SAMARINDA – Kelas parfum pertama Artsyclass akhirnya mendarat di Samarinda dan langsung disambut antusias para peserta. Parfumery Workshop Samarinda yang digelar Sabtu sore (23/11) di Giras Coffee, Jalan Siradj Salman, berlangsung interaktif dan penuh eksplorasi aroma.

Workshop menghadirkan mentor dari DykLab Project, Tasya, yang sejak awal menciptakan suasana hidup dengan pengantar teori dasar parfum. Ia menjelaskan jenis-jenis notes, karakter aroma, hingga komposisi bibit parfum yang menjadi fondasi utama proses peracikan.

Peserta tampak aktif memilih bibit parfum sebagai bahan dasar kreasi mereka. Beragam pertanyaan muncul, mulai dari karakter aroma, teknik blending, hingga peluang memulai usaha parfum rumahan.

Setelah sesi teori, peserta dipersilakan meracik parfum versi mereka sendiri. Hasilnya, masing-masing membawa pulang parfum dengan karakter aroma berbeda sesuai selera pribadi.

Dalam wawancara, Tasya menuturkan DykLab Project telah berkecimpung di dunia maklon parfum sejak 2018—memberi layanan bagi siapa pun yang ingin membuat brand parfum sendiri.

“Awalnya karena memang basic suka parfum. Setelah maklon berjalan sejak 2018, baru kami buka workshop. Kelas hari ini seru banget, walaupun cuma lima orang tapi berasa ramai,” jelas Tasya.

Ia juga mendorong anak muda untuk mulai belajar parfum sebagai peluang usaha. “Bisa mulai dari kelas basic, belajar single notes dulu. Kalau sudah punya parfum favorit, bisa dikembangkan jadi brand sendiri.”

Sementara itu, PIC Artsyclass Samarinda, Fira, mengatakan kelas parfum ini hadir karena ruang kreatif di Samarinda selama ini lebih didominasi kelas merajut dan baking.

“Untuk parfum jarang ada, makanya kita buat kelasnya sendiri. Kendalanya hanya kurang terekspos, jadi harus usaha mencari peserta. Harapannya ke depan lebih ramai dan bisa jadi peluang usaha untuk anak muda,” kata Fira.

Artsyclass berencana menggelar lebih banyak workshop kreatif sesuai permintaan peserta. Event terdekat yang sedang disiapkan adalah kelas bakery pada bulan depan. Mereka berharap semakin banyak anak muda Samarinda berani berkarya dan memulai bisnis kreatif melalui wadah ini. (nzl/MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) bersama 10 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Kaltim di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Minggu (23/11/2025).

Dalam forum tersebut, kehadiran Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dr Aulia Rahman Basri menjadi sorotan. Mengenakan setelan putih-hitam, ia diperkenalkan langsung oleh Ketua DPD Gerindra Kaltim, Seno Aji, dan mendapat sambutan tepuk tangan meriah dari peserta rakerda.

“Kemudian berikutnya ada Bupati Kutai Kartanegara, dr Aulia Rahman Basri,” ujar Seno Aji disambut riuhan peserta.

Ketua DPC Gerindra Kukar, Alif Turiadi, saat dikonfirmasi tak menampik kedekatan Aulia dengan partai berlambang kepala garuda tersebut. Ketika ditanya apakah sang bupati telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerindra, ia hanya menjawab singkat sembari mengirim foto kebersamaannya dengan Aulia.

“Insya Allah,” balas Alif melalui pesan WhatsApp.

Sebagai catatan, dr Aulia Rahman sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan DPC PDIP Kukar pada 2023 sebelum memenangkan Pilkada 2024 bersama Rendi Solihin dan kini memimpin Kabupaten Kutai Kartanegara. (MK)

Editor: Agus S

BALIKPAPAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan mengungkap fakta baru di balik insiden tragis tewasnya enam anak di kubangan bekas galian di kawasan Graha Indah, Balikpapan Utara. Lokasi kejadian ternyata berada di area perluasan lahan yang belum mengantongi persetujuan lingkungan.

Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menjelaskan bahwa pengembang PT Sinar Mas Land sebenarnya sudah memiliki izin lingkungan berdasarkan site plan tahun 2017 untuk area seluas 224 hektare. Namun pada Februari 2025, perusahaan memperluas garapan lahan sekitar 25–30 hektare tanpa disertai adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang seharusnya wajib diajukan setiap ada perubahan rencana tapak.

“Tambahan luasan itu belum diproses izin adendum AMDAL-nya. Padahal setiap perubahan site plan harus dilengkapi adendum. Dan area perluasan itu berada tepat di lokasi terjadinya musibah,” ujar Sudirman, Sabtu (22/11/2025).

DLH juga menemukan adanya aktivitas pengupasan dan penataan lahan di titik tersebut, meski persetujuan lingkungan belum terbit. Atas temuan itu, pemerintah langsung menghentikan seluruh kegiatan di lapangan.

“Kami langsung hentikan seluruh aktivitas. Plang pelanggaran sudah kami pasang supaya tidak ada lagi pekerjaan di lapangan,” jelasnya.

Sudirman menambahkan, area di sisi kiri Bendali Food Court telah memiliki perizinan yang lengkap. Namun di titik perluasan lahan, tempat enam anak tenggelam, persetujuan lingkungan belum diperoleh, meski DLH sudah memberikan peringatan sejak Maret 2025 agar tidak ada aktivitas sebelum dokumen adendum diproses.

“Peringatan sudah kami berikan pada bulan Maret. Tapi saat kami periksa, kegiatan masih berjalan. Mereka berdalih terjadi kesalahan dari pihak konsultan,” tambahnya.

DLH menegaskan siap merekomendasikan pencabutan izin pembangunan jika larangan tersebut kembali dilanggar.

“Kalau masih ada pergerakan setelah plang larangan dipasang, kami bisa ajukan pencabutan izin. Itu nanti menjadi sanksi administratif yang akan ditandatangani Wali Kota,” tegasnya.

Saat ini sanksi administratif terhadap pengembang sedang disusun, termasuk kewajiban segera menuntaskan dokumen persetujuan lingkungan sebagai salah satu poin utama.

“Salah satu isi sanksinya adalah kewajiban menuntaskan dokumen persetujuan lingkungan. Itu instruksi kami,” tutup Sudirman.

Hingga berita ini diturunkan, penyelidikan kepolisian mengenai penyebab kecelakaan dan penentuan pihak yang paling bertanggung jawab masih berjalan. (apr/MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Memasuki akhir tahun anggaran, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) baru mencapai 45 persen. Kondisi ini memicu kekhawatiran publik bahwa sejumlah program pembangunan berisiko menumpuk pada penghujung tahun.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, tidak menampik lambatnya progres serapan anggaran. Menurutnya, sejumlah persoalan teknis menjadi penyebab utama, mulai dari adanya Tunjangan Dana Fungsional (TDF) yang belum terbayarkan hingga proses efisiensi anggaran yang justru memperpanjang alur pergeseran.

“Ini yang saya sampaikan ke teman-teman dinas. Tahun ini saat kita melaksanakan tugas, tiba-tiba ada TDF yang belum dibayar. Selain itu, ada efisiensi sehingga kita perlu melakukan pergeseran anggaran, dan prosesnya cukup panjang sampai masuk batas waktu perubahan anggaran,” ujar Ardiansyah.

Meski perubahan anggaran telah memasuki tahap final pada Oktober lalu, penyelesaian masih membutuhkan waktu tambahan. “Mudah-mudahan satu sampai dua bulan ke depan bisa selesai,” katanya.

Terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), Bupati menegaskan bahwa Silpa tidak menjadi persoalan selama dananya benar-benar tersedia di kas daerah. Ia mengingatkan risiko paling berbahaya adalah ketika Silpa tercatat, namun dananya tidak ada secara riil.

“Silpa itu tidak masalah asal dananya masih ada. Yang bahaya itu kalau Silpa tapi dananya tidak ada,” tegasnya.

Untuk memperbaiki serapan tahun berikutnya, Ardiansyah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memulai pekerjaan lebih awal. Februari menjadi batas ideal, sementara Maret merupakan batas paling akhir untuk memulai kegiatan 2026.

“Untuk tahun depan, saya minta mulai Februari sudah harus mulai bekerja, paling lambat Maret. Untuk 2025 ini, efisiensi yang terjadi membuat kita kewalahan karena harus membahas ulang anggaran,” jelasnya.

Dengan langkah penataan ulang jadwal kerja dan pengetatan pengawasan, Pemkab Kutim berharap serapan anggaran dapat dipercepat dan perubahan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S