokal. Pada akhirnya, pengangguran makin marak dan tidak bisa dicegah.

Sistem Islam Menjamin Lapangan Pekerjaan

Lapangan pekerjaan merupakan hal yang dibutuhkan rakyat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) dan kebutuhan pelengkap. Maka Negara wajib menjamin setiap rakyat laki-laki dewasa memiliki pekerjaan yang layak. Hal ini karena Negara dalam Islam bervisi pengurus umat (raa’in) sehingga apa pun yang menjadi kebutuhan rakyat, Negara akan mengurusinya sebaik-baiknya. Rasulullah saw. bersabda,
“Imam adalah raa’in (pemimpin) dan ia diminta pertanggungjawaban atas orang yang ia pimpin.” (HR Bukhari dan Muslim).

Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menyebutkan di dalam kitab Nizham al-Islam bab “Masyru’ ad-Dustur” Pasal 153, “Negara menjamin lapangan kerja bagi setiap warga negara.”

Langkah yang Khilafah tempuh adalah:

  1. Membangun industri yang kuat, utamanya industri strategis yang mengelola harta milik umum, seperti pertambangan, baik migas maupun nonmigas. Dengan demikian, rakyat akan terserap dalam jumlah besar menjadi tenaga kerjanya.
  2. Memberikan tanah untuk digarap oleh rakyat yang mampu menggarap.
  3. Membolehkan rakyat melakukan ihya’ul mawat (menghidupkan tanah mati) pada tanah yang sudah telantar lebih dari tiga tahun.
  4. Memberikan harta bergerak maupun tidak bergerak sebagai modal bagi rakyat untuk membuka usaha.
  5. Menciptakan iklim yang sehat dalam usaha pertanian dan peternakan—dengan pemberian subsidi, penyuluhan, dan fasilitas—sehingga menjanjikan kesejahteraan dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Dengan riayah (pengurusan) Negara, tidak akan ada rakyat yang menganggur. Adapun terhadap rakyat yang lemah (sakit, disabilitas, lansia, dll.) Negara akan memberikan jaminan biaya hidup. Jika ada warga laki-laki yang balig dan berakal, tetapi malas bekerja, padahal jelas-jelas lapangan pekerjaan tersedia dan tubuhnya sehat, negara akan menasihati dan memaksanya untuk bekerja.

Dengan serangkaian mekanisme syariat tersebut, akan tercipta sejuta lapangan pekerjaan bagi rakyat. Tidak akan ada warga yang menganggur dan kesulitan mencari pekerjaan. Semua akan terwujud ketika Islam di terapkan secara Kaffah dalam kehidupan.

Wallahu a’lam bissawab.

Golf di Tengah Kilang Badak

0
Saya (kiri) bersama rekan pairing di tee box Hole 6 Par 5, Badak Golf Bontang.

SUDAH cukup lama saya tidak benar-benar bermain golf secara rutin. Sejak mulai aktif di Bawaslu Bontang pada 2015, waktu tersita untuk pekerjaan, dan saya nyaris tidak pernah lagi bermain di dua lapangan yang dulu akrab: PKT Golf Bontang (PGB) dan Badak Golf Bontang (BGB).

Namun sejak bulan lalu, saya sudah berniat turun kembali ke lapangan. Karena itulah, ketika dua minggu terakhir saya berada penuh di Bontang tanpa agenda luar kota, saya memanfaatkan momentum itu untuk kembali mengayun stik.

Bahkan sebelum mengikuti Restorasi Golf Tournament pada 29 Desember, empat hari berturut-turut saya habiskan di driving range Badak. Satu sesi saya gunakan turun langsung ke lapangan bersama dr. Badi di PKT Golf Bontang, sehari sebelum turnamen. Bersyukur, dr. Badi bersedia diajak turun bareng, dan itu sangat membantu saya mengembalikan permainan setelah lama tidak aktif.

Saya bersama dr Badi menjajal Lapangan PKT Golf Bontang sehari sebelum turnamen.

Selang sehari dari turnamen Restorasi, yakni Minggu, 30 Desember, saya ikut Monthly Badak Golf. Turnamen internal member ini rutin digelar, tetapi baru kali ini saya bisa turun. Terakhir saya bermain di lapangan BGB mungkin sekitar sepuluh tahun lalu. Banyak yang berubah, tetapi karakternya tetap sama: sempit, teknis, dan menuntut konsentrasi penuh.

Tee off dimulai pukul 07.00 Wita. Pairing saya cukup familiar: Manager CSR & Relations Badak LNG, Putra Peni Luhur Wibowo; Government Community Relation & GA Dept. Head PT KNI, Reza Zacharias; serta pengusaha muda Bontang, Achmad Faizal. Suasananya cair sejak awal, dengan tawa ringan dan obrolan kecil di luar golf yang membuat permainan semakin nyaman.

Permainan saya sendiri masih naik-turun. Dari 18 hole, saya mencatat 2 par dan 4 bogey. Sisanya double dan triple bogey. Front nine saya tutup dengan skor 55, dan back nine membaik menjadi 48, total 103. Tidak istimewa, tetapi cukup sebagai langkah awal untuk mengembalikan ritme yang lama hilang.

Lapangan Badak tetap menantang: fairway sempit, dogleg hampir di semua hole, green kecil dan cepat, serta angin dari arah kilang LNG yang sering berubah tiba-tiba. Berdiri di tee box Hole 6—par 5 sepanjang 511 yard—pemandangan siluet kilang di kejauhan memberi nuansa yang unik. Golf di sini memang selalu berdampingan dengan denyut industri.

Pemenang Flight A Monthly BGB menerima penghargaan dari panitia.
Para juara Flight B Monthly BGB berfoto bersama setelah pengumuman hasil.
Juara Flight C Monthly BGB berpose dengan trofi dan hadiah yang diterima.

Turnamen berlangsung lancar, meski sempat gerimis. Para pemain menikmati setiap hole, dan akhirnya para juara tampil dari tiga flight. Di Flight A, Yanto bermain solid dan meraih juara, disusul Suhu AA dan Zainal Effendi. Flight B dimenangkan oleh Anas Malik, kemudian Apwansyah dan Musmulyadi. Di Flight C, Fadillah keluar sebagai juara pertama, diikuti Firman dan Bambang. Mereka menunjukkan permainan stabil dan rapi—capaian yang tidak mudah di lapangan teknis seperti Badak.

Skor saya belum bagus, tapi cukup untuk memulai kembali. Golf bukan soal hasil di satu hari, tetapi tentang proses membangun ritme dan ketenangan. Pagi itu di lapangan Badak, saya merasa inilah saat yang tepat untuk mulai aktif bermain lagi. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Wawali Turun ke Jalan Galang Dana Korban Bencana Sumatra

0
Penggalangan dana bantuan untuk korban bencana. (Syakurah)

BONTANG – Wakil Wali Kota Kota Bontang yang juga sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Bontang, Agus Haris, memimpin langsung aksi penggalangan dana untuk membantu korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh. Kegiatan ini dimulai sejak Senin (1/12/2025) dan dijadwalkan berlangsung selama tiga hari.

Pada hari pertama penggalangan dana, dalam waktu sekitar satu jam, donasi yang berhasil dihimpun mencapai Rp7 juta. Sementara di hari kedua, Selasa (2/12/2025), perolehan dana masih penghitungan.

Agus Haris mengatakan, tingginya partisipasi warga menunjukkan kuatnya kepedulian sosial masyarakat Bontang terhadap korban bencana di berbagai daerah.

Ia menjelaskan, penggalangan dana ini dibuka karena kebutuhan bantuan di daerah terdampak sangat mendesak, sementara tidak semua warga mengetahui jalur resmi penyaluran bantuan. Apalagi ia melihat kondisi di Bontang beberapa hari tidak ada yang melakukan penggalangan.

“Saya ajak teman-teman pengurus partai turun langsung membuka donasi. Alhamdulillah antusiasnya sangat luar biasa,” ungkapnya

Terkait mekanisme penyaluran bantuan, dana yang terkumpul akan dikirimkan secara berjenjang melalui rekening pengurus Gerindra di tingkat provinsi sebelum diteruskan ke tingkat pusat

“Semua DPC dan pengurus kabupaten berada dalam satu rekening di Pengurus Gerindra Provinsi Kalimantan Timur. Dari provinsi itu dikirim ke pusat, kemudian baru disalurkan ke daerah terdampak,” jelasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Operasi Zebra Mahakam 2025: Tindak 301 Pelanggaran, Musnahakan 25 Knalpot Brong

0
Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Arianto memimpin pemusnahan knalpot brong dengan digerinda. (Ramlah)

SANGATTA — Selama 14 hari pelaksanaan Operasi Zebra Mahakam 2025, Polres Kutim menindak 301 pelanggaran lalu lintas. Operasi ini digelar sebagai upaya meningkatkan disiplin berkendara serta menekan angka kecelakaan menjelang Operasi Lilin 2025.

Kapolres Kutim, AKBP Fauzan Arianto melalui. Kasat Lantas Polres Kutim AKP Rezky Nur Meihendra menjelaskan bahwa operasi yang dilaksanakan serentak secara nasional tersebut melibatkan 83 personel gabungan, terdiri dari anggota Polri, Denpom, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Denpomnal.

“Sebagian besar pelanggaran masih didominasi pengendara yang tidak menggunakan helm berstandar SNI. Ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan fatalitas kecelakaan,” jelas AKP Rezky dalam konferensi pers yang digelar di Auditorium Polres Kutim, Selasa (2/12/2025).

Selain pelanggaran helm, tindakan lainnya mencakup melawan arus, tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, hingga penggunaan knalpot brong. Barang bukti berupa 25 knalpot brong hasil penindakan turut dimusnahkan di hadapan publik sebagai bentuk penegasan komitmen penertiban.

Meski jumlah pelanggaran cukup tinggi, periode Operasi Zebra Kutim tahun ini mencatat tren positif pada aspek kecelakaan. Hanya terdapat satu kasus kecelakaan dengan satu korban luka berat dan kerugian material Rp20 juta.

“Jika dibandingkan tahun lalu, terjadi penurunan drastis karena pada operasi sebelumnya kami mencatat satu korban meninggal dunia,” ujar Rezky.

Ia menegaskan bahwa penurunan tersebut menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat, meski kepatuhan penggunaan helm SNI masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus ditingkatkan.

Polres Kutim berkomitmen melanjutkan upaya penertiban menjelang Operasi Lilin 2025 guna menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Warung Febi di Suryanata Digerebek Satpol PP, Ratusan Botol Miras Ilegal Disita

0
Ratusan miras diamankan satpol pp kota Samarinda. (Dimas/MKN)

SAMARINDA – Tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda kembali menggelar operasi penertiban pada Rabu dini hari (3/12/2025). Usai menyelesaikan giat di Jalan Poros Samarinda–Tenggarong, personel Satpol PP menghentikan perjalanan dan langsung menyasar sebuah warung kelontong yang diduga kuat menjual minuman keras (miras) secara ilegal. Penindakan dilakukan sekitar pukul 01.30 WITA di Warung Febi, Jalan Suryanata.

Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswanti, mengatakan bahwa razia tersebut bagian dari operasi Cipta Kondisi (Cipkon) yang juga menargetkan lokasi-lokasi penjualan miras tanpa izin.

“Malam ini kami mengadakan Cipkon sekaligus menyasar tempat-tempat yang secara ilegal menjual miras. Salah satunya Warung Febi di Jalan Suryanata,” ujar Anis.

Dalam operasi itu, petugas menemukan jumlah miras yang cukup besar. Total 238 botol miras campur berbagai merek serta 41 kaleng minuman beralkohol diamankan dari dua lokasi tersembunyi, yakni di dalam rumah pemilik dan di dalam mobil yang diparkir di depan warung.

“Di situ kami amankan 238 botol miras berbagai merek dan 41 kaleng. Sebagian ditemukan di dalam rumahnya, dan sisanya disimpan di dalam mobil,” jelas Anis.

Ia mengungkapkan bahwa Warung Febi sudah berulang kali menjadi sasaran penindakannya. Meski sudah beberapa kali ditertibkan, pemilik warung dinilai tidak menunjukkan itikad baik atau efek jera.

“Tempat itu memang sudah beberapa kali disasar, mungkin tiga sampai empat kali. Memang tidak ada jera-jeranya. Bahkan sampai sekarang belum pernah datang mengikuti persidangan,” ujar Anis.

Terkait ratusan botol miras yang disembunyikan dalam mobil, Anis mengaku belum mengetahui motif pemilik warung, termasuk kemungkinan stok itu dipersiapkan untuk perayaan Tahun Baru.

“Motifnya belum tahu ya. Yang jelas malam ini kita amankan dan sudah dibuat berita penyitaan,” katanya.

Satpol PP selanjutnya akan memanggil pemilik warung untuk menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik bidang perundangan. Dari proses itu, dugaan motif maupun tujuan penyimpanan miras dalam jumlah besar akan diketahui.

“Nanti akan kita panggil, kita BAP, kita sidik melalui penyidik bidang perundangan Satpol PP. Nanti ketahuan motifnya setelah pelanggarnya datang,” jelasnya.

Anis menegaskan, apabila pemilik tidak kooperatif atau mangkir dari panggilan, pihaknya akan meminta bantuan Koordinator Pengawas (Korwas) untuk melakukan tindakan paksa. (dm)

Editor: Agus S

Pesta Rakyat Jumat Besok! Hampir 300 UMKM Mendaftar

0

Antusiasme pelaku UMKM di Bontang memuncak menjelang gelaran Pesta Rakyat yang digelar Jumat besok. Hingga hari ini, hampir 300 UMKM telah mendaftar untuk meramaikan ajang besar tahunan tersebut, yang menjadi ruang bagi pelaku usaha lokal memamerkan produk, memperluas jaringan, sekaligus meningkatkan penjualan dalam satu momentum kolaboratif.

Pembaca Setia Radar Bontang!

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang? Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb2des2025/mobile/

Radar Bontang – Aktual & Terpercaya!

Wali Kota Tekankan Pengembangan Usaha Produktif untuk Kesejahteraan Anggota KORPRI

0
Wali Kota Neni saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 KORPRI

BONTANG – Wali Kota Neni menekankan pentingnya pembinaan anggota KORPRI secara lebih masif di masa mendatang.
Hal itu diutarakan saat menghadiri acara puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (1/12) pagi.

Ia berharap Dewan Pengurus (DP) KORPRI Kota Bontang semakin maju, termasuk dalam upaya mengembangkan usaha produktif yang mampu mendukung kesejahteraan anggota maupun masyarakat. “Untuk mencapai tujuan besar ini, KORPRI Kota Bontang perlu memikirkan bagaimana mengembangkan usaha yang produktif sehingga menghasilkan kesejahteraan, tidak hanya bagi anggota KORPRI, tapi juga bagi masyarakat Kota Bontang,” tegasnya.

Ia menyoroti manfaat nyata keberadaan KORPRI selama ini, termasuk pemberian tali asih kepada ASN yang pensiun maupun kepada ahli waris ASN yang telah berpulang sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi mereka.

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bontang yang juga Wakil Ketua I KORPRI Kota Bontang, Dasuki, melaporkan rangkaian agenda peringatan HUT kali ini. Salah satu kegiatan penting adalah penandatanganan Keputusan Bersama Pemerintah Kota Bontang dan Pengadilan Agama Kelas II Bontang terkait juknis dan SOP pelaksanaan perlindungan hak anak pasca perceraian di lingkungan Pemkot Bontang.

Dasuki juga menyampaikan realisasi penyerahan berbagai penghargaan dan bantuan, di antaranya, Tali asih purna tugas bagi 74 ASN pensiun TMT Januari–Desember 2025, Uang duka kepada 7 ahli waris ASN yang meninggal dunia sepanjang 2025, Penyerahan Satya Lencana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun kepada 275 ASN tahun 2025, serta Penyerahan uang pembinaan bagi atlet ASN berprestasi pada Porprov 2024 dan PON 2025.

Selain itu, Dasuki turut menyampaikan tujuh capaian serta rencana program kerja KORPRI Kota Bontang untuk memperkuat tata kelola organisasi dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam