SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, bertindak cepat pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia langsung memerintahkan tiga instansi kunci, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Disdukcapil, dan PDAM untuk segera “jemput bola” dan menyediakan layanan dasar bagi masyarakat di Dusun Sidrap, Desa Martadinata.

Instruksi ini dikeluarkan setelah MK memastikan Dusun Sidrap secara resmi berada di wilayah administrasi Kutai Timur. Langkah ini diharapkan mengakhiri status ketidakjelasan layanan publik yang dialami warga Sidrap selama bertahun-tahun.

Perintah tersebut disampaikan Ardiansyah saat berpidato di rapat paripurna DPRD Kutim, dalam rangka peringatan HUT ke-26 Kabupaten Kutai Timur, Kamis (9/10/2025).

“Saya harap PUPR, Disdukcapil, dan PDAM untuk segera memberikan fasilitas publik kepada masyarakat Dusun Sidrap,” tegas Ardiansyah.

Bupati menjabarkan, tiga instruksi mendesak yang harus segera dilaksanakan untuk menormalkan kehidupan warga Sidrap:
PDAM diwajibkan segera memasang pipa air bersih di Dusun Sidrap, guna memenuhi kebutuhan dasar warga.

Disdukcapil diperintahkan untuk merapikan administrasi kependudukan. Dinas ini juga harus berkoordinasi dengan Pemkot Bontang untuk memastikan tidak ada lagi KTP ganda.

Dinas PU diminta mempercepat pembangunan infrastruktur jalan, dan jembatan yang krusial bagi aksesibilitas dan ekonomi warga dusun.

“Disdukcapil untuk segera merapikan administrasi kependudukan di Dusun Sidrap, Desa Martadinata. Kemudian koordinasi dengan Pemkot Bontang agar tidak ada lagi KTP ganda,” imbuhnya.

Keputusan ini sekaligus mengakhiri persoalan batas wilayah yang telah menjadi polemik dan menggantung nasib warga sejak tahun 2001.

Ardiansyah menyampaikan terima kasih kepada MK atas putusan yang memberikan kepastian hukum tersebut. Ia berharap, polemik administrasi dan batas wilayah ini tidak terulang kembali di masa depan.

“Kami kira-kira tidak ingin mengulangi lagi permasalahan ini,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) FISIPERS Universitas Mulawarman kembali menggelar FISIPERS Journalist Week (FJW) 2025 dengan tema “Ruang Kreatif untuk Suara Kritis”, bertempat di Temindung Creative Hub, Samarinda, pada 6–8 Oktober 2025.

Kegiatan tahunan ini menjadi ajang ekspresi dan refleksi bagi jurnalis muda untuk menunjukkan karya terbaik mereka sekaligus mengasah daya kritis terhadap isu-isu sosial di sekitar. Selama tiga hari, pengunjung disuguhkan pameran karya jurnalistik, instalasi foto, serta pemutaran film dokumenter yang membuka ruang diskusi publik.

Ketua Panitia FJW 2025, Alexandria Yolanda, mengatakan kegiatan ini dirancang untuk menegaskan kembali peran mahasiswa dalam menjaga semangat kebebasan berekspresi. “FISIPERS Journalist Week kami selenggarakan sebagai bentuk perayaan sekaligus refleksi terhadap peran jurnalisme mahasiswa. Tema ‘Ruang Kreatif untuk Suara Kritis’ menggambarkan semangat kami untuk menghadirkan wadah berekspresi, berkreasi, dan bersikap kritis,” ujarnya.

Puncak kegiatan berlangsung pada 7 Oktober 2025 melalui pemutaran film dokumenter “Mantra Berbenah”, hasil kolaborasi Koalisi RFP dan Watchdoc, yang dilanjutkan dengan diskusi bertajuk “Dari Layar, Tancapkan Reformasi”. Diskusi tersebut menghadirkan narasumber Martinus Tino Tindangen dan Harry Isra Muhammad, serta dimoderatori oleh Dewienta Prameswari. Suasana berlangsung interaktif, mempertemukan pandangan kritis mahasiswa, jurnalis, dan masyarakat umum.

Salah satu pengunjung, Azka, mengaku terinspirasi setelah mengikuti rangkaian kegiatan. “Kegiatannya benar-benar bermanfaat banget! Dari kalian aku belajar cara mendeskripsikan gambar menjadi tulisan yang ternyata nggak kalah kuat dibanding jepretannya,” ujarnya.

Melalui FJW 2025, FISIPERS Unmul ingin menegaskan bahwa jurnalisme mahasiswa tidak sekadar dokumentasi kampus, tetapi juga ruang perlawanan ide dan kreativitas. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan generasi muda yang berani menyuarakan kebenaran melalui karya yang kritis dan berdampak bagi masyarakat.

Penulis: Abika Ramadhan
Editor: Agus S

SANGATTA—Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan di Kutai Timur (Kutim) telah resmi dihentikan, setelah tim berhasil menemukan dua korban terakhir dari musibah perahu tenggelam di Sungai Meratak.
Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Dengan temuan tersebut, total korban dalam insiden ini dipastikan berjumlah tiga orang: satu korban selamat dan dua korban tewas.

Menurut keterangan tim, operasi SAR dinyatakan selesai pada pukul 18.45 WITA setelah seluruh personel melaksanakan debriefing.

Seluruh unsur SAR dan peralatan kemudian dikembalikan ke kesatuan masing-masing, untuk melanjutkan tugas kesiapsiagaan.

“Setelah korban terakhir ditemukan, operasi SAR resmi ditutup,” ujar Aries Setiawan dari pihak operasi SAR, Rabu (8/10/2025).

Pencarian pada hari kedua dimulai pukul 07.15 WITA dengan fokus penyisiran ke arah hilir dari Lokasi Kejadian Perkara (LKP). Tim menghadapi tantangan berat, terutama arus sungai yang deras dan adanya laporan binatang buas di sekitar area pencarian.

Korban selamat yang sebelumnya ditemukan adalah Iliq (61).
Adapun dua korban meninggal dunia yang ditemukan pada hari kedua adalah: Helmiana Neri (P): Ditemukan pukul 13.30 WITA, berjarak sekitar 1,5 km dari LKP dan Marsel (L): Ditemukan pukul 18.10 WITA, pada koordinat yang jauh, mencapai 2,3 km dari LKP.

Kedua jenazah korban telah berhasil dievakuasi dari sungai dan dibawa menuju rumah duka. Pihak pelaksana operasi SAR menyampaikan apresiasi atas peran serta seluruh unsur, termasuk warga dan keluarga korban, yang membantu kelancaran operasi hingga seluruh korban ditemukan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) langsung mengambil sikap tegas pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan klaim wilayah Kampung Sidrap oleh Kota Bontang.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan bahwa Pemkab Kutim tidak akan lagi menghabiskan energi untuk polemik sengketa, melainkan fokus penuh pada percepatan pembenahan administrasi dan pembangunan di Kampung Sidrap, Desa Martadinata, Kecamatan Teluk Pandan.

Jimmi menyatakan, Pemkab Kutim memiliki kewajiban moral dan legal untuk segera menunaikan hak-hak masyarakat di wilayah yang secara sah berada di bawah administrasinya.

“Kami tidak lagi ingin larut. Kewajiban bagi pemerintah daerah kita untuk membenahi administrasi dan data kependudukan dan sebagainya. Tentu hak-hak masyarakat untuk memperoleh pembangunan harus dipastikan berjalan lancar,” ujar Jimmi, Selasa (8/10/2025), menekankan pentingnya aksi nyata.

Dengan tegas, Jimmi mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menatap ke depan. Fokus utama kini adalah upaya nyata meningkatkan kesejahteraan warga di perbatasan, bukan memperpanjang persoalan yang sudah diputus MK.

Menanggapi upaya Bontang yang mungkin masih memperjuangkan Kampung Sidrap melalui jalur formal lain, Jimmi menilai hal tersebut adalah hak konstitusional, namun tidak perlu dibesar-besarkan menjadi gejolak politik.

“Itu bukan gejolak ya, itu usaha. Usaha boleh saja, tapi tidak perlu dianggap gejolak. Karena ini salah satu bentuk upaya formal yang tentu kita hargai,” jelasnya, menunjukkan sikap menghormati mekanisme formal tanpa terpengaruh.

Jimmi menutup penjelasannya dengan menggarisbawahi inti dari masalah ini, yaitu aspirasi riil dari masyarakat Sidrap. Menurutnya, warga tidak terlalu pusing dengan sengketa wilayah, yang mereka harapkan adalah bukti nyata dari kehadiran pemerintah.

“Substansinya adalah masyarakat ingin semua fasilitas mereka dibangun. Baik dari provinsi ataupun kabupaten, itu mesti segera diwujudkan. Yang penting masyarakat bisa merasakan pembangunan, di manapun mereka berada,” pungkas Jimmi.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Operasi gabungan yang digelar Satpol PP Kota Samarinda bersama unsur TNI, Polri, dan Polisi Militer (PM) pada Rabu malam (8/10/2025) berhasil menjaring 30 orang, termasuk 15 pasangan bukan suami istri dan satu orang “manusia silver” yang dikenal kerap terjaring razia.

Kepala Dinas Satpol PP Samarinda, Anis Siswanti, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari patroli rutin, monitoring, dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) di sejumlah penginapan, kos-kosan, dan hotel melati.
“Kami menemukan beberapa pasangan yang bukan suami istri, sehingga harus kita amankan,” ujarnya di lokasi.

Dari empat titik razia, temuan terbanyak berada di Jalan Kebaktian dengan delapan pasangan diamankan. Sisanya tersebar di Jalan Merdeka (1 pasangan), Jalan Pelita (4 pasangan), dan Jalan Antasari (4 pasangan).
Sebagian dari mereka merupakan warga luar kota dan ada pula yang tidak memiliki KTP, sehingga langsung dibawa ke kantor Satpol PP untuk pemeriksaan lanjutan.

“Selanjutnya akan disidik dan diproses oleh penyidik Bidang Perundang-undangan Satpol PP,” jelas Anis. Ia menambahkan, beberapa di antara pasangan tersebut berdalih sebagai suami istri siri, namun tidak bisa menunjukkan bukti sah pernikahan.

Menurut Anis, razia ini merupakan respon atas keresahan masyarakat terkait penggunaan aplikasi kencan online yang diduga memfasilitasi praktik asusila di penginapan.
“Kita temukan berbagai macam, ada yang sudah tua sampai kakek-kakek, dan ada juga yang masih muda—yang bening-bening juga banyak. Tapi semuanya dewasa, tidak ada yang di bawah umur,” ungkapnya.

Selain pasangan tak resmi, petugas juga kembali mengamankan satu sosok yang dikenal sebagai “manusia silver legendaris” karena berulang kali tertangkap dalam razia serupa.
“Yang satu ini memang legenda kami, sudah sering kami amankan. Malam ini kembali kami temukan,” tutur Anis sambil tersenyum.

Individu tersebut langsung dibawa ke ruang pembinaan Satpol PP dan akan diserahkan ke instansi terkait untuk proses pembinaan lanjutan.
Sementara itu, seluruh pasangan yang diamankan akan menjalani pemeriksaan identitas dan status pernikahan untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

“Razia ini akan terus kami lakukan secara berkala. Tujuannya bukan semata menindak, tapi menjaga ketertiban umum dan moralitas masyarakat Samarinda,” pungkas Anis. (MK)

Editor: Agus S