BONTANG – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bontang Tahun Anggaran 2012 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, memasuki babak baru.

Kuasa hukum terdakwa, Bahrodin, menyampaikan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ia menegaskan bahwa kliennya tidak layak dijerat pidana karena transaksi yang dilakukan bersifat sah dan telah selesai sejak 2012.

Dalam pembelaannya, Bahrodin menegaskan bahwa tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah waris yang telah dikuasai keluarga kliennya sejak 2004. Tanah tersebut telah bersertifikat dan dikuasai secara turun-temurun.

Pada Agustus 2012, kliennya melakukan jual beli resmi melalui akta pelepasan hak di hadapan notaris kepada pihak Sayid Rizal, yang kemudian menjualnya kepada Pemkot Bontang.

“Sejak akta pelepasan hak itu ditandatangani, klien kami sudah tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut. Transaksi sudah sah dan selesai,” tegas Bahrodin kepada Media Kaltim.

Ia melanjutkan, persoalan baru muncul dua tahun setelahnya, pada 2014, ketika ada gugatan perdata dari pihak lain atas kepemilikan tanah. Gugatan itu dimenangkan oleh penggugat, namun menurutnya, hal itu tidak serta-merta menjadikan kliennya bersalah.

“Ketika gugatan terjadi, klien kami sudah tidak lagi punya kewenangan apa pun atas tanah itu. Ia menjualnya secara sah di tahun 2012. Jadi, kalau kemudian tanah itu disengketakan dan Pemkot kalah, itu bukan kesalahan penjual awal,” jelasnya.

Bahrodin menilai, justru Pemkot Bontang yang tidak sungguh-sungguh mempertahankan haknya atas tanah tersebut. Padahal, proses jual beli dilakukan sesuai prosedur hukum, lengkap dengan akta notaris dan dokumen resmi.

Menurutnya, tidak ada unsur rekayasa, pemalsuan, atau perbuatan melawan hukum dalam transaksi itu. “Harga tanah juga wajar. Kalau kemudian dijual lagi ke Pemkot dengan harga lebih tinggi, itu hal biasa dalam mekanisme pasar. Penjual awal tidak bisa diminta bertanggung jawab atas margin keuntungan pihak berikutnya,” ujarnya.

Melalui eksepsi yang diajukan, Bahrodin juga menyampaikan keberatan terkait kompetensi absolut Pengadilan Tipikor yang dinilainya tidak berwenang mengadili kliennya.

Ia berpendapat, kliennya bukan bagian dari pemerintah dan tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemkot Bontang saat proses pengadaan berlangsung.

“Pengadilan Tipikor hanya berwenang mengadili pihak yang memiliki hubungan dengan keuangan negara atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. Klien kami hanyalah penjual tanah, bukan pejabat dan bukan rekanan Pemkot. Maka perkara ini seharusnya ranah perdata, bukan pidana,” ujar Bahrodin.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, Pilipus Siahaan, bersikukuh bahwa terdakwa dan pihak lain telah melakukan permufakatan jahat dalam proses pembebasan lahan yang tidak berstatus clear and clean.

Dalam dakwaan, disebutkan para terdakwa diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan nilai kerugian negara mencapai Rp3,969 miliar, sebagaimana hasil audit Inspektorat Daerah Kota Bontang tertanggal 29 Desember 2023.

“Perbuatan terdakwa jelas merugikan keuangan negara. Kami akan menghadirkan saksi dan bukti untuk memperkuat dakwaan,” ujar Pilipus.

Sebagai informasi, kasus pengadaan lahan Labkesda ini telah bergulir sejak 2012. Pemkot Bontang kala itu membeli lahan di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Gunung Telihan, seluas 2.646 meter persegi dengan nilai sekitar Rp3,7 miliar. Namun, lahan tersebut belakangan tidak bisa dimanfaatkan karena kalah dalam sengketa perdata dengan pihak lain.

Selain Satriansyah Matnur yang kini menjadi terdakwa dalam berkas terpisah, sebelumnya empat pihak lain telah lebih dulu disidangkan dan dituntut 4,5 tahun penjara masing-masing, dengan denda Rp300 juta serta kewajiban membayar uang pengganti Rp476 juta.

Eksepsi Bahrodin menandai fase baru dalam proses hukum kasus yang telah berlangsung lebih dari satu dekade ini. Majelis Hakim dijadwalkan memutuskan hasil eksepsi dalam waktu dekat. Jika keberatan diterima, dakwaan terhadap kliennya bisa gugur. Namun jika ditolak, persidangan akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.

“Harapan kami, publik memahami bahwa ini bukan tindak pidana. Klien kami hanya menjalankan jual beli tanah yang sah menurut hukum,” pungkas Bahrodin.(RB)

Editor: Agus S

BONTANG – Warga di sekitar Jalan Bandung 4, tepatnya di wilayah RT.23 Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, mengeluhkan seringnya jalanan di lokasi tersebut terendam banjir saat hujan deras.

Masyarakat pun berupaya menyampaikan keluh kesahnya ke pemerintah, agar dapat merealisasikan proyek peninggian badan jalan. Bila hujan datang, jalanan tidak lagi terendam banjir.

Untuk pengerjaan jalan akan berlangsung 8 – 10 Oktober 2025 mendatang, maka pengalihan akses jalan akan dilakukan ke Jalan Soekarno-Hatta.

“Alhamdulillah, jalanan tersebut mulai dilakukan pengecoran. Jadi, adanya proyek untuk peningkatan jalan ini sebenarnya ada wali murid yang kerja di pemerintahan. Sehingga, masukan dari masyarakat yang mengeluh langsung disampaikan ke pemerintah,” jelas Annisa, warga sekitar.

Pengecoran dan peninggian jalan tersebut dengan panjang kurang lebih 60 meter, dimana jalan yang dikerjakan yang sering kali mengalami banjir.

“Karena hujan lebat dikit langsung banjir, tingginya pun sebatas lutut orang dewasa. Makanya kami ingin, jalanan ini bisa ditinggikan. Mengingat parit di sekitar sangat kecil, tak mampu untuk menampung debit besar air,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) menggelar Dialog Menteri Sosial dengan Kepala Dinas Sosial, Koorkab, dan Korwil PKH se-Kalimantan Timur di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kaltim, Selasa (7/10/2025).

Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program Sekolah Rakyat yang kini ditetapkan sebagai program prioritas nasional.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam arahannya menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan. Sejak diluncurkan beberapa bulan lalu, perkembangan Sekolah Rakyat di berbagai daerah menunjukkan lonjakan signifikan.

“Pada bulan Agustus baru ada 53 titik Sekolah Rakyat. Tapi hingga September sudah bertambah menjadi 165 titik di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan antusiasme luar biasa dari pemerintah daerah dan masyarakat,” ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, program ini menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat menempuh pendidikan hingga tingkat SMA. Setiap Sekolah Rakyat dirancang menampung hingga seribu siswa, dengan pendekatan berbasis pendidikan formal, karakter, dan keterampilan hidup (life skill).

“Kalau nanti setiap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki Sekolah Rakyat permanen, maka lebih dari 500 ribu keluarga miskin akan punya harapan baru. Anak-anak mereka bisa sekolah sampai mentas, bahkan menjadi agen perubahan bagi keluarganya,” jelasnya.

Selain bidang pendidikan, Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi terhadap para Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKH) yang telah dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Menurutnya, peningkatan status ini diharapkan dapat memperkuat layanan kesejahteraan sosial di lapangan.

“SDM kita kini lebih sejahtera dan bersemangat. Semoga semangat baru ini berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Seno Aji, yang hadir dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi terhadap perhatian Kemensos terhadap Kaltim, baik dalam aspek sosial maupun pendidikan.

“Pemprov Kaltim siap mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Pendidikan adalah kunci agar keluarga miskin bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Ini sejalan dengan misi kami menjadikan Kaltim sebagai daerah yang sejahtera dan berdaya saing,” tegas Seno Aji.

Ia juga melaporkan bahwa angka kemiskinan di Kaltim menurun dari 5,7 persen menjadi 5,17 persen pada tahun 2025 — hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dialog ini dihadiri para Kepala Dinas Sosial se-Kaltim, pendamping sosial PKH, dan tenaga kesejahteraan sosial, berlangsung dalam suasana penuh semangat kolaboratif. Acara ditutup dengan komitmen bersama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berbudaya.

“Sinergi pusat dan daerah harus terus dijalankan. Dengan kerja bersama, kita bisa wujudkan masyarakat yang berdaya,” tutup Seno Aji. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menanggapi kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan seorang Tenaga Kerja Daerah (TKD) di Pasar Taman Citra Mas Loktuan. Ia menegaskan, bahwa alasan ekonomi tidak bisa dijadikan pembenaran atas perbuatan melanggar hukum.

Diketahui, pelaku berinisial H mengaku melakukan pungli karena terdesak kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak. Menanggapi hal itu, Agus Haris menilai tekanan ekonomi memang menjadi tantangan banyak pegawai, namun tetap harus disikapi dengan tanggung jawab dan pengendalian diri.

“Saya paham kondisi ekonomi kadang berat, tapi bukan berarti itu alasan untuk melanggar aturan. Kalau gaji Rp2 juta, ya harus diatur. Jangan pendapatan Rp2 juta, tapi gaya hidup seperti yang bergaji Rp10 juta,” tegasnya, Senin (6/10/2025).

Ia juga mengingatkan, agar para tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Bontang hidup sesuai kemampuan, dan tidak berusaha meniru gaya hidup seseorang dengan penghasilan lebih tinggi.

“Membeli sesuatu itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran menjadi kunci untuk menghindari tekanan ekonomi yang bisa berujung pada tindakan menyimpang.

Sebelumnya, oknum TKD berinisial H diketahui melakukan pungli terhadap tiga pedagang baru, dengan total mencapai Rp14 juta. Ia memanfaatkan ketidaktahuan para pedagang tentang aturan sewa lapak. Saat ini, kasus tersebut tengah dalam proses mediasi antara pihak pasar, pelaku, dan para korban.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kasus terkait peredaran sabu di wilayah Kota Bontang, hingga saat ini masih merajalela. Bahkan para pengedar pun tak memandang usia, mulai remaja, kaum muda, hingga dewasa.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan, dalam pemberantasan narkotika tidak akan pernah ada habisnya, jika barang tersebut masih saja bisa lolos dalam pengiriman ke tiap daerah, lewat darat maupun laut.

“Maka dengan maraknya kasus ini, dan jika pun anak-anak ikut terjerumus, peran orang tua sangatlah penting, baik sisi imannya, maupun lingkungan,” jelasnya, Selasa (7/10/2025).

Adapun bila kasus ini belum sepenuhnya tuntas, dan semakin lama malah semakin berkembang di lingkungan masyarakat, menurut wawali belum ada keseriusan dari pihak terkait dalam mengatasinya.

“Belum ada tanda-tanda keseriusan, jika peredaran sabu masih marak. Apalagi ada orang yang sampai jadi pemakai. Pemahaman bahayanya narkoba harus bisa disosialisasikan dengan baik,” tambahnya.

Tak hanya itu, Wawali turut menyampaikan bagi pengedar yang terjebak dengan alasan ekonomi, sebaiknya dilakukan rehabilitasi dan harus dibina, bagaimana nantinya yang bersangkutan bisa menjalankan hidup tanpa menjual narkoba.

“Yang kecanduan pun juga begitu, maunya jangan dihukum karena mereka adalah korban, yang bertanggung jawab mestinya negara. Kenapa sampai hingga saat ini, masih saja ada pengedaran narkoba yang bisa lolos,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam