SAMARINDA – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) menggelar Dialog Menteri Sosial dengan Kepala Dinas Sosial, Koorkab, dan Korwil PKH se-Kalimantan Timur di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kaltim, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program Sekolah Rakyat yang kini ditetapkan sebagai program prioritas nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam arahannya menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Sejak diluncurkan beberapa bulan lalu, perkembangan Sekolah Rakyat di berbagai daerah menunjukkan lonjakan signifikan.

“Pada bulan Agustus baru ada 53 titik Sekolah Rakyat. Tapi hingga September sudah bertambah menjadi 165 titik di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan antusiasme luar biasa dari pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat menempuh pendidikan hingga tingkat SMA. Setiap Sekolah Rakyat dirancang menampung hingga seribu siswa, dengan pendekatan berbasis pendidikan formal, karakter, dan keterampilan hidup (life skill).

“Kalau nanti setiap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki Sekolah Rakyat permanen, maka lebih dari 500 ribu keluarga miskin akan punya harapan baru. Anak-anak mereka bisa sekolah sampai mentas, bahkan menjadi agen perubahan bagi keluarganya,” jelasnya.

Selain bidang pendidikan, Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi terhadap para Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKH) yang telah dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Menurutnya, peningkatan status ini diharapkan dapat memperkuat layanan kesejahteraan sosial di lapangan.

“SDM kita kini lebih sejahtera dan bersemangat. Semoga semangat baru ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Seno Aji, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Kemensos terhadap Kaltim, baik dalam aspek sosial maupun pendidikan.

“Pemprov Kaltim siap mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Pendidikan adalah kunci agar keluarga miskin bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Ini sejalan dengan misi kami menjadikan Kaltim sebagai daerah yang sejahtera dan berdaya saing,” tegas Seno Aji.

Ia juga melaporkan bahwa angka kemiskinan di Kaltim menurun dari 5,7 persen menjadi 5,17 persen pada tahun 2025 — hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dialog ini dihadiri para Kepala Dinas Sosial se-Kaltim, pendamping sosial PKH, dan tenaga kesejahteraan sosial, berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaboratif. Acara ditutup dengan komitmen bersama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berbudaya.

“Sinergi pusat dan daerah harus terus dijalankan. Dengan kerja bersama, kita bisa wujudkan masyarakat yang berdaya,” tutup Seno Aji. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menanggapi kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan seorang Tenaga Kerja Daerah (TKD) di Pasar Taman Citra Mas Loktuan. Ia menegaskan, bahwa alasan ekonomi tidak bisa dijadikan pembenaran atas perbuatan melanggar hukum.

Diketahui, pelaku berinisial H mengaku melakukan pungli karena terdesak kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Menanggapi hal itu, Agus Haris menilai tekanan ekonomi memang menjadi tantangan banyak pegawai, namun tetap harus disikapi dengan tanggung jawab dan pengendalian diri.

“Saya paham kondisi ekonomi kadang berat, tapi bukan berarti itu alasan untuk melanggar aturan. Kalau gaji Rp2 juta, ya harus diatur. Jangan pendapatan Rp2 juta, tapi gaya hidup seperti yang bergaji Rp10 juta,” tegasnya, Senin (6/10/2025).

Ia juga mengingatkan, agar para tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Bontang hidup sesuai kemampuan, dan tidak berusaha meniru gaya hidup seseorang dengan penghasilan lebih tinggi.

“Membeli sesuatu itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran menjadi kunci untuk menghindari tekanan ekonomi yang bisa berujung pada tindakan menyimpang.

Sebelumnya, oknum TKD berinisial H diketahui melakukan pungli terhadap tiga pedagang baru, dengan total mencapai Rp14 juta. Ia memanfaatkan ketidaktahuan para pedagang tentang aturan sewa lapak. Saat ini, kasus tersebut tengah dalam proses mediasi antara pihak pasar, pelaku, dan para korban.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kasus terkait peredaran sabu di wilayah Kota Bontang, hingga saat ini masih merajalela. Bahkan para pengedar pun tak memandang usia, mulai remaja, kaum muda, hingga dewasa.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan, dalam pemberantasan narkotika tidak akan pernah ada habisnya, jika barang tersebut masih saja bisa lolos dalam pengiriman ke tiap daerah, lewat darat maupun laut.

“Maka dengan maraknya kasus ini, dan jika pun anak-anak ikut terjerumus, peran orang tua sangatlah penting, baik sisi imannya, maupun lingkungan,” jelasnya, Selasa (7/10/2025).

Adapun bila kasus ini belum sepenuhnya tuntas, dan semakin lama malah semakin berkembang di lingkungan masyarakat, menurut wawali belum ada keseriusan dari pihak terkait dalam mengatasinya.

“Belum ada tanda-tanda keseriusan, jika peredaran sabu masih marak. Apalagi ada orang yang sampai jadi pemakai. Pemahaman bahayanya narkoba harus bisa disosialisasikan dengan baik,” tambahnya.

Tak hanya itu, Wawali turut menyampaikan bagi pengedar yang terjebak dengan alasan ekonomi, sebaiknya dilakukan rehabilitasi dan harus dibina, bagaimana nantinya yang bersangkutan bisa menjalankan hidup tanpa menjual narkoba.

“Yang kecanduan pun juga begitu, maunya jangan dihukum karena mereka adalah korban, yang bertanggung jawab mestinya negara. Kenapa sampai hingga saat ini, masih saja ada pengedaran narkoba yang bisa lolos,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah bersiap menghadapi kemungkinan adanya penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, memastikan bahwa pembahasan terkait hal tersebut masih berlangsung di tingkat kementerian dan belum bersifat final.

“TKD ini apakah masih bisa diperjuangkan lagi, Insyaallah masih bisa. Pak Gubernur besok juga akan rapat dengan Kementerian Keuangan di Jakarta untuk membahas masalah ini,” ujar Seno Aji usai menghadiri briefing mingguan di lingkungan Pemprov Kaltim, Senin (7/10/2025).

Menurutnya, Kementerian Keuangan saat ini masih mengkaji kemungkinan pencairan DBH secara bertahap pada tahun 2026. Skema yang dibahas antara lain pencairan pada Februari dan Mei tahun depan.

“Belum benar-benar final, mereka masih menghitung ulang dan mengevaluasi anggaran 2026. Jadi kita tunggu hasil rapat dan keputusan akhirnya,” jelasnya.

Dalam pertemuan internal tersebut, Pemprov Kaltim juga membahas langkah antisipasi jika memang terjadi pemotongan atau penundaan pencairan DBH. Seno Aji menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyiapkan langkah efisiensi tanpa mengorbankan program-program prioritas daerah.

“Yang diprioritaskan tentu saja program-program yang menjadi visi dan misi daerah, seperti gratispol dan jospol (pendidikan dan kesehatan gratis untuk masyarakat). Sementara kegiatan yang belum terlalu mendesak akan dievaluasi,” tegasnya.

Terkait kebijakan efisiensi, Pemprov Kaltim juga akan mengaji ulang tunjangan ASN, termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Namun, Seno menegaskan, TPP guru tidak akan dipangkas karena berhubungan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan.

“TPP guru ini bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kita akan bicarakan dulu dengan Pak Gubernur dan Ibu Sekda supaya tidak menimbulkan masalah. Guru tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov juga meninjau kembali kebijakan kenaikan DPP (Dana Penghasilan Pegawai) yang sebelumnya sempat meningkat. Penyesuaian anggaran bisa saja dilakukan di kisaran 50 hingga 60 persen, tergantung hasil evaluasi keuangan daerah.

Seno menegaskan bahwa seluruh langkah efisiensi akan dilakukan secara terukur dan hati-hati, dengan memastikan program prioritas masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, tetap terlindungi.

“Efisiensi harus dijalankan tanpa mengurangi hak dasar masyarakat. Fokus kita tetap pada pembangunan yang berkeadilan dan menjaga keseimbangan fiskal daerah,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mendukung inisiatif warga Kampung Sidrap yang ingin menggelar aksi pernyataan sikap.

Di aksi itu, warga ingin memberikan suaranya secara langsung mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah menetapkan Kampung Sidrap masuk di Kutai Timur (Kutim).

“Pastinya kita selalu mendukung apapun itu yang dilakukan oleh masyarakat, apalagi adanya pernyataan sikap ini langsung inisiatif dari masyarakat sendiri,” ucapnya, Selasa (7/10/2025) siang, saat ditemui awak media.

Lewat pernyataan sikap tersebut, pemerintah nantinya bakal mengetahui secara langsung, bahwa masyarakat ini ingin menetap untuk tinggal dan mengambil keputusan di wilayah mana. Menetap di Bontang, atau pindah ke Kutim.

“Biarkan mereka memberikan jawaban dengan haknya masing-masing, mau tetap di Bontang atau pindah sebagai warga Kutim. Semua punya keputusan dan haknya,” tambahnya.

Maka dengan digelarnya aksi pernyataan sikap yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Sidrap, nantinya suara-suara masyarakat semua akan menentukan bahwa mereka menerima wilayahnya masuk Kutim, atau tidak.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam