SAMARINDA – Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Yuli Fitriyanti, menyampaikan, pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), terkait kondisi ratusan tenaga honorer non-database di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang belum mendapat kejelasan status.

Menurutnya, upaya untuk memperjuangkan tenaga honorer tersebut sudah dilakukan sejak Mei lalu. BKD bahkan telah menyampaikan surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Kaltim kepada KemenPAN-RB.

“Bahkan surat permohonan itu langsung diteken Gubernur Kaltim,” jelasnya saat diwawancarai usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I di Gedung E, Komplek DPRD, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jum’at sore (27/09/2025).

Hal yang sama kembali ditempuh pada Agustus, namun hingga saat ini Kaltim tetap diminta bersabar menunggu petunjuk teknis dari kementerian.

“Intinya seluruh persoalan honorer di Kaltim sudah kami sampaikan. Tapi sampai sekarang kami tetap harus menunggu instruksi,” begitu jelasnya, lagi.

Ia menegaskan, BKD tidak memiliki kewenangan membuat kebijakan sendiri di luar arahan pusat. Selain fokus pada pengangkatan ASN tahap I dan II, BKD juga masih menangani urusan terkait PPPK paruh waktu.

“Masalah honorer ini kan dialami semua daerah, jadi kemungkinan memang harus diselesaikan bertahap. Mudah-mudahan bisa segera ada keputusan,” katanya.

Yuli memastikan pihaknya terus mengawal agar tenaga honorer non-database tidak terabaikan, termasuk memfasilitasi pertemuan lebih lanjut dengan kementerian. “Kepala daerah juga mendukung penuh agar ada solusi nyata untuk persoalan ini,” demikian ucapnya.

Dari sisi tenaga honorer, Rizqi Pratama, perwakilan non-database, menuturkan bahwa hasil komunikasi sebelumnya dengan KemenPAN-RB sempat memberi harapan. Ada peluang bagi mereka untuk diangkat sebagai ASN, meski secara bertahap dan menunggu giliran.

“Kami diminta terus berkoordinasi dengan kementerian sampai regulasi khusus benar-benar keluar,” terang Rizqi di kesempatan lain.

Rizqi menyebutkan, jumlah honorer non-database di Kaltim masih berkisar 600 orang, sementara data BKD hanya mencatat sekitar 300. Ia mencontohkan langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menaikkan status honorer dengan mengubah kontrak menjadi Surat Keputusan (SK).

“Contohnya ada yang awalnya hanya sopir atau petugas keamanan, lalu dialihkan menjadi pengelola venue, operator, dan tenaga operasional lainnya. Harapannya, pola seperti ini juga bisa diterapkan di Kaltim,” tutupnya.

Pewarta: Hanafi
Editor: Yusva Alam

SAMARINDA – Sektor pariwisata Kalimantan Timur (Kaltim) perlahan mulai menanjak. Bahkan mulai diproyeksikan sebagai penopang utama, seiring capaian provinsi ini yang berhasil meraih peringkat keempat dalam Indeks Pembangunan Pariwisata Nasional 2024 dengan skor 4,54.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyebut prestasi tersebut menjadi pijakan penting. “Ini bukan hanya angka di atas kertas, melainkan bukti bahwa Kaltim punya potensi besar untuk bersaing dengan destinasi lain di Indonesia. Ke depan, pariwisata akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” ujarnya dalam acara Bincang-Bincang Pariwisata, Pariwisata untuk Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur, yang diselenggarakan di Samarinda Theme park jalan DI Panjaitan, Jumat (26/9).

Kebangkitan pariwisata Kaltim tidak lepas dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) meningkat tajam sejak proyek IKN bergulir. Ribuan orang datang menghadiri rapat, pameran, hingga pertemuan skala nasional, yang secara langsung mendorong tingkat hunian hotel, restoran, hingga transportasi lokal.

Dispar Kaltim mencatat, kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara ikut melonjak. Bahkan, untuk memperkuat pasar wisatawan regional, pemerintah provinsi sedang menjajaki rute penerbangan langsung Samarinda–Brunei Darussalam.

“Jika rute ini terealisasi, wisatawan dari Brunei, Malaysia, dan Singapura tak perlu lagi transit di Jakarta. Mereka bisa langsung masuk ke Samarinda atau Balikpapan,” jelas Ririn.

Meski potensinya besar, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim masih minim. Angkanya belum menembus 10 persen, jauh di bawah daerah pariwisata mapan seperti Bali atau Yogyakarta. Ririn mengakui kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diatasi.

“Kalau ingin sejajar dengan destinasi besar, kita harus memperbaiki akses, menambah atraksi, dan memastikan kenyamanan wisatawan. Tidak bisa hanya mengandalkan potensi alam yang sudah ada,” tegasnya.

Dispar Kaltim menyiapkan beberapa langkah strategis. Pertama, diversifikasi ekonomi kreatif berbasis budaya dan alam. Kedua, memperbanyak event bertaraf nasional hingga internasional yang bisa menarik wisatawan dalam jumlah besar. Ketiga, memperkuat infrastruktur pendukung, terutama akses jalan menuju daerah wisata di Mahakam Ulu dan Kutai Barat yang saat ini sedang digenjot oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Ririn menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. Konsep kolaborasi pentahelik antara pemerintah, swasta, BUMN, perbankan, komunitas, dan media massa disebut menjadi kunci utama. “Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Semua pihak harus bergerak bersama agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Kaltim memiliki ratusan destinasi potensial, mulai dari wisata alam di Derawan dan Labuan Cermin, wisata budaya Dayak, hingga wisata minat khusus seperti jelajah sungai Mahakam. Jika akses semakin mudah dan fasilitas terus ditingkatkan, peluang menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi sangat terbuka.

“Harapan kami, wisatawan yang datang bukan hanya sekali, tapi kembali lagi dan membawa cerita positif. Dari situlah multiplier effect pariwisata akan dirasakan, bukan hanya bagi pelaku usaha, tapi juga masyarakat sekitar,” tutup Ririn.

Pewarta: Hanafi
Editor: Yusva Alam

JAKARTA – Pemprov Kaltim menggelar Gala Dinner Business Cooperation 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2025) malam. Acara yang dihadiri para duta besar negara sahabat, pimpinan Kamar Dagang Internasional, investor, dan pelaku usaha ini menjadi ajang promosi sekaligus membuka ruang kerja sama investasi.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan daerahnya siap menampung investasi di berbagai sektor strategis, mulai dari energi, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. “Kaltim memiliki potensi yang sangat besar. Dengan luas wilayah 127 ribu kilometer persegi, posisi strategis di jalur ALKI II, serta dukungan infrastruktur dan stabilitas sosial, Kaltim siap menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru Indonesia,” ujarnya.

Menurut Harum, keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin memperkuat posisi Kaltim sebagai pusat investasi masa depan. Ia mengajak investor untuk datang langsung melihat peluang yang tersedia. “Investasi di Kaltim bukan hanya soal keuntungan ekonomi, tapi juga kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan bangsa,” tegasnya.

Turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kaltim Fahmi Prima Laksana, Kepala Badan Penghubung Kaltim Andrie Lesmana Saturninus, serta sejumlah kepala perangkat daerah.

Selain promosi peluang investasi, Gala Dinner juga menjadi momentum untuk mengundang para investor menghadiri Mahakam Investment Forum (MIF) di Balikpapan pada 9 Oktober 2025. Forum tersebut akan mempertemukan calon investor dengan pengelola proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang ditawarkan Pemprov Kaltim. (rls/MK)

Editor: Agus S

SAMARINDA – DPRD Kaltim resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-39 yang digelar di Gedung B DPRD Kaltim, Jumat (26/9/2025) malam.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud bersama jajaran wakil ketua dan diikuti 42 anggota dewan. Hadir pula Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, jajaran asisten, staf ahli, serta sejumlah kepala perangkat daerah. Agenda utama paripurna adalah mendengarkan laporan akhir Badan Anggaran (Banggar) sekaligus penandatanganan persetujuan bersama dengan Gubernur Kaltim.

Pendapat akhir Gubernur Kaltim dibacakan oleh Sekretaris Daerah Sri Wahyuni. Ia menegaskan, pembahasan yang berjalan alot namun tetap kondusif mencerminkan kedewasaan politik di Kaltim. “Perubahan APBD ini adalah wujud sinergi pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Terima kasih kepada semua pihak yang menjaga komitmen pembangunan daerah,” ucapnya.

Dalam APBD Perubahan 2025, struktur anggaran mengalami pergeseran signifikan. Total anggaran naik Rp746,85 miliar dari Rp21 triliun menjadi Rp21,74 triliun. Pendapatan daerah justru disesuaikan turun, dari Rp20,10 triliun menjadi Rp19,14 triliun. Sementara belanja daerah meningkat dari Rp20,95 triliun menjadi Rp21,69 triliun. Kenaikan paling tajam terlihat pada pos pembiayaan, melonjak dari Rp900 miliar menjadi Rp2,59 triliun, terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Sri menjelaskan tambahan anggaran itu diarahkan untuk memperkuat pendanaan program prioritas. “Kita harapkan tambahan ini bisa mengoptimalkan program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, sinergi eksekutif dan legislatif harus terus dijaga agar pembangunan berjalan berkesinambungan. “APBD ini harus menjadi instrumen nyata untuk menciptakan kondisi lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tegasnya.

Setelah disetujui DPRD, Ranperda Perubahan APBD 2025 akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Penulis: Umam
Editor: Agus S