SANGATTA — Pemerintah Kutai Timur (Kutim) mulai menyalurkan dana Rp250 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT) melalui Program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BankeuDes). Namun di balik proses pencairan yang terus berjalan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman kembali mengingatkan satu persoalan klasik yang kerap menghambat: ketidaksiapan program di tingkat RT.

Menurutnya, dana BankeuDes memang bukan untuk proyek besar, melainkan kegiatan sederhana namun berdampak langsung bagi masyarakat. Justru karena sifatnya yang praktis, RT diharapkan lebih cepat dan disiplin dalam menyiapkan daftar kegiatan.

“Yang paling penting, program dari RT harus diajukan terlebih dahulu. Kalau tidak diajukan, ya pencairan pasti terlambat,” tegas Ardiansyah.

Ia menyebut bahwa setiap RT idealnya menyiapkan 4–5 kegiatan yang bisa segera dieksekusi. Namun hingga kini, masih ada RT yang belum menyerahkan daftar program sehingga berpotensi memperlambat jalannya pencairan tahap kedua.

BankeuDes tahun ini memang terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp100 juta sudah dicairkan pada APBD murni. Sisa Rp150 juta disalurkan lewat APBD perubahan. Namun sejumlah RT belum menuntaskan laporan administrasi tahap pertama, sehingga persoalan lama kembali muncul.

Bupati mengakui kendala administrasi tersebut dipengaruhi perubahan anggaran serta proses pergeseran dokumen. Meski begitu, pengawasan tetap diperketat dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar pencairan tahap kedua berlangsung tertib.

“Kita ingin tahap kedua ini lebih tertib. Pengawasan harus berjalan, supaya dana tepat sasaran dan kegiatan RT tidak sekadar seremonial,” ujarnya.

BankeuDes merupakan instrumen penting untuk memperkuat pembangunan berbasis komunitas di Kutim. Namun tanpa kesiapan program di tingkat RT, skema ini berisiko tidak berjalan optimal. Pemerintah kembali mengingatkan RT agar lebih disiplin, adaptif, dan cepat menuntaskan administrasi agar dana publik dapat digunakan secara efektif.

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

TENGGARONG — Di tengah tekanan fiskal akibat turunnya Transfer ke Daerah (TKD), Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap menegaskan komitmennya menuntaskan pembangunan Jembatan Sebulu, salah satu proyek strategis yang telah puluhan tahun dinantikan masyarakat.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengakui bahwa proyek ini masih membutuhkan anggaran sangat besar. Sisa pembiayaan mencapai sekitar Rp500 miliar, jumlah yang mustahil dipenuhi secara cepat hanya mengandalkan APBD Kukar. Meski demikian, pemerintah tidak berhenti mencari solusi. Sejumlah kementerian telah dimintai dukungan dan komunikasi intens dilakukan untuk memungkinkan proyek diambil alih atau dibiayai oleh pemerintah pusat.

“Kita tetap memprogres pembangunan Jembatan Sebulu. Memang TKD sedang turun, tapi seluruh daya dan upaya terus kita lakukan. Tiga hari lalu pihak pusat sudah meminta data teknis jembatan, dan langsung kami kirimkan,” kata Bupati.

Optimisme Pemkab Kukar juga mendapat dukungan politik di tingkat nasional. Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Budi Satrio, menyatakan kesiapannya mendorong pemerintah pusat agar mengambil alih atau membantu pendanaan jembatan tersebut. Bagi Kukar, dorongan ini menjadi momentum penting untuk mempercepat penyelesaian proyek.

Menurut Bupati, biaya terbesar terletak pada pengerjaan bentang tengah jembatan. Tahapan ini tidak bisa dipotong menjadi beberapa fase karena proses fabrikasi, mobilisasi, pemasangan, hingga uji beban harus dilakukan sekaligus. Seluruh rangkaian membutuhkan waktu minimal satu tahun hingga dinyatakan aman dilintasi masyarakat.

“Untuk bentang tengah, prosesnya tidak bisa separuh-separuh. Setelah dipasang, masih ada uji ketahanan yang harus dilalui sebelum jembatan bisa dibuka,” jelasnya.

Lebih jauh, Pemkab Kukar menegaskan bahwa manfaat Jembatan Sebulu melampaui kepentingan lokal. Struktur ini akan menghubungkan Kukar dengan Kutai Timur melalui jalur darat yang lebih efisien serta memperkuat konektivitas kawasan menuju Samarinda. Efek lanjutannya diperkirakan menekan biaya logistik, mempercepat mobilitas barang dan orang, serta membuka ruang ekonomi baru.

“Dengan terbukanya akses dari Kutai Timur menuju Sebulu, jembatan ini akan menjadi simpul penting pembangunan kawasan,” tutur Aulia.

Meski berharap dukungan penuh pemerintah pusat, Kukar tetap menyesuaikan tahapan konstruksi dengan kondisi anggaran daerah. Namun Bupati optimistis bahwa dengan bantuan pendanaan nasional, jembatan tersebut dapat dipercepat pembangunannya.

“Kalau kita maunya secepatnya. Tapi melihat kondisi anggaran, mudah-mudahan dua tahun ke depan jembatan ini bisa kita selesaikan,” ujarnya. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Seorang warga negara Malaysia bernama Wong Sie Tuong (65) hilang terseret arus Sungai Patek di jalur hauling KUD Beringin Mulia, Desa Umaq Bekuay, Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara, Kamis (20/11/2025) malam. Hingga tiga hari setelah kejadian, korban masih belum ditemukan meski mobil yang dikendarainya telah ditemukan dalam kondisi terbalik dan ringsek.

Peristiwa itu terjadi saat hujan deras mengguyur Tabang dan membuat debit Sungai Patek melonjak tajam. Wong yang bekerja pada perusahaan kontraktor KUD Beringin Mulia sedang dalam perjalanan menuju basecamp bersama tiga rekannya menggunakan dua kendaraan roda empat secara beriringan.

Ketika tiba di KM 32, air sungai yang memotong jalur hauling sudah meluap kuat. Saksi menyebut Wong telah diperingatkan agar tidak memaksa menyeberang, namun ia tetap memilih menerobos genangan.

Begitu mencapai bagian tengah sungai, mobil korban tiba-tiba mati. Arus deras kemudian memutar badan kendaraan dan mulai menyeretnya. Rekan-rekan korban sempat berusaha menarik Wong keluar dari mobil, tetapi ia tetap berpegangan pada setir. Dalam hitungan detik, arus kuat menghanyutkan mobil beserta dirinya.

Salah satu saksi lain sempat bertahan dengan memegang ranting pohon yang tersangkut di kabin mobil sebelum mobil itu kembali terseret hingga hilang di tengah arus dan gelapnya malam.

“Ketiga saksi terpisah dan baru berkumpul kembali keesokan paginya. Mereka melakukan pencarian mandiri dan menemukan mobil korban dalam keadaan terbalik,” jelas Kapolsek Tabang, IPTU Aldino Subroto, Sabtu (22/11/2025).

Mendapat laporan tersebut, polisi bergerak menuju lokasi. Tim gabungan bersama warga kemudian menyisir aliran Sungai Patek hingga dua kilometer ke arah hilir.

“Mobil korban ditemukan sekitar 150 meter dari titik awal terseret dalam kondisi rusak parah. Namun keberadaan korban masih belum ditemukan,” tambah IPTU Aldino.

Hingga berita ini diturunkan, Wong Sie Tuong masih dinyatakan hilang. Proses pencarian terus dilanjutkan oleh kepolisian, warga, dan pihak perusahaan setempat. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak mungkin melonjak tanpa menguatkan kesejahteraan guru. Komitmen itu kini menjadi poros kebijakan Pemprov Kaltim, berdampingan dengan program kuliah gratis yang diperluas untuk seluruh jenjang pendidikan tinggi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, menyampaikan bahwa seluruh terobosan pendidikan yang dicanangkan pemerintah pada akhirnya bermuara pada peran guru sebagai pelaksana utama di lapangan. Menurutnya, tak ada perubahan kurikulum, digitalisasi sekolah, atau program inovatif apa pun yang akan berjalan efektif bila kesejahteraan dan kompetensi guru tidak diperkuat.

“Sebagus apa pun konsep yang dibuat, ujung tombaknya tetap guru. Kalau gurunya kuat dan sejahtera, pendidikan kita akan maju,” ujar Armin.

Ia mencontohkan negara-negara yang sukses membangun sistem pendidikan modern seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Kunci keberhasilan mereka, kata Armin, adalah menempatkan guru sebagai pusat kebijakan—mulai dari pelatihan berkualitas hingga kesejahteraan yang memadai.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim melalui Program Jaspol telah menyalurkan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota untuk menambah insentif guru TK, PAUD, SD, SMP, hingga MTs. Tambahan insentif yang semula Rp500 ribu akan dinaikkan menjadi Rp1 juta pada tahun depan, menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.

“Ini bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada tenaga pendidik di seluruh Kaltim,” tegas Armin.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga menguatkan akses pendidikan tinggi melalui kebijakan Gratispol, yakni pembebasan biaya kuliah untuk mahasiswa S1 hingga S3 di seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kaltim. Kebijakan ini tidak hanya membuka akses bagi masyarakat umum, tetapi juga memperluas kesempatan bagi para guru meningkatkan kompetensi melalui pendidikan pascasarjana.

Armin menegaskan bahwa kombinasi antara insentif guru, peningkatan fasilitas sekolah, dan kesempatan pendidikan lanjutan akan menciptakan ekosistem belajar yang lebih sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, reformasi pendidikan harus dibangun dari dua sisi sekaligus: menguatkan guru dan membuka jalan pendidikan setinggi mungkin bagi generasi muda.

“Sinergi ini kami harap bisa membawa lompatan besar bagi kualitas pendidikan, sekaligus melahirkan SDM unggul untuk pembangunan Kaltim ke depan,” ujarnya menutup pernyataan. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Meningkatnya laporan ancaman kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kutai Timur (Kutim), Pemerintah Kutim bersama jajaran Forkopimda menggelar pertemuan khusus untuk merumuskan langkah mitigasi cepat.

Rapat yang dipimpin Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, itu menegaskan bahwa kasus kekerasan di daerah ini bukan lagi isu insidental, tetapi kondisi darurat sosial yang perlu ditangani secara sistematis dan tegas.

“Ini bukan sekadar angka di laporan tahunan. Ini adalah nyawa, masa depan anak-anak, dan martabat perempuan Kutim. Kita tidak boleh terlambat merespons,” tegas Ardiansyah kepada awak media, Jum’at (21/11/2025).

Ardiansyah menyoroti bahwa masih ada celah besar dalam mekanisme perlindungan di tingkat kecamatan dan desa. Banyak laporan yang tidak tertangani cepat, dan korban sering kali mengalami reviktimisasi karena proses administrasi yang berbelit.

Dalam rapat tersebut, Forkopimda dan Pemkab Kutim sepakat memperbaiki beberapa titik lemah, antara lain, koordinasi penanganan lintas sektor yang masih tumpang tindih, termasuk antara dinas teknis, kepolisian, dan UPTD PPA, minimnya edukasi pencegahan di sekolah dan lingkungan, sehingga kekerasan acap kali terjadi tanpa terdeteksi, lemahnya akses pelaporan di tingkat desa, membuat banyak kasus terlambat diketahui, kurangnya pendamping profesional, sehingga korban tidak mendapat dukungan psikologis maupun hukum secara memadai.

“Setiap kali ada kasus, kita baru sibuk setelah terjadi. Pola ini harus kita hentikan. Pemerintah harus hadir di tahap pencegahan, bukan hanya saat kejadian,” ujar Ardiansyah.

Forkopimda berkomitmen melakukan pola gerak cepat dengan memperbanyak kanal pelaporan aman, memperkuat pendampingan di UPTD PPA, serta memastikan setiap kasus diproses tanpa kompromi. Aparat keamanan juga diminta memperketat patroli dan monitoring area rawan.

Rapat ditutup dengan penegasan Ardiansyah bahwa Kutim tidak boleh terus-terusan menjadi daerah dengan kasus kekerasan yang berulang. “Kalau kita tidak berani mengubah sistemnya hari ini, kita sedang membiarkan generasi kita menjadi korban berikutnya,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam