JAKARTA — Suasana sidang sengketa patok tanah antara PT Position dan PT Wana Kencana Mineral (WKM) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (8/10/2025), mendadak tegang. Puluhan orang tak dikenal tiba-tiba muncul di luar gedung pengadilan sambil membawa spanduk bernada provokatif.

Massa yang mengaku sebagai “pendukung” salah satu pihak itu tampak mengenakan masker dan kacamata hitam, serta berteriak menyerang pihak PT WKM. Aparat keamanan segera bergerak menertibkan mereka karena aksi tersebut dinilai berpotensi mengganggu jalannya persidangan.

Dari informasi yang dihimpun, kelompok massa itu bukan bagian dari pihak yang bersengketa secara resmi. Beberapa saksi di lokasi menduga kehadiran mereka sengaja dikerahkan untuk membentuk opini publik.
“Orang-orang yang demo itu tidak asing. Sering datang kalau ada sidang besar di sini. Kayaknya dibayar, dikasih uang transportasi,” ujar seorang petugas keamanan PN Jakpus yang enggan disebutkan namanya.

Berbeda dengan massa tak dikenal tersebut, Perkumpulan Aktivis Maluku Utara (Malut) juga hadir di lokasi dengan cara yang jauh lebih santun. Mereka tidak berorasi atau membawa pengeras suara, melainkan mengamati jalannya sidang dari kejauhan dengan tertib.

Koordinator Perkumpulan Aktivis Malut, Yohanes Masudede, menjelaskan bahwa kehadiran mereka semata-mata untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan tanpa tekanan eksternal.
“Kami ingin memastikan sidang ini berjalan sesuai hukum dan tidak dipengaruhi oleh tekanan dari luar. Ini soal keadilan dan marwah pengadilan,” tegas Yohanes.

Ia mengingatkan bahwa pengerahan massa di luar ruang sidang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. “Pengadilan adalah ruang mencari kebenaran, bukan arena unjuk kekuatan,” tambahnya.

Yohanes juga menyerukan agar semua pihak menjaga wibawa lembaga peradilan dan tidak memanfaatkan situasi publik untuk menggiring opini. Ia berharap majelis hakim dapat menuntaskan perkara ini secara objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah.
“Perhatian publik terhadap kasus ini meningkat, sehingga penting bagi hakim untuk tetap fokus pada fakta hukum, bukan tekanan massa,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan nilai 57,8 kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penilaian hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Nilai ini merupakan hasil akumulasi evaluasi terhadap enam elemen kunci yang dilakukan oleh sejumlah pakar dan komisioner Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM Abdul Haris Semendawai menjelaskan, nilai tersebut berasal dari hasil penilaian para ahli sebesar 57,2, sementara dari komisioner 58,8, sehingga diperoleh rata-rata 57,8. Ia menegaskan bahwa hasil tersebut mencerminkan masih adanya berbagai peristiwa yang membatasi kebebasan berpendapat di ruang publik.

Dalam periode 2021–2023, Komnas HAM mencatat 28 laporan pengaduan dugaan pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi dengan Polri sebagai institusi yang paling banyak diadukan. Menurut Haris, temuan ini menjadi indikator penting bahwa hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara terbuka masih menghadapi tantangan.

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kerap dijadikan dasar hukum untuk menjerat individu pengkritik pemerintah. Kebijakan patroli siber Polri turut dinilai mengurangi ruang kebebasan berekspresi di media sosial karena lebih berorientasi pada penindakan ketimbang perlindungan hak asasi.

“Kebijakan yang diterapkan oleh Polri cenderung berorientasi pada pembatasan dan penegakan, bukan pada perlindungan hak warga untuk menyampaikan pendapat,” ujar Haris. Ia menegaskan bahwa pendekatan seperti ini berpotensi menghambat ruang demokrasi dan membatasi masyarakat dalam menyampaikan kritik secara terbuka.

Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM merekomendasikan agar Polri meningkatkan pemahaman aparatnya mengenai hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta mendorong evaluasi terhadap sejumlah peraturan yang dinilai membatasi hak tersebut secara berlebihan.

Selain Polri, Komnas HAM juga merilis hasil penilaian terhadap enam kementerian dan lembaga lain, yakni Kementerian Komunikasi dan Digital (58,0), Kementerian Dalam Negeri (69,4), Kementerian Kesehatan (62,9), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (66,9), Kementerian Ketenagakerjaan (54,0), dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (59,5).

Penilaian dilakukan sepanjang tahun 2024 menggunakan skala 40–100, dengan kategori “sangat tinggi” di angka 81–100, “tinggi” di 71–80, “cukup” di 61–70, dan “rendah” di 40–60. Hasil lengkapnya diumumkan Komnas HAM pada Oktober 2025 sebagai bagian dari evaluasi nasional terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis hasil penilaian penerapan prinsip-prinsip HAM terhadap tujuh kementerian dan lembaga negara pada tahun 2024. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur sejauh mana aparatur negara menjalankan tanggung jawabnya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia di Indonesia.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan bahwa penilaian ini memiliki ruang lingkup terbatas dan tidak dimaksudkan untuk menilai kinerja keseluruhan kementerian atau lembaga. Ia menegaskan bahwa fokus utama penilaian mencakup lima kategori hak, yakni kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berkumpul dan berorganisasi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, serta hak atas pekerjaan.

Kementerian dan lembaga yang menjadi objek penilaian antara lain Kementerian Komunikasi dan Digital serta Polri untuk kategori kebebasan berpendapat dan berekspresi, Kementerian Dalam Negeri untuk kebebasan berkumpul dan berorganisasi, Kementerian Kesehatan untuk hak atas kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk hak atas pendidikan, serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk hak atas pekerjaan.

Anis menjelaskan bahwa setiap kategori dinilai berdasarkan 127 indikator yang disusun dengan mengacu pada standar Badan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan hasil pengembangan internal Komnas HAM. Penilaian dilakukan menggunakan metodologi campuran yang meliputi studi pustaka, studi lapangan, survei publik oleh Lembaga Demografi Universitas Indonesia, serta penilaian dari para ahli internal dan eksternal Komnas HAM.

Proses pengumpulan data berlangsung dari Juli hingga November 2024, sementara analisis data dilakukan hingga Desember 2024. Hasil akhir menunjukkan sejumlah kementerian memperoleh skor rendah, di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan dengan nilai 53,8, disusul Polri (57,8), Kementerian Komunikasi dan Digital (58), Kementerian P2MI (59,5), dan Kementerian Kesehatan (62,9). Adapun Kemendagri dan Kemendikdasmen meraih skor tertinggi, masing-masing 66,9.

Komnas HAM mengapresiasi keterbukaan kementerian dan lembaga yang telah berpartisipasi dalam proses penilaian. Anis menegaskan bahwa hasil tersebut bukan bentuk vonis, melainkan bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang adil, akuntabel, serta berbasis HAM.

Penilaian ini merupakan program perdana Komnas HAM dalam rangka mendukung agenda prioritas nasional di bidang hak asasi manusia. Ke depan, lembaga tersebut akan memperluas cakupan penilaian terhadap sepuluh kementerian dan lembaga tambahan, termasuk pemerintah daerah dan korporasi, sebagai bagian dari upaya memperkuat budaya pemerintahan yang menghormati hak asasi manusia di Indonesia. (MK)

Editor: Agus S