BONTANG – Dari 300 pendaftar, terpilih 150 enumerator yang siap menjalani proses pembekalan, dalam memverifikasikan data warga miskin di Kota Bontang. Pembekalan berlangsung di Pendopo, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota, Selasa (30/9/2025).

Proses pendataan akan dilakukan mulai Rabu (1/10/2025), yang dimana nantinya mereka akan menjadi ujung tombak dalam pengumpulan data nyata di lapangan. Dengan data yang akurat, maka intervensi pemerintah akan lebih efektif dan efisien.

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris mengatakan bahwa untuk petugas yang mendata secara langsung ke lapangan, data yang dikumpulkan dan juga didapatkan harus benar-benar valid.

Sehingga pemerintah sangat membutuhkan tenaga petugas lapangan, untuk nantinya bisa melakukan pengecekan ke sekitar 16.384 warga di wilayah Bontang, dengan masa pengawasan kerja satu bulan.

“Maka kami minta mereka yang menjadi petugas pendataan ini harus jujur dan ikhlas. Karena kami sangat mengharapkan kebijakan ini harus bisa berjalan dengan tepat sasaran,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (30/9/2025).

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang juga meminta ke Dinas Sosial (Dinsos) serta petugas lapangan, agar nantinya harus benar-benar bekerja dan bertanggung jawab dengan hasil kerjanya. Mengingat data yang dikelola, harus sesuai dengan fakta di lapangan.

“Jangan sampai data yang dikelola tidak sesuai dengan fakta di lapangan, yang seharusnya tidak dapat malah dapat. Pastinya jika hal itu terjadi, kami akan panggil petugasnya dan meminta pertanggungan jawab,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris merespon kasus pencurian solar di lingkungan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bontang. Seorang Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bontang harus dipecat gegara kasus tersebut. Namun begitu, rekan lainnya yang terlibat tidak diberhentikan.

Wawali menyatakan dengan tegas, jika pemecatan tersebut sangatlah tidak adil. Lantaran yang terlibat dalam pencurian terdapat dua pelaku, akan tetapi yang terdampak pemecatan hanya satu pelaku saja. Pelaku lainnya hanya mendapat surat peringatan saja.

Pegawai yang mengalami pemecatan secara langsung ialah AG (48), salah satu PHL di TPA.

“Ini sangat tidak adil, maunya yang dipecat dua-duanya. Kenapa hanya satu orang saja, padahal yang terlibat dua orang. Maaf sebelumnya, saya belum tahu menahu persoalan ini. Nanti kepala dinasnya akan saya panggil,” ungkapnya saat ditemui, Selasa (30/9/2025).

Maka adanya persoalan hal tersebut, Wawali berencana dalam waktu dekat akan memanggil Kadis DLH Bontang, untuk dimintai keterangan dan kejelasan, adanya pemecatan yang tak wajar.

“Beda halnya mencuri dengan teguran. Jika melanggar dalam pekerjaan pastinya akan diberi teguran 1, 2, 3. Nah kalau mencuri maunya dipecat dua-duanya, jika terbukti bekerja sama. Maunya harus dipecat dua-duanya itu,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Ketua RT 24 di Kampung Sidrap, Edi Setiawan berencana menggelar kegiatan terkait pernyataan sikap masyarakat. Untuk mengetahui apakah masyarakat akan mengambil dan memilih haknya kemana, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan wilayah Sidrap masuk di Kutai Timur (Kutim).

“Masyarakat punya haknya sendiri, mau tinggal dimana. Maka nantinya saya akan mencoba untuk membuat suatu pernyataan sikap langsung ke warga, untuk membuktikan mereka komitmennya kemana,” jelasnya, Senin (29/9/2025).

Sebab jika didata secara menyeluruh, tidak sedikit masyarakat yang tinggal di Sidrap memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bontang. Ada sekitar 3 ribu orang yang berstatus KTP Bontang.

“Kalau dilihat secara nyata, semua masyarakat disini ber-KTP Bontang, mau keputusan MK bahwa Sidrap masuk ke Kutim, iya tetap begini saja tidak ada efeknya. Apalagi warga yang tiba-tiba ingin pindah alamat atau sebagainya, tidak ada itu,” ungkapnya.

Sehingga, kalaupun kegiatan peninjauan ulang oleh para pejabat bisa dilakukan, masyarakat ingin hal itu direalisasikan. Sebab sejauh ini, mulai dari masyarakat pertama kali tinggal di Sidrap, sudah ber-KTP Bontang dengan segala kebutuhannya.

Mulai dari pelayanan jika masyarakat sakit dan ingin berobat pastinya ke rumah sakit di Bontang, mengurus segala surat penting, bersekolah, bahkan masyarakat yang mendapatkan pekerjaan, semuanya terlayani dari Bontang.

“Nanti kita coba buat satu posko untuk kegiatan pernyataan sikap, masyarakat datang dan menyatakan sikap mau menetap di Bontang apa ke Kutim. Biar lebih real, dimana masyarakat memberikan haknya secara langsung,” pungkasnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam