Beranda blog Halaman 528

Program SITISEK Targetkan 13 Ribu Anak Tak Sekolah Kembali Masuk Kelas

0
Momen Peluncuran SITITEK dihadiri Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman. (Ist)

SANGATTA — Pemerintah Kutai Timur (Kutim) resmi meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) 2025 sebagai langkah cepat menangani tingginya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di daerah tersebut.

Program ini menargetkan seluruh anak yang tercatat tidak bersekolah, dapat kembali mengakses pendidikan formal dalam beberapa tahun ke depan.

Data Pusdatin Kemendikbudristek per Maret 2025 mencatat 13.411 anak di Kutim berstatus ATS, menjadikan daerah ini memiliki angka tertinggi di Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, 9.945 anak belum pernah bersekolah, 1.996 anak putus sekolah, dan 1.470 anak tidak melanjutkan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menyebut berbagai faktor menjadi penyebab tingginya angka ATS, mulai dari ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan, perkawinan usia dini, hingga fenomena pekerja anak di sektor perkebunan dan pertambangan.

“Angka ATS kita tertinggi di Kaltim. Karena itu pemerintah harus bergerak cepat dan terarah untuk mengatasinya,” ujarnya usqi peluncuran SITISEK, Jum’at (21/11/2025).

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan. Ia menyatakan bahwa fasilitas pendidikan yang telah disediakan pemerintah seharusnya menghilangkan alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya.

“Tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Pemerintah sudah menyiapkan fasilitasnya,” tegasnya.

Pemkab Kutim juga menyiapkan kemungkinan penerapan sanksi bagi orang tua yang membiarkan anak tidak bersekolah. Selain itu, penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) akan menjadi salah satu fokus utama guna memastikan dasar pendidikan anak lebih kuat.

Penyusunan SITISEK dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk memastikan strategi penanganan ATS tersusun secara komprehensif dan berbasis data.

Sebagai dukungan implementasi program, pemerintah mengalokasikan lebih dari 20 persen APBD ke sektor pendidikan. Program yang telah berjalan meliputi bantuan seragam, buku, perlengkapan sekolah gratis, penyediaan BOPDA dan BOSDA, beasiswa untuk lebih dari 20 persen siswa SD–SMP, perbaikan infrastruktur sekolah, serta peningkatan insentif tenaga pendidik.

Peluncuran SITISEK menjadi langkah awal Pemkab Kutim dalam menurunkan angka ATS secara signifikan dan memastikan setiap anak di Kutai Timur kembali mendapatkan hak pendidikannya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

176 Botol Miras Tanpa Izin Disita, Polres Bontang Perketat Pengawasan di Titik Rawan

0
Polisi saat melakukan razia miras di beberapa toko kelontong. (Syakurah)

BONTANG — Sat Samapta Polres Bontang, Kamis (20/11/2025) sore, menurunkan petugas untuk merazia minuman keras (miras) di beberapa lokasi yang sebelumnya terpantau sebagai titik distribusi miras ilegal.

Operasi dipimpin langsung Kasat Samapta AKP Mohamad Yazid. Langkah ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat, serta hasil pemetaan internal mengenai adanya aktivitas jual beli miras yang diduga tidak memiliki izin resmi.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menyita 176 botol minuman beralkohol pabrikan dari tiga toko berbeda. Masing-masing yakni Toko Sunarti, UD Sukses 2, serta Toko Yola. Selain melakukan pemeriksaan, polisi juga mendata pemilik sekaligus memberikan pembinaan agar tidak mengulangi praktik serupa.

Kasat Samapta mewakili Kapolres Bontang menegaskan, bahwa peredaran alkohol ilegal tidak bisa dianggap remeh.

“Miras tanpa izin sering menjadi pemicu gangguan kamtibmas. Bahkan satu botol saja bisa berakibat pada berbagai masalah. Karena itu, Polres Bontang akan terus mengintensifkan langkah preventif dan penegakan hukum,” ujarnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

MPP Percepat Layanan Publik, Warga: Tak Perlu Jauh-Jauh Lagi

0
Mal Pelayanan Publik di Gedung Pasar Taman Rawa Indah. (Syakurah)

BONTANG – Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pelayanan satu pintu yang terintegrasi dengan beberapa instansi. Dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan terletak di Gedung Pasar Taman Rawa Indah lantai 4.

Keberadaan MPP mempermudah masyarakat untuk mengurus keperluan seperti pembayaran air, pengurusan KTP dan sebagainya. MPP sendiri diisi oleh beberapa instansi seperti PDAM, Disdukcapil, PUPR, Dinkes, Dinas Sosial termasuk pelayanan DPMPTSP itu sendiri.

Salah satu pengunjung Ariskawati, mengakui perlu membayar air, namun karena ia bertempat tinggal di Bukit Indah ia pun tak perlu jauh-jauh pergi ke kantor PDAM yang berada di wilayah kilometer 6.

“Mempermudah juga ada MPP ini karena dekat dari rumah, mau ngurus pembayaran kayak gini cepat tidak perlu jauh-jauh,” pungkasnya, Jumat (21/11/2025).

Selain itu, Ayu yang juga merupakan pengunjung MPP merasa adanya pelayanan yang bersifat satu pintu seperti ini mempermudah mobilisasinya dalam mengurus beberapa keperluan tanpa harus berpindah-pindah, apalagi ia tinggal tidak jauh dari MPP yakni di wilayah Bontang Kuala.

“Ini saya di Dinkes lagi mengurus BPJS, biasa saya ke Capil juga atau dinas koperasi untuk mengurus beberapa keperluan, karena dekat juga dari rumah,” tuturnya.

Beberapa pengunjung lainnya juga menyatakan telah memanfaatkan layanan MPP sejak awal dibuka pada 2022 lalu.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Fasilitas Ramah Disabilitas Tersedia di Kantor DPMPTSP

0
Akses yang disediakan DPMPTSP untuk disabilitas maupun lansia. (Syakurah)

BONTANG — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang menyediakan pelayanan publik yang inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas. Sejumlah fasilitas khusus disiapkan agar seluruh proses pelayanan dapat diakses tanpa hambatan.

Kepala DPMPTSP Bontang, Aspiannur, menyampaikan bahwa pelayanan ramah disabilitas menjadi salah satu prioritas utama, apalagi pelayanan disabilitas ini berada di gedung utama DPMPTSP.

“Penyandang disabilitas harus mendapatkan akses pelayanan yang sama dan mudah. Karena itu kami sediakan loket khusus serta fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.

Untuk memastikan kenyamanan, DPMPTSP menyediakan jalur masuk khusus di bagian depan gedung. Jalur tersebut dilengkapi pagar penyangga di sisi kanan tangga, sehingga memudahkan pengguna kursi roda maupun warga dengan keterbatasan mobilitas.

Selain itu, area parkir khusus disabilitas ditempatkan tepat di depan kantor, agar jarak menuju ruang pelayanan menjadi lebih dekat dan aman.

Aspiannur menegaskan bahwa penyediaan fasilitas ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah nyata agar pelayanan publik benar-benar dapat diakses oleh semua.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Layanan Cepat, Kekurangan Langsung Evaluasi

0

Wali Kota Bontang melakukan inspeksi mendadak ke layanan DPMPTSP untuk memastikan kualitas pelayanan publik berjalan optimal. Sejumlah kemajuan terlihat dari kecepatan proses layanan, namun beberapa kekurangan di lapangan langsung dievaluasi agar perbaikan bisa dilakukan secepat mungkin. Pemkot menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama demi kenyamanan masyarakat.

Ingin tahu kabar terkini Koran Digital Radar Bontang?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.radarbontang.com

👉 Versi Mobile
https://digital.radarbontang.com/rb21nov2025/mobile/

Radar Bontang – Aktual & Terpercaya!

Narkoba, Saat Bangsa Terancam Islam Penawarnya

0
Rahmayanti, S.Pd. (ist)

Oleh:
Rahmayanti, S.Pd

Narkoba hari ini, bukan sekedar ancaman sosial, akan tetapi telah menjadi virus peradaban. Dari kota besar hingga pelosok desa. Jaringan peredaran narkotika tumbuh subur bak jamur dimusim hujan.

Dia tumbuh seperti akar beracun yang menembus sendi kehidupan masyarakat. Remaja yang seharusnya menjadi harapan bangsa, cikal bakal pemimpin dimasa depan, malah justru banyak yang terperangkap dalam ilusi kesenangan sesaat.

Bahkan para pelajar dan mahasiswa juga turut ambil bagian dari peredaran barang haram ini, hingga pekerja muda bahkan orang dewasa tak luput dari godaan narkoba yang menawarkan pelarian dari tekanan hidup gaya modern.

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bontang terus memburu sosok ” Si Bos “ yang diduga menjadi pemasok utama sabu kepada empat tersangka pengedar yang sebelumnya berhasil ditangkap. Kapolres Bontang AKBP Widho Anrianto melalui Kasat Resnarkoba AKP Rihard mengatakan, tersangka berinisial SP diduga memiliki hubungan langsung dengan sang pemasok. SP berperan sebagai perantara yang kemudian mendistribusikan sabu tersebut kepada tiga rekannya untuk diedarkan di wilayah Bontang. Dari hasik pemeriksaan, keempat tersangka mengaku baru dua bulan menjalankan aktivitas sebagai pengedar. sabu dijual dengan harga bervariasi, bahkan mencapai Rp 600 ribu perpoket.klikkaltim.com. 11 November 2025.

Kasus yang sama, upaya tegas Polres Bontang dalam memerangi penyalahgunaan narkotika kembali membuahkan hasil. Satresnarkoba Polres Bontang berhasil mengamankan seorang pria yang diduga kuat terlibat peredaran narkotika di wilayah Loktuan, Bontang Utara. Penangkapan berlangsung pada sabtu, 15 November 2025 sekitar pukul 15.50. Wita, menyusun laporan masyarakat terkait adanya aktivitas transaksi mencurigakan di JL. NPK Pelangi RT 048 Kelurahan Loktuan. Polisi kemudian mendapati laki-laki inisial Rz (25), mengendarai Honda Vario Merah- Hitam KT 6014 QD dengan gelagat mencurigakan.Setelah di hentikan dan digeladah, ditemukan 2 bungkus plastik bening berisi Kristal putih di dalam dompet hitam miliknya. Investigasi awal, terduga menyembunyikan paket sabu yang tak jauh dari lokasi penangkapan, alhasil tim menemukan 1 bungkus sabu yang disamarkan dalam kemasan Pop Ice.katakaltim.com. 17 November 2025.

Narkoba merupakan persoalan yang sudah gawat di tengah masyarakat, apalagi remaja sebagai penerus bangsa. Fenomena ini bukanlah kasus per individu tetapi tanda bahwa masyarakat sekarang sedang mengalami keretakan moral dan lemahnya sistem pengawasan.

Keberadaan Bandar kelas kakap yang kebal hukum, perdagangan gelap yang menyusup lewat jalur laut dan udara serta lemahnya kontrol sosial menjadi kombinasi mematikan yang membuat narkoba semakin merajalela. Yang lebih tragis lagi, sebagian aparat justru terlibat atau mengabaikan peredarannya. Maka akhirnya narkoba tidak hanya merusak tubuh tetapi juga meruntuhkan struktur keadilan.

Apalagi di dunia remaja yang mudah tergelincir arus sekularisme di tengah kehidupan mereka yang memisahkan agama dari kehidupan. Peredaran narkoba terus ada dikarenakan bisnis ini sungguh sangat menggiurkan dan diaminkan oleh sistem kapitalisme yang tak memperdulikan standar halal dan haram.

Karena itu untuk melindungi generasi muda tak cukup hanya sekedar slogan dan imbauan semata akan tetapi peran negara sangatlah penting dalam menghentikan aktivitas ini.

Di dalam Islam sungguh semua aturan terstruktur dan jelas, seperti masalah narkoba ini Islam memiliki mekanisme mencegah peredaran narkoba. Support sistem negara yang begitu bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakatnya. Menurut sejarah di masa peradaban Islam kejahatan yang terjadi sangat minim, disebabkan sistem hukuman yang membuat pelaku dan yang melihat akan berfikir dua kali mengulangi dan mencontoh kejahatan yang sama.

Sistem sanksi di dalam Islam bersifat preventif yaitu upaya pencegahan sebelum hal yang buruk terjadi, misalnya negara memberikan dan menjamin kebutuhan masyarakat tanpa bersusah payah mencarinya, apalagi mencarinya dengan jalan yang tidak benar, Islam melarang itu, sehingganya masyarakat hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pokok.

Berikutnya sistem hukumannya bersifat kuratif yaitu upaya perbaikan saat hal buruk sedang terjadi. Dan ketika negara menerapkan Islam secara kaffah maka masyarakat merasa cukup dengan pengelolaan dan menanganan negara atas semua permasalahan individu dan kelompok dari mereka.

Sehingga bisa meminimalisisr masalah kejahatan karena adanya tiga pilar, yaitu yang pertama ketakwaan individu, dengan dibangunnya ketakwaan individu maka segala sesuatu perbuatan selalu akan diukur dengan halal dan haram serta mencari keridoan Allah, maka standar perbuatan berdasarkan Al Quran dan Sunnah.

Yang kedua kontrol masyarakat, kontrol ini berdasarkan kewajiban beramar ma’ruf nahi mungkar, di tengah-tengah masyarakat sehingga kalau ada perbuatan menyimpang maka akan segera bisa dicegah.

Yang ketiga peran negara, karena negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan jaminan akan kebutuhan pokok/dasar, kesehatan dan pendidikan, rasa aman, pekerjaan yang akan mengurangi munculnya penyimpangan sosial di dalam masyarakat.

Wallahu a’lam.

Dua Proyek Andalan Kutim Belum Mampu Menarik ‘Hati’ Investor

0
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Darsafani. (Ramlah)

SANGATTA – Dua proyek andalan Kutim, yaitu penangkaran buaya dan pembangunan mal modern belum juga menarik investor untuk menanamkan modalnya. Padahal proyek ini digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi baru di Kutim.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Darsafani, mengakui bahwa berbagai upaya menawarkan proyek tersebut sudah dilakukan, tetapi belum membuahkan hasil konkret.

“Kita belum dapat investor untuk penangkaran buaya. Saya sudah berusaha juga,” ujarnya saat ditemui, Kamis (20/11/2025).

Menurut Darsafani, sejumlah calon investor sebenarnya telah menunjukkan ketertarikan awal. Namun ketertarikan itu tidak berlanjut ke tahap komitmen karena masih banyak aspek yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan investasi.

“Membangun mal itu ada perhitungannya. Jumlah penduduk, potensi pengunjung dari tiap kecamatan, semuanya dihitung. Penangkaran buaya juga sama,” jelasnya.

Penangkaran buaya termasuk ke dalam 50 program unggulan Bupati Kutim, sehingga pemerintah berharap proyek ini dapat cepat direalisasikan. Namun investor disebut menyoroti persoalan teknis, terutama ketersediaan pakan.

Ketersediaan hewan ternak mati seperti ayam dan sapi harus stabil dan terukur, karena menjadi sumber pakan utama.

“Di situ dihitung, berapa ternak ayam di sini, sapi berapa. Semua itu ada hitungannya. Jadi tidak semudah itu,” tegasnya.

Proyek pembangunan mal juga berjalan lambat. Meskipun bukan bagian dari program strategi daerah, pemerintah tetap mendorongnya karena potensi ekonominya besar. Kehadiran mal diyakini dapat menjaga perputaran uang agar tidak terus mengalir ke daerah tetangga.

“Sekarang kita banyak belanja di Bontang, Samarinda. Uang kita habis keluar,” ujar Darsafani.

Namun hingga kini, titik lokasi pembangunan masih dikaji, sementara investor menunggu kepastian perhitungan pasar sebelum berani masuk.

Ketersendatan dua proyek tersebut membuka pertanyaan besar tentang strategi promosi investasi Kutim. Meski pemerintah daerah mengklaim terus melakukan pendekatan, belum adanya komitmen dari investor menandakan perlunya perbaikan dalam penyusunan data, kepastian teknis, dan pemetaan peluang ekonomi.

Meski demikian, Darsafani menegaskan pemerintah tidak akan berhenti mendorong kedua proyek itu.

“Kita tetap gencarkan, terutama penangkaran buaya karena sudah menjadi program unggulan,” kata dia.

Ia tetap optimistis kesempatan investasi masih terbuka, asalkan penyajian potensi daerah semakin matang.

“Insyaallah tetap kita kejar. Itu target kita,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Polisi Sita 339 Botol Miras dari Warung di Jalan Poros Kongbeng-Berau

0
Ratusan miras berbagai merk disita dan diamankan Polsek Konbeng. (Ist)

SANGATTA – Polsek Kongbeng menggerebek sebuah warung di Jalan Poros Kongbeng–Berau dan menyita 339 botol minuman keras ilegal berbagai merek.

Operasi dipimpin langsung Kapolsek Kongbeng Iptu Samuel Tarihoran dengan melibatkan enam personel dari unit Reskrim, Samapta, dan anggota Polsek lainnya. Sasaran operasi meliputi peredaran miras ilegal, kepemilikan senjata tajam, penyalahgunaan senjata api, hingga tindakan premanisme yang berpotensi mengganggu stabilitas kamtibmas.

Warung berinisial A di Desa Miau Baru menjadi salah satu titik operasi. Dari lokasi tersebut, polisi menemukan ratusan botol miras berbagai jenis, mulai dari Drum Whiskey, McDonald Whiskey, Bir Bintang, Anggur Merah, Guinness, hingga beberapa merek lainnya. Semua barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kongbeng, sementara pemilik warung menjalani pemeriksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto memberikan apresiasi atas kinerja cepat jajaran Polsek Kongbeng. Ia menegaskan bahwa penindakan tegas terhadap peredaran miras ilegal merupakan langkah penting untuk meminimalisir gangguan keamanan, terutama mendekati akhir tahun.

“Operasi Cipkon ini bentuk komitmen kami menjaga keamanan masyarakat. Penindakan terhadap miras ilegal sangat penting karena berpotensi menimbulkan tindak kriminal lain,” ujar AKBP Fauzan, Jum’at (21/11/2025).

Ia menambahkan bahwa Polres Kutim akan terus memperkuat pengawasan dan operasi serupa di seluruh kecamatan untuk memastikan peredaran miras tanpa izin dapat ditekan secara maksimal.

“Terima kasih kepada jajaran Polsek Kongbeng yang telah bekerja profesional. Kami berharap kegiatan seperti ini dilakukan secara berkelanjutan demi mewujudkan Kutai Timur yang aman dan kondusif,” tutup Kapolres.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Pendaftaran Online Jadi Salah Satu Cara RSUD Bontang Minimalisir Antrean Panjang

0
RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Kehumasan, dan Kerjasama RSUD Taman Husada Bontang, Syariful Rahman menyarankan masyarakat, mendaftar secara online agar menghindari antrean panjang.

Dengan mendaftar online, masyarakat tak perlu lagi repot-repot untuk datang ke Rumah Sakit (RS) lebih awal, jika ingin mendapatkan nomor antrean dengan pelayanan lebih awal.

“Iya sangat disarankan untuk masyarakat bisa menggunakan aplikasi atau pendaftaran secara online. Jadi pas nanti ke RSUD, tinggal lakukan antrean pemeriksaan saja,” ucapnya, Kamis (20/11/2025).

Sebab dikatakannya, jika sebagian masyarakat masih menggunakan sistem datang lebih awal ke RS untuk mengambil nomor antrean paling depan, nantinya pasien yang ingin berobat jadi menumpuk di ruang tunggu, sehingga antrean pendaftaran jadi lebih panjang.

“Maka untuk mengurangi penumpukan di bagian pendaftaran, kami sangat menyarankan masyarakat bisa menggunakan sistem online jika hanya untuk bagian pendaftaran,” tutupnya. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam

Ruang Tunggu Terbatas, Masyarakat Diimbau Mendaftar Online

0
Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Kehumasan, dan Kerjasama RSUD Taman Husada Bontang, Syariful Rahman. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Agar tidak mengantre lama saat ingin mengambil nomor antrean, pihak RSUD Taman Husada Bontang mengimbau pasien agar mendaftar secara online. Mengingat ruang tunggu pendaftaran yang terbatas.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Kehumasan, dan Kerjasama RSUD Taman Husada Bontang, Syariful Rahman mengatakan, untuk melakukan pendaftaran online, sangat mudah sekali dapat diakses melalui handphone masing-masing yang dimiliki.

Kelebihan lainnya, seluruh pasien yang nantinya telah mengambil nomor antrean dengan menggunakan sistem online, tak perlu repot-repot lagi untuk datang lebih awal ke Rumah Sakit (RS) karena sudah mendapatkan nomor antrean secara otomatis.

“Jadi kalau sudah dapat nomor pendaftaran melalui sistem online, masyarakat nantinya pas ke RSUD tinggal antre di bagian pemeriksaan saja. Sebab sudah memiliki nomor antrean,” ungkapnya, Kamis (20/11/2025).

Mengingat masyarakat masih seringkali menggunakan sistem manual, yang dimana mengambil nomor urut antrean dengan datang ke RS, pastinya penumpukan pasien semakin bertambah.

“Maka kita coba untuk kurangi pemenuhan di ruang tunggu pendaftaran dengan menggunakan sistem online,” pungkasnya. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam