SAMARINDA — Pemprov Kaltim kembali menegaskan langkah serius untuk memperluas inklusi keuangan hingga menjangkau wilayah pedalaman yang selama ini belum terlayani secara memadai. Komitmen itu disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud (Harum) saat menerima kunjungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltimtara di Ruang Rapat Gubernur, Senin (24/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, OJK Kaltimtara menyerahkan piagam apresiasi kepada Pemprov Kaltim atas kontribusinya dalam mendukung percepatan akses keuangan daerah. Penghargaan diserahkan Kepala Kanwil OJK Kaltimtara Parjiman, disaksikan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Ansyori Abdullah dan Manager Edukasi dan Perlindungan Konsumen Adi Setyo Wibowo.

Gubernur Harum menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar ketersediaan layanan perbankan, melainkan kesenjangan akses antara pusat kota dan kawasan pedalaman yang menjadi kantong ekonomi daerah. Ia menilai masih banyak warga yang bekerja di perusahaan perkebunan, pertambangan, hingga pesisir, tetapi tidak memiliki akses perbankan yang mudah.

“Banyak masyarakat kita bekerja di perusahaan besar di pedalaman, tetapi tidak memiliki akses mudah ke bank. Potensi ekonominya besar, tapi belum ditunjang infrastruktur keuangan yang memadai,” ujarnya.

Menurutnya, kehadiran layanan keuangan di wilayah terpencil akan menekan biaya transaksi, memperkuat literasi keuangan, serta mencegah masyarakat bergantung pada pinjaman informal yang berisiko merugikan.

Selain akses fisik, Gubernur Harum juga menilai pelaku UMKM, koperasi, petani, dan nelayan membutuhkan dukungan perbankan yang lebih progresif. Ia meminta OJK mendorong lembaga keuangan agar tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar menjangkau masyarakat.

“Kami ingin bank memperluas jangkauannya. UMKM butuh kemudahan permodalan, begitu juga koperasi, petani, dan nelayan. Masyarakat juga perlu literasi keuangan yang kuat,” tegasnya.

Pemprov dan OJK disebut tengah menyiapkan model layanan berbasis komunitas sebagai solusi cepat, baik melalui titik layanan tetap, agen keuangan, maupun kolaborasi dengan pelaku usaha lokal di permukiman, perkebunan, dan pesisir. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat perputaran ekonomi sekaligus memastikan layanan keuangan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.

“Intinya, kita ingin solusi nyata di lapangan. Tidak hanya UMKM, seluruh masyarakat yang hidup jauh dari kota harus merasakan kehadiran layanan keuangan,” jelas Harum.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi daerah secara menyeluruh dan memastikan keadilan akses bagi seluruh lapisan masyarakat Kaltim.
(MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud akhirnya memberikan penjelasan terkait polemik ketidakterwakilan Fraksi PKB dalam proses seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim periode 2025–2028. Ia menyebut persoalan ini muncul karena kondisi Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Selamat Ari Wibowo, yang sudah lama sakit dan tidak dapat menjalankan tugasnya.

“Sebelumnya di internal Komisi I yang diketuai oleh Pak Selamat Ari Wibowo sedang sakit. Sakitnya sudah lebih dari lima bulan. Jadi waktu digodok seleksi KPID di DPRD ini, PKB tidak terwakilkan,” ujarnya saat ditemui di Gedung B DPRD Kaltim, Jumat (21/11/2025).

Hasanuddin mengakui bahwa absennya Selamat Ari Wibowo luput dari perhatian jajaran dewan saat proses seleksi berlangsung. Ketidakhadiran itu secara otomatis membuat Fraksi PKB—yang memegang kursi pimpinan Komisi I—tidak ikut mengawal pembahasan.

“Kita tidak menyadari kalau fraksi PKB tidak terwakilkan. Padahal dia ketua Komisi I. Itu masalahnya,” lanjutnya.

Ia menegaskan seharusnya ketua komisi hadir dalam setiap tahapan seleksi untuk memastikan representasi fraksi berjalan sebagaimana mestinya. Namun karena kondisi kesehatan, Selamat Ari Wibowo tak dapat mengikuti proses sejak awal.

“Karena seharusnya ketuanya hadir. Tapi selama pemilihan, tidak ikut. Jadi keterwakilan itu belum terpenuhi,” jelas Hasanuddin.

Terkait pengumuman hasil seleksi KPID yang sudah terlanjur dirilis dan menuai penolakan Fraksi PKB, Hasanuddin menyatakan bahwa DPRD akan menggelar pembahasan lanjutan.

“Karena sudah dirilis, kita bicarakan dulu. Kalau bisa dibatalkan, bisa jadi. Kita akan bahas dulu di Komisi I, karena kita belum menerima laporan secara resmi,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa seluruh opsi terbuka, termasuk perubahan keputusan hingga proses hukum apabila diperlukan.

“Kita akan bicarakan. Kalau memang ada aturannya, boleh dirubah. Kalau mau gugat ke pengadilan, boleh saja. Semua bisa,” tutup Hasanuddin. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Memasuki akhir November, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat serapan anggaran. Ia menegaskan bahwa waktu menuju penutupan tahun anggaran semakin sempit, sehingga seluruh program wajib digenjot agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Kita sudah memasuki fase akhir. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana anggaran terserap optimal dan outputnya sampai ke publik,” ujar Rudy dalam briefing internal di UPTD Bapelkes Kaltim, Senin (24/11/2025).

Rudy menekankan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas. Ia meminta OPD menjaga standar pekerjaan meskipun tengah mengejar target penyelesaian.

“Pekerjaan harus selesai tepat waktu, tapi juga wajib memenuhi kualitas sesuai ketentuan,” tegasnya.

Dalam evaluasi tersebut, Rudy mengungkapkan masih ada sekitar 25 OPD yang masuk kategori rendah dalam serapan anggaran. Ia memahami sebagian kendala berasal dari perubahan anggaran yang rampung cukup lambat, namun menegaskan hal itu tidak bisa dijadikan alasan.

“Keterlambatan harus segera dipulihkan, apalagi kita sudah masuk akhir tahun,” katanya.

Rudy berharap lonjakan kinerja dapat terlihat signifikan pada awal Desember agar tahapan penutupan tahun anggaran berjalan lancar. “Kita ingin melihat semua OPD menunjukkan perbaikan. Rapor kinerja harus naik,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menambahkan bahwa percepatan serapan anggaran tetap harus mengikuti seluruh ketentuan administrasi keuangan. Pemprov menargetkan realisasi mencapai 92 persen pada akhir tahun.

Menurutnya, target itu realistis karena sebagian besar OPD telah mulai mengejar percepatan program. Pemprov juga menyiapkan mekanisme penghargaan bagi OPD yang mampu menembus realisasi di atas 92 persen.

“Ini menjadi pemacu agar OPD bekerja maksimal dan disiplin dalam menyelesaikan programnya,” ungkap Sri.

Dengan dorongan percepatan tersebut, Pemprov Kaltim berharap seluruh OPD mampu menutup akhir tahun anggaran dengan kinerja solid dan memastikan seluruh program benar-benar memberi dampak bagi masyarakat. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Persoalan keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) kembali mencuat dan menjadi sorotan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia menegaskan bahwa skema penyaluran bantuan UKT pemerintah tidak sinkron dengan kalender akademik, sehingga keluhan dari kampus dan mahasiswa terus berulang setiap tahun.

“Bayangkan UKT harus dibayar Januari, sementara realisasi anggaran paling cepat bisa Februari. Pemerintah harus memikirkan solusi agar pembayaran UKT tidak kembali tertunda berbulan-bulan,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-43, Jumat (21/11/2025).

Ia menilai program bantuan UKT sebenarnya sangat strategis bagi mahasiswa kurang mampu. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, kebijakan tersebut berpotensi memunculkan ketidakpastian baru di lingkungan kampus.

“Program ini sangat baik, tetapi jika tidak dikelola dan dievaluasi dengan baik, potensi persoalannya justru bisa merugikan masyarakat,” tegasnya.

Selain persoalan jadwal pencairan, Agusriansyah juga menyoroti ketimpangan penyaluran bantuan UKT ke perguruan tinggi swasta. Ia mengungkapkan adanya kampus swasta yang belum menerima dana akibat masalah administratif, salah satunya rekening yang tidak valid.

“Seharusnya kampus swasta sudah menerima juga. Tapi informasinya ada beberapa perguruan tinggi swasta yang rekeningnya tidak valid, sehingga menghambat yang lain,” katanya.

Ia mendesak pemerintah segera memperbaiki sistem pengiriman dana agar kampus yang sudah memenuhi persyaratan tidak ikut terdampak akibat kesalahan administratif dari kampus lain.

“Ini tidak boleh terjadi. Harusnya dicari solusi atau dibuat kebijakan yang tidak merugikan kampus lain yang datanya sudah lengkap,” ujarnya.

Agusriansyah menegaskan bahwa UKT merupakan sumber utama operasional kampus. Keterlambatan pencairan bantuan, menurutnya, dapat menimbulkan tekanan tambahan, terutama jika kampus meminta mahasiswa membayar terlebih dulu sebelum bantuan turun.

“UKT ini sangat penting untuk eksistensi kampus. Jangan sampai ada kampus yang meminta mahasiswa membayar dulu karena bantuan belum turun. Itu bisa menimbulkan keresahan bagi adik-adik mahasiswa dan orang tua mereka,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan pendidikan agar lebih stabil, tepat waktu, dan berpihak pada keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Program bantuan, menurutnya, tidak boleh berhenti hanya memastikan mahasiswa tetap kuliah, tetapi harus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan dunia kerja.

“Jangan sampai program ini hanya berhenti di bangku kuliah, tetapi harus menjawab tantangan pekerjaan setelah mereka lulus,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmen memperluas akses pendidikan menengah dengan menuntaskan pembangunan sepuluh sekolah baru hingga tahun 2027. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerataan layanan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan yang selama ini kekurangan fasilitas.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, mengatakan pembangunan sekolah baru akan tersebar di tujuh daerah. Dua sekolah di Paser, satu di Penajam Paser Utara, dua di Balikpapan, dua di Berau, satu di Kutai Timur, serta dua di Kutai Kartanegara.

“Ya, ada 10 sekolah yang kita targetkan sampai 2027 selesai,” kata Armin, Senin (24/11/2025).

Ia menegaskan pembangunan ini menjadi solusi pemerataan akses, sekaligus menjaga angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah di Kaltim yang saat ini mencapai 98,75 persen berdasarkan data BPS—tertinggi di Indonesia.

“Tujuan pembangunan ini jelas untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak kita, terutama di daerah yang jauh,” ujarnya.

Selain membangun sekolah baru, Disdikbud memberikan perhatian pada sekolah-sekolah yang masih memiliki fasilitas kurang layak, terutama di pedalaman.

“Tidak boleh ada lagi sekolah jelek. Kalau ada, itu yang harus kita benahi,” tegas Armin.

Disdikbud juga menyiapkan skema boarding school untuk wilayah terpencil dan 3T. Setiap sekolah baru di kawasan remote, termasuk Siluq dan Bentian yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah, akan dilengkapi fasilitas asrama.

“Tujuannya supaya anak-anak dari wilayah 3T dan remote bisa sekolah. Ke depan kita perkuat boarding,” jelas Armin.

Pembangunan sekolah baru tidak selalu harus berupa gedung besar. Menurut Armin, sekolah bisa dibangun di lokasi padat siswa atau dekat perbatasan provinsi agar akses lebih efisien.

“Misalnya di Siluq atau Bentian yang berbatasan dengan Kalteng, kita bisa bangun di situ agar anak-anak tidak jauh ke sekolah.”

Ia menyebut dua sekolah baru di Paser akan rampung tahun depan. Sementara SMAN 47 Balikpapan sudah dapat digunakan meski pembangunan belum selesai sepenuhnya. Sejumlah unit sekolah baru lainnya ditargetkan tuntas bertahap sebelum 2027.

Untuk sekolah di wilayah terpencil, kapasitas awal hanya dua rombongan belajar (rombel) dan akan bertambah menjadi enam rombel setelah operasional penuh. Semua sekolah baru jenjang SMA dibangun di atas lahan minimal dua hektare dengan fasilitas standar awal berupa enam ruang kelas, ruang guru, laboratorium, dan perpustakaan.

“Ini standar minimal untuk sekolah baru,” kata Armin.

Pembangunan sekolah otomatis membutuhkan tenaga pendidik baru. Armin memastikan penambahan guru akan mengutamakan potensi lokal melalui skema BOSDA, karena pemerintah dilarang menambah guru honorer baru.

“Satu guru bisa mengampu sampai tiga mata pelajaran sesuai klaster,” jelasnya.

Ia memastikan seluruh pembangunan ini selaras dengan program prioritas Pemprov Kaltim, termasuk mendukung kebijakan GratisPol untuk pendidikan tinggi gratis dan peningkatan kualitas SDM Kaltim secara menyeluruh.

“Kita ingin generasi emas kita betul-betul mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ini bagian dari mendukung program GratisPol dari Pak Gubernur.” (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Dinas Pariwisata Kutim mengadakan pelatihan promosi digital yang digelar di Hotel Victoria Sangatta, Senin (24/11/2025). Kegiatan ini melibatkan pemuda, pelaku usaha kreatif, dan komunitas sadar wisata.

Kegiatan ini diadakan lantaran Kutim yang memiliki ratusan destinasi wisata yang telah terdata, namun dinilai belum bergerak signifikan. Minimnya promosi dan lemahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor utama stagnasi tersebut. Menyadari kondisi itu, Dinas Pariwisata Kutim kini mulai membidik aspek paling mendasar: peningkatan kemampuan digital pelaku wisata dan ekonomi kreatif.

Kepala Dinas Pariwisata Kutim, Nurullah mengakui bahwa selama ini banyak destinasi lokal belum memiliki strategi pemasaran yang kuat. Akibatnya, potensi yang besar tidak mampu bersaing di tengah persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diprediksi akan menjadi episentrum ekonomi dan pariwisata baru di Kalimantan.

“SDM adalah titik lemah yang harus segera dibenahi. Tanpa kemampuan digital, masyarakat akan sulit menangkap peluang saat IKN beroperasi penuh,” ujarnya.

Pelatihan ini memberi fokus pada teknik digital marketing, pengelolaan citra destinasi, serta pembuatan konten kreatif yang mampu menarik wisatawan. Peserta dibekali pemahaman tentang cara memanfaatkan media sosial, platform promosi online, hingga strategi visual yang relevan dengan tren industri.

Menurutnya, peningkatan SDM harus berjalan paralel dengan penataan infrastruktur dan pengembangan kawasan wisata. Ia menegaskan, sekadar memiliki banyak destinasi tidak menjamin kemajuan pariwisata, terutama tanpa kemampuan mempromosikannya secara modern dan terukur.

Ia menambahkan bahwa Rencana Pembangunan Pariwisata Nasional 2024–2035 telah menetapkan Kutim sebagai salah satu wilayah prioritas. Namun status tersebut tidak akan berdampak jika masyarakat lokal tidak siap menjadi aktor utama.

Melalui pelatihan ini, Dispar berharap pelaku wisata dapat lebih adaptif, kreatif, dan mampu mempromosikan potensi daerahnya secara profesional. “Kami ingin masyarakat Kutim bukan hanya menikmati dampak pembangunan, tetapi benar-benar mengambil peran dalam perkembangan ekonomi kreatif di era IKN,” imbuhnya.

Dengan dorongan ini, pemerintah berharap stagnasi yang selama ini membayangi ratusan destinasi dapat teratasi secara bertahap, seiring tumbuhnya SDM yang melek digital dan kompetitif.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam