PENAJAM PASER UTARA – Pembangunan rumah susun (rusun) untuk anggota Polri di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), terus dikebut dan kini memasuki tahap finishing. Pekerjaan fasad depan juga sudah terlihat hampir rampung. Pada Rabu (19/11), Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro meninjau langsung progres pembangunan yang berada di RT 22 Desa Suka Raja tersebut.

Bangunan rusun tiga lantai ini berdiri di atas lahan milik Polri dan diperuntukkan sebagai hunian personel serta fasilitas umum Polda Kaltim. Proyek senilai Rp20,43 miliar itu dikerjakan selama 180 hari dan ditargetkan selesai pada 6 Desember 2025. Pembangunannya dimulai bersamaan dengan proyek Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Samarinda yang diresmikan Kapolda Kaltim dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud pada pertengahan tahun lalu.

Dalam peninjauan tersebut, Kapolda didampingi Kapolres PPU AKBP Andreas Alek Danantara dan sejumlah pejabat Polda Kaltim. Mereka memeriksa detail teknis di lapangan mulai dari fondasi, instalasi kelistrikan, hingga kesiapan fasilitas penunjang untuk memastikan proyek berjalan sesuai standar dan tenggat waktu.

Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan bahwa rusun ini merupakan fasilitas strategis yang sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung kesiapan personel dalam menjaga keamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pembangunan rusun ini bukan hanya soal penyediaan tempat tinggal, melainkan bagian dari kesiapan institusi dalam mendukung terwujudnya IKN. Progresnya harus tepat waktu dan sesuai perencanaan,” ujar Kapolda.

Ia juga memberikan perhatian khusus pada fasilitas pendukung seperti penataan area terbuka, ruang olahraga, dan landscape lingkungan yang nantinya berperan penting bagi kenyamanan para penghuni.

Sebagai informasi, bangunan ini merupakan rusun kedua di lokasi yang sama. Rusun pertama juga memiliki tiga lantai dan menghadap ke selatan, sementara bangunan baru menghadap ke timur. Jika digabungkan, total kamar dari kedua bangunan mencapai lebih dari 30 unit.

Polda Kaltim optimistis proyek ini selesai sesuai target agar segera dapat ditempati personel yang bertugas di kawasan strategis Sepaku dan wilayah penyangga IKN. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur merampungkan pembahasan final Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Dari hasil rapat bersama Biro Hukum Setda Kaltim, tujuh rancangan peraturan daerah disepakati sebagai usulan resmi dan segera dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh rekomendasi.

Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menjelaskan bahwa seluruh dokumen telah lengkap, termasuk masukan-masukan teknis dari pertemuan daring sebelumnya. Namun, tahap krusial kini berada di Kemendagri yang menentukan apakah tujuh usulan tersebut akan disetujui untuk masuk agenda legislasi daerah tahun depan.

“Rapat finalisasi hari ini menyepakati ada tujuh raperda baru yang akan kita usulkan dalam Propemperda 2026. Berkasnya sudah lengkap, tinggal menunggu rekomendasi dari Kemendagri,” jelas Baharuddin usai rapat, Jumat sore (21/11/2025).

Dari tujuh raperda itu, salah satu yang cukup menonjol adalah Raperda Pengelolaan Sungai. Baik DPRD maupun Pemprov mengusulkan judul yang sama. Sesuai ketentuan internal, inisiatif DPRD otomatis menjadi prioritas, namun tetap wajib mengakomodasi catatan dan masukan dari Pemerintah Provinsi.

“Ada beberapa raperda dengan judul sama. Kalau begitu, yang dipakai itu raperda inisiatif DPRD. Tapi tetap harus membahas dan menerima masukan dari Pemprov,” terangnya.

Sejumlah raperda juga masuk kategori mandatory, yakni bersifat wajib karena mengikuti regulasi pemerintah pusat. Salah satunya Raperda Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meski ia menyebut tidak mengingat secara spesifik dasar hukumnya, Baharuddin menegaskan bahwa raperda mandatory tidak memerlukan naskah akademik.

“Kalau mandatory, cukup nota penjelasan saja. Tidak wajib ada naskah akademik,” katanya.

Raperda Penyertaan Modal BUMD juga termasuk mandatory. Regulasi baru ini akan menjadi landasan hukum ke depan, namun tidak berlaku surut terhadap penyertaan modal yang sebelumnya sudah disetujui DPRD.

“Yang lama tetap pakai aturan sebelumnya. Yang baru nanti, kalau ada penyertaan modal, menggunakan payung hukum yang ini,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa sejumlah raperda mandatory muncul sebagai konsekuensi dari penyesuaian terhadap kebijakan nasional sehingga daerah wajib mengikuti proses sinkronisasi.

“Nanti akan kita diskusikan lagi dalam rapat lanjutan seperti apa bentuk pengaturannya,” pungkasnya.

Seluruh usulan Propemperda 2026 dijadwalkan segera dikirimkan ke Kemendagri sebelum ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Kaltim. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Operasi Zebra Mahakam kembali mengungkap sederet pelanggaran berat dalam penertiban kendaraan yang digelar Satlantas Polresta Samarinda bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda pada Jumat (21/11). Razia yang berlangsung di Bundaran Jembatan Mahulu sejak pukul 15.30 WITA tersebut fokus menyasar kendaraan besar, terutama bus dan truk yang kerap beroperasi di jalur padat.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan satu bus karyawan dengan kondisi keselamatan yang sangat membahayakan penumpang. Kanit Turwali Polresta Samarinda, Ismail Marzuki, mengatakan bus tersebut kedapatan memiliki rem parkir yang tidak berfungsi serta tidak menyediakan sabuk keselamatan.

“Rem parkirnya tidak berfungsi dengan baik dan tidak ada safety belt untuk penumpang. Selain itu, uji KIR bus tersebut sudah lewat sejak 2022,” jelas Ismail Marzuki.

Temuan ini menambah daftar panjang masalah kelayakan kendaraan angkutan karyawan yang masih sering diabaikan oleh pengelola armada. Dalam operasi tersebut, total 34 kendaraan diperiksa, didominasi kendaraan roda enam ke atas.

Tidak hanya bus, truk angkutan barang juga menjadi sorotan. Banyak truk yang terjaring karena pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL), terutama pada bagian bak yang tingginya tidak sesuai batas ketentuan hasil pengujian. Penggunaan sabuk keselamatan oleh pengemudi dan penumpang truk pun masih rendah.

“Banyak kendaraan roda enam ke atas tidak menggunakan safety belt. Rata-rata truk yang kami periksa juga bermasalah pada tinggi bak yang melebihi aturan,” tambah Ismail.

Ia menekankan bahwa kepatuhan terhadap standar keselamatan bukan semata urusan administrasi, tetapi menyangkut keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Pelanggaran seperti rem parkir mati, KIR kedaluwarsa, hingga ODOL dapat memicu kecelakaan fatal.

“Ke depan, kendaraan angkutan penumpang seperti bus karyawan harus benar-benar menjalani uji KIR secara rutin. Ini penting untuk keselamatan bersama,” tegasnya.

Operasi Zebra Mahakam sendiri menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Polresta Samarinda dalam menekan angka kecelakaan dan memastikan seluruh kendaraan yang beroperasi memenuhi standar kelayakan teknis. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Suasana Temindung Creative Hub sempat hening ketika Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, berbicara blak-blakan mengenai kualitas informasi di era digital. Di hadapan jurnalis, akademisi, dan mahasiswa, ia menegaskan bahwa media memiliki peran vital dalam menjaga kualitas komunikasi publik sekaligus menjadi mitra pengawasan pemerintah.

Seno mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah mempersoalkan kritik yang disampaikan dengan dasar dan data. Justru melalui kritik itulah pemerintah dapat terus berada pada jalur yang tepat.
“Media boleh mengkritik kami. Tidak ada masalah. Kritik itu penting untuk memastikan kami tetap berada di track yang benar,” ucapnya.

Namun ia menyoroti semakin kaburnya batas antara kritik, opini, dan informasi tidak bertanggung jawab yang beredar di media sosial. Di tengah banyaknya program baru yang sedang disusun—mulai dari Grarispol hingga Jospol—berbagai persepsi liar kerap muncul tanpa proses verifikasi.

“Kami bekerja memastikan semua program sesuai payung hukum. Tapi di luar sana, sering muncul tafsiran yang macam-macam,” tuturnya.

Seno juga mengungkap beberapa rumor pribadi yang sempat beredar tentang dirinya, yang menurutnya sama sekali tidak memiliki dasar dan hanya bertujuan menarik atensi publik.
“Ada yang bilang saya punya macam-macam. Wanita simpanan lah, apa lah. Tidak jelas sumbernya. Yang dicari hanya like dan komentar,” katanya.

Ia menilai fenomena tersebut sebagai contoh bagaimana ruang digital semakin dipenuhi konten sensasional ketimbang fakta. Karena itu, ia menekankan pentingnya profesionalisme media arus utama untuk memastikan informasi tetap akurat, terverifikasi, dan proporsional.

“Kalau ada informasi yang belum jelas, ya ditanyakan. Kalau data kurang, dikonfirmasi. Itu tugas jurnalis,” ujarnya.

Menurut Seno, pejabat publik pun tetap manusia yang memiliki batas psikologis. Kritik konstruktif adalah bagian dari evaluasi, tetapi fitnah hanya menciptakan polusi informasi dan merusak kepercayaan publik.

“Kami tidak anti-kritik. Yang kami tolak adalah fitnah. Kami ingin berjalan bersama media, sama-sama menjaga ruang publik agar tetap bersih dari informasi yang menyesatkan,” tegasnya.

Ia menutup dialog dengan ajakan agar seluruh pemangku kepentingan menjaga kualitas komunikasi dan tetap fokus pada pembangunan Kalimantan Timur yang lebih baik. (MK)

Editor: Agus S