Beranda blog Halaman 547

Jaringan Narkoba Parepare Terbongkar, 7,1 Kg Sabu Disita Satresnarkoba Samarinda

0
Menyusun barang bukti narkotika jenis sabu-sabu. (Dimas/MKN)

SAMARINDA – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Samarinda berhasil membongkar jaringan besar peredaran sabu seberat 7,1 kilogram yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam operasi ini, empat tersangka berhasil diamankan dan dijebloskan ke penjara.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, menjelaskan bahwa pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras tim Satresnarkoba sepanjang Oktober 2025. “Dari 17 kasus penyalahgunaan narkotika yang diungkap, total ada 25 tersangka diamankan, dengan barang bukti 7,2 kilogram sabu, 994 butir ekstasi, 1.000 butir dobel L, uang tunai Rp4,45 juta, 18 ponsel, dan 12 motor,” ujarnya saat konferensi pers, Selasa (11/11).

Kasus dengan barang bukti sabu 7,1 kilogram menjadi temuan paling menonjol. Polisi mengamankan empat tersangka, yakni Arsap alias Botto (29) asal Sulawesi Selatan, serta tiga perempuan warga Samarinda, yaitu Anisa (29), Erie alias Nyai (41), dan Ramlah alias Ningsih (44). “Mereka ini bagian dari jaringan Parepare,” tegas Hendri.

Penyelidikan berawal dari laporan masyarakat tentang aktivitas mencurigakan yang diduga terkait jaringan Parepare. Jejak mengarah pada dua narapidana di Lapas Parepare berinisial H dan A yang mengatur distribusi sabu dari balik jeruji.

Pada 17–18 Oktober, Napi H dan A menugaskan Arsap untuk mengurus pengiriman sabu. Karena sakit, tugas itu dilanjutkan Anisa dan Erwin (DPO), yang mengambil sabu di Samarinda lalu menyimpannya di rumah Erie. Saat koper dibuka, ditemukan 10 kilogram sabu yang sempat direkam oleh Erie.

Sabu kemudian disimpan di guest house di Jalan Danau Maninjau, lalu dibawa ke rumah Ramlah alias Ningsih, tempat sebagian sabu dikonsumsi. Namun, pada 19 Oktober, saat Anisa mengantar Erwin berobat karena jatuh dari lantai dua, Ningsih memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri sambil membawa kabur 5 kilogram sabu dan memutus komunikasi.

Di bawah tekanan dari napi pengendali, Arsap akhirnya datang ke Samarinda untuk mencari sabu yang hilang. Polisi yang sudah membuntuti pergerakan mereka kemudian melakukan penangkapan.

Anisa, Erie, dan Arsap dibekuk di kawasan Jalan DI Panjaitan Gang 1A. Sedangkan Ningsih ditangkap di rumah kekasihnya di Jalan Lambung Mangkurat, tempat polisi juga menemukan 6 kilogram sabu tambahan.

Dari hasil rangkaian pengungkapan, total 7,1 kilogram sabu berhasil diamankan. Polisi kini masih memburu Erwin dan mendalami jaringan yang dikendalikan dari dalam Lapas Parepare. “Keterangan para napi masih berbelit-belit. Kami dalami alat komunikasi yang mereka gunakan. Rencananya sabu ini akan dibawa ke Makassar melalui Balikpapan,” tutur Kombes Hendri. (MK)

Editor: Agus S

Polisi Ungkap Kasus Pencurian Motor dan Penggelapan Hasil Operasi Jaran Mahakam 2025

0
Keempat tersangka yang berhasil diamankan Polres Bontang dalam kasus pencurian motor dan penggelapan. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Polres Bontang berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor dan hasil penggelapan dari Operasi Jaran Mahakam 2025, dimana dalam pengungkapan kasus ini terdapat empat tersangka.

Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano menyampaikan bahwa dalam pengungkapan kasus ini, terdapat 4 kasus dengan rincian 3 kasus pencurian motor serta 1 kasus penggelapan yang berlangsung sejak 13 Oktober sampai 1 November 2025.

Pengungkapan di kasus pertama tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, sekitar pukul 19.45 Wita seorang pria berinisial H (24) berhasil diamankan terkait kasus pencurian motor.

Tersangka adalah seorang residivis, yang dimana telah mencuri satu unit motor Honda Beat dengan nomor polisi KT 4094 QR, serta satu kunci motor. Tersangka pun mengambil motor ketika sang pemilik sedang lengah.

“Jadi motornya dibawa kabur pas ketika parkir di teras rumah, tersangka pun melakukan ini dengan alasan faktor ekonomi,” ucapnya, Selasa (11/11/2025).

Untuk kasus kedua lokasinya di Jalan DI Panjaitan, Gang Permadi, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, sekitar pukul 13.30 Wita. Pria dengan inisial RJ alias K (25), ditangkap terkait kasus pencurian motor, dengan barang bukti satu unit Yamaha Gear KT 6928 QE.

“Kalau tersangka yang ini residivis penggelapan beras, jadi mengambil motor ketika motor tersebut terparkir di samping rumah korban,” tambahnya.

Ketiga terjadi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Desa Santan Ulu, Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), pria berinisial RR (25) modus meminjam motor dengan alasan untuk keluar membeli pulsa, akan tetapi tidak kembali.

“Penangkapan pun kami lakukan di 29 Oktober 2025 di Mess PT Aegkoe, Bengalon, Kutai Timur (Kutim). Modusnya untuk kepentingan sendiri,” paparnya.

Kasus keempat untuk TKP Simpang Portal, Desa Sebuntal, dengan pria berinisial GS (21) dimana sekitar pukul 00.00 – 05.30 Wita, tersangka tertangkap mengambil handphone, uang tunai sebesar Rp 570 ribu, serta motor Honda Vario KT 2261 CK.

“Modusnya tersangka masuk ke rumah saat korban sedang tidur, penangkapannya di 29 Oktober 2025, di Jalan MH. Thamrin, dengan alasan kelilit ekonomi,” ungkapnya.

Maka pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, gunakan kunci ganda untuk kendaraan anda. Serta laporkan setiap aktivitas yang mencurigakan ke kantor polisi terdekat

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Satpol PP Kutim Gerak Cepat Cegah Prostitusi Terselubung di Sejumlah Wilayah

0
Ilustrasi prostitusi terselubung.

SANGATTA — Menindaklanjuti laporan masyarakat yang meluas terkait adanya dugaan praktik prostitusi terselubung di beberapa wilayah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kutai Timur (Kutim) bergerak cepat melakukan upaya pencegahan dan pengawasan di lapangan.

Kepala Satpol PP Kutim, Fata Hidayat menjelaskan, laporan yang diterima hampir datang dari seluruh kecamatan. Dari hasil pemantauan, sejumlah lokasi usaha seperti warung kopi (warkop) terindikasi menjadi tempat praktik terselubung yang tidak sesuai izin usaha.

“Banyak aduan masyarakat yang kami terima. Modus umumnya berkedok warung kopi yang buka hingga larut malam. Kami langsung menurunkan tim ke wilayah-wilayah yang terindikasi untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan ketat,” ungkapnya, Selasa (11/11/2025).

Adapun wilayah yang menjadi fokus utama pengawasan mencakup Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Sangkulirang, Kongbeng, dan Wahau. Tim Satpol PP diturunkan untuk melakukan penelusuran, pendataan, serta langkah-langkah preventif agar kegiatan serupa tidak berkembang.

“Semua wilayah kami proteksi sejak dini. Kami ingin memastikan aktivitas usaha tetap berjalan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang melanggar norma sosial maupun hukum,” tegasnya.

Selain melakukan penertiban di lapangan, Satpol PP juga menggandeng aparat desa, pihak kecamatan, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat pengawasan berbasis komunitas. Langkah ini dianggap efektif sebagai bentuk pencegahan dini terhadap potensi praktik asusila di lingkungan masyarakat.

“Kami berharap masyarakat turut berperan aktif memberikan laporan jika menemukan aktivitas mencurigakan. Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama,” pungkasnya.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Rudy Mas’ud Resmi Dikukuhkan sebagai Ketua APPSI 2025–2029 di IKN

0
Resmi dikukuhkan oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus, pengurus APPSI langsung rapat perdana di IKN. (Atmaja/MKN)

NUSANTARA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus resmi mengukuhkan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) masa bakti 2025–2029 beserta jajaran pengurusnya.

Pengukuhan berlangsung di multifunction hall Kementerian Koordinator (Kemenko) 1 Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (11/11/2025), ditandai dengan pembacaan naskah pengukuhan pengurus oleh Wamendagri. “Kami percaya bahwa saudara-saudara yang dikukuhkan sebagai pengurus APPSI dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam rangka memperkuat sinergi penyelenggaraan pemerintahan,” tutur Akhmad Wiyagus.

Ia menekankan, APPSI harus menjadi wadah kolaboratif antarprovinsi di seluruh Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, mendorong inovasi daerah, serta mendukung arah kebijakan nasional demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan Indonesia maju.

Ketua APPSI Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui sejumlah agenda konkret. “APPSI tidak lagi hanya menjadi penikmat manfaat kebijakan pusat, tapi menjadi bagian aktif penyusunan kebijakan fiskal, APBN, dan arah kebijakan nasional,” tegasnya.

Rudy menilai penting bagi APPSI sebagai wadah para pemimpin provinsi untuk memperkuat manajemen pemerintahan daerah agar mampu melaksanakan sistem pelayanan publik yang efektif di tengah efisiensi anggaran nasional. “Di antara program kerja APPSI ke depan adalah pengembangan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, serta peningkatan kompetensi pengusaha lokal agar lebih kompetitif dan adaptif terhadap digitalisasi,” jelasnya.

Dengan adanya APPSI, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin kuat, terutama dalam mengharmonisasikan pembangunan nasional dan daerah serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.

Acara pengukuhan yang berlangsung dalam suasana santai itu dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, serta Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.

Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor dan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud juga tampak hadir bersama sejumlah gubernur se-Indonesia. Dalam kepengurusan APPSI, Rudy Mas’ud didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai Wakil Ketua Umum dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa sebagai Sekretaris Jenderal. (MK)

Editor: Agus S

4 Tersangka Pengedar Kerjasama Jual Paket Kecil Sabu Seharga Rp 600 Ribu

0
Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano saat menunjukkan sejumlah barang bukti. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Satresnarkoba Polres Bontang berhasil mengamankan keempat tersangka pengedar sabu, yang beraksi di wilayah Bontang dan Kutai Timur (Kutim).

Keempat pengedar menjalankan bisnis baru berjalan sekitar dua bulan, dan mengakui jika mereka telah menjual sabu tersebut dengan paket kecil seharga Rp 600 ribu.

Kapolres Bontang, AKBP Widho Anriano mengatakan bahwa keempat tersangka tersebut berinisial RW alias WW (22), SY alias AS (45), SP alias WD (35), serta DI alias PT (35), dimana keempat tersangka diamankan di lokasi yang berbeda-beda.

“Iya ini semua pemain baru, ngakunya seperti itu. Pastinya tidak ada yang mengakui jika mereka pemain lama ataupun baru. Mereka juga menjual sabu dengan alasan mencoba cari keuntungan,” jelasnya saat konferensi pers, Selasa (11/11/2025).

Keempat pengedar tersebut juga mendapatkan stok barang haram ini dari seseorang dengan panggilan ‘Si Bos’, yang dimana mereka mengambil barangnya dengan menggunakan sistem jejak. Si Bos pun akan memandu keempat pengedar seperti apa dan bagaimana mekanisme yang harus dilakukan.

“Intinya mereka berempat ini mempersiapkan barangnya dulu untuk nanti dijual, setelah barang sudah ready baru diperjual belikan dengan mereka mencari pasar,” jelasnya.

Diketahui, sabu yang berhasil diamankan Satresnarkoba Polres Bontang di lokasi pertama sebanyak 3 bungkus sabu seberat 1,52 gram, dan di lokasi kedua sekitar 39 bungkus sabu dengan berat 24,79 gram.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Swarga Bara Tak Mau Bergantung, Kembangkan Pertanian dan Perikanan Lokal

0
Kabo Jaya Desa Swarga Bara Potensial Jadi Penghasil Komoditi Semangka.

SANGATTA – Dikelilingi oleh sejumlah perusahaan besar, termasuk PT Kaltim Prima Coal (KPC), Desa Swarga Bara di Kecamatan Sangatta Utara dikenal sebagai desa yang ekonominya banyak ditopang oleh sektor industri. Hampir setiap rumah tangga memiliki anggota keluarga yang bekerja di perusahaan.

Namun, kondisi tersebut tak membuat Pemerintah Desa Swarga Bara berdiam diri. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Wahyuddin Usman, pemerintah desa terus berupaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

Wahyuddin mengakui bahwa keberadaan perusahaan besar memang memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Meski begitu, ia menilai masyarakat perlu memiliki sumber penghidupan alternatif yang lebih berkelanjutan.

“Kalau bicara potensi di Swarga Bara ini, kita memang dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya KPC, perusahaan raksasa yang sama-sama kita ketahui. Rata-rata masyarakat di sini mencari nafkah dari perusahaan,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Dari hasil pendataan desa, sekitar 20 persen wilayah Swarga Bara masih dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Potensi ini terutama berada di Dusun 1 Kabojaya, tepatnya di Kampung Makassar dan Kampung Jawa. Dua kawasan tersebut dikenal sebagai wilayah multikultural dengan masyarakat yang ulet dalam bercocok tanam.

“Kalau untuk potensi di bidang ketahanan pangan, kalau saya presentasikan mungkin hanya sekitar 20 persen,” jelas Wahyuddin.

Beragam tanaman seperti jagung, sayuran, hingga sedikit perkebunan sawit telah menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat. Tak hanya itu, sektor perikanan dan peternakan juga mulai berkembang. Sejumlah warga telah memanfaatkan lahan dan kolam yang ada untuk budidaya ikan serta ternak skala rumah tangga.

Pemerintah desa pun berkomitmen memberikan pembinaan dan dukungan bagi para pelaku usaha kecil di bidang ini. Harapannya, masyarakat dapat terus mengembangkan potensi lokal tanpa bergantung penuh pada sektor industri.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi tenaga kerja perusahaan, tetapi juga pelaku ekonomi yang mandiri di desanya sendiri,” tegas Wahyuddin.

Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Desa Swarga Bara untuk memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi lokal. Dengan dukungan masyarakat dan semangat untuk berubah, Swarga Bara perlahan membangun identitasnya sebagai desa produktif di tengah dominasi industri.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Kebakaran di Jalan A. Wahab Sjahranie, Tumpukan Bumper Bekas Mobil Hangus Dilalap Api

0
Pemadam kebakaran berupaya memadamkan api di tumpukan bumper. (Dimas/MKN)

SAMARINDA – Kebakaran melanda lokasi penampungan barang-barang bekas, khususnya tumpukan bumper mobil, di Jalan Abdul Wahab Sjahranie, tepatnya di lingkungan Perumahan Guru SD RT 28, Samarinda, pada Selasa (11/11) sore. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 16.00 Wita ini diduga dipicu pembakaran sampah yang menjalar akibat hembusan angin kencang.

Menurut keterangan Erwin, salah satu karyawan di tempat barang bekas tersebut, api bermula dari pembakaran dedaunan bambu di bagian pojok area. “Tadi sekitar jam 16.00 lewat, tadi bakar sampah daun bambu di bagian pojok. Sampahnya sedikit, hanya karena angin yang kencang dia merambat ke tumpukan bamper di area sudut situ,” jelas Erwin.

Upaya awal memadamkan api menggunakan mesin cuci motor tidak berhasil karena api sudah membesar. Material plastik dari bumper bekas yang kering, ditambah tiupan angin, membuat kobaran api sulit dikendalikan. Seluruh area tumpukan bumper mobil bekas hangus terbakar.

Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Akhmad Supriyanto, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran pukul 16.25 Wita. Ia menyebut, lokasi tersebut memang dipenuhi material mudah terbakar. “Tempatnya itu memicu api semua, jadi cepat membesar, padahal cuma satu unit rumah saja, tapi bahan-bahan plastiknya mudah terbakar,” terang Akhmad.

Meski api membesar dengan cepat, proses pemadaman tidak menemui banyak kendala karena lokasi berada di pinggir jalan. Tiga posko—Posko 2, Posko 3, dan Posko 11—diturunkan ke lokasi dibantu relawan. “Alhamdulillah karena posisinya di pinggir jalan, kami bisa tangani cepat. Pemadaman kurang lebih setengah jam, tidak sampai satu jam,” ujarnya.

Kerugian ditaksir berupa seluruh tumpukan bumper bekas mobil di lokasi penampungan. (MK)

Editor: Agus S

Pemprov Kaltim Siapkan Distribusi Seragam Gratis untuk Pelajar SMA/SMK/SLB

0
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin. (Hanafi/MKN)

SAMARINDA – Menjelang akhir tahun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mempercepat realisasi program pendidikan gratis dengan menyalurkan seragam sekolah senilai Rp65 miliar bagi siswa SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Kaltim. Ribuan pelajar dipastikan mulai menerima seragam baru pada akhir November hingga awal Desember 2025.

Program ini menjadi bagian dari kebijakan Gratispol (Pendidikan Gratis dan Berkualitas) yang digagas untuk menekan beban biaya pendidikan serta memperkuat pemerataan fasilitas sekolah di seluruh kabupaten/kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, Armin, menyampaikan bahwa pengadaan seragam telah mencapai tahap akhir dan siap didistribusikan. “Produksi sudah berjalan dan Insyaallah selesai tepat waktu. Distribusi akan dimulai setelah tanggal 24 November,” ujarnya.

Armin menegaskan bahwa bantuan seragam ini tidak hanya diberikan kepada sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta di bawah kewenangan provinsi, agar seluruh siswa mendapat perlakuan yang sama tanpa membedakan status lembaga pendidikan.

“Anggaran pengadaan seragam sebesar Rp65 miliar ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemprov Kaltim dalam menjalankan kebijakan Gratispol secara berkelanjutan. Tahun ini mulai direalisasikan, dan tahun depan tetap dilanjutkan,” jelasnya.

Menurut Armin, program seragam gratis dirancang untuk membantu orang tua siswa yang setiap tahun harus menanggung biaya perlengkapan sekolah. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah dalam penyediaan fasilitas pendidikan.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh siswa, di mana pun berada, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas pendidikan,” tambahnya.

Ia menegaskan, Gubernur Kalimantan Timur memberikan dukungan penuh agar kebijakan pendidikan gratis berjalan konsisten dan tepat sasaran. “Gubernur sangat mendukung penuh agar pendidikan gratis di Kaltim berjalan berkelanjutan,” tegas Armin. (MK)

Editor: Agus S

Basuki Hadimuljono Paparkan Progres Pembangunan IKN di Hadapan Komisi II DPR RI

0
Basuki Hadimuljono memaparkan progres dan perkembangan pembangunan IKN di hadapan Komisi II DPR RI di IKN. (Atmaja/MKN)

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Komisi II DPR RI menggelar rapat koordinasi dan monitoring capaian pembangunan Ibu Kota Nusantara di Multifunction Hall Kementerian Koordinator (Kemenko) 3 IKN, Selasa (11/11/2025).

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, memaparkan berbagai capaian pembangunan IKN dalam dua tahun terakhir. Ia menjelaskan bahwa pembangunan IKN dilakukan melalui lima tahap dan kini telah memasuki tahap kedua (2025–2029).

“Tapi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) minta dipercepat, sehingga kita kebut sampai 2028,” ujar mantan Menteri PUPR itu.

Basuki menyebut salah satu fokus utama saat ini adalah pembangunan kawasan Legislatif–Yudikatif yang baru saja menandatangani sejumlah kontrak kerja. Selain itu, OIKN juga tengah menyiapkan regulasi menuju pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) IKN dengan melibatkan akademisi Prof. Jimly Asshiddiqie.

“Kami minta masukan, apa yang harus kami siapkan untuk menuju Pemdasus, agar lebih konkret,” tegas Basuki.

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan pembangunan IKN.

“Tahun 2026 kami sudah putuskan anggaran untuk Otorita IKN, nilainya hampir Rp7 triliun dari total kebutuhan Rp48,8 triliun hingga 2028,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tugas Komisi II adalah memastikan penggunaan anggaran tersebut tepat sasaran. “Apa yang sudah disetujui DPR harus dijalankan OIKN sepenuhnya, termasuk pembangunan infrastruktur untuk tiga cabang kekuasaan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Trias Politica),” tegas Rifqi.

Dalam rapat tersebut turut hadir Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, serta tiga Wakil Ketua Komisi II DPR RI, yakni Zulfikar Arse Sadikin, Aria Bima, dan Dede Yusuf.

Selain itu, hadir pula Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris KemenPAN-RB Reni Suzana, Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KemenPAN-RB Nanik Murwati, Deputi Pelayanan Publik Otok Kuswandaru, serta jajaran pejabat OIKN dan mitra kerja Komisi II DPR RI. (MK)

Editor: Agus S

Roy Suryo Kritik MUI dan Mahasiswa soal Sikap terhadap Kasus Hoaks Ijazah Jokowi

0
Pakar telematika Roy Suryo saat menghadiri pertemuan relawan pendukung di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat. (Fajri/MKN)

JAKARTA — Pakar telematika Roy Suryo menyoroti perkembangan kasus dugaan penyebaran hoaks ijazah Presiden Joko Widodo, setelah dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya.

Dalam pertemuan bersama relawan pendukung di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025), Roy mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejumlah pihak yang disebutnya justru mendukung langkah kepolisian, termasuk kelompok mahasiswa dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Kami mengimbau kepada beberapa pihak, khususnya dua pihak. Adik-adik mahasiswa, ayo bangkit. Jangan seperti ‘Sarden’ atau ‘Sardani’ yang katanya BEM Nusantara, malah mendukung penangkapan terhadap kami,” ujar Roy.

Ia menilai peran mahasiswa saat ini tidak lagi kritis seperti masa lalu, ketika kelompok mahasiswa menjadi kekuatan moral dalam mengoreksi kebijakan pemerintah. “Ini gimana kalian mahasiswa? Apakah kalian sudah nyaman dengan fasilitas yang ada? Kemana kalian ketika mahasiswa kemarin turun ke jalan memprotes DPR, Wapres, dan yang lain?” katanya.

Roy juga menyinggung sikap MUI yang dianggap mendukung langkah kepolisian terhadap dirinya, namun dinilai pasif dalam isu-isu keumatan lain. “Organisasi bernama MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kemana ketika ada pesantren roboh kalian tidak bersuara? Kenapa ketika ada korupsi di haji MUI tidak bersuara?” tuturnya.

Ia menyebut dukungan MUI terhadap penetapan tersangka dirinya dan beberapa aktivis lain sebagai bentuk ketidakkonsistenan dalam menyuarakan keadilan. “Tapi ketika ada aktivis dan akademisi dikriminalisasi, kalian justru mendukung dengan mengatakan sudah tepat penangkapan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Koordinator Pusat BEM Nusantara Muhammad Sardani menyatakan dukungan terhadap langkah penyelidikan kepolisian, dengan alasan agar publik mendapatkan kepastian informasi terkait polemik ijazah Presiden Jokowi secara terbuka.

Sementara Ketua Umum MUI, Anwar Iskandar, menilai langkah kepolisian sudah sesuai aturan dan mengingatkan pentingnya menjaga batas dalam menggunakan kebebasan berpendapat di ruang publik. “Sudah tepat supaya menjadi pelajaran bagi siapapun untuk tidak menyalahgunakan kebebasan berpendapat justru untuk caci maki,” ujarnya. (MK)

Editor: Agus S