Beranda blog Halaman 526

Apel Kesiapsiagaan Bencana Digelar, Kutim Bersiap Hadapi Musim Ekstrem

0
Kutim Mantapkan Kesiapsiagaan Bencana. (Ramlah)

SANGATTA– Pemerintah Kutai Timur (Kutim) menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana di Halaman Kantor Bupati Kutim, Sabtu (22/11/2025). Kesiapsiagaan ini menjelang musim ekstrem yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga kebakaran hutan dan lahan,

Apel ini melibatkan seluruh unsur penting penanggulangan bencana, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Damkar, relawan, hingga instansi teknis dari berbagai OPD. Seluruh personel dan perlengkapan operasi diperiksa secara menyeluruh, termasuk peralatan evakuasi, kendaraan pendukung, alat komunikasi, hingga logistik darurat.

Kegiatan tersebut menjadi momentum konsolidasi untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana sebelum musim cuaca ekstrem benar-benar tiba.

Perwakilan instansi yang hadir menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadapi ancaman bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Langkah terpadu diperlukan agar penanganan di lapangan dapat berlangsung cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Wakapolres Kutai Timur Kompol Ahmad Abdullah, salah satu perwakilan unsur yang hadir, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi kondisi darurat.

“Kesiapan personel dan peralatan harus optimal. Bencana tidak bisa diprediksi, sehingga seluruh unsur harus siap bergerak kapan saja,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di wilayah rawan banjir, longsor, dan karhutla. Kesadaran dini dari warga dinilai sangat membantu mempercepat respons penanganan.

“Pelaporan cepat dari masyarakat sangat krusial. Kita perlu sinergi antara pemerintah dan warga agar penanggulangan dapat dilakukan lebih efisien,” tambahnya.

Dengan digelarnya apel ini, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat sepanjang musim cuaca ekstrem, sekaligus memastikan semua unsur memiliki prosedur kerja yang sama dalam menghadapi potensi bencana.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Yon Arhanud 7/ABC Gelar Latihan Senjata Berat di PT Indominco

0
Wawali Agus Haris saat mencoba senjata milik Yon Arhanud 7/ABC. (ist)

BONTANG — Yon Arhanud 7/ABC menggelar latihan menembak senjata berat bersama di area U-1 PT Indominco Mandiri, Tandung Mayang, Rabu (19/11). Kegiatan ini dihadiri Wawali Agus Haris.

Latihan ini digelar sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan dan antisipasi terhadap potensi ancaman di Kota Bontang, termasuk perlindungan terhadap sejumlah objek vital.
Agus Haris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan latihan tersebut. Ia menilai kegiatan ini sangat penting dalam memastikan kemampuan pasukan pertahanan tetap terjaga serta koordinasi lintas instansi berjalan baik.

“Ini dilaksanakan tak lain untuk memastikan keamanan Kota Bontang, lengkap dengan beberapa objek vitalnya. Kami sangat mengapresiasi Arhanud 7/ABC atas gelaran latihan hari ini,” ujarnya.

Tak lupa, Wawali juga menyampaikan terima kasih kepada PT Indominco Mandiri yang telah menyediakan fasilitas dan area latihan sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Ia berharap latihan serupa bisa terus berlanjut secara berkala.

“Saya berharap ini menjadi agenda tahunan dan dapat ditetapkan tempatnya di area ini oleh PT Indominco. Kolaborasi seperti ini penting untuk menjaga kesiapsiagaan kita bersama,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Pendidikan Usia Dini Pondasi Strategis Bangun Generasi Emas Daerah

0
Pelatihan Literasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD se-Kota Bontang, Selasa (18/11) pagi di Auditorium 3D. (ist)

BONTANG — Pemerintah Kota Bontang melalui DPC PP PAUD Kota Bontang resmi menggelar Pelatihan Literasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD se-Kota Bontang, Selasa (18/11) pagi di Auditorium 3D. Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi dan Keuangan, Rafidah, mewakili Wali Kota Bontang.

Dalam sambutannya, Rafidah menegaskan bahwa pendidikan usia dini merupakan pondasi strategis dalam membangun generasi emas daerah. Ia menyampaikan bahwa pelatihan literasi bagi pendidik PAUD menjadi sangat relevan karena literasi merupakan kemampuan dasar yang memengaruhi seluruh proses belajar anak.

“Literasi membaca dan menulis bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi bagian dari pembentukan karakter, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kecakapan hidup,” ujar Rafidah.

Ia menambahkan, keterampilan literasi yang kuat pada pendidik akan memperkaya proses pembelajaran, meningkatkan kualitas modul serta laporan pembelajaran, dan menumbuhkan ekosistem kelas yang mendorong rasa ingin tahu serta kemampuan memecahkan masalah pada peserta didik.

Melalui Rafidah, Wali Kota kembali menekankan bahwa literasi adalah tanggung jawab kolektif.

“Guru, orang tua, pemerintah, dan masyarakat harus berjalan bersama dalam menciptakan lingkungan literat di sekolah maupun di rumah,” pesannya.

Sebelumnya, Ketua DPC PP PAUD Kota Bontang, Aji Erlinawaty, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Ia menjelaskan tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kapasitas guru PAUD dalam merancang pembelajaran berbasis literasi serta memperkuat kompetensi tenaga pendidik dalam memberikan layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas.

Kegiatan pelatihan literasi ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan rangkaian materi yang disampaikan oleh narasumber berpengalaman di bidang pendidikan anak usia dini.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Pj Sekda: Penguatan Literasi Syarat Utama Meningkatkan Kualitas SDM

0
Pj Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto saat memusnahkan arsip. (ist)

BONTANG —, menegaskan penguatan literasi merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah pusat maupun daerah, katanya, terus mendorong peningkatan layanan perpustakaan, digitalisasi koleksi, dan penguatan layanan inklusi sosial berbasis literasi agar mampu menjawab tuntutan masyarakat di era transformasi digital.

Hal itu disampaikan Suharto saat menghadiri DPK Award Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan pemenang lomba literasi serta pemusnahan arsip dengan masa retensi lebih dari 10 tahun. Kegiatan ini diadakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang di Auditorium 3D, Rabu (19/11) pagi.

“Dengan kapasitas aparatur yang mumpuni, kualitas pelayanan publik di bidang perpustakaan dan kearsipan akan semakin adaptif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar Suharto.

Ia menambahkan, penguatan literasi sejalan dengan misi Kota Bontang Tahun 2025–2029, yaitu “Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju SDM yang Berdaya Saing.” Berbagai inovasi strategis seperti Perpustakaan Ramah Disabilitas dan Lansia (PERSIA), Si Motor Keliling (Si Mokel), serta Jelajah Literasi Anak (Jelita) menjadi bukti bahwa layanan literasi di Bontang semakin inklusif dan humanis.

Menutup sambutannya, Suharto menegaskan bahwa lomba literasi bukan sekadar ajang kompetitif, melainkan sarana untuk menumbuhkan budaya membaca, menulis, serta berekspresi konstruktif bagi para pelajar.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Wali Kota Ingin Erau Pelas Benua Guntung ‘Naik Kelas’

0
Prosesi penyalaan obor di Erau pelas benua Guntung. (ist)

BONTANG – Wali Kota Neni menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat promosi budaya daerah. Ia berharap agar Erau Pelas Benua Guntung dapat “naik kelas” dan masuk dalam kalender event nasional.

Hal itu disampaikan Neni saat menghadiri perhelatan budaya Erau Pelas Benua Guntung, Selasa (18/11/2025) di Rumah Adat Guntung, Bontang Utara.

Menurutnya, peningkatan status festival ini penting untuk memperluas promosi daerah dan menarik lebih banyak wisatawan. Dampaknya diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi lokal, terutama pelaku UMKM.
“Branding ini perlu dilakukan agar banyak yang tertarik berkunjung ke Kota Bontang,” tambahnya.

Erau Pelas Benua Guntung diharapkan menjadi magnet pariwisata yang bukan hanya menjaga nilai-nilai luhur budaya Kutai, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kampung Adat Guntung dan sekitarnya.

Festival ini akan ditutup pada Minggu, 23 November 2025, melalui prosesi sakral Belimbur sebagai puncak rangkaian acara.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Sadat: Digitalisasi Arsip Kebutuhan Mendesak yang Tak Dapat Ditunda

0
Bimbingan teknis Pemberkasan Arsip Digital dalam Upaya Mengoptimalkan SRIKANDI. (ist)

BONTANG – Arsip merupakan elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan. Digitalisasi arsip kini menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Hal ini diutarakan Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum, Anwar Sadat saat membuka untuk Meningkatkan Nilai Pengawasan di Grand Mutiara Hotel, Bontang Barat, Rabu (19/11).

“Arsip bukan hanya berkas administrasi, tetapi rekam jejak penting yang menunjukkan bagaimana pemerintahan bekerja—mulai dari proses, keputusan, hingga pertanggungjawaban. Ketika arsip tertata dengan baik, maka tata kelola pemerintahan pun menjadi lebih baik, lebih transparan, dan lebih akuntabel,” ujar Sadat.

Transformasi arsip fisik menuju arsip digital menurutnya bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi langkah strategis untuk memastikan arsip dapat disimpan, dikelola, serta diakses secara cepat, aman, dan terpercaya.

“Aplikasi SRIKANDI hadir untuk membantu kita menciptakan, mengirim, menerima, menyimpan, hingga memelihara arsip secara digital. Dengan sistem ini, kualitas arsip dapat terjaga: autentik, utuh, terpercaya, dan mudah ditemukan kembali,” jelasnya.

Selain itu, SRIKANDI dinilai mampu mempermudah koordinasi dan mempercepat pertukaran naskah dinas elektronik antarperangkat daerah maupun lintas instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Melalui bimtek ini, Pemkot Bontang berharap kualitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah semakin meningkat, sekaligus berkontribusi pada pencapaian nilai pengawasan kearsipan yang lebih optimal di masa mendatang.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Wawali Tekankan 3 Poin Utama Membangun Kesiapsiagaan Bencana

0
Wawali Agus Haris saat memimpin apel kesiapsiagaan antisipasi bencana alam. (ist)

BONTANG – Wakil Wali Kota Agus Haris menegaskan, apel kesiapsiagaan merupakan langkah penting menghadapi potensi bencana, terutama di tengah perubahan musim yang semakin tidak menentu.

Hal itu disampaikan wawali saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Antisipasi Bencana Alam di halaman Makodim 0908/Bontang, Sabtu (22/11) pagi.

“Perubahan musim membuat frekuensi hujan, pasang air laut, serta dinamika cuaca ekstrem semakin sulit diprediksi. Kesiapsiagaan menjadi keniscayaan,” ujar Agus Haris.
Ia menjelaskan bahwa terdapat tiga hal utama yang harus menjadi pegangan seluruh elemen, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat, dalam membangun kesiapsiagaan bencana.

Agus Haris menekankan pentingnya memperkuat sistem peringatan dini, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang tangguh terhadap bencana. Ketiga hal ini dinilai sebagai upaya kunci untuk meminimalkan risiko di tahap awal.

Termasuk di dalamnya penyiapan personel, logistik, jalur evakuasi, sarana dan prasarana tanggap darurat, serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Menurutnya, seluruh unsur harus memiliki pemahaman dan langkah yang sama ketika menghadapi kejadian bencana alam.

Wawali menekankan bahwa setiap penanganan bencana harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, dan memastikan pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana berjalan menyeluruh.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

176 Botol Miras Tanpa Izin Disita di Bontang

0

Polres Bontang kembali memperketat pengawasan penjualan minuman keras menjelang akhir tahun. Sebanyak 176 botol miras tanpa izin resmi disita dari sejumlah titik rawan, sebagai upaya mencegah potensi gangguan kamtibmas.

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb22nov2025/mobile/

Radar Bontang – Aktual & Terpercaya!

Penindakan Ops Zebra 2025 di Kutim, Pelanggaran Didominasi Pengendara Roda Dua

0

SANGATTA — Sebanyak 36 pelanggar terjaring Operasi Zebra Mahakam 2025, Jumat (21/11/2025) kemarin. Mayoritas merupakan pengendara roda dua (R2).

Dalam operasi tersebut, Satlantas Polres Kutim menghadirkan cosplay edukasi lalu lintas sebagai inovasi kampanye keselamatan. Keberadaan cosplay ini menarik perhatian masyarakat dan menjadi pengingat bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif.

Kasat Lantas Polres Kutim, AKP Rezky Nur Harismeihendra, mengungkapkan bahwa pelanggaran didominasi pengemudi R2 yang tidak memiliki kelengkapan administrasi.

“Dari 36 pelanggar, 17 tidak memiliki SIM, 6 SIM kedaluwarsa, dan 7 tidak membawa STNK. Ini menunjukkan kepatuhan berlalu lintas masih rendah,” jelasnya.

Dalam operasi tersebut, petugas juga melakukan penyitaan terhadap 7 unit sepeda motor, sementara pelanggar lain diberikan tilang sesuai ketentuan.

“Kami tetap mengutamakan edukasi, namun tindakan tegas perlu diterapkan demi keselamatan. Cosplay edukasi kami hadirkan agar pesan keselamatan diterima masyarakat dengan cara yang lebih ramah,” tambah AKP Rezky.

Sementara itu, Kapolres Kutai Timur, AKBP Fauzan Arianto, mengapresiasi langkah kreatif Satlantas dalam Ops Zebra Mahakam 2025. Menurutnya, keseimbangan antara penegakan hukum dan edukasi adalah strategi penting dalam menekan angka pelanggaran.

“Keselamatan adalah prioritas. Penindakan dilakukan untuk mencegah kecelakaan, bukan sekadar memberi hukuman. Pendekatan humanis ini akan terus kami kembangkan,” tegasnya.

Operasi Zebra Mahakam 2025 akan berlangsung hingga akhir November dengan fokus pada pelanggaran berisiko, seperti pengendara tanpa SIM, kendaraan tanpa kelengkapan teknis, serta pengendara yang tidak memakai helm standar. Polres Kutim mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan demi keselamatan bersama.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Fraksi PKB Tolak Hasil Uji Kelayakan KPID Kaltim, Kritik Proses Sepihak dan Tanpa Koordinasi

0
Yenni Eviliana, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB saat diwawancarai di Gedung E, Komplek DPRD, Samarinda. (K. Irul Umam/MKN)

SAMARINDA – Penetapan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2025–2028 memicu penolakan keras dari Fraksi PKB DPRD Kaltim. Fraksi menilai keputusan itu diumumkan tanpa koordinasi dan tidak melalui mekanisme kolektif-kolegial sebagaimana mestinya.

Wakil Ketua DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Yenni Eviliana, menegaskan bahwa pihaknya—termasuk pimpinan DPRD, ketua fraksi, serta Ketua Komisi I yang membidangi urusan KPID—tidak pernah dilibatkan sejak awal pembahasan hingga keluarnya pengumuman.

Tangkapan layar Instagram Stories Damayanti yang menolak tegas pengumuman KPID.

“Intinya, baik pimpinan, ketua fraksi, maupun ketua komisi menolak hasil keputusan ini. Teman-teman tidak berkoordinasi dengan Fraksi PKB, padahal ketua Komisi I itu dari PKB. Walaupun beliau sedang sakit, seharusnya tetap ada koordinasi. Keputusan kan harusnya diambil secara bersama, bukan individual,” ujar Yenni, Jumat (21/11/2025).

Yenni menilai absennya pelibatan Fraksi PKB sebagai bentuk kelalaian serius dan berpotensi mencederai mekanisme internal DPRD. Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil tanpa komunikasi tersebut harus ditinjau ulang.

“Walaupun sudah tersebar luas, kami tetap menolak keras karena tidak ada koordinasi. Keputusan ini sepihak, tidak ada komunikasi dengan Ketua Komisi I. Seharusnya ditinjau ulang,” tegasnya.

Menurutnya, Komisi I dalam waktu dekat akan menyampaikan pernyataan resmi melalui konferensi pers atau rilis pemberitaan agar publik memahami posisi kelembagaan secara jelas.

Penolakan serupa juga diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Damayanti, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam pernyataannya, ia menyoroti bahwa proses ini tidak hanya dilakukan sepihak, namun juga mengandung unsur diskriminasi.

“Fraksi PKB menolak dengan tegas pengumuman hasil uji kelayakan dan kepatuhan calon anggota KPID Kaltim,” tulisnya.

Damayanti menegaskan bahwa unsur pimpinan DPRD terdiri dari empat orang, dan salah satunya berasal dari PKB—Wakil Ketua III yang juga perempuan. Selain itu, Ketua Komisi I yang membidangi proses KPID juga dari PKB. Namun keduanya tidak pernah dilibatkan atau diberi kesempatan memberikan pendapat.

“Kami tidak pernah diberi kesempatan memberikan pendapat. Saya merasa ini bentuk diskriminasi terhadap saya sebagai satu-satunya ketua fraksi perempuan,” ujarnya.

Dengan penolakan resmi dari Fraksi PKB, kini Komisi I berada dalam sorotan untuk memberikan klarifikasi sekaligus menjawab tuntutan peninjauan ulang. Polemik ini menjadi catatan tambahan mengenai pentingnya transparansi dan koordinasi dalam setiap proses pengambilan keputusan di DPRD.

Hingga berita ini diturunkan, Komisi I belum memberikan pernyataan resmi terkait respons atas sikap Fraksi PKB. (MK)

Editor: Agus S