BONTANG – Pemerintah Kota Bontang melalui Sekretariat Daerah resmi menerbitkan surat edaran tentang himbauan kesiapsiagaan dini dalam memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrem di wilayah Kalimantan Timur, tertanggal 16 September 2025.

Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati, dan ditujukan kepada jajaran OPD, camat, lurah, serta relawan penanggulangan bencana.

Kabid Pencegahan dan Penanggulangan BPBD Bontang, Eko Mashudi, menjelaskan bahwa surat tersebut sebenarnya telah disusun sejak 9 September 2025. Namun, karena perlu adanya penandatanganan berjenjang, edaran baru resmi diterbitkan pada 16 September 2025, bertepatan dengan terjadinya banjir di Kota Bontang.

Bontang memiliki kerawanan tinggi terhadap empat jenis bencana utama, yaitu banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta cuaca ekstrem berupa angin kencang dan gelombang laut tinggi.

“Selain itu, ada pula potensi kegagalan teknologi mengingat keberadaan kawasan industri petrokimia, pertolium, gas, dan pengolahan minyak kelapa sawit,” ungkap Eko, Sabtu (26/9/2025)

BPBD telah mencatat, sepanjang September 2025 saja telah terjadi dua kali banjir, tujuh kali karhutla, dan enam kali longsor di sejumlah titik, seperti Tanjung Laut, Gunung Elai, Belimbing, dan Telihan. Meski berskala kecil, kejadian tersebut cukup mengganggu aktivitas masyarakat serta menimbulkan kerugian material.

Kondisi ini sesuai dengan prediksi BMKG yang memperkirakan adanya peningkatan intensitas hujan. Selain itu, Kota Bontang juga sempat mengalami suhu udara tinggi mencapai 34°C, yang memperbesar risiko karhutla karena semak belukar kering mudah terbakar.

Dengan fenomena perubahan cuaca ekstrem yang cepat, dari panas terik tiba-tiba turun hujan deras, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan. Beberapa langkah antisipasi yang ditekankan, seperti menyimpan dokumen dan barang berharga di tas khusus agar mudah dibawa saat evakuasi, bergotong royong membersihkan saluran drainase untuk mencegah banjir, membantu pengawasan potensi karhutla di lingkungan sekitar, meningkatkan koordinasi antar-OPD dan relawan dalam persiapan kondisi darurat.

“Surat edaran ini adalah bagian dari upaya mitigasi dan early warning system, agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi bencana,” tegasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Transportasi umum gratis segera bisa dinikmati masyarakat Kota Bontang. Pemerintah kota menyiapkan sembilan unit bus di Anggaran Perubahan 2025.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang, Bahauddin, menjelaskan program ini terbuka untuk seluruh kalangan. Baik pelajar, pekerja, maupun masyarakat umum dapat memanfaatkannya tanpa biaya. Dari sembilan bus yang disediakan, delapan unit akan melayani penumpang, sedangkan satu unit lainnya disiapkan sebagai cadangan.

“Peluncuran akan dilakukan segera, setelah proses negosiasi dengan pihak penyedia rampung dan DPA Perubahan ditetapkan,” ujarnya.

Layanan bus ini bakal melewati empat trayek utama yang membentang di tiga kecamatan. Jalur tersebut terkoneksi dengan halte yang sudah tersedia. Bus dijadwalkan beroperasi sejak pagi hingga malam, yakni pukul 06.00–22.00 Wita.

Menurut Bahauddin, transportasi gratis ini dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan menekan polusi udara. Dishub juga akan melakukan sosialisasi rute dan jadwal secara luas melalui media sosial, spanduk, hingga sekolah-sekolah.

“Tujuan utama kami memberikan kemudahan mobilitas bagi warga, khususnya pelajar, agar akses menuju sekolah maupun fasilitas umum lebih lancar,” pungkasnya.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Kelurahan Satimpo mendapat kunjungan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, Kamis (25/9).

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda silaturahmi, supervisi, sekaligus visitasi pembinaan terkait Lomba Desa dan Kelurahan (Lodeskel) tingkat regional.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Satimpo sebagai wakil Kalimantan Timur pada ajang Lodeskel tahun ini. Terpilihnya Satimpo tentu menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar.

“Kami harap kinerja pelayanan publik semakin meningkat, partisipasi masyarakat terus diperkuat, dan semangat kebersamaan tetap dijaga. Semoga Satimpo bisa menembus lima besar terbaik. Pengumuman rencananya dilakukan Oktober mendatang,” ujar Puguh.

Sementara itu, Lurah Satimpo Maryono menyampaikan terima kasih atas perhatian serta pembinaan dari DPMPD Provinsi.

“Supervisi ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus berbenah. Kami berkomitmen memberi pelayanan terbaik bagi warga Satimpo, sekaligus membawa nama baik Kalimantan Timur di tingkat regional,” katanya.

Penulis : Syakurah
Editor: Yusva Alam

BONTANG – Salah satu pemilik kontrakan di daerah Bukit Indah mengeluhkan kontrakan miliknya yang dibuat kotor oleh sang penyewa. Pemilik kontrakan tersebut mendapati kontrakannya dalam kondisi menumpuk dan berserakan sampah. Hal ini disampaikan langsung oleh Nurfa, pemilik kontrakan.

Nurfa menceritakan, sang penyewa mengontrak di tempatnya dengan keadaan lingkungan yang sangat kotor dan jorok.

“Penyewa kontrakan ini seperti hidup dengan sampah di dalam, intinya tidak mau bersih-bersih. Bahkan sampah dan barang-barang penyewa ini bercampur menjadi satu,” ucapnya saat dihubungi, Minggu (28/9/2025).

Diketahui, penyewa ini telah mengontrak di tempat tersebut kurang lebih sekitar dua tahun lamanya. Mempunyai dua anak yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Karena kontrakan saya jadi penuh sampah, saya suruh penyewa ini untuk pindah. Dia pun pergi tanpa membawa barangnya, dan tak juga membereskan sampah-sampahnya yang ada,” tambahnya.

Mendapati perlakuan seperti itu, Nurfa sangat merasa kesal. Sebab dari penyewa tersebut tak ada sama sekali rasa tanggung jawabnya terhadap sampah-sampahnya yang ada di kontrakan. Terlebih lagi, sang penyewa pun juga sempat menunggak untuk pembayaran kontrakan.

“Kalau dihubungi selalu ada saja alasannya, padahal barang-barangnya masih ada semuanya dalam kontrakan. Bilang mau datang buat bereskan semua, sampai sekarang pun tidak ada muncul sama sekali,” jelasnya.

Tak hanya itu saja yang membuat Nurfa menjadi geram, ternyata penyewa ini juga sempat berhutang di warung mertuanya dengan totalan sekitar Rp 6,5 juta, tanpa sepengetahuan sang pemilik kontrakan.

“Utangnya itu untuk rokok dan segala macam, dan dia memintanya kalau tidak sama anakku ya sama suami ku. Setiap ditagih juga selalu janji terus, sampai sekarang tidak ada kabar,” ungkapnya.

Adanya kejadian seperti ini, Nurfa berharap nantinya tidak akan terjadi di tempat dan pemilik kontrakan lainnya di wilayah Bontang, sebagai antisipasi untuk menerima penyewa yang benar-benar bisa menjaga lingkungan serta membayar dengan tepat waktu.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

PALANGKARAYA – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, yang juga menjabat Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), menekankan pentingnya sinergi antar kota di Kalimantan dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Pesan itu disampaikan saat menghadiri Musyawarah Komwil V APEKSI Regional Kalimantan di Hotel SwissBell Palangkaraya, Sabtu (27/9/2025).

Mengusung tema “Kota Kalimantan, Kota Masa Depan untuk Indonesia Emas”, forum tersebut menyoroti peran strategis kota-kota di Kalimantan dalam menyokong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Neni menyebut APEKSI menjadi wadah untuk menyatukan gagasan antar pemerintah kota. Ia menegaskan pentingnya memperkuat konektivitas antarwilayah, terlebih dengan adanya pembangunan IKN yang diharapkan menjadi pusat peradaban baru.

Ia juga menyinggung tantangan fiskal yang kini dihadapi banyak daerah, termasuk Bontang yang mengalami penurunan dana transfer pusat. Neni berharap pemerintah pusat dapat memberikan dana bagi hasil (DBH) yang lebih adil bagi kota-kota penghasil sumber daya alam.

“Kota seperti Bontang harus berjuang untuk mendapatkan haknya. Melalui kolaborasi di APEKSI, kita bisa mencari solusi bersama,” tegasnya.

Muskomwil kali ini juga menetapkan kepengurusan baru APEKSI Komwil V periode 2025–2028. Wali Kota Pontianak dipercaya menjadi Ketua, didampingi Wali Kota Banjarbaru sebagai Wakil Ketua I dan Wali Kota Palangkaraya sebagai Wakil Ketua II.

Sebagai Ketua Komwil V sebelumnya, Neni mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota APEKSI atas kerja sama yang terjalin, serta apresiasi khusus kepada tuan rumah Wali Kota Palangkaraya. Ia juga menyampaikan salam untuk penerusnya. “APEKSI adalah rumah kita, harapan kita bersama. Mari kita bangun kota-kota Kalimantan agar berdaya saing, berkelanjutan, dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Musyawarah ini dihadiri Dewan Pengurus APEKSI Pusat, para wali kota se-Kalimantan, termasuk Wali Kota Tarakan dan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin. Selain sidang pleno, kegiatan juga diisi dengan Ladies Program bagi para istri wali kota. Acara ditutup dengan semangat bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas kota demi masa depan Kalimantan yang lebih baik.

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S