SETELAH mendengar pemaparan manajemen tentang rencana besar Gedung C, forum berlanjut ke sesi yang paling hidup: tanya jawab. Di sinilah suara pasien, kader posyandu, tokoh masyarakat, hingga perwakilan rumah sakit swasta bertemu langsung dengan jajaran direksi RSUD Taman Husada.

Seorang kader posyandu dari Tanjung Laut membuka sesi dengan tiga pertanyaan praktis yang sehari-hari ia temui di lapangan. Ia menyinggung istilah “pelayanan tingkat kegawatan” yang kerap membingungkan warga, menanyakan kasus keluarga yang datang ke rumah sakit karena kecelakaan tetapi tidak ditanggung BPJS, serta meminta penjelasan apakah rincian tarif yang dipaparkan manajemen berlaku juga untuk pasien JKN. Ia juga bertanya tentang layanan pengantaran jenazah—apakah bisa digunakan oleh warga yang bukan pasien rawat inap, dan apakah ada biayanya.

Dari sisi fasilitas kesehatan swasta, seorang dokter menyampaikan pandangan berbeda. Dengan jumlah penduduk sekitar 190 ribu jiwa dan lima rumah sakit yang beroperasi, menurutnya Bontang sebenarnya bisa membangun ekosistem layanan yang lebih kuat bila seluruh rumah sakit saling melengkapi layanan unggulan masing-masing.

Rencana penambahan kapasitas RSUD menjadi 300 tempat tidur melalui Gedung C, katanya, seharusnya dibaca sebagai peluang kolaborasi, bukan kompetisi. Idealnya, warga Bontang tidak perlu lagi berobat keluar kota hanya karena layanan tertentu tidak tersedia di satu rumah sakit.

Masukan lain datang dari tokoh masyarakat yang juga pengguna rutin layanan RSUD. Ia memberi apresiasi atas banyak perubahan positif: kebersihan, ketertiban, dan keramahan tenaga kesehatan. Namun ia menyampaikan keluhan warga tentang biaya pemulasaraan jenazah yang dirasakan berat bagi keluarga yang tidak mampu.

Ia juga menyinggung isu lama soal insinerator rumah sakit yang sempat dituduh mencemari lingkungan. Setelah mengecek langsung ke lokasi, ia menilai bahwa keluhan tersebut tidak sepenuhnya tepat, dan meminta media serta warganet berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi kabar yang menyesatkan.

Dari sisi pengalaman pasien, dua keluhan paling sering muncul adalah lamanya waktu tunggu pengambilan obat dan persoalan parkir. Beberapa peserta bercerita bahwa mereka harus menunggu sangat lama di farmasi, bahkan hingga tertidur di kursi tunggu. Sementara di area parkir, terutama di lantai atas, motor yang parkir sembarangan membuat jalur mobil menyempit. Peserta mengusulkan adanya petugas khusus yang berjaga pada jam sibuk serta penataan ulang ruang tunggu untuk menghindari penumpukan, terutama pada hari-hari ramai seperti Senin.

Direktur RSUD, dr. Suhadi, menanggapi satu per satu masukan tersebut. Ia menegaskan bahwa persaingan antar rumah sakit di Bontang harus dipahami sebagai persaingan yang saling menguatkan. Menurutnya, pangsa pasar RSUD bukan hanya warga Bontang, tetapi seluruh Kaltim. Ia menyebut banyaknya pasien dari Kutai Timur hingga Berau yang kini memilih berobat ke Bontang karena akses jalan dan fasilitas yang semakin baik. “Kalau pelayanan dan fasilitas kita terus meningkat, pasien akan datang dengan sendirinya,” tegasnya.

Terkait tarif, termasuk biaya pemulasaraan jenazah, dr. Suhadi menjelaskan bahwa rumah sakit terikat pada peraturan daerah sehingga proses peninjauan tarif tidak bisa dilakukan secara cepat. Namun ia memastikan seluruh masukan peserta menjadi bahan evaluasi. Ia juga mengakui bahwa parkir, ruang tunggu, dan keramahan petugas masih menjadi pekerjaan rumah. RSUD telah menjadikan keramahan sebagai indikator mutu prioritas melalui gerakan 5S—salam, sapa, senyum, sopan, santun—meski perubahan perilaku membutuhkan waktu dan pemantauan berkelanjutan.

Wakil Direktur Pelayanan, dr. Niken Titisurianggi, memberikan penjelasan rinci mengenai kriteria gawat darurat dan skema penjaminan BPJS–Jasa Raharja. Ia menegaskan bahwa tidak semua pasien yang datang ke IGD otomatis masuk kategori gawat darurat, dan penentuannya berada pada dokter berdasarkan standar medis.
Untuk kecelakaan lalu lintas, ia menjelaskan perbedaan penjaminan antara kecelakaan ganda yang dijamin Jasa Raharja dan kecelakaan tunggal yang dapat dijamin BPJS, sepanjang syarat administrasi terpenuhi dan tidak melibatkan alkohol atau narkoba. Ia juga menjelaskan bahwa rincian biaya pasien JKN dikirim ke BPJS sebagai penjamin, sehingga tidak dicetak untuk pasien.

Menjawab keluhan waktu tunggu, dr. Niken menjelaskan penerapan jalur prioritas atau fast track bagi pasien dengan kondisi tertentu—seperti lansia dengan gangguan pernapasan atau pasien berkursi roda—yang dapat diprioritaskan berdasarkan screening medis awal di anjungan. Untuk layanan pengantaran jenazah, ia menyebutkan bahwa RSUD melayani pengantaran dalam dan luar kota dengan tarif yang diatur dalam perda, salah satunya Rp150 ribu untuk radius 5 kilometer pertama.

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu, dr. Tri Ratna Paramita, menambahkan bahwa cita-cita RSUD adalah memberikan pengalaman layanan yang layak untuk semua pasien, bukan hanya tamu atau kader posyandu. Ia menjelaskan kembali penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) dengan maksimal empat tempat tidur per ruang, yang membuat RSUD terus melakukan renovasi ruang secara bertahap. Ia juga menyinggung persoalan identitas ganda yang kadang membuat peserta JKN tidak dapat mendaftar; masalah ini dapat diselesaikan dengan pelaporan ke BPJS Kesehatan untuk penertiban data.

Sesi tanya jawab ditutup oleh pembawa acara dengan merangkum sejumlah poin: pentingnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat tentang prosedur gawat darurat dan penjaminan BPJS; pentingnya sinergi RSUD dengan rumah sakit swasta di Bontang; serta komitmen manajemen untuk menindaklanjuti masukan terkait parkir, ruang tunggu, farmasi, hingga perilaku petugas. Ia juga menegaskan bahwa penyampaian informasi layanan tidak boleh hanya mengandalkan media sosial, tetapi bekerjasama dengan media massa untuk memastikan publik menerima informasi yang benar dan utuh.

Forum ditutup secara resmi, dan seluruh masukan dirangkum dalam berita acara sebagai dasar perbaikan standar pelayanan RSUD ke depan. Saya hadir sebagai salah satu saksi penandatanganan dokumen tersebut.

Dari rangkaian diskusi itu terlihat bahwa pembangunan Gedung C hanyalah satu bagian dari agenda besar RSUD. Warga berharap layanan yang cepat, ramah, transparan, dan terjangkau berjalan seiring pembangunan fisik. Pekerjaan rumahnya tidak sedikit. Tetapi lewat FKP, semua pihak akhirnya duduk di forum yang sama. Pasien, tenaga kesehatan, manajemen, pemerintah kota, dan media, untuk memastikan perbaikan layanan benar-benar dilakukan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Sesi berikutnya dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) RSUD Taman Husada menghadirkan paparan Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, Viki Rizqi Riadis, S.STP., yang menjelaskan arah besar pembangunan Gedung C, proyek strategis yang akan menentukan lompatan kapasitas layanan RSUD beberapa tahun ke depan.

Viki membuka penjelasan dengan premis yang ia ulang lebih dari sekali: pembangunan Gedung C bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan sistemik. “Ini tuntutan pelayanan, tuntutan legalitas, dan tuntutan masyarakat,” ujarnya.

Ia kemudian menjelaskan bahwa proses legalitas proyek ini tidak mudah. Lokasi RSUD berada di jalur berstatus jalan nasional, sementara kategori rumah sakit termasuk kelas IPB. Konsekuensinya, seluruh proses perizinan harus melalui kementerian, mulai dari amdal lingkungan hingga amdal lalu lintas. “Amdal lalin itu harus ke Kementerian Perhubungan, amdal lingkungannya ke provinsi. Semua harus lengkap sebelum masuk tahap konstruksi,” jelasnya.

Meski panjang dan rumit, Viki memastikan seluruh dokumen dasar sudah berada pada tahapan akhir. Jika seluruh proses berjalan mulus, konstruksi ditargetkan dimulai dan dapat beroperasi pada 2027.

Kemudian, Viki beralih menjelaskan seperti apa wujud Gedung C. Ia menyampaikannya dengan bahasa yang sangat mudah dipahami. “Kalau bapak ibu melihat Gedung A dan B hari ini, maka Gedung C itu ibarat dua gedung itu digabungkan. Lebih besar, lebih tinggi, dan lebih lengkap,” ucapnya.

Penjelasan itu diikuti tampilan sejumlah visual desain yang langsung memberi gambaran bagaimana RSUD Taman Husada akan berubah wajah.

Dari desain yang ditunjukkan, Gedung C dirancang sebagai bangunan delapan lantai dengan ketinggian yang diselaraskan dengan Gedung A dan B agar skyline komplek RSUD tetap rapi. Perubahan besar tampak pada area akses kendaraan. Drop-off yang lebih luas, jalur sirkulasi yang lebih teratur, serta rencana jalur baru menuju kawasan Jalan Gotong Royong sebagai alternatif masuk-keluar rumah sakit.

Visual berikutnya menampilkan lobby baru dengan nuansa putih dan kayu, pencahayaan terang, desain modern, dan area layanan publik yang lebih terbuka. Indikasi jelas bahwa RSUD mengarahkan diri pada pelayanan yang lebih ramah dan efisien.

Desain interior layanan lain seperti klinik estetika dan rawat jalan juga diperlihatkan. Gambar menunjukkan ruang tunggu yang lebih lapang, pemilihan warna yang lebih nyaman, hingga sirkulasi pasien yang lebih jelas. Semua tampak lebih bersih dan tertata dibandingkan kondisi eksisting.

Dari visual aerial tampak bahwa Gedung C menempati area memanjang dengan kapasitas parkir yang jauh lebih besar. Ini menjadi jawaban atas keluhan publik yang hampir selalu muncul dalam survei kepuasan pelanggan.

Viki tidak menutup-nutupi bahwa persoalan pelayanan non-medis seperti parkir masih menjadi tantangan. Ia bahkan mengutip temuan BPK yang menyorot tata kelola parkir RSUD. “Sudah kami tambah, tapi masih banyak keluhan. Kita paham itu,” katanya.

Menurutnya, Gedung C dirancang untuk menyelesaikan persoalan dasar yang selama ini membebani masyarakat: parkir, jumlah lift, keterbatasan ruang rawat inap, kapasitas ruang operasi, hingga kualitas ruang tunggu. “Ini gedung yang memang harus dibangun. Kalau tidak, layanan kita akan stagnan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung beberapa isu yang pernah menjadi perbincangan publik, salah satunya incinerator RSUD. Viki menyebut incinerator yang dimiliki RSUD termasuk yang terbaik di Kaltim. “Kalau limbah infeksius tidak dibakar, itu jauh lebih berbahaya. Jadi kritik boleh, tapi kita tetap harus jaga keselamatan fasilitas dan pengunjung,” ujarnya.

Mengenai arah jangka panjang, Viki menegaskan bahwa pengembangan RSUD tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan lokal. Dengan hadirnya Gedung C, RSUD ingin menargetkan layanan rujukan yang lebih kuat, tidak hanya untuk Kaltim tetapi juga kompetitif di tingkat nasional. “Kalau bisa, kita punya layanan yang memenuhi standar internasional,” katanya.

Dari seluruh visual yang ditampilkan, bentuk bangunan modern, integrasi antar-gedung yang lebih efektif, area hijau yang terletak di tengah struktur, hingga jalur mobilisasi pasien yang lebih baik, tampak bahwa Gedung C dirancang sebagai pusat layanan terintegrasi yang akan menampung layanan unggulan RSUD, termasuk rawat inap, bedah sentral, layanan penunjang, dan area administrasi.

Sebelum mengakhiri sesi, Viki menyampaikan satu pesan yang terasa sebagai penutup. “Kalau ada isu di lapangan, di media, di netizen, silahkan. Kami anggap itu bagian dari kritik yang memperbaiki layanan. Tapi pembangunan ini butuh dukungan semua pihak,” ucapnya.

Dari penjelasan Viki, jelas bahwa pembangunan Gedung C bukan sekadar menambah ruang, tetapi mengubah cara RSUD melayani warga Bontang. Tulisan kelima atau terakhir akan memuat rangkuman sesi tanya jawab, masukan publik, serta penandatanganan hasil FKP sebagai pijakan bersama untuk perbaikan layanan. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

FORUM Konsultasi Publik (FKP) RSUD Taman Husada pada Rabu, 26 November 2025, di Ruang Nusa Indah lantai 5 Gedung Angsana berlanjut ke sesi yang sangat teknis. Setelah sebelumnya Direktur dan Wakil Direktur Pelayanan memaparkan arah besar rumah sakit dan “dapur” layanan harian, giliran Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu, dr. Tri Ratna Paramita, menjelaskan detail pelayanan klinis yang selama ini dirasakan langsung oleh pasien dan keluarga.

Ia mulai dari alur masuk rawat inap. Pasien dapat dirawat melalui dua jalur: dari IGD bila ada indikasi kegawatdaruratan, atau dari poliklinik bila dokter menilai perlu perawatan lebih lanjut. Termasuk untuk tindakan operasi maupun kateterisasi jantung. Dengan penjelasan ini, peserta forum mendapat gambaran bahwa keputusan rawat inap berbasis indikasi medis, bukan semata keinginan pasien atau keluarga.

dr. Tri kemudian mengurai kelas perawatan. RSUD menyediakan kelas rawat inap standar, kelas II, kelas I, VIP, dan VVIP. Ia menyampaikan bahwa kelas III lama dengan satu ruang berisi enam pasien sudah dihapus. Ruang kelas standar kini diisi empat pasien untuk memenuhi standar rawat inap yang lebih manusiawi. Namun tarif yang digunakan masih mengacu kelas III, agar tetap terjangkau.

Selain itu, tersedia ruang isolasi, ruang perinatologi untuk bayi usia 0–28 hari, serta ruang High Care Unit (HCU) yang tersebar di beberapa unit.

Untuk perawatan intensif, RSUD memiliki ICU, PICU, dan NICU. Standar pelayanannya mirip rawat inap biasa, tetapi dengan pengawasan jauh lebih ketat. Keluarga wajib menandatangani persetujuan dirawat di ruang intensif, termasuk kesediaan jika sewaktu-waktu pasien membutuhkan alat bantu napas. Langkah ini dimaksudkan agar tim medis bisa bekerja cepat ketika kondisi klinis mengharuskannya.

Paparan kemudian beralih ke Instalasi Bedah Sentral (IBS). Pelayanan operasi memiliki dua jalur utama: kasus emergency dari IGD dan kasus elektif dari poliklinik. Kasus emergency harus segera ditangani, sedangkan kasus urgent bisa ditunda sebentar, misalnya masuk hari ini, operasi keesokan hari.

Adapun kasus elektif, seperti beberapa jenis tumor jinak, dapat dijadwalkan sampai satu bulan ke depan tanpa mengganggu aktivitas pasien. Pola ini dibuat agar kapasitas ruang operasi tetap terkendali.

Bagian lain yang dijelaskan adalah layanan kateterisasi jantung. Sama seperti IBS, layanan ini memiliki dua skema: elektif dan emergency. Untuk kasus elektif, penjadwalan dilakukan di poliklinik jantung dengan target waktu kurang dari sepuluh hari. Namun pasien dengan serangan jantung bisa masuk langsung melalui IGD atau rujukan dari rumah sakit lain yang sudah menegakkan indikasi tindakan.

Prinsipnya, jika dari pemeriksaan kateterisasi tidak diperlukan pemasangan ring, pasien bisa pulang pada hari yang sama (one day care). Namun jika perlu pemasangan ring atau balon, pasien dirawat inap terlebih dahulu untuk pemantauan klinis.

Soal pelayanan persalinan, dr. Tri menjelaskan bahwa ibu bersalin dapat datang melalui jalur rujukan maupun langsung ke IGD untuk kondisi gawat darurat. Operasi sesar elektif direncanakan melalui poliklinik, dengan jadwal yang ditentukan dokter.

Di sini ia memberikan penekanan khusus terkait penjaminan BPJS Kesehatan. Ada kondisi persalinan yang tidak dijamin, terutama bila kehamilan diakhiri dengan cara yang tidak sesuai indikasi medis. Dalam kasus seperti itu, bukan hanya biaya ibu yang tidak dijamin, tetapi juga biaya bayi yang terpaksa lahir dan bahkan harus dirawat di NICU dengan biaya tinggi. “Ini yang sering memberatkan keluarga, karena akhirnya semua biaya menjadi tanggungan sendiri,” sebutnya.

Masih dalam rangkaian layanan maternal, ia menyebutkan bahwa RSUD menangani berbagai kondisi, termasuk persalinan macet dari fasilitas kesehatan lain, misalnya plasenta yang tidak bisa lahir di puskesmas dan harus dirujuk ke rumah sakit untuk diselesaikan.

Topik berikutnya adalah pelayanan kemoterapi. RSUD memiliki dua jenis layanan: kemoterapi rawat jalan dan kemoterapi rawat inap. Perbedaan keduanya bukan pada permintaan pasien, melainkan murni pada indikasi medis dan protokol obat.

Ada prosedur kemoterapi yang membutuhkan pemasukan obat selama dua hingga lima hari berturut-turut dan tidak mungkin dilakukan bolak-balik setiap hari, sehingga wajib rawat inap.

Sebaliknya, ada kemoterapi yang cukup dilakukan tiga sampai lima jam dalam satu kunjungan dan dapat dilaksanakan di ruang one day care di lantai tiga. Untuk kasus elektif, pasien terlebih dahulu terdaftar di poliklinik, lalu diarahkan ke ruang kemoterapi tanpa perlu kembali ke poli setiap kali sesi kemoterapi.

Penjelasan dr. Tri juga menyentuh layanan farmasi. Untuk kemoterapi, obat disiapkan di unit sitostatika. Keluarga menyerahkan dokumen di ruang kemoterapi, kemudian petugas farmasi mengirim obat langsung ke perawat di ruang tersebut. Obat tidak diserahkan ke keluarga karena penanganannya harus mengikuti prosedur ketat.

Di Depo Farmasi Rawat Inap, alur pelayanan dibagi menjadi tiga: reguler, situasi emergency, dan pasien pulang. Dalam kondisi reguler, setelah dokter visit, resep dikirim secara elektronik dari ruang perawatan ke farmasi. Keluarga tidak perlu bolak-balik ke farmasi. Obat diantar ke ruang perawatan melalui transporter. Namun karena transporter terbatas hanya dua shift (pagi dan sore), dalam kondisi emergency di luar pola reguler—misalnya tambahan obat setelah visit—keluarga tetap diminta membantu mengambil obat ke farmasi.

Saat pasien akan pulang, keluarga diarahkan ke Depo Farmasi Rawat Inap untuk mendapatkan obat sekaligus penjelasan langsung dari apoteker: obat apa saja, kapan dikonsumsi, dan bagaimana cara minumnya. Informasi ini penting agar terapi berlanjut dengan benar di rumah.

Paparan berikutnya menyentuh Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). Di sini, persoalan klasik bukan pada prosedur, tetapi pada ketersediaan stok darah. Jika stok tersedia, permintaan bisa diproses dan darah segera diberikan. Jika stok di BDRS kosong, RSUD akan menghubungi PMI. Bila PMI juga kekurangan, keluarga dan masyarakat perlu dilibatkan untuk mencari donor. Dalam praktiknya, pencarian donor sering melibatkan banyak pihak, termasuk jaringan di luar daerah.

Pada unit pemulasaran jenazah, dr. Tri menjelaskan bahwa unit ini menjadi titik akhir pelayanan ketika pasien meninggal dunia. Jenazah disiapkan di ruang pemulasaran sebelum dibawa pulang oleh keluarga menggunakan ambulans jenazah. Jika diperlukan, rumah sakit dapat membantu proses pengiriman jenazah ke luar daerah, termasuk pengurusan teknis pengantaran hingga ke alamat tujuan.

RSUD juga menyediakan layanan ambulans dan mobil jenazah untuk kebutuhan internal pasien maupun permintaan dari luar. Layanan ini tidak hanya mengantar pasien antar-fasilitas, tetapi juga bisa menjemput dari luar menuju rumah sakit.

Di bagian akhir, ia menjelaskan tentang kasir dan pengaduan. Setelah seluruh pelayanan selesai, pasien atau keluarga akan diarahkan ke kasir di lantai satu atau ke Bankaltimtara untuk proses pembayaran. RSUD telah menyesuaikan dengan berbagai metode pembayaran: tunai, QRIS, transfer, hingga dompet digital seperti GoPay dan ShopeePay.

Untuk pengaduan, pasien dapat menemui petugas resmi di lobi—yang setiap hari berjaga—atau mengisi formulir melalui QR Code yang dipasang di semua unit layanan. Semua pengaduan terdokumentasi agar bisa ditindaklanjuti.

Dari paparan dr. Tri, saya melihat bahwa pelayanan RSUD Taman Husada berjalan di atas sistem yang kompleks dan saling terhubung. Mulai dari alur rawat inap, tindakan operasi, layanan jantung, persalinan, kemoterapi, farmasi, bank darah, hingga pemulasaran jenazah. Semuanya bekerja dalam satu rangkaian yang menuntut ketepatan prosedur dan konsistensi standar. Forum seperti FKP membuat simpul-simpul layanan itu lebih mudah dipahami publik, sekaligus membuka ruang koreksi agar perbaikan bisa berjalan lebih terarah. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.