SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah bersiap menghadapi kemungkinan adanya penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, memastikan bahwa pembahasan terkait hal tersebut masih berlangsung di tingkat kementerian dan belum bersifat final.

“TKD ini apakah masih bisa diperjuangkan lagi, Insyaallah masih bisa. Pak Gubernur besok juga akan rapat dengan Kementerian Keuangan di Jakarta untuk membahas masalah ini,” ujar Seno Aji usai menghadiri briefing mingguan di lingkungan Pemprov Kaltim, Senin (7/10/2025).

Menurutnya, Kementerian Keuangan saat ini masih mengkaji kemungkinan pencairan DBH secara bertahap pada tahun 2026. Skema yang dibahas antara lain pencairan pada Februari dan Mei tahun depan.

“Belum benar-benar final, mereka masih menghitung ulang dan mengevaluasi anggaran 2026. Jadi kita tunggu hasil rapat dan keputusan akhirnya,” jelasnya.

Dalam pertemuan internal tersebut, Pemprov Kaltim juga membahas langkah antisipasi jika memang terjadi pemotongan atau penundaan pencairan DBH. Seno Aji menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyiapkan langkah efisiensi tanpa mengorbankan program-program prioritas daerah.

“Yang diprioritaskan tentu saja program-program yang menjadi visi dan misi daerah, seperti gratispol dan jospol (pendidikan dan kesehatan gratis untuk masyarakat). Sementara kegiatan yang belum terlalu mendesak akan dievaluasi,” tegasnya.

Terkait kebijakan efisiensi, Pemprov Kaltim juga akan mengaji ulang tunjangan ASN, termasuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Namun, Seno menegaskan, TPP guru tidak akan dipangkas karena berhubungan langsung dengan peningkatan mutu pendidikan.

“TPP guru ini bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan. Kita akan bicarakan dulu dengan Pak Gubernur dan Ibu Sekda supaya tidak menimbulkan masalah. Guru tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov juga meninjau kembali kebijakan kenaikan DPP (Dana Penghasilan Pegawai) yang sebelumnya sempat meningkat. Penyesuaian anggaran bisa saja dilakukan di kisaran 50 hingga 60 persen, tergantung hasil evaluasi keuangan daerah.

Seno menegaskan bahwa seluruh langkah efisiensi akan dilakukan secara terukur dan hati-hati, dengan memastikan program prioritas masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan, tetap terlindungi.

“Efisiensi harus dijalankan tanpa mengurangi hak dasar masyarakat. Fokus kita tetap pada pembangunan yang berkeadilan dan menjaga keseimbangan fiskal daerah,” pungkasnya. (MK)

Editor: Agus S

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mendukung inisiatif warga Kampung Sidrap yang ingin menggelar aksi pernyataan sikap.

Di aksi itu, warga ingin memberikan suaranya secara langsung mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang telah menetapkan Kampung Sidrap masuk di Kutai Timur (Kutim).

“Pastinya kita selalu mendukung apapun itu yang dilakukan oleh masyarakat, apalagi adanya pernyataan sikap ini langsung inisiatif dari masyarakat sendiri,” ucapnya, Selasa (7/10/2025) siang, saat ditemui awak media.

Lewat pernyataan sikap tersebut, pemerintah nantinya bakal mengetahui secara langsung, bahwa masyarakat ini ingin menetap untuk tinggal dan mengambil keputusan di wilayah mana. Menetap di Bontang, atau pindah ke Kutim.

“Biarkan mereka memberikan jawaban dengan haknya masing-masing, mau tetap di Bontang atau pindah sebagai warga Kutim. Semua punya keputusan dan haknya,” tambahnya.

Maka dengan digelarnya aksi pernyataan sikap yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Sidrap, nantinya suara-suara masyarakat semua akan menentukan bahwa mereka menerima wilayahnya masuk Kutim, atau tidak.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa peningkatan insentif bagi para Ketua RT, kader posyandu, guru swasta, dan penggiat agama diharapkan tidak sekadar menjadi tambahan kesejahteraan, tetapi juga dorongan untuk meningkatkan kinerja dan kepedulian sosial di lingkungan masing-masing.

Ia menyatakan, kenaikan insentif akan dilakukan pada Bulan November mendatang. Untuk para RT yang memiliki peran penting sebagai garda terdepan, wajib dalam memastikan kondisi sosial warga di wilayahnya tetap terpantau dengan baik.

“Tidak boleh lagi ada warga yang putus sekolah, tidak ada orang tua yang tidak makan, atau warga yang sakit tidak tertangani. RT harus tahu dan memastikan semua itu tertangani dengan cepat,” ujarnya, Senin (6/10/2025).

Ia menambahkan, pemerintah ingin memastikan seluruh elemen masyarakat di tingkat lingkungan mendapat perhatian menyeluruh, baik dari aspek sosial, kesehatan, maupun pendidikan. Karena itu, selain RT dan kader posyandu, guru-guru swasta juga mendapat perhatian melalui kenaikan insentif.

“Guru adalah pilar utama dalam membangun peradaban bangsa. Kita ingin anak-anak di sekolah memiliki nilai akademik yang baik, tapi juga memiliki mental dan karakter yang kuat,” terangnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Oleh sebab itu, penggiat agama serta guru mengaji juga mendapat peningkatan insentif.

“Kita ingin anak-anak Bontang tumbuh dengan dasar iman dan budi pekerti yang kuat. Ini pondasi penting untuk masa depan mereka,” katanya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa Dusun Sidrap secara hukum masih sah sebagai bagian dari wilayah administrasi Kota Bontang, meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait batas wilayah antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Pernyataan ini disampaikan Agus Haris dalam konferensi pers resmi, menanggapi komentar Ketua DPRD Kutai Timur yang dua kali menyampaikan pernyataan di media. Ketua DPRD Kutim sebelumnya meminta Pemkot Bontang mencabut RT di Dusun Sidrap serta menuntaskan apa yang disebut sebagai “dosa administrasi”.

“Atas pernyataan tersebut, perlu kami berikan penjelasan, agar tidak menimbulkan tafsir keliru dan keresahan di masyarakat,” ujar Agus Haris, Selasa (7/10/2025).

Putusan MK Tak Nyatakan Sidrap Milik Kutim

Agus menjelaskan, putusan MK sama sekali tidak menyebut bahwa Dusun Sidrap sah menjadi bagian dari wilayah administrasi Kutai Timur, baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan.

Ia menyebut, Pemkot Bontang mengajukan permohonan ke MK bukan untuk menegaskan kepemilikan wilayah, melainkan karena terdapat ketidaksesuaian norma dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2005.

“Dalam pertimbangan hukum, MK menilai penentuan batas wilayah harus dilakukan dengan penarikan dan penentuan titik koordinat di lapangan oleh lembaga yang berkompeten. MK sendiri tidak memiliki kewenangan menentukan titik koordinat, sehingga memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan peninjauan batas daerah,” jelasnya.

MK Tekankan Dua Aspek Utama Penentuan Batas

Lebih jauh, Agus menyebut MK menitikberatkan dua aspek dalam penentuan batas wilayah:

1. Mendengarkan aspirasi masyarakat yang tinggal di perbatasan daerah.
2. Penetapan titik koordinat dilakukan oleh lembaga yang memahami pemetaan secara teknis.

“Karena yang paling terdampak dari penentuan batas wilayah adalah masyarakat yang tinggal di perbatasan. Paradigma penetapan batas bukan hanya soal garis administratif, tapi juga soal pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

RT di Sidrap Sah Berdasarkan Perda 2002

Menanggapi permintaan pencabutan RT di Sidrap, Agus menegaskan bahwa keberadaan tujuh RT di Dusun Sidrap sah secara hukum.

Pembentukan RT tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang pembentukan beberapa kelurahan, termasuk Kelurahan Guntung, yang wilayahnya mencakup Sidrap.

“Sidrap tidak mungkin menjadi bagian dari Kelurahan Guntung kalau tujuh RT di sana tidak sah. Jadi jelas, keberadaannya memiliki dasar hukum yang kuat. Pernyataan Ketua DPRD Kutim itu tendensius, alias asal bunyi,” tegasnya.

Administrasi Kependudukan Sidrap Sah Secara Hukum

Ia juga menanggapi tudingan “dosa administrasi”. Ia menjelaskan bahwa administrasi kependudukan warga Sidrap sudah ada jauh sebelum Bontang menjadi kota.

“Warga Sidrap sudah punya KTP sejak masih sistem Siak, jauh sebelum Permendagri Nomor 25 Tahun 2005 terbit. Pemerintah Kota Bontang juga sempat memberikan pelayanan sosial sampai 2013,” terangnya.

Ia menambahkan, pelayanan tersebut dihentikan dengan alasan adanya rekomendasi BPK, namun hingga kini rekomendasi itu tak pernah bisa ditunjukkan secara resmi.

“Jadi saya tegaskan, administrasi kependudukan warga Sidrap sah secara hukum. Mereka warga Bontang yang hak-haknya wajib dipenuhi karena dijamin oleh konstitusi,” tambahnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam