SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Program Gratis Pendidikan Berkelanjutan (Gratispol). Komitmen itu ditegaskan dalam penyerahan simbolis pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa S1 hingga S3 yang digelar di Gedung Olah Bebayaa, Senin (17/11/2025).

Acara tersebut dihadiri Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Gubernur Harum), Wakil Gubernur H. Seno Aji, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Kabag Kesra Dasmiah, serta pimpinan OPD terkait. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) turut hadir menerima penyerahan simbolis bantuan pendidikan.

Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim mengalokasikan lebih dari Rp44 miliar untuk membantu 32.850 mahasiswa PTN pada penyaluran tahap ini. Tahun pertama difokuskan bagi mahasiswa baru atau semester satu, dan akan diperluas pada tahun berikutnya untuk seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat. Pemprov menyiapkan total anggaran Rp1,4 triliun untuk mendukung biaya pendidikan 124 ribu mahasiswa Kaltim.

Sementara untuk mahasiswa PTS, proses verifikasi administrasi masih berlangsung. Penyaluran dilakukan setelah kampus menyelesaikan kelengkapan data.

“Untuk swasta kita sudah siap. Anggaran sudah disiapkan. Tinggal menunggu kelengkapan administrasi dari kampus-kampus swasta. Kalau verifikasi selesai, langsung kita salurkan. Tidak ada kata terlambat untuk kepentingan anak-anak kita,” tegas Gubernur Harum.

Berdasarkan data BPKAD Kaltim, alokasi dana Gratispol untuk PTN disalurkan dengan rincian sebagai berikut:
• Universitas Mulawarman (Unmul) – Rp22,45 miliar
• Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) – Rp6,38 miliar
• UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) – Rp4,89 miliar
• Institut Teknologi Kalimantan (ITK) – Rp4,68 miliar
• Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda – Rp3,56 miliar
• Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) – Rp1,57 miliar
• Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani) – Rp604,8 juta

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan SDM menjadi prioritas utama arah pembangunan Kaltim. Ia memastikan anggaran pendidikan, khususnya untuk pembiayaan mahasiswa, tidak akan mengalami pemotongan.

“Kita utamakan dulu infrastruktur manusianya. Kalau SDM-nya sudah bagus, insyaAllah yang lain mengikuti. Untuk pendidikan, terutama pembiayaan mahasiswa, itu penuh dan tidak akan dipotong,” tegasnya.

Pemprov juga memastikan proses verifikasi administrasi bagi mahasiswa PTS berjalan transparan. Kampus disebut wajib mendampingi mahasiswa yang menunggu proses reimburse atau mengalami kendala dokumen.

“Setiap kampus sudah punya tim verifikasi. Jika ada mahasiswa yang belum lolos, kampus akan membantu menjelaskan dan menyelesaikan prosesnya,” jelas Rudy.

Acara penyerahan simbolis tersebut turut dirangkaikan dengan peluncuran Buku Panduan Gratispol. Suasana berlangsung hangat, diwarnai ucapan terima kasih dari mahasiswa atas perhatian besar Pemprov terhadap pendidikan mereka.

Selain UKT PTN, Pemprov melalui APBD dan APBD-P 2025 juga menyiapkan Rp680,4 miliar untuk enam komponen program Gratispol, meliputi:
• Gratispol S1 — Rp150,9 miliar (28.083 penerima)
• Gratispol S2–S3 — Rp14,4 miliar (2.860 penerima)
• Mahasiswa Kaltim di luar daerah — Rp7,7 miliar (657 penerima)
• Mahasiswa Kaltim di luar negeri — Rp9,9 miliar (89 penerima)
• Gratispol Khusus — Rp21,4 miliar (1.165 penerima)
• Operasional Tim Gratispol — Rp2,3 miliar (25 orang)

Program pendidikan menjadi sektor dengan alokasi anggaran terbesar, menandakan bahwa peningkatan kualitas SDM tetap menjadi fondasi utama pembangunan Kaltim di era kepemimpinan Gubernur Harum. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, mengusulkan perpanjangan masa kerja satu bulan untuk penyelesaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang masih membutuhkan pendalaman. Usulan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna ke-42 di Gedung B DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (17/11/2025).

Menurut Sabaruddin, Ranperda terkait PT Migas Mandiri Pratama Kaltim (MPP) dan PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) belum dapat difinalisasi karena sejumlah pasal wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perpanjangan masa kerja itu pun langsung disetujui secara aklamasi oleh anggota dewan.

“Memang kita meminta perpanjangan masa kerja ke luar daerah, terutama kepada Kemendagri terkait beberapa pasal yang wajib dikonsultasikan,” jelasnya usai paripurna.

Sabaruddin mengakui bahwa seharusnya Ranperda tersebut belum layak dibawa ke paripurna. Namun langkah itu dilakukan agar usulan segera tercatat dan diproses sebelum akhir tahun, sehingga dapat teregistrasi lebih cepat.

“Biar masuk dulu usulannya ke Kemendagri dan diselesaikan di akhir tahun. Dengan begitu bisa langsung dirancang setelah teregistrasi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa substansi Ranperda sebenarnya hampir selesai. Namun finalisasi tetap bergantung pada hasil konsultasi dan pembahasan sejumlah pasal yang berkaitan dengan perusahaan umum daerah. Komisi II juga fokus memastikan rancangan aturan tersebut mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Fokus kita bagaimana meningkatkan PAD Kalimantan Timur. Paralel dengan Jamkrida, adalah hasil migas dan batubara. Itu yang kita stretching-kan bersama,” terangnya.

Selain itu, pembahasan juga menyinggung persoalan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dari sektor migas yang tidak selalu dipenuhi seluruh perusahaan. Komisi II menegaskan perlunya penguatan regulasi agar kesepakatan PI dapat dijalankan secara konsisten. Di sisi lain, perusahaan tidak diperkenankan menetapkan angka tertentu untuk kewajiban CSR meski ada wacana nominal 3 persen.

Perpanjangan masa kerja ini disebut sebagai langkah penting agar penguatan perusda dan optimalisasi pendapatan sektor lain dapat berjalan paralel, terutama di tengah kekhawatiran berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan turun hingga 71 persen pada tahun depan. Kondisi itu membuat penguatan PAD menjadi prioritas strategis. (MK)

Editor: Agus S

TENGGARONG — Setelah berbulan-bulan dihadapkan pada ketidakpastian, 4.015 mahasiswa penerima Beasiswa Kukar Idaman akhirnya menerima pencairan penuh tahap kedua. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyalurkan beasiswa tersebut pada Senin (17/11/2025), sekaligus menjawab polemik isu pemotongan dan keterlambatan pencairan yang mencuat sejak Agustus lalu.

Realisasi ini juga menjadi tindak lanjut komitmen Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin yang sebelumnya berdialog langsung dengan mahasiswa pada aksi unjuk rasa 14 Agustus. Pemkab memastikan seluruh penerima mendapat hak sesuai nominal awal tanpa pengurangan.

Kabar pencairan segera menyebar di kalangan mahasiswa. Tanti Ayu, mahasiswa S2 Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, mengaku lega setelah sisa dana masuk ke rekeningnya.

“Alhamdulillah sudah cair tadi jam 11.56 Wita. Total saya terima Rp10 juta. Hari ini yang masuk minimal Rp5,8 juta karena sebelumnya sudah terima Rp4,2 juta,” ujarnya.

Ketua BEM Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Muhammad Ibnu Ridho, membenarkan bahwa sebagian mahasiswa telah menerima pencairan penuh. Namun ritme penyaluran tampaknya bertahap, sehingga belum semua mahasiswa menerima pada waktu yang sama.

“Teman-teman sebagian sudah menerima sisa beasiswa. Sesuai komitmen awal Rp5 juta untuk mahasiswa S1. Kemarin masuk Rp1,6 juta, hari ini tambah Rp3,4 juta,” jelasnya.

Pencairan ini menutup masa ketidakpastian panjang yang membebani ribuan mahasiswa Kukar, terutama mereka yang membutuhkan dukungan biaya kuliah, penelitian, maupun kebutuhan akademik lainnya. Meski demikian, mahasiswa Kukar tetap akan menggelar aksi demonstrasi pada Selasa (18/11/2025), namun dengan tuntutan yang bergeser.

“Kita tetap aksi, tapi bukan soal pencairan lagi. Kita akan fokus pada isu keberlanjutan program dan meminta kuota beasiswa tidak dikurangi. Kalau bisa malah ditambah,” ujar Ridho.

Beasiswa Kukar Idaman merupakan salah satu program pendidikan paling diminati masyarakat Kukar. Tahun ini jumlah pendaftar mencapai lebih dari 9.000 orang, sementara penerima mencapai lebih dari 4.000 — angka tertinggi dalam sejarah program tersebut.

Untuk mendukung penyelenggaraan tahun 2025, Pemkab Kukar menyiapkan pagu anggaran sekitar Rp8 miliar, sementara kebutuhan realisasi program mencapai Rp12,5 miliar. Dengan kondisi tersebut, pencairan beasiswa dibagi ke dalam dua tahap: tahap pertama sebesar Rp1,6 juta pada APBD Murni 2025, dan tahap kedua sebesar Rp3,4 juta untuk mahasiswa S1. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Pemprov Kaltim mempercepat penyaluran Program Gratis Pendidikan Berkelanjutan (Gratispol) menyusul masih tersisanya anggaran sekitar Rp20 miliar yang belum tersalurkan hingga memasuki akhir tahun. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menegaskan percepatan ini penting dilakukan, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) yang masih menghadapi sejumlah kendala administrasi.

Menurut Dasmiah, salah satu hambatan utama adalah masih banyak mahasiswa yang belum mengisi link Gaspol, padahal data tersebut menjadi syarat wajib untuk proses pemadanan. Pemadanan ini diperlukan untuk memastikan penerima benar-benar warga Kaltim dan tidak sedang menerima beasiswa lain.

“Kami mengimbau seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk segera mendorong mahasiswanya mengisi link Gaspol. Ini penting untuk memadankan data apakah mahasiswa tersebut benar-benar warga Kaltim dan tidak menerima beasiswa lain,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa pemadanan data sangat krusial untuk mencegah kesalahan administrasi. Sebelumnya ditemukan beberapa pemohon yang ternyata bukan berasal dari Kaltim atau terindikasi menerima bantuan serupa dari program lain.

“Kalau tidak dipadankan, penerimanya bisa salah. Dan kalau ketahuan menerima ganda, bisa-bisa harus mengembalikan. Jadi langkah ini untuk mencegah masalah di kemudian hari,” tegas Dasmiah.

Pemprov Kaltim juga membentuk Satgas Percepatan Gaspol Pendidikan di setiap kampus guna memastikan proses penyaluran berjalan cepat dan akurat. Namun untuk PTS, kendala lain yang sering muncul justru berasal dari pihak kampus, seperti rekening mahasiswa yang tidak aktif sehingga menghambat proses transfer.

“Dari sisi pemerintah, dananya siap. Tapi ada kampus yang datanya belum lengkap atau rekening mahasiswa tidak aktif. Jadi ini sebenarnya kendala dari perguruan tinggi,” jelasnya.

Saat ini, hanya satu perguruan tinggi yang masih menyelesaikan perbaikan rekening mahasiswa. Pemprov menargetkan seluruh pencairan di PTS dapat dilakukan serentak sebagaimana penyaluran di perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah memasuki tahap 4 dan 5. Sementara itu, penyaluran Gratispol untuk guru telah diselesaikan sepenuhnya.

Program Gratispol Afirmasi, yang ditutup pada 18 November, juga mencatat animo besar dari kelompok sasaran berkriteria khusus seperti penyandang disabilitas, mahasiswa berprestasi tingkat internasional, dan mereka yang berasal dari desa sangat tertinggal. Namun belum ada kepastian apakah pendaftaran khusus ini akan dibuka kembali pada periode berikutnya.

Menjawab pertanyaan terkait kelanjutan program tahun depan, Dasmiah menegaskan bahwa Gubernur Kaltim telah memastikan anggaran Gaspol Pendidikan tetap dijamin pada tahun 2026.

“Untuk kepastian tahun depan, Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa anggaran Gaspol Pendidikan dijamin pada 2026. Jadi insyaallah tetap berlanjut,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Warga Jalan Belatuk, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, digegerkan oleh penemuan mayat seorang pria yang tergeletak di kursi bagian luar sebuah warung pada Senin sore (17/11). Korban yang belum diketahui identitasnya ditemukan sudah tak bernyawa sekitar pukul 15.00 Wita oleh pemilik warung.

Pemilik warung, Eko, mengatakan pria tersebut sudah terlihat berada di kursi sejak ia membuka warung sekitar pukul 10.00 Wita. Saat itu korban duduk diam tanpa memesan makanan atau minuman, hanya mengisi daya ponsel di salah satu colokan.

“Saya buka jam 10.00 Wita, dia sudah duduk di luar. Sampai jam 12.00 siang masih terbaring begitu. Saya panggil tidak menjawab, saya kira tidur,” ujar Eko.

Namun keadaan mulai mencurigakan ketika Eko kembali memeriksa pria itu menjelang pukul 15.00 Wita. Ia mencoba membangunkan korban, namun tidak ada respons. Eko melihat adanya serangga dan lalat yang bergerombol di sekitar mulut korban.

“Saya panggil sambil tarik bajunya, tidak gerak. Di mulutnya sudah ada serangga dan lalat-lalat itu,” ungkapnya.

Eko kemudian memegang tangan dan kaki korban untuk memastikan kondisinya. Saat mengecek nadi, ia mendapati pergelangan tangan pria tersebut dalam keadaan dingin. Setelah tubuh korban dibalikkan, Eko memastikan bahwa pria itu sudah meninggal.

Pihak Polsek Sungai Pinang segera datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD AW Syahranie Samarinda untuk pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui penyebab kematian.

Hingga kini, identitas serta penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan kepolisian. (MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA — Polresta Samarinda resmi memulai Operasi Zebra Mahakam 2025 yang digelar serentak di seluruh daerah. Pada hari pertama pelaksanaan, Senin (17/11), Satuan Lalu Lintas Polresta Samarinda menindak puluhan pengendara yang terbukti melanggar aturan lalu lintas.

Kasubnit Turwali Polresta Samarinda, Ipda Tafyudi Anugrah, mengatakan penindakan dilakukan dalam dua sesi, pagi dan sore. Fokus operasi diarahkan pada delapan jenis pelanggaran yang dianggap paling sering memicu kecelakaan dan mengganggu ketertiban lalu lintas.

“Untuk kegiatan Operasi Zebra Mahakam hari ini, dari pagi sampai sore kami sudah menindak pelanggaran,” ujar Ipda Tafyudi.

Pada sesi pagi, petugas menindak delapan kendaraan terdiri dari enam unit roda empat dan dua unit roda dua. Sementara pada sesi sore, jumlah pelanggar meningkat hingga 18 kendaraan. Dari jumlah tersebut, sepuluh kendaraan tidak dilengkapi surat-surat, sedangkan delapan lainnya memiliki kelengkapan administrasi namun melakukan pelanggaran berat seperti melawan arus.

Ia menegaskan bahwa pelanggaran melawan arus dikenakan sanksi penahanan STNK atau SIM, meskipun kendaraan tetap dapat dibawa pulang pemiliknya.

Adapun delapan fokus pelanggaran pada Operasi Zebra tahun ini mencakup tindakan seperti melawan arus, tidak menggunakan helm bagi pengendara roda dua, mengemudi di bawah umur, berkendara dalam keadaan mabuk, tidak memakai sabuk keselamatan bagi pengendara roda empat, hingga penggunaan telepon genggam saat berkendara. Sejumlah pelanggaran lain yang berkaitan dengan kelengkapan kendaraan turut menjadi sasaran.

“Operasi Zebra ini merupakan operasi terpusat. Pengemudi diwajibkan tertib berlalu lintas,” jelasnya.

Penindakan hari pertama dilakukan di dua lokasi yang kerap terjadi pelanggaran, yakni kawasan Perniagaan dan Jalan Pangeran Suriansyah. Kedua titik tersebut dipilih karena sering ditemukan pengendara yang melanggar rambu atau nekat melawan arus pada jam-jam sibuk.

Operasi Zebra Mahakam dijadwalkan berlangsung selama dua pekan, mulai 17 hingga 30 November 2025. Seluruh masyarakat diimbau untuk mematuhi peraturan, melengkapi dokumen kendaraan, serta mengutamakan keselamatan saat berkendara.

“Kami imbau masyarakat Kota Samarinda untuk mengikuti aturan dan menjaga keselamatan,” tutup Ipda Tafyudi. (MK)

Editor: Agus S