BONTANG – Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Kota Bontang memastikan proses casting untuk pembuatan film televisi (FTV) oleh SCTV di Kota Bontang telah resmi ditutup pada 12 Oktober 2025.

Kabid Ekonomi Kreatif Dispoparekraf Bontang, Doddy Rosdian, menegaskan tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran, karena jadwal produksi sudah ditetapkan pihak SCTV. Syuting dijadwalkan berlangsung pada 15–30 Oktober mendatang.

Ia menyebut, meskipun jumlah peserta yang mendaftar belum banyak, pihaknya telah mengantisipasi dengan menggandeng sejumlah sanggar dan komunitas teater di Bontang. Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pemeran terpenuhi jika masih ada karakter yang kurang.

Proses seleksi dilakukan secara bertahap. Peserta yang telah mengikuti open casting online akan disaring kembali melalui sesi tatap muka bersama tim juri dari SCTV, pelaku industri kreatif, dan akademisi. Dari hasil seleksi itu, tim produksi menargetkan sekitar 12 hingga 16 pemeran dari berbagai kategori usia, antara 17 hingga 50 tahun.

“Tiga judul film akan diproduksi selama 15 hari. Tema umumnya mengangkat kehidupan anak muda, potensi wisata bahari, serta aktivitas olahraga di Bontang,” ujar Doddy, Senin (13/10/2025).

Doddy menjelaskan, kerja sama dengan SCTV berawal dari inisiatif Dispoparekraf yang ingin menghadirkan industri film nasional ke luar kota besar. Respons positif dari pihak stasiun televisi membuat proyek ini cepat terealisasi.

“Awalnya kami hanya menawarkan ide, ternyata mereka tertarik setelah melihat potensi Bontang,” katanya.

Meski waktu persiapan terbilang singkat, sekitar satu bulan, dukungan dari Pemkot Bontang, perusahaan besar, serta komunitas lokal membuat pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar.

Hasil produksi film akan diumumkan ke masyarakat setelah jadwal tayang ditentukan pihak SCTV. Doddy menyebut, bila proyek perdana ini berjalan sukses, SCTV berkomitmen melanjutkan kerja sama dengan memproduksi hingga enam judul film di Bontang dalam setahun.

“Ini peluang besar untuk memperkenalkan Bontang secara nasional. Kami berharap semua pihak dapat mendukung penuh agar kegiatan ini sukses,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengakui persoalan aktivitas tambang galian C di wilayah Kota Bontang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Ia menyebut, hingga saat ini Kota Bontang belum memiliki izin resmi untuk kegiatan galian C.

“Kalau bicara tambang ini memang agak problem di Bontang, karena kita tidak punya izin galian C,” ujarnya, Sabtu (11/10/2025).

Ia menjelaskan, sebelumnya Pemerintah Kota Bontang sempat menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan karena kebutuhan material seperti tanah urug, pasir, dan batu tidak hanya untuk proyek pemerintah, tapi juga masyarakat umum.

“Kebutuhan pembangunan dan rumah warga tetap membutuhkan pasir dan batu. Jadi pemerintah daerah tidak bisa menutup mata,” katanya

Dalam pertemuan di provinsi, kata dia, ada dua opsi solusi yang disampaikan. Pertama, Pemkot Bontang diminta segera mencari lokasi yang memungkinkan untuk diberi izin galian C.

“Dulu sempat diusulkan di perbatasan Bontang-Kutim, di sekitar Kilo 6, arah jembatan Simpang Sangatta. Itu untuk memberi peluang kepada masyarakat agar bisa menambang secara legal,” terangnya.

Selain itu, Pemprov juga memberi opsi kedua, yakni memperbolehkan penambangan rakyat di wilayah yang berstatus Area Penggunaan Lain (APL), bukan kawasan hijau atau lindung.

“Boleh menambang asal di wilayah APL dan maksimal 100 meter dari batas yang ditentukan. Lebih dari itu tidak diperbolehkan,” tegasnya.

Namun, Agus menegaskan bahwa aktivitas tambang rakyat tetap harus melalui proses perizinan resmi, termasuk peninjauan lapangan oleh instansi teknis seperti Dinas ESDM.

“Apapun bentuknya, tetap harus berizin. Tapi di sisi lain, kebutuhan masyarakat juga tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

Ia menilai, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara regulasi dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keduanya harus dikoneksikan agar tidak saling bertentangan.

“Pemerintah harus melihat secara utuh, bagaimana aturan tetap jalan tapi kebutuhan warga juga tidak terhambat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Agus meminta agar para penambang dan warga sekitar menjalin komunikasi yang baik sebelum melakukan kegiatan tambang. Hal itu penting untuk menghindari konflik dan kerugian bagi masyarakat sekitar.

“Menambang tidak boleh merugikan orang lain, apalagi sampai menimbulkan banjir, debu, atau merusak rumah warga,” katanya.

Jika ditemukan dampak negatif terhadap lingkungan dan warga, maka menurutnya, aktivitas tambang harus dihentikan. Pemerintah punya tanggung jawab untuk melindungi warga.

Agus Haris juga menyinggung laporan adanya kerugian akibat banjir dan lumpur yang menimpa peternakan ayam serta kolam ikan warga sekitar lokasi tambang. Ia mengaku prihatin atas dampak yang ditimbulkan dan berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui dinas terkait.

“Kalau benar sampai ada kerugian warga, itu harus diselesaikan. Pemerintah tidak boleh diam,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa penutupan akses jalan warga di RT 01 Kelurahan Kanaan tidak boleh terjadi. Hal itu menyusul polemik antara warga dan pengelola tambang galian C di sekitar area pemakaman Kristen.

Sebelumnya, setelah mediasi dilakukan oleh Kapolsek Bontang Barat, muncul laporan bahwa jalan yang biasa digunakan warga ditutup menggunakan rantai oleh pihak pengelola tambang. Akibatnya, warga tidak bisa keluar masuk kawasan permukiman.

“Kalau akses jalan bagi pemukiman itu tidak boleh ditutup. Warga negara berhak hidup dan mendapatkan akses jalan ke mana pun,” tegasnya, Sabtu (11/10/2025).

Ia menekankan, jika ada pihak yang menutup akses jalan warga, maka aparat dan pemerintah kelurahan wajib turun tangan. “Saya sudah minta kelurahan untuk memastikan jalan itu dibuka kembali. Kalau perlu, aparat harus masuk bersama RT dan lurah,” ujarnya.

Menurutnya, melindungi hak dasar warga adalah prioritas utama pemerintah. Segala bentuk usaha ekonomi, termasuk tambang, tidak boleh mengorbankan hak warga untuk beraktivitas.

“Yang harus didahulukan itu manusia dulu. Aktivitas ekonomi seperti tambang itu hanya bagian dari kehidupan, tapi akses dan keselamatan warga adalah yang utama,” tegasnya.

Agus memastikan, Pemkot Bontang akan mendahulukan penyelesaian persoalan akses warga sebelum membahas kelanjutan aktivitas tambang. “Kalau jalannya ditutup, itu sudah menciptakan rasa tidak aman. Pemerintah harus hadir,” tutupnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Warga di Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, tepatnya di wilayah RT.26 mengeluhkan distribusi air PDAM yang mati hingga 4 hari lamanya.

Keluhan ini disampaikan langsung oleh salah satu warga, Annisa. Ia mengatakan jika air PDAM di rumahnya tidak mengalir sejak Kamis (9/10/2025) lalu. Hal tersebut disebabkan karena adanya salah satu pipa PDAM yang mengalami kebocoran, di beberapa proyek pengerjaan drainase wilayah sekitaran Kelurahan Gunung Telihan.

“Sudah 4 hari airnya mati, kalau pun mengalir cuman kecil saja. Tetapi dua hari belakangan ini airnya mati total,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (13/10/2025).

Annisa sampai membeli air tangki untuk persediaan stok di rumahnya. Kekesalannya pun tidak berhenti sampai disitu saja, saat Annisa membeli air pun tak mendapatkan kualitas yang baik.

“Lumayan beli airnya sampai Rp 120 ribu, dengan air yang keruh begini. Kalau bisa keluhan ini bisa langsung masuk ke pihak PDAM, sebab kita juga sudah bayar ini, jangan sampai lagi di Minggu besok libur. Perbaikilah pipa-pipanya dulu,” jelasnya.

“Ini di RT.26 mengeluhkan mati airnya semua, ada juga wilayah yang masih ngalir airnya. Terus ada tetangga bilang bukan pipa di sini saja yang bocor, ternyata banyak. Katanya sih begitu,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam