SAMARINDA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur, Yusliando, memberikan penjelasan mengenai perbedaan angka pendapatan daerah yang muncul dalam pembahasan APBD 2026. Perbedaan tersebut sebelumnya menimbulkan pertanyaan apakah angka itu sudah termasuk sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) atau tidak.

Yusliando menegaskan bahwa pendapatan daerah sebesar Rp20,45 triliun merupakan pendapatan murni tanpa memasukkan Silpa. “Itu pendapatan. Belum dengan Silpa. Silpanya kan 900 miliar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelum terjadi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, total penerimaan daerah yang disepakati dalam KUA-PPAS mencapai Rp21,35 triliun. Namun setelah adanya pemotongan TKD lebih dari Rp6 triliun, penerimaan daerah otomatis turun menjadi sekitar Rp15,1 triliun.

Jika ditambah dengan perkiraan Silpa yang saat ini diproyeksikan sebesar Rp900 miliar, maka total penerimaan daerah dapat mendekati Rp16 triliun. Meski demikian, angka Silpa tersebut masih bersifat estimasi dan belum final.

“Itu kan baru perkiraan. Angka pastinya nanti diketahui setelah audit BPK, biasanya tahun depan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa Silpa biasanya muncul dari efisiensi belanja pemerintah daerah. “Belanja kan masa tidak ada efisiensi? Pasti ada. Kita perkirakan segitulah.”

Menurut Bappeda, penyesuaian angka pendapatan dan Silpa masih berlangsung hingga hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dirilis. Dengan demikian, perubahan postur pendapatan dalam APBD 2026 masih dapat bergerak sesuai hasil pemeriksaan keuangan tahun berjalan. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – Operasi Zebra Mahakam 2025 yang dilaksanakan Polresta Samarinda mencatat hasil signifikan pada hari kedua. Total 110 kendaraan terjaring selama dua hari pelaksanaan operasi, mayoritas karena melawan arus dan tidak menggunakan helm.

Kanit Turwali Polresta Samarinda, Iptu Ismail Marzuki, menyampaikan bahwa delapan jenis pelanggaran menjadi fokus utama penindakan dalam operasi tahun ini. Ia menyebut jumlah pelanggar masih cukup tinggi meski sosialisasi sudah dilakukan.

“Pada hari kedua ini, totalnya yang terjaring 110 kendaraan selama dua hari pelaksanaan Operasi Zebra Mahakam 2025,” jelas Iptu Ismail Marzuki.

Ia menguraikan, dua titik yang paling banyak ditemukan pelanggaran adalah Jalan Gatot Subroto dan Jalan Perniagaan. Di lokasi tersebut, petugas mendapati banyak pengendara yang tidak memakai helm hingga nekat melawan arus lalu lintas, baik kendaraan roda dua (R2) maupun roda empat (R4).

“Rata-rata yang di Jalan Gatot Subroto dan di Jalan Perniagaan itu yang tidak menggunakan helm dan melawan arus, baik R2 maupun R4,” ujarnya.

Pada hari kedua saja, lebih dari 60 sanksi tilang dikeluarkan petugas. Mayoritas dikenakan kepada pengendara yang tidak menggunakan helm dan pengendara yang memaksa melawan arus demi jalan pintas.

Iptu Ismail Marzuki mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara demi keselamatan bersama. Menurutnya, kepatuhan pengguna jalan menjadi kunci menekan angka kecelakaan.

“Kami himbau kepada pengguna jalan, tertiblah diri sendiri agar kita terhindar dari hal-hal atau musibah. Mudah-mudahan ke depannya budaya tertib dan taat bisa meningkat,” tutupnya. (MK)

Editor: Agus S

PENAJAM PASER UTARA – Perubahan besar terjadi di poros Pemaluan–Riko. Mulai pekan ini, seluruh arus kendaraan dialihkan ke jalur baru yang dibangun di sisi kanan dari arah Riko. Pengalihan diperlukan karena ruas lama resmi dipangkas untuk pembangunan Jalan Bebas Hambatan (JBH) yang akan menjadi penghubung langsung menuju Tol Balikpapan–IKN.

Di lapangan, suasana proyek terlihat sangat padat. Belasan excavator, grader, dump truck, hingga jack hammer bekerja serempak di kawasan Seksi 6A Segmen Riko–Outer Ring Road IKN. Tahap cut and fill berlangsung masif untuk membentuk trase utama JBH yang ditargetkan selesai lebih dari satu tahun ke depan.

Kontraktor memasang pagar pengaman dan safety polinet di sepanjang jalur baru. Panel LED strip light juga dipasang agar pengendara tetap aman saat melintas pada malam hari. Meski demikian, kontur jalur yang masih labil dan perbedaan elevasi di kanan-kiri jalan membuat pengendara harus ekstra waspada.

“Pelan-pelan saja. Jangan menyalip dulu. Kanan-kiri rawan karena tanahnya turun cukup curam,” ujar Bayu, pengendara yang melintas pada Selasa (18/11/2025). Ia mengingatkan bahwa jalur sementara ini memang masih dalam proses pemadatan sehingga kondisi stabilitas tanah belum maksimal.

Dari hasil tinjauan di lokasi, jalur pengalihan berada persis di sisi cut slope. Jika pengendara kehilangan kendali, risiko kendaraan masuk ke area galian cukup tinggi. Karena itu, sejumlah petugas lapangan terlihat berjaga untuk mengatur lalu lintas proyek dan kendaraan umum yang melintas bersamaan.

Proyek JBH Seksi 6A sendiri merupakan salah satu ruas strategis yang akan mempercepat konektivitas dari Riko menuju kawasan inti pembangunan IKN. Ruas sepanjang 5.128 meter itu mencakup dua jembatan sepanjang total 280 meter, elevated pile slab 749 meter, serta dua overpass dengan panjang keseluruhan 174 meter.

Durasi pekerjaan ditetapkan 1.221 hari kalender. Pada awal September 2025, waktu tersisa 487 hari. Kini, memasuki pertengahan November, masa pengerjaan diperkirakan tinggal sekitar 400 hari. Dengan intensitas pekerjaan yang terus dipercepat, sejumlah titik telah memasuki tahap pembentukan badan jalan.

Pengalihan arus ini diproyeksikan berlangsung cukup lama hingga trase utama selesai terbentuk. Pemerintah mengimbau agar pengendara tetap berhati-hati karena jalur proyek masih akan mengalami perubahan kontur dari waktu ke waktu, terutama saat pekerjaan alat berat sedang berlangsung. (MK)

Editor: Agus S

SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi menyoroti pentingnya peningkatan mutu dan profesionalisme insan pers. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Uji Kompetensi Wartawan (UKW) XLI yang digelar PWI Kutim bekerja sama dengan Diskominfo Staper, di D’Lounge Hotel Royal Victoria, Selasa (18/11/2025).

Mahyunadi menilai perkembangan media saat ini menghadirkan tantangan besar bagi wartawan. Bukan hanya dituntut cepat, insan pers kini dibebani tanggung jawab untuk menjaga akurasi di tengah ekosistem informasi yang sering kali penuh distorsi.

“Berita wartawan bisa membuat dunia bergejolak. Karena itu mindset wartawan harus kuat bahwa tujuan utama mereka adalah membuat bangsa ini lebih baik,” ujar Mahyunadi.

Dalam kesempatan tersebut, Mahyunadi menegaskan bahwa pers memegang peran strategis dalam membentuk opini publik. Namun, peran itu harus dijalankan dengan kedewasaan profesional dan etika yang kuat.

Ia menilai perbedaan antara sikap kritis dan provokatif kerap kali kabur, terutama ketika pers bekerja dalam tekanan kecepatan publikasi dan tingginya kompetisi media.

“Pers adalah mitra penting pemerintah dalam menyampaikan informasi objektif dan berimbang. Kritis itu perlu. Tapi jangan sampai bergeser menjadi provokatif,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi refleksi penting bagi wartawan untuk meninjau kembali kualitas pemberitaan, terutama di era ketika klik dan sensasi sering menjadi daya tarik utama media digital.

Mahyunadi mengapresiasi penyelenggaraan UKW sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas wartawan. Namun ia menegaskan bahwa kompetensi sejati hanya terlihat ketika wartawan turun ke lapangan.

Menurutnya, tantangan terbesar bukan lulus UKW, melainkan menerapkan standar profesional dalam setiap karya jurnalistik.

“UKW itu penting, tapi tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Hasil akhirnya harus wartawan yang benar-benar berdaya saing dan profesional,” tambahnya.

Dengan semakin liar dan cepatnya peredaran informasi, Mahyunadi berharap pers di Kutim mampu menjadi penjernih, bukan justru bagian dari kebisingan informasi. Wartawan yang kompeten diyakini dapat menjaga kualitas ruang publik, menghadirkan pemberitaan edukatif, dan memperkuat transparansi pembangunan daerah.

Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung peningkatan kapasitas insan pers, termasuk melalui kegiatan UKW berkelanjutan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam