Beranda blog Halaman 514

Restorasi di Atas Rumput Hijau

Penulis
redaksi
-
0
Para juara Flight A berfoto bersama Muhammad Sahib, Anggota DPRD Bontang yang menginisiasi Restorasi Golf Tournament 2025.

Saya kembali ikut dalam turnamen golf di Bontang, Sabtu (29/11/2025). Pagi itu udara masih lembap, rumput basah, dan lapangan PKT Golf Bontang tampak jauh lebih hidup dari biasanya.

Restorasi Golf Tournament 2025 ini diinisiasi oleh Muhammad Sahib, Anggota DPRD Kota Bontang dari Partai NasDem, yang belakangan sangat aktif menggerakkan kegiatan olahraga. Acara ini ia kemas sederhana, tanpa protokoler berlebihan, namun tetap terasa akrab dan meriah.

Saya (kiri) bersama Rhida Fuadi dan Mursalim di fairway usai menyelesaikan hole.

Sejak saya tiba, wajah-wajah yang sudah familiar langsung terlihat. Dari unsur legislatif, hadir Alvin Rausan Fikri, Bonnie Sukardi, dan Joni Ala Padang. Tiga legislator yang kini makin rajin turun ke lapangan. Mereka tidak hanya datang sebagai peserta, tetapi ikut meramaikan atmosfer olahraga yang semakin tumbuh kuat di Kota Bontang.

Para golfer yang sudah sangat akrab juga hadir. Ada Ketua Badak Golf Bontang, Nasrul; kemudian Ravi Abdullah—putra dari golfer profesional Bakrie Makmur—yang permainannya semakin matang; Budi Nanang dengan pukulannya yang rapi; Didik S yang selalu stabil; hingga Hasanuddin (HDC 1) yang hampir tak pernah lepas podium. Hadir juga Reza Zakarias, Meggi, Firman Mori, dr. Badi, serta Lurah Loktuan Supriadi yang kini semakin sering ikut turnamen.

Hasanuddin menerima trofi Best Gross Overall.

Saat berdiri di tee box, sisa gerimis pagi masih terasa. Tenangnya lapangan membuat kepala ikut menundukkan ego. Golf memang punya caranya sendiri meredam ambisi. Setiap pukulan adalah jeda, setiap kesalahan adalah pengingat untuk kembali sabar.

Di sepanjang fairway, saya mendengar tawa dari flight sebelah, teriakan kecil ketika bola jatuh tepat di green, dan komentar spontan setiap kali ada pukulan melenceng. Kebersamaan terasa alami.

Ravi Abdullah menerima penghargaan Best Nett Overall.

Menjelang siang, pertandingan berjalan semakin hidup. Hasilnya: Anto tampil impresif dengan Close to the Sponsor dan dua Longest Drive. Pada kategori nearest, Mangara, Alamsyah Bakri, Antho, dan Didik S menguasai masing-masing hole. Di kelas Ladies, Herawanti menjadi juara pertama, disusul Bintang dan Dewi.

Di Flight C, Meggi meraih juara pertama, diikuti Agus Susanto (Mucin) di posisi kedua, dan Firman Mori di posisi ketiga. Perlu saya luruskan, di turnamen ini ada dua peserta bernama “Agus Susanto”. Jadi, Agus Susanto yang meraih juara kedua ini bukan saya—meski nama kami sama dan sering membuat panitia kebingungan saat pemanggilan doorprize.

Para pegolf perempuan berpose ceria seusai bermain.

Flight B dimenangkan Ramli, disusul Rahman Setiawan dan Partono. Flight A diambil Jumri Masarrang, diikuti Buhari Muslim dan Muchlis.

Gelar Best Gross diraih Hasanuddin dengan skor 74, sementara Best Net jatuh kepada Ravi Abdullah dengan nett 70.

Pada sesi penutupan, Sahib menekankan bahwa golf harus mendapat perhatian yang sama seperti cabang olahraga lain. Menurutnya, komunitas golf Bontang adalah kumpulan orang-orang yang disiplin, pekerja keras, dan pantas mendapat ruang berkembang. Ia berterima kasih kepada peserta, sponsor, dan panitia, sambil menjanjikan bahwa tahun depan turnamen ini akan dibuat lebih meriah.

Jumri Masarrang menerima trofi Juara 1 Flight A.

Ketua KONI Kota Bontang, Jamaluddin, juga memberikan apresiasi besar kepada komunitas golfer. Ia menyampaikan bahwa banyak atlet muda Bontang yang berprestasi tetapi masih minim dukungan anggaran, dan berharap DPRD bisa ikut memperkuat pembinaan menuju event besar tingkat provinsi. Ia juga mengingatkan bahwa prestasi tidak lahir dari seremoni, tetapi dari kerja nyata.

Dari DPRD, Bonnie Sukardi turut memberi sambutan. Ia menegaskan bahwa golf Bontang tidak pernah kekurangan talenta, yang kurang justru fasilitas dan dukungan. Ia memastikan kegiatan seperti ini akan terus didukung, bahkan ada rencana Wali Kota Cup tahun depan. Ia juga memberi selamat kepada seluruh juara dan peserta, serta berharap turnamen seperti ini bisa digelar rutin.

Aksi pukulan salah satu peserta di tee box.

Perwakilan Dispoparekraf Kota Bontang menutup kegiatan dengan pesan bahwa olahraga adalah soal silaturahmi, kesehatan, dan kebersamaan. Dispoparekraf siap mendukung setiap kegiatan komunitas sepanjang ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku olahraga.

Ketika acara selesai, wajah-wajah lelah tapi puas terlihat. Ada yang membawa hadiah, hingga membawa cerita pukulan terbaiknya hari itu. Turnamen ini kembali menunjukkan bahwa golf di Bontang tumbuh karena kebersamaan dan konsistensi para pemainnya.

Restorasi Golf Tournament 2025 bukan sekadar kompetisi, tetapi ajang berkumpul dan bersilaturahmi. Jika Sahib menggelarnya lagi tahun depan, saya yakin pesertanya akan lebih banyak. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Wajibkan Pendidikan Usia Dini, Pemkab Kutim Didesak Siapkan PAUD di Tiap Desa

Penulis
redaksi
-
0
Wajib PAUD dimulai, Kutim Diminta siapkan PAUD tiap Desa. (Ist)

SANGATTA — Pemkab Kutim didesak tidak hanya mewajibkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Tetapi juga memastikan ketersediaan layanan PAUD di seluruh desa tanpa terkecuali.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyampaikan bahwa PAUD kini telah menjadi bagian dari wajib belajar 13 tahun. Menurutnya, pendidikan dini adalah fondasi penting agar anak dapat memasuki sekolah dasar dengan kesiapan akademik dan mental.
“PAUD itu sudah menjadi satu kewajiban. Wajib belajar 13 tahun ini memang keniscayaan,” tegas Ardiansyah.

Untuk mempercepat implementasi, Ardiansyah meminta Dinas Pendidikan segera menyusun regulasi sementara sembari menunggu aturan permanen. Langkah ini dinilai penting agar program tidak mengambang di tataran wacana.
“Saya minta Dinas Pendidikan membuat regulasi sementara dulu supaya ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Namun di lapangan, tantangan tidak kecil. Kutim baru memiliki sekitar 27 lembaga PAUD, angka yang jauh dari ideal untuk kabupaten dengan belasan kecamatan dan puluhan desa.
“Paling tidak setiap desa kita harapkan ada. Inilah tantangan kita, terutama di desa-desa yang jauh,” katanya.

Jika layanan belum merata, kebijakan wajib PAUD berisiko menambah angka Anak Tidak Sekolah (ATS) alih-alih menguranginya. Padahal, salah satu alasan kebijakan ini diberlakukan justru untuk mencegah ATS.
“Kita tidak ingin ada ATS, jadi harus disiapkan sejak dini,” kata Ardiansyah.

Pemkab Kutim berencana mengkaji penerapan zonasi berbasis kondisi geografis agar penyebaran PAUD lebih terarah. Namun berbagai pihak mengingatkan bahwa kajian tanpa eksekusi cepat hanya akan memperpanjang ketimpangan layanan pendidikan usia dini.
“Mungkin nanti kita lihat regulasinya, apakah bisa menyesuaikan dengan zonasi,” tutup Ardiansyah.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Soroti Lambannya Pemanfaatan Lahan Eks-Trans, Mahyunadi Minta Digarap Serius

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. (Ramlah)

SANGATTA — Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi mengkritik lambannya pemanfaatan lahan eks-transmigrasi yang hingga kini masih banyak dibiarkan menganggur.

Ia meminta seluruh pihak terkait bergerak lebih serius, agar program pengembangan ekonomi berbasis lahan tidak kembali mandek seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Jangan sampai ada lahan yang nganggur, karena orang nganggur itu berat, apalagi kalau lapar,” tegas Mahyunadi, menekankan bahwa persoalan lahan tidur berbanding lurus dengan menumpuknya angka pengangguran di daerah.

Selama beberapa tahun terakhir, lahan eks-trans kerap menjadi bahan evaluasi karena pengelolaannya tidak menunjukkan progres signifikan. Banyak program yang berhenti di tahap perencanaan karena terkendala legalitas lahan, minimnya infrastruktur, hingga lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah. Kondisi ini membuat potensi ekonomi masyarakat desa tak kunjung bangkit.

Mahyunadi menegaskan bahwa Pemkab Kutim kini menyiapkan strategi baru melalui skema kemitraan antara petani dan investor, dengan pemerintah sebagai fasilitator. Ia menilai pola ini dapat menjadi terobosan, tetapi hanya jika dilaksanakan dengan disiplin, pengawasan kuat, dan pembagian peran yang jelas.

“Kita akan carikan pemodal yang mau bekerja sama dengan petani. Pemerintah hadir untuk memastikan semua pihak mendapat manfaat,” ujarnya.

Meski demikian, sejumlah catatan kritis muncul. Kapasitas petani yang masih terbatas, akses permodalan yang timpang, serta potensi dominasi investor dikhawatirkan dapat membuat petani tetap berada pada posisi lemah jika pengawasan tidak ketat. Hal ini menjadi alasan Mahyunadi menuntut pengelolaan yang lebih profesional dan terukur.

Selain upaya kemitraan, Pemkab Kutim juga akan memperkuat pendampingan dan pelatihan agar masyarakat memiliki kemampuan mengelola lahan secara produktif. Program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan dan menciptakan kemandirian ekonomi berbasis desa.

“Kita ingin masyarakat berdaya, bukan hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mandiri,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Tekanan Ekonomi Pemicu Terbesar Perceraian, Begini Cara Islam Menyelamatkannya

Penulis
redaksi
-
0
Rahmi Surainah, M.Pd. (ist)

Oleh:
Rahmi Surainah, M.Pd
Alumni Pascasarjana Unlam Banjarmasin

Tekanan ekonomi kembali menjadi pemicu terbesar perceraian di Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim). Kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, ditambah kasus perselingkuhan, membuat banyak rumah tangga tak mampu bertahan.

Ketua Gerakan Keluarga Sakinah (GKS) Bontang, Amir L, mengatakan banyak pasangan yang terjebak dalam kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan harian. Data GKS menunjukkan hingga November 2025, 100 kasus perceraian masuk ke Pengadilan Agama (PA) Bontang.

Melihat situasi itu, GKS bersama PA Bontang berupaya menekan perceraian dari hulu dengan membuka kelas edukasi. Serta pendampingan dengan menjadi ruang mediasi sebelum perceraian. (Pranala.co,19/11/2025)

Tidak hanya tekanan ekonomi, perceraian juga terjadi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bontang. Tercatat sembilan kasus perceraian ASN pada Januari hingga November 2025. Menyikapi hal tersebut, Pemkot Bontang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Pelatihan Deteksi dan Mediasi Perselisihan Rumah Tangga untuk memperkuat ketahanan keluarga ASN.

Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada ASN dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka, serta mempersiapkan mereka menjadi mediator di unit kerjanya, agar permasalahan rumah tangga tidak mengganggu kinerja di kantor. (Bontangpost.id, 19/11/2025)

Selamatkan Pernikahan!

Tekanan ekonomi menjadi pemicu terbesar di Kota Bontang. Padahal kalau dilihat Kota Bontang terkenal sebagai kota industri (migas dan pupuk), penghasil gas alam terbesar di Indonesia, dan memiliki potensi pariwisata seperti Bontang Kuala, Pulau Beras Basah, dan Taman Nasional Kutai. Namun potensi tersebut tidak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyatnya, terbukti perceraian terjadi salah satunya dipicu karena tekanan ekonomi.

Faktor penyebab perceraian tidak hanya karena ekonomi. Bagi rumah tangga yang mapan, misalnya ASN maka perselingkuhan di tempat kerja jadi penyebabnya. Selain itu, judol, game online, KDRT, dsb.

Semua pemicu tersebut bisa dihindari, tentunya suami isteri harus paham agama, memahami hak kewajiban suami isteri, dan memahami tata cara pergaulan dalam Islam. Mulai dari memilih calon, bagaimana menuju proses pernikahan dan kehidupan rumah tangga itu sendiri. Namun sayang pemahaman agama ini semakin dijauhkan dari kehidupan (sekulerisme).

Jangankan negara, keluarga pun tak luput dari paham sekularisme kapitalis. Agama dijauhkan akibatnya suami isteri kering nilai rohani, akhlak buah dari pemahaman agama pun rendah. Akibatnya pernikahan rapuh dan mudah bercerai.

Perceraian sudah sistemik, tidak cukup hanya peran individu. Di sini betapa negara sebenarnya penting berperan agar bekal rumah tangga disiapkan sejak dini. Dengan mengondisikan sistem pendidikan, media, ekonomi, sosial dstnya agar rumah tangga kokoh.

Pemerintah seharusnya andil dan peduli terhadap persoalan keluarga. Jangan sampai di sini, media termasuk kehidupan sosial jauh dari nilai agama. Media bebas, hubungan sosial pun tanpa batas. Akibatnya rawan perselingkuhan dan berujung perceraian.

Islam Kokohkan Pernikahan

Dengan Islam ikatan rumah tangga akan kokoh. Sistem pergaulan dalam Islam mampu menjaga hubungan suami istri agar terhindar dari perselisihan dan perselingkuhan. Islam bukan hanya sekedar agama, jika diterapkan dalam kehidupan maka kehidupan keluarga akan sejahtera.

Beberapa prinsip penting ajaran Islam yang tidak pernah usang dan selalu relevan bagi keluarga harus dijadikan pegangan dalam kehidupan. Realisasi nilai keagamaan Islam ini tentunya akan berjalan jika negara menerapkannya dalam kehidupan.

Di antaranya, pertama, Islam mempromosikan dan memuliakan pernikahan sebagai satu-satunya metode melestarikan keturunan. Kedua, Islam menurunkan seperangkat hukum berkeluarga yang menata pembagian peran antara suami isteri, mengatur pola persahabatan diantara mereka.

Ketiga, Islam menekankan betapa bergengsinya peran sebagai ibu. Keempat, tujuan berkeluarga dalam Islam adalah ibadah. Kelima, Islam memberikan fondasi keimanan dan ketawakalan akan rezeki sehingga tidak menggoyahkan pembagian peran dalam keluarga, yakni suami penanggung jawab jaminan nafkah.

Selanjutnya keenam, Islam menerapkan sistem ekonomi yang sehat dengan menolak model keuangan ribawi, melarang penimbunan kekayaan atau privatisasi SDA sehingga tidak akan terjadi kemiskinan dan sulitnya lapangan pekerjaan. Ketujuh, Islam mewajibkan penguasa negeri-negeri muslim untuk bersatu sehingga mampu menjamin ketahanan keluarga, kehormatan kaum ibu dan kemulian generasi.

Demikianlah Islam menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga keluarga dari kehancuran termasuk perceraian. Islam mampu memberikan solusi dari tingginya perceraian. Islam pun menjaga dan menangkal suami isteri untuk terhindar dari perselisihan, perselingkuhan dan perceraian.

Dengan sistem Islam maka individu kuat imannya, masyarakat sebagai kontrol amar ma’ruf nahi munkar, dan aturan negara. Negara yang menerapkan Islam beserta seperangkat sistem baik itu sistem ekonomi, pendidikan, pergaulan, sanksi dan hukum mampu menjaga ketahanan keluarga jauh dari perceraian.

Wallahu a’lam

Sosialisasi KIE Rawan Bencana, Pemkot Dorong Penguatan Mitigasi Bencana di Tingkat Kelurahan

Penulis
redaksi
-
0
Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di Balai Benih Ikan (BBI). (Ist)

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di Balai Benih Ikan (BBI) Tanjung Laut Indah, Rabu (26/11) pagi. Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum, Anwar Sadat, mewakili Wali Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Anwar Sadat menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas seluruh unsur masyarakat, khususnya relawan dan pemerintah tingkat kelurahan, sebagai garda terdepan pelayanan publik ketika terjadi bencana.
“Harapannya, dengan kegiatan ini para relawan, masyarakat, dan pemerintah tingkat kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik semakin mampu mengenali ancaman dan kerentanan di wilayah masing-masing, melakukan langkah kesiapsiagaan secara terencana dan berkelanjutan, melaksanakan respons cepat dan tepat saat terjadi bencana, serta berdaya dalam pemulihan pascabencana secara mandiri dan kolaboratif,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kekuatan penanggulangan bencana tidak dapat berdiri sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk membangun kota yang tangguh.
“Dengan kerja sama yang solid dan terintegrasi antara pemerintah, relawan, dunia usaha, dan masyarakat, kita mampu membangun sistem penanggulangan bencana yang semakin kuat. Semangat gotong royong dan kolaborasi inilah yang menjadi kunci terciptanya kota yang tangguh bencana, responsif, dan adaptif sesuai arah pembangunan Kota Bontang,” tambahnya.

Kepala BPBD Kota Bontang, Usman, turut hadir membuka sesi diskusi bersama para relawan tanggap bencana dari seluruh kelurahan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pemaparan materi mengenai identifikasi potensi risiko, prosedur kesiapsiagaan, hingga strategi komunikasi efektif saat keadaan darurat.

Melalui sosialisasi ini, BPBD berharap kapasitas relawan dan perangkat kelurahan semakin meningkat sehingga koordinasi penanganan bencana di Bontang berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Pj Sekda Serahkan Arsip Bernilai Sejarah ke DPK, Ini Tujuannya

Penulis
redaksi
-
0
Penyerahan arsip statis ke DPK Bontang. (Ist)

BONTANG – Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bontang secara resmi menyerahkan arsip statisnya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) pada Kamis (27/11/2025), di Ruang Rapat DPK.

Penyerahan ini bukan sekadar pemindahan berkas, melainkan upaya konkret menyelamatkan memori kolektif pemerintahan. Dokumen-dokumen tersebut adalah “harta karun” informasi bagi generasi mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengambil langkah strategis untuk menyelamatkannya.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, memimpin langsung prosesi ini. Baginya, arsip tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai tumpukan kertas administrasi belaka.

“Arsip adalah memori kolektif daerah dan aset penting pemerintah. Kami berkomitmen memastikan pengelolaannya berjalan sesuai standar, sehingga seluruh informasi yang memiliki nilai sejarah, akuntabilitas, dan legalitas dapat terjaga dengan baik,” ujar Suharto dengan tegas.

Langkah Setda ini disambut hangat oleh Kepala DPK Bontang, Retno Febriaryanti. Ia mengapresiasi inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan lembaganya sebagai garda terdepan dalam mengamankan dan melestarikan arsip yang memiliki nilai guna tinggi, sesuai amanat undang-undang.

Melalui penyerahan ini, Pemkot Bontang berharap tata kelola kearsipan menjadi semakin profesional. Arsip yang terkelola baik akan menjadi sumber pengetahuan otentik, menjamin transparansi, dan menjadi rujukan vital bagi anak cucu warga Bontang kelak.

Kegiatan ini diharapkan menjadi teladan bagi Perangkat Daerah lainnya untuk mulai memuliakan arsip sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kota.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Konsep Triple Helix Dikenalkan Sebagai Kunci Keberhasilan Mitigasi Bencana

Penulis
redaksi
-
0
Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Dasuki saat memberi sambutan. (Ist)

BONTANG – Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Dasuki memperkenalkan konsep Triple Helix sebagai kunci keberhasilan mitigasi bencana ke depan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran untuk wilayah Bontang Utara di Aula Kantor Lurah Bontang Kuala, Kamis (27/11/2025). Kegiatan ini diadakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang.

Dijelaskannya, konsep ini menuntut sinergi erat antara tiga pilar: Pemerintah, Perusahaan (Swasta), dan Masyarakat.

“Yang perlu kita kembangkan memang konsep Triple Helix. Partisipasi perusahaan dan masyarakat, terutama Ketua RT, sangat penting untuk mengontrol warga yang berpotensi tinggi mengalami insiden,” tegas Dasuki.

Ia menyoroti instalasi listrik sebagai “tersangka utama” dalam banyak kasus kebakaran. Kebiasaan menggunakan kabel tidak standar atau sambungan yang sembarangan menjadi perhatian serius pemerintah.

“Maka hari ini, kita semua harus bisa memahami dan mempraktikkan pencegahannya,” pesannya.

Di penghujung acara, pemerintah juga mengingatkan bahwa peran Disdamkartan kini telah berkembang. Tidak hanya memadamkan api, pasukan biru ini juga siap siaga untuk urusan penyelamatan (rescue).

Warga diminta tidak ragu menghubungi call center darurat jika membutuhkan bantuan, demi mewujudkan target Zero Insiden di Kota Bontang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

APBD Kota Bontang 2026 Resmi Turun Rp 887,7 Miliar, Wali Kota Lakukan Rasionalisasi Belanja

Penulis
redaksi
-
0
Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang Tahun 2025 DPRD Kota Bontang. (Syakurah)

BONTANG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 resmi mengalami penurunan signifikan sebesar Rp887,7 miliar. Keputusan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Sidang Tahun 2025 DPRD Kota Bontang yang digelar di Pendopo Rujab Kota Bontang, Sabtu (29/11/2025).

Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Raperda APBD 2026.

Dalam laporan tersebut disebutkan, sebelumnya struktur APBD 2026 yang diajukan melalui nota keuangan Wali Kota Bontang tercatat sebesar Rp2.878.223.422.886. Namun setelah melalui proses pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Kota Bontang, terjadi penyesuaian menjadi Rp1.990.429.896.070. Artinya, APBD 2026 mengalami pengurangan sebesar Rp887.793.526.816.

Penurunan ini merupakan hasil kesepakatan lanjutan atas perubahan struktur anggaran sebagaimana tertuang dalam surat Wali Kota terkait penyesuaian RAPBD pada tahapan pembahasan. Badan Anggaran DPRD menilai penyesuaian tersebut perlu dilakukan demi menjaga keseimbangan fiskal daerah dan menyesuaikan kemampuan keuangan riil Kota Bontang.

Meski mengalami penurunan cukup besar, DPRD menegaskan bahwa alokasi anggaran tetap harus memprioritaskan program-program strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pelayanan publik.

Raperda tentang APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah seluruh tahapan persetujuan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi dan pusat diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan penurunan pendapatan tersebut mengharuskan mereka rasionalisasi belanja secara komprehensif.

“Terdapat penurunan 30,85 persen, sehingga penyesuaian belanja harus dilakukan selektif. Memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terlindungi dan pemenuhan standar pelayanan minimal tidak terganggu,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Pramuka SMA IT DHBS dan WCD Bontang Gelar Penanaman Mangrove dan Aksi Pungut Sampah

Penulis
redaksi
-
0
Foto bareng Pramuka SMA IT DHBS dan WCD Bontang bersama Wali Kota Bontang. (Ist)

BONTANG — Gerakan Pramuka SMA IT Daarul Hikmah Bontang (DHBS) bersama World Cleanup Day (WCD) Bontang menggelar kegiatan lingkungan bertajuk Scout Charity Action 2025 pada Minggu, 30 November 2025 di kawasan Mangrove Berbas Pantai.

Kegiatan ini terdiri dari dua rangkaian utama, yaitu penanaman mangrove dan gerakan pungut sampah yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai sekolah dan komunitas pelajar di Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaborasi pelajar dan komunitas lingkungan. Beliau menegaskan bahwa kegiatan ini selaras dengan program pemerintah GESIT, yaitu “Gerakan Sampahmu Itu Tanggung Jawabmu.”
“Kepedulian seperti ini harus terus dilakukan. Lingkungan kita hanya bisa terjaga bila setiap orang merasa bertanggung jawab,” ujar Bunda Neni.

Dari pihak komunitas, Muhammad Hajarul Azwad, selaku Leader WCD Bontang, menyampaikan rasa bangganya dapat berkolaborasi dengan Pramuka DHBS.
“Kami sangat senang diajak bekerja sama dalam aksi pungut sampah ini. Kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kepedulian pelajar terhadap lingkungan. Kami berharap aksi seperti ini tidak berhenti sekali, tetapi menjadi rutinitas dan contoh bagi masyarakat Kota Bontang, khususnya pelajar,” jelas Azwad.

Ia juga menegaskan, bahwa WCD Bontang siap berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan lingkungan selanjutnya.
“WCD Kota Bontang sangat terbuka dan siap jika kembali diajak berkolaborasi,” tambahnya.

Kegiatan Scout Charity Action 2025 ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran generasi muda terhadap kelestarian lingkungan, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menekan permasalahan sampah di Kota Bontang.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Hindari Ulang Proses, DPMPTSP Bontang Terbitkan Izin Mini Soccer Manual

Penulis
redaksi
-
0
Salah satu lapangan mini soccer di Kota Bontang. (Syakurah)

BONTANG – Proses perizinan pembangunan fasilitas mini soccer di Kota Bontang akhirnya dapat diselesaikan, setelah pemerintah daerah menempuh kebijakan khusus di tengah perubahan regulasi nasional.

Melalui DPMPTSP Kota Bontang, pemerintah memutuskan menerbitkan persetujuan lingkungan secara manual, agar pemohon tidak terjebak dalam pengulangan proses perizinan yang sejatinya telah memasuki tahap akhir.

Keputusan tersebut diambil menyusul berlakunya dua regulasi baru di pertengahan hingga akhir 2025 yang mengubah total pola penerbitan izin. Sebelumnya, dokumen persetujuan lingkungan untuk fasilitas mini soccer telah diproses hampir tuntas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang.

Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Sofyansyah, menjelaskan bahwa dokumen UKL-UPL proyek tersebut telah melalui tahapan pembahasan teknis. Namun, perubahan aturan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Permen LH Nomor 22 Tahun 2025 membuat kewenangan penerbitan izin beralih sepenuhnya ke DPMPTSP.

“Permohonan ini masuk sebelum aturan baru berlaku. Jika dipaksakan masuk ke sistem digital sekarang, maka seluruh tahapan harus diulang dari awal karena sistem akan mencatat sebagai pengajuan baru,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, sejak regulasi tersebut efektif, seluruh proses perizinan harus dilakukan melalui sistem Perizinan Digital (PD), dengan alur pengajuan dari pemohon ke DPMPTSP, lalu diteruskan ke DLH untuk rekomendasi teknis sebelum izin diterbitkan oleh DPMPTSP atas nama wali kota.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan pemohon yang telah lama menunggu penyelesaian izin. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengambil diskresi dengan menerbitkan izin secara manual sebagai solusi di masa transisi regulasi.

“Kami menilai ini bentuk perlindungan terhadap pemohon, agar tidak dirugikan oleh perubahan sistem. Karena seluruh dokumen teknis sudah lengkap, maka UKL-UPL diterbitkan secara manual oleh Kepala DPMPTSP,” kata Sofyansyah.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

1...513514515...1,292Halaman 514 dari 1,292