BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa ketersediaan bahan pangan di Kota Bontang masih dalam kondisi aman. Hal itu disampaikan menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak, terkait potensi kekurangan bahan dari distributor seiring dengan rencana penambahan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah.

Menurutnya, tidak ada alasan untuk bersikap ragu atau pesimis terhadap kesiapan program tersebut. Ia menekankan, semua pihak yang terlibat, terutama Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG), harus menunjukkan sikap siap dan optimis dalam bekerja.

“Kalau mau ambil tanggung jawab di MBG, tidak boleh ada kata ragu. Harus siap dan optimis. Kalau tidak siap, jangan dipaksakan. Cari orang yang mau bekerja dengan sungguh-sungguh,” tegasnya, Senin (6/10/2025).

Ia menyebut, kondisi pasokan bahan pangan seperti telur, sayuran, ikan, dan beras di Bontang sejauh ini masih cukup melimpah. Karena itu, ia memastikan bahwa pelaksanaan program MBG tidak akan terganggu oleh isu kelangkaan bahan pangan.

“Selama ini di Bontang tidak ada yang kelaparan. Telur, sayur, ikan, daging semua masih ada di pasar. Artinya, kebutuhan dasar kita masih aman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agus Haris menjelaskan bahwa meskipun kebutuhan bahan pangan akan meningkat seiring bertambahnya jumlah dapur MBG, skala kenaikan tersebut tidak akan signifikan. Sebab, sebelum program ini berjalan, para siswa juga sudah terbiasa membawa bekal dari rumah.

“Kecuali kalau nanti tiba-tiba kebutuhan sayur naik drastis, misalnya dari 10 ton jadi 30 ton. Tapi itu kecil kemungkinannya. Jadi jangan khawatir,” imbuhnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Ada sebanyak 1.500 warga Kampung Sidrap yang telah menandatangani petisi untuk mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar segera merevisi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.

Aturan tersebut yang mengatur pembentukan lima daerah di Kalimantan Timur (Kaltim), meliputi Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Malinau.

“Penandatanganan ini inisiatif dari masyarakat sendiri, yang dimana mereka tetap berupaya untuk memperjuangkan Kampung Sidrap untuk tetap berada di wilayah Bontang,” ucap Wakil Wali Kota Bontang, Selasa (7/10/2025).

Adapun dari informasi yang telah diterimanya, Agus Haris pun turut menyampaikan jika permohonan revisi ini nantinya akan dibawa langsung ke DPD RI pada pekan depan.

“Saya tidak bisa membatasi, apa yang menjadi kemauan dari masyarakat, seperti menyatakan hak-haknya,” tambahnya saat konferensi pers berlangsung.

Dalam Putusan MK Nomor 010/PPU-III/2005, halaman 109–110 poin 3.15.3 dan 3.15.4, dijelaskan yang membedakan antara konstitusionalitas dan kebijakan. Maka atas dasar tersebut, MK memerintahkan Pembentuk UU segera melakukan peninjauan batas daerah yang dimohonkan.

“Sudah jelas dalam putusan itu, yang dimana masyarakat masih punya harapan memperjuangkan revisi. Tinggal bagaimana DPR RI menindaklanjuti,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bontang Tahun Anggaran 2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, memasuki babak baru.

Kuasa hukum terdakwa, Bahrodin, menyampaikan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ia menegaskan bahwa kliennya tidak layak dijerat pidana karena transaksi yang dilakukan bersifat sah dan telah selesai sejak 2012.

Dalam pembelaannya, Bahrodin menegaskan bahwa tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah waris yang telah dikuasai keluarga kliennya sejak 2004. Tanah tersebut telah bersertifikat dan dikuasai secara turun-temurun.

Pada Agustus 2012, kliennya melakukan jual beli resmi melalui akta pelepasan hak di hadapan notaris kepada pihak Sayid Rizal, yang kemudian menjualnya kepada Pemkot Bontang.

“Sejak akta pelepasan hak itu ditandatangani, klien kami sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut. Transaksi sudah sah dan selesai,” tegas Bahrodin kepada Media Kaltim.

Ia melanjutkan, persoalan baru muncul dua tahun setelahnya, pada 2014, ketika ada gugatan perdata dari pihak lain atas kepemilikan tanah. Gugatan itu dimenangkan oleh penggugat, namun menurutnya, hal itu tidak serta-merta menjadikan kliennya bersalah.

“Ketika gugatan terjadi, klien kami sudah tidak lagi punya kewenangan apa pun atas tanah itu. Ia menjualnya secara sah di tahun 2012. Jadi, kalau kemudian tanah itu disengketakan dan Pemkot kalah, itu bukan kesalahan penjual awal,” jelasnya.

Bahrodin menilai, justru Pemkot Bontang yang tidak sungguh-sungguh mempertahankan haknya atas tanah tersebut. Padahal, proses jual beli dilakukan sesuai prosedur hukum, lengkap dengan akta notaris dan dokumen resmi.

Menurutnya, tidak ada unsur rekayasa, pemalsuan, atau perbuatan melawan hukum dalam transaksi itu. “Harga tanah juga wajar. Kalau kemudian dijual lagi ke Pemkot dengan harga lebih tinggi, itu hal biasa dalam mekanisme pasar. Penjual awal tidak bisa diminta bertanggung jawab atas margin keuntungan pihak berikutnya,” ujarnya.

Melalui eksepsi yang diajukan, Bahrodin juga menyampaikan keberatan terkait kompetensi absolut Pengadilan Tipikor yang dinilainya tidak berwenang mengadili kliennya.

Ia berpendapat, kliennya bukan bagian dari pemerintah dan tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemkot Bontang saat proses pengadaan berlangsung.

“Pengadilan Tipikor hanya berwenang mengadili pihak yang memiliki hubungan dengan keuangan negara atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Klien kami hanyalah penjual tanah, bukan pejabat dan bukan rekanan Pemkot. Maka perkara ini seharusnya ranah perdata, bukan pidana,” ujar Bahrodin.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, Pilipus Siahaan, bersikukuh bahwa terdakwa dan pihak lain telah melakukan permufakatan jahat dalam proses pembebasan lahan yang tidak berstatus clear and clean.

Dalam dakwaan, disebutkan para terdakwa diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan nilai kerugian negara mencapai Rp3,969 miliar, sebagaimana hasil audit Inspektorat Daerah Kota Bontang tertanggal 29 Desember 2023.

“Perbuatan terdakwa jelas merugikan keuangan negara. Kami akan menghadirkan saksi dan bukti untuk memperkuat dakwaan,” ujar Pilipus.

Sebagai informasi, kasus pengadaan lahan Labkesda ini telah bergulir sejak 2012. Pemkot Bontang kala itu membeli lahan di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Gunung Telihan, seluas 2.646 meter persegi dengan nilai sekitar Rp3,7 miliar. Namun, lahan tersebut belakangan tidak bisa dimanfaatkan karena kalah dalam sengketa perdata dengan pihak lain.

Selain Satriansyah Matnur yang kini menjadi terdakwa dalam berkas terpisah, sebelumnya empat pihak lain telah lebih dulu disidangkan dan dituntut 4,5 tahun penjara masing-masing, dengan denda Rp300 juta serta kewajiban membayar uang pengganti Rp476 juta.

Eksepsi Bahrodin menandai fase baru dalam proses hukum kasus yang telah berlangsung lebih dari satu dekade ini. Majelis Hakim dijadwalkan memutuskan hasil eksepsi dalam waktu dekat. Jika keberatan diterima, dakwaan terhadap kliennya bisa gugur. Namun jika ditolak, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

“Harapan kami, publik memahami bahwa ini bukan tindak pidana. Klien kami hanya menjalankan jual beli tanah yang sah menurut hukum,” pungkas Bahrodin.(RB)

Editor: Agus S

BONTANG – Warga di sekitar Jalan Bandung 4, tepatnya di wilayah RT.23 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, mengeluhkan seringnya jalanan di lokasi tersebut terendam banjir saat hujan deras.

Masyarakat pun berupaya menyampaikan keluh kesahnya ke pemerintah, agar dapat merealisasikan proyek peninggian badan jalan. Bila hujan datang, jalanan tidak lagi terendam banjir.

Untuk pengerjaan jalan akan berlangsung 8 – 10 Oktober 2025 mendatang, maka pengalihan akses jalan akan dilakukan ke Jalan Soekarno-Hatta.

“Alhamdulillah, jalanan tersebut mulai dilakukan pengecoran. Jadi, adanya proyek untuk peningkatan jalan ini sebenarnya ada wali murid yang kerja di pemerintahan. Sehingga, masukan dari masyarakat yang mengeluh langsung disampaikan ke pemerintah,” jelas Annisa, warga sekitar.

Pengecoran dan peninggian jalan tersebut dengan panjang kurang lebih 60 meter, dimana jalan yang dikerjakan yang sering kali mengalami banjir.

“Karena hujan lebat dikit langsung banjir, tingginya pun sebatas lutut orang dewasa. Makanya kami ingin, jalanan ini bisa ditinggikan. Mengingat parit di sekitar sangat kecil, tak mampu untuk menampung debit besar air,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam