SUASANA ruang pertemuan Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (11/10) sore masih terasa hidup ketika sesi terakhir Dialog “Masa Depan Pers Kalimantan Timur: Kebebasan, Etika, Bisnis Berkelanjutan, dan Publisher Rights” memasuki pembahasan penutup.

Setelah dua narasumber sebelumnya mengulas etika dan inovasi media, giliran Wakil Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, Suhendro Boroma, memberikan pandangan strategis tentang arah industri pers nasional.

Berbicara di hadapan peserta Musdalub SPS Kaltim 2025, Suhendro menegaskan bahwa verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers merupakan langkah mendasar dalam membangun ekosistem media yang kredibel dan sehat. “Saya sangat mendukung percepatan verifikasi. SPS Kaltim bisa langsung berkoordinasi dengan pengurus pusat agar prosesnya di Dewan Pers bisa dipercepat,” katanya.

Suhendro menjelaskan, sistem verifikasi saat ini memang jauh lebih ketat dibanding beberapa tahun lalu. Kini, hanya tim resmi Dewan Pers yang berwenang melakukan verifikasi, sementara organisasi konstituen seperti SPS, SMSI, AMSI, dan JMSI tidak lagi memiliki kewenangan langsung. Langkah ini, katanya, dilakukan untuk menjaga integritas data dan memastikan media benar-benar memenuhi standar hukum, kesejahteraan karyawan, serta etika profesi.

Ia kemudian menyinggung Deklarasi Palembang 2014, momen penting yang melahirkan dua instrumen dasar bagi industri pers Indonesia: uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan pers. “Itu kesepakatan besar antara para pemilik media nasional — Kompas, Jawa Pos, dan grup-grup besar lainnya. Tujuannya agar jurnalis dan perusahaannya sama-sama berstandar tinggi, tidak asal terbit,” jelasnya.

Namun perhatian utama Suhendro dalam forum kali ini tertuju pada Publisher Rights, yang ia sebut sebagai tonggak baru kedaulatan digital bagi media Indonesia.

Ia menjelaskan, melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024, pemerintah sebenarnya telah memberi dasar hukum agar raksasa digital seperti Google dan Meta membayar kompensasi kepada media lokal atas pemanfaatan konten berita.

“Negara lain sudah jauh lebih maju. Di Australia, Google membayar sekitar 200 juta dolar AS per tahun kepada media. Kanada bahkan mencapai 100 juta. Tapi di Indonesia, karena masih level Perpres, belum bisa diberlakukan sanksi. Harus naik jadi undang-undang,” tegasnya.

Suhendro menekankan bahwa Publisher Rights bukan semata soal uang, tetapi soal keadilan bagi media nasional dan lokal yang setiap hari membayar pajak serta menggaji wartawan. “Sekarang 75 persen belanja iklan di Indonesia, sekitar Rp105 triliun per tahun, justru lari ke platform global. Sementara media di dalam negeri megap-megap menjaga idealisme sambil tetap taat pajak,” bebernya.

Ia juga mengingatkan bahwa media yang belum terverifikasi tidak akan mendapatkan hak distribusi dan kompensasi dari mekanisme Publisher Rights. “Kalau belum terverifikasi, tidak akan masuk dalam daftar resmi. Jadi verifikasi itu bukan sekadar administrasi, tapi pintu masuk agar media daerah bisa ikut menikmati kue digital secara adil,” katanya.

Suhendro turut menyoroti perilaku sejumlah lembaga pemerintah dan BUMN yang masih menyalurkan belanja iklan ke platform asing ketimbang media nasional. “Padahal sudah ada imbauan agar iklan pemerintah diarahkan ke media nasional dan lokal. Kalau semua diserahkan ke Google dan Meta, media kita tinggal menunggu waktu,” ucapnya.

Meski begitu, ia memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim serta sejumlah Pemkot dan Pemkab se-Kaltim yang dinilainya masih memiliki kepedulian tinggi terhadap ekosistem pers daerah. “Saya mengelola media di banyak provinsi. Kaltim termasuk yang paling sehat hubungan antara pemerintah dan medianya. Itu perlu dijaga dan ditingkatkan,” tuturnya.

Menutup paparannya, Suhendro menegaskan pentingnya solidaritas dan inovasi bersama di tubuh SPS agar organisasi ini benar-benar menjadi wadah yang adaptif terhadap perubahan. “Jangan menunggu regulasi, kita harus bergerak dulu. Media yang punya integritas dan inovasi pasti bertahan. Publisher Rights hanyalah pintu, tapi etika dan profesionalisme adalah kuncinya,” pungkasnya.

Dialog ditutup oleh moderator Sugito, setelah beberapa peserta menyampaikan pertanyaan dan tanggapan atas paparan para narasumber. Dalam kesimpulannya, Sugito menegaskan bahwa Publisher Rights tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan hukum, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk mewujudkan bisnis media yang berkelanjutan.

Ia mengatakan, SPS ke depan perlu menjadi wadah yang mendorong kreativitas dan inovasi agar media anggota dapat memperoleh pendapatan dengan cara yang sehat dan profesional. “Kerja-kerja kita harus berorientasi pada bisnis berkelanjutan, berlandaskan verifikasi administrasi dan faktual,” ujarnya.

Sugito juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers, etika, dan keberlanjutan ekonomi. Menurutnya, media harus membangun trust atau kepercayaan publik melalui berita yang akurat dan berimbang, karena kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun kerja sama dan kemitraan.

Dikatakannya, tantangan media saat ini bukan hanya hoaks, tetapi juga fenomena informasi yang diglorifikasi secara berulang hingga tampak seperti kebenaran. “Itu yang berbahaya. Informasi salah yang terus disebarluaskan akhirnya dipercaya publik. Di sinilah peran media berkualitas dibutuhkan,” kata Sugito.

Sebagai penutup, ia mengajak seluruh peserta dan pengurus SPS Kaltim untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah serta membangun sistem kerja yang kreatif dan transparan. “Keterbatasan anggaran bukan alasan berhenti berinovasi. Justru dari kreativitas dan kepercayaan publik, media bisa bertahan dan tumbuh,” tutupnya. (Habis)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

MASIH dalam forum Dialog “Masa Depan Pers Kalimantan Timur: Kebebasan, Etika, Bisnis Berkelanjutan, dan Publisher Rights” di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (11/10), giliran Kepala Dinas Kominfo Kaltim, HM Faisal, memaparkan pandangannya.

Dikenal dengan gaya bicara santai dan terbuka, Faisal membuka sesinya dengan candaan ringan yang langsung mencairkan suasana. “Saya sudah dua, Alhamdulillah istri masih satu,” ujarnya disambut tawa peserta.

Namun di balik guyon itu, Faisal menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap merosotnya etika komunikasi publik di ruang digital. Ia menyoroti derasnya arus viral di media sosial yang sering kali berisi bahasa kasar, provokatif, bahkan merendahkan martabat. “Coba lihat bahasanya sekarang, gila-gilaan. Ada yang jorok, ada yang nggak jelas, dan banyak ditulis oleh akun anonim. Kita mau marah pun bingung, karena penulisnya nggak kompeten dan medianya juga tak jelas,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi ini menjadi alarm bagi insan pers dan lembaga komunikasi pemerintah untuk bersama-sama memulihkan etika ruang publik digital. Faisal mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan redaksi untuk menginisiasi gerakan bersama membangun kembali kesadaran etika penulisan dan penyebaran informasi. “Kalau perlu kita bikin gerakan literasi media tentang bahasa dan etika. Supaya publik sadar, viral itu tidak selalu benar,” tegasnya.

Setelah membahas etika, Faisal beralih ke topik kebijakan anggaran dan verifikasi media. Ia menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir, Diskominfo Kaltim menahan kerja sama dengan media nasional agar anggaran daerah dapat lebih dulu diperuntukkan bagi media lokal yang sedang berproses menuju verifikasi Dewan Pers. “Saya tahan dulu supaya teman-teman lokal bisa melengkapi diri. Mulai tahun ketiga baru saya buka lagi untuk nasional,” jelasnya.

Faisal menegaskan bahwa mulai 2024, verifikasi Dewan Pers menjadi harga mati untuk bekerja sama dengan Pemprov Kaltim. Meski demikian, ia masih memberi ruang bagi media yang dalam proses menuju verifikasi administratif. “Saya masih toleran untuk yang berproses. Tapi dua tahun ke depan, semua harus tuntas,” katanya.

Dalam pandangannya, media seharusnya mengikuti hukum pasar: kualitas menentukan nilai. Ia menggambarkan dengan perumpamaan sederhana, “Kalau tas branded harganya mahal karena kualitasnya bagus, ya media juga begitu. Kalau pembacanya banyak, trafiknya kuat, wajarlah dapat porsi lebih. Tapi kalau pengunjungnya sedikit, ya harus tahu diri,” ujarnya.

Faisal juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang mulai tertekan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Menurutnya, Pemprov Kaltim kini dipaksa berhemat di semua sektor, termasuk komunikasi publik.

“Kalau DBH terus dipotong, imbasnya ke mana-mana. Mungkin nanti gaji saya juga ikut berkurang,” ujarnya setengah berkelakar. “Tapi yang jelas, kondisi ini memaksa semua pihak untuk efisien, termasuk media,” sambungnya.

Dari situ, Faisal menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam bisnis media. Ia mencontohkan beberapa model efisiensi kreatif yang ditemuinya di berbagai daerah, mulai dari radio yang tetap eksis dengan konsep siaran bergerak hingga studio podcast sewaan yang efisien dan berorientasi hasil.

Ia bercerita tentang sebuah stasiun radio di Bandung yang keluar dari studio konvensional dan menyiarkan langsung dari mobil van yang berkeliling ke pusat keramaian. Mobil itu dipasangi branding sponsor dan disertai tim promosi di lapangan. “Mereka siaran, jualan, dan branding sekaligus. Itu efisiensi sekaligus inovasi,” katanya.

Faisal juga menuturkan pengalamannya berkunjung ke kantor Icon Plus di Jakarta, anak perusahaan PLN yang menyewakan studio podcast profesional di dalam pusat perbelanjaan. “Saya pikir diajak ke kantor, ternyata ke mall. Begitu masuk, ada ruang-ruang kecil seperti karaoke room tapi disulap jadi studio podcast. Kita tinggal datang, rekam, dan langsung dikasih hasilnya dalam flashdisk. Selesai satu jam, efisien sekali,” ceritanya.

Dari pengalamannya itu, Faisal menyimpulkan bahwa inovasi adalah satu-satunya jalan agar media bertahan di tengah tekanan ekonomi digital. Ia mengajak media lokal untuk tidak bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah, melainkan berani berkreasi dan memperluas model bisnisnya. “Kalau radio bisa hidup lagi karena inovasi, kenapa media siber tidak bisa? Kita harus berani mencoba,” ujarnya.

“Media jangan hanya berharap pada satu sumber pendapatan. Dunia sudah berubah. Pemerintah siap mendukung, tapi yang paling penting, media harus siap berinovasi,” pungkasnya. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

DIALOG “Masa Depan Pers Kalimantan Timur: Kebebasan, Etika, Bisnis Berkelanjutan, dan Publisher Rights” yang digelar di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (11/10), berlanjut ke sesi inti setelah pembukaan resmi oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

Forum yang menjadi bagian dari Musdalub Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kaltim 2025 ini menghadirkan tiga narasumber utama: Kepala Diskominfo Kaltim H.M. Faisal, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Umum SPS Pusat Suhendro Boroma, serta Direktur Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Dian Andi Nur Azis, S.IP., M.Han., yang menyampaikan paparannya secara virtual melalui Zoom Meeting.

Dian membuka pemaparan dengan data terbaru Dewan Pers 2024 yang mencatat 5.019 perusahaan pers beroperasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 77 persen merupakan media siber, namun hanya 1.789 media yang telah terverifikasi secara administratif maupun faktual.

Menurutnya, proses verifikasi Dewan Pers bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk menilai tata kelola, kesejahteraan pekerja, dan kredibilitas perusahaan media. “Kendala utama banyak media daerah bukan pada semangat, tetapi pada kesiapan administratif dan kesejahteraan pekerjanya,” ujarnya.

Ia juga menyebut Kaltim termasuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah media terbanyak di Indonesia, sejajar dengan Lampung, Sumatera Utara, dan Riau. Namun, tingginya jumlah media belum otomatis menunjukkan kekuatan kelembagaan. “Jumlah medianya besar, tapi belum semuanya terhimpun di wadah resmi seperti SPS,” katanya.

BRIN, lanjut Dian, mencatat adanya pergeseran besar dalam lanskap jurnalisme, di mana tekanan ekonomi dan model bisnis berbasis klik menyebabkan turunnya standar kerja.

Fenomena “low-pay” dan “no-pay journalism” kini menjadi persoalan serius. Banyak jurnalis bekerja tanpa status tetap, dengan upah rendah, bahkan tanpa jaminan sosial. “Model ini melahirkan jurnalisme cepat saji — hanya mengejar klik ketimbang makna — yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik,” katanya.

Ia mengutip data Edelman Trust Barometer 2024 yang menunjukkan hanya 59 persen masyarakat Indonesia masih percaya pada media arus utama. Sementara itu, data Dewan Pers Semester I 2025 mencatat 625 pengaduan terhadap media siber, jumlah tertinggi dalam empat tahun terakhir. “Lebih dari 75 persen masyarakat kini mengonsumsi berita dari media sosial, bukan dari portal berita utama,” katanya sambil menampilkan grafik tren konsumsi digital.

Dian memaparkan tiga penyebab utama krisis kepercayaan publik terhadap media. Pertama, menjamurnya judul sensasional yang menggeser fokus dari akurasi ke popularitas. Kedua, pergeseran fungsi media yang lebih sering menghibur ketimbang mendidik. Ketiga, native advertising yang membuat batas antara konten berbayar dan produk jurnalistik menjadi kabur.

Ia juga menyoroti ancaman serius bagi media lokal, mulai dari potensi penutupan akibat efisiensi anggaran, hilangnya suara daerah dalam pemberitaan nasional, hingga kesenjangan informasi antara media besar dan kecil. “Jika informasi daerah terus kalah oleh algoritma berita nasional, maka kita kehilangan cermin atas kehidupan masyarakat lokal,” ujarnya.

Namun, di balik tantangan itu, Dian tetap melihat peluang baru untuk bangkit, salah satunya melalui revitalisasi media lokal berbasis komunitas (hyperlocal), yakni media yang fokus pada isu spesifik wilayah tertentu. “Model ini terbukti mampu bertahan karena dekat dengan kebutuhan masyarakat dan relevan secara sosial,” jelasnya.

Ia juga menyinggung model bisnis alternatif seperti sistem langganan konten dan kemitraan komunitas. Dian mencontohkan Hukumonline.com yang berhasil bertahan dengan model berbayar karena fokus menggarap satu bidang dengan analisis mendalam. “Media lokal bisa mengambil inspirasi dari sini, tentu dengan adaptasi yang realistis terhadap kondisi daerah,” tambahnya.

Bagian paling menarik dari paparannya adalah soal kecerdasan buatan (AI). Menurut Dian, AI merupakan pisau bermata dua — bisa menjadi alat bantu sekaligus ancaman. Saat ini, AI lebih banyak digunakan untuk mempercepat produksi konten, namun berisiko menghapus peran redaksi dan sumber berita asli. “Google dan Meta kini bisa merangkum berita tanpa mengarahkan pembaca ke media sumber. Ini ancaman nyata bagi keberlangsungan media lokal,” tegasnya.

Meski begitu, ia menilai teknologi AI tidak boleh dianggap musuh. Justru harus dimanfaatkan untuk verifikasi fakta, analisis data, dan riset publik. “Jurnalisme pasca-clickbait bukan tentang menolak teknologi, tetapi bagaimana menggunakannya untuk kepentingan publik,” tandasnya. “Masa depan media lokal bergantung pada kemampuan menyeimbangkan inovasi dengan integritas,” tutupnya. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Setiap kali menginap di hotel, saya mulai membiasakan untuk jogging di sekitar kawasan tempat menginap. Bukan sekadar olahraga, tapi cara saya melihat suasana kota dari dekat.

Sabtu pagi (11/10), saya dan istri berjalan santai menyusuri Taman Samarendah yang mulai ramai. Udara Samarinda masih lembap, sementara matahari baru menyingkap langit jingga di antara gedung-gedung tinggi.

Dari taman, kami berbelok ke Jalan Bhayangkara dan selanjutnya berbelok menanjak menuju Balai Kota Samarinda. Di depan gedung Balai Kota, saya berhenti. Bukan karena lelah, tapi karena pemandangannya sudah jauh berbeda dari yang saya kenal dulu.

Balai Kota Samarinda yang dulu menjadi salah satu titik liputan saya di tahun 2006 kini nyaris tak sama lagi. Gedungnya berdiri megah dengan fasad modern berlapis panel metalik abu muda. Di depannya, patung ikan pesut menjulang di tengah taman bundar, menjadi penanda visual wajah baru pemerintahan kota.

Namun di balik kemegahan itu, aktivitas proyek masih terasa. Gundukan tanah, kabel listrik menjuntai, dan galian memanjang di sisi jalan.

Saya berhenti di depan pagar proyek. Di sana terpampang papan bertuliskan, “Rehab Interior Gedung Balai Kota Samarinda — PT Raka Bangun Utama.” Nilai proyeknya, menurut data spse.inaproc.id, mencapai Rp17,6 miliar. Tapi itu baru satu bagian dari rangkaian panjang revitalisasi Balai Kota sejak 2023.

Berdasarkan penelusuran data pengadaan, dalam tiga tahun terakhir total anggaran yang digelontorkan untuk kawasan ini hampir mencapai Rp100 miliar.

Pada 2023, proyek dimulai dengan rehab utama senilai Rp15,7 miliar, pembangunan gerbang utama Rp3,4 miliar, dan lanjutan proyek Rp2,5 miliar.

Tahun 2024, ada juga paket baru: pembangunan taman tahap I Rp9,7 miliar, rehab interior dan sarana penunjang Rp5,2 miliar, serta penataan fasad Diskominfo Rp2,6 miliar.

Sementara tahun 2025 menjadi puncaknya, dengan rehab MEP (mekanikal, elektrikal, plumbing) Rp14,4 miliar, rehab interior Rp17,6 miliar, rehab infrastruktur kawasan Rp1,9 miliar, dan lanjutan taman Balai Kota Rp25 miliar.

Saya melangkah ke sisi samping bangunan. Tampak struktur baru tengah dikerjakan, taman berundak dengan jalur pedestrian dan rangka baja setengah melingkar. Mungkin kelak akan menjadi area publik terbuka.

Dari sudut ini, Stadion Segiri tampak samar di bawah sinar matahari pagi. Pekerjaan di kawasan Balai Kota terlihat masif, menggambarkan ambisi besar untuk mengubah wajah pusat pemerintahan kota. Semua ini terlihat ambisius, tapi juga menuntut tanggung jawab besar agar sepadan dengan dana yang dikeluarkan.

Perubahan ini jelas bukan proyek biasa. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun dan Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri, Pemkot Samarinda ingin menampilkan wajah baru, lebih modern dan lebih tertata. Namun, transparansi tetap menjadi hal penting agar publik tahu apa yang sedang dibangun dan bagaimana manfaatnya dirasakan masyarakat.

Saya kembali melanjutkan jogging di jalan yang mulai ramai. Samarinda pagi tadi terasa berbeda. Bukan hanya karena gedung-gedung barunya, tapi karena kota ini sedang berusaha menata dirinya kembali.

Dan seperti halnya jogging, pembangunan juga butuh napas panjang. Tidak perlu tergesa-gesa, yang penting ritme dan tujuannya tetap terjaga. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.