Beranda blog Halaman 556

Bisa Mengajar, Manfaat Lain Ikut Pelatihan Kerajinan Kerang

Penulis
redaksi
-
0
Tahap akhir uji kompetensi peserta pelatihan pengolahan kerang yang diadakan DKUMPP Bontang. (Yusva Alam)

BONTANG — Para peserta pelatihan kerajinan kerang diharapkan tidak hanya mengaplikasikan keterampilan yang diajarkan untuk berwirausaha, namun juga untuk manfaat yang lain seperti sebagai pengajar.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang, Muh Ridwan saat memantau tahap akhir pelatihan kerajinan kerang, yaitu uji kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ia menyebutkan, DKUMPP memang berharap skill membuat kerajinan kerang yang diajarkan di pelatihan ini dapat digunakan peserta untuk berwirausaha. Sehingga mampu menambah pendapatan atau perekonomian keluarga mereka.

Namun begitu, karena pelatihan juga menyediakan uji kompetensi dari BNSP, maka peserta yang berhasil lulus diakui secara nasional telah memiliki keterampilan membuat kerajinan kerang berstandar nasional.

“Dengan sertifikasi itu, diharapkan peserta bisa menjadi pengajar keterampilan membuat kerajinan kerang. Sehingga juga bisa memiliki nilai ekonomi bagi peserta,” ujar Ridwan.

Diketahui, proses sertifikasi tersebut bertujuan memastikan kemampuan teknis dan profesional para peserta benar-benar sesuai dengan standar nasional.

“Sertifikasi ini tidak hanya formalitas. Peserta akan melalui uji kompetensi yang ketat, meliputi kemampuan teknis, pemahaman prosedur, serta penerapan standar kerja di lapangan,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Ia menambahkan, sertifikasi BNSP menjadi langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, khususnya di sektor pengolahan hasil laut.

Penulis/Editor: Yusva Alam

Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Subsidi, DPPKUKM Kaltim Minta Penjualan Sesuai HET

Penulis
redaksi
-
0
DKUMPP Bontang saat mendampingi DPPKUKM Kaltim Lakukan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Subsidi di agen dan penerima manfaat. (Ist)

BONTANG – Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang bersama Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Bontang, serta Satpol PP Kota Bontang mendampingi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim melakukan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi, Kamis (6/11/2025).

Diketahui, kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan Rabu (5/11/2025) kemarin terkait sosialisasi Perpres Nomor 6 Tahun 2025.

Kali ini, pengawasan penyaluran dan penggunaan subsidi terhadap 1 Agen dan 2 Kelompok Tani sebagai penerima manfaat pupuk bersubsidi.

Pengawasan meliputi izin-izin usaha, pendistribusian pupuk subsidi dari distributor, dan administrasi penyaluran pupuk bersubsidi ke petani.

Penata Layanan Operasional Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Kaltim, Novi mengingatkan agar penyesuaian HET Pupuk Bersubsidi disosialisasikan kepada petani, dan penjualan pupuk bersubsidi harus sesuai HET. “Jika ada penambahan karena adanya biaya angkut, agar dibuatkan administrasi tersendiri,” ujarnya.

Saat dilakukan pengawasan ke Agen Pupuk Bersubsidi Kota Bontang, CV Awal Borneo Raya di Jalan Soekarno Hatta RT. 001, Kanaan. Agus yang mewakili agen menyebutkan bahwa, petani mengambil sendiri ke lokasi agen sehingga tidak dibebankan biaya angkut dan harga sesuai dengan HET.

Kemudian kunjungan dilakukan ke penerima manfaat dalam hal ini kelompok usaha bersama (Kube) Bintang Bercahaya di Jalan Damai dan Kube Karya Bersama di Jalan Kol.

Disampaikan oleh ketuanya, bahwa pembelian pupuk saat ini sangat mudah tidak susah seperti sebelumnya. Cukup membawa KTP saja, dan mereka hanya menebus pupuk sesuai dengan kebutuhan dan luasan lahan tanam.

Lalu terkait penyesuaian HET Pupuk, mereka sudah diinformasikan oleh agen maupun penyuluh dari Dinas Pangan Kota Bontang.

Penulis/Editor: Yusva Alam

Peserta Pelatihan Pembuatan Empek-Diedukasi Aturan BPOM

Penulis
redaksi
-
0
Para peserta pelatihan pembuatan empek-empek mendengarkan materi BPOM. (Yusva Alam)

BONTANG – Para peserta pelatihan pembuatan empek-empek mulai menjalani pelatihan di hari pertama, Kamis (6/11/2025) di Guest House Halal Square. Kegiatan ini diadakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang bekerjasama dengan LPK Madinah Smart.

Kepala Bidang Perindustrian DKUMPP Bontang, Muh Ridwan menjelaskan, pelatihan kali ini diikuti 70 peserta. Dimana peserta akan belajar membuat empek-empek selama 2 hari, Kamis dan Jumat (7/11/2025) besok.

Di hari pertama, selain mendapat teori pembuatan kuliner asal Palembang ini, peserta juga diberikan materi seputar aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Peserta perlu tahu aturan BPOM. Agar setelah bisa membuat produk empek-empek bisa memahami aturan produk yang diperbolehkan diperjual belikan,” ungkapnya.

Sementara di hari kedua, peserta langsung praktik membuat empek-empek.

Pihaknya pun berharap, para peserta bisa menerapkan keterampilan yang diajarkan. Agar dapat berwirausaha dengan keterampilan tersebut.

“Semoga bisa membantu perekonomian keluarga mereka,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Yusva Alam

26 Peserta Belajar Olah Hasil Laut Jadi Dimsum

Penulis
redaksi
-
0
Pembukaan pelatihan olahan hasil laut di Ex Kantor PHM. (Yusva Alam)

BONTANG – Sebanyak 26 peserta mulai menjalani pelatihan olahan hasil laut, Kamis (6/11/2025) di Ex Kantor PHM. Pelatihan ini diinisiasi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang.

Muh Ridwan, Kepala Bidang Perindustrian DKUMPP Bontang menjelaskan, peserta akan mengikuti pelatihan selama 2 hari, Kamis dan Jumat (7/11/2025). Para peserta akan diajarkan membuat dimsum berbahan ikan.

Pelatihan yang mengangkat tema ‘Mengolah hasil laut, Meningkatkan nilai, Membangun UMKM Bontang hebat’ ini, diadakan berdasarkan pada salahsatu program prioritas Pemkot Bontang, yaitu hilirisasi industri.

Dijelaskannya, hilirisasi industri yang dimaksud adalah bagaimana bisa mengolah potensi SDA yang ada di Kota Bontang.

“Karena potensi SDA Bontang terbesarnya adalah hasil laut, maka pelatihan ini diadakan untuk mengajarkan bagaimana membuat beragam hasil laut menjadi produk jadi seperti dimsum,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga berharap, hasil dari pelatihan ini peserta dapat mengaplikasikan keterampilan yang diajarkan untuk menambah pendapat keluarga.

“Pesertanya sebagian besar ibu-ibu. Semoga bisa bantu menambah perekonomian mereka,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Yusva Alam

Jaga Mutu Pelayanan, RSUD Taman Husada Konsisten dalam Standar Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan

Penulis
redaksi
-
0
RSUD Taman Husada Bontang. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Demi menjaga mutu pelayanan di Rumah Sakit (RS), RSUD Taman Husada Bontang telah konsisten dalam kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan di lingkungannya.

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu RSUD Taman Husada, dr. Tri Ratna Paramita menyampaikan bahwa, selain komitmen menjaga mutu pelayanan, pihaknya juga memastikan bahwa semua kegiatan di RS termasuk dengan pengelolaan limbah berjalan dengan standar keselamatan dan kesehatan lingkungan.

“Pastinya dari aspek keselamatan pasien, serta dengan kesehatan lingkungan menjadi prioritas bagi kami,” ucapnya, Kamis (6/11/2025).

Pihaknya juga menegaskan, jika posisinya sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Kalimantan Timur (Kaltim), terus mengedepankan pelayanan berkualitas, aman, dan ramah lingkungan.

“Jadi untuk bagian limbah di lingkungan RSUD telah dipastikan sesuai dengan standar yang telah berlaku, walaupun hasil resminya belum dirilis oleh Labkesda. Akan tetapi, masih dalam batas normal,” tutupnya. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam

RSUD Bontang Pastikan Pengelolaan Limbah Medis Aman Sesuai Standar

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu RSUD Taman Husada, dr. Tri Ratna Paramita saat ditemui awak media. (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – RSUD Taman Husada Bontang memastikan, pengelolaan limbah medis telah sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Pengendalian Mutu RSUD Taman Husada, dr. Tri Ratna Paramita menjelaskan, pihaknya selalu rutin melakukan pemeriksaan pengelolaan limbah, sebagai upaya menjaga kualitas layanan medis khususnya di unit dialisis dan laboratorium.

“Untuk limbah, setiap laporan yang kami terima dari hasil pemeriksaan sejauh ini masih sesuai dengan standar yang berlaku,” ucapnya, Kamis (6/11/2025).

Walaupun hingga saat ini, untuk hasil resmi dari Labkesda belum juga dirilis, akan tetapi untuk laporan awal telah menunjukkan seluruh parameter masih berada dalam ambang batas aman.

Maka, hal itu menandakan bahwa dalam pengelolaan limbah medis di lingkungan RSUD Taman Husada Bontang telah memenuhi ketentuan kesehatan yang telah ditetapkan.

“Untuk hasil resminya memang belum ada dirilis, akan tetapi data yang selalu kami terima terbilang dalam batas normal,” tutupnya. (Dwi/Adv)

Editor: Yusva Alam

Kutim Lumbung Investasi, Tapi Masih Ada Usaha Tanpa Izin Lengkap

Penulis
redaksi
-
0
Jabatan Fungsional Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Saiful Ahmad. (Ramlah/Radar Bontang)

SANGATTA – Kutai Timur (Kutim) terus menarik perhatian investor sebagai salah satu daerah dengan potensi investasi besar di Kalimantan Timur. Namun, di tengah semangat pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, masih ada pekerjaan rumah yang belum tuntas, sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya tertib dalam perizinan.

Hal itu disampaikan oleh Jabatan Fungsional Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim, Saiful Ahmad, usai menghadiri Gebyar dan Reward Pajak Daerah Kutai Timur 2025 di Gedung Serbaguna Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Kamis (6/11/2025).

“Masih ada beberapa pelaku usaha, terutama di sektor perumahan, yang sudah membangun bahkan menjual unitnya sebelum mengurus izin secara lengkap. Saat ini kami melakukan pembinaan agar mereka segera menyelesaikan proses perizinannya,” ungkap Saiful.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah laju investasi. DPMPTSP hadir untuk memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai regulasi, demi menciptakan kepastian hukum dan melindungi konsumen.

“Kami ingin memastikan pembangunan berjalan dengan tertib. Kalau semua pelaku usaha patuh izin, maka iklim investasi kita akan lebih sehat dan dipercaya investor,” ujarnya.

Selain perumahan, DPMPTSP Kutim juga menyoroti sejumlah sektor usaha lain seperti rumah makan, toko modern, hingga kafe. Saiful menyebutkan, sebagian besar pelaku usaha besar seperti Mie Gacoan, Sari Laut, dan Fresh Mart sudah memenuhi syarat izin, meski ada beberapa usaha yang masih dalam proses penyempurnaan.

“Kafe-kafe yang berdiri di atas laut juga sedang kami dampingi, karena berkaitan dengan kewenangan provinsi. Prinsipnya, semua usaha harus melewati prosedur yang benar,” jelasnya.

DPMPTSP juga mendorong kolaborasi dengan media untuk memperluas sosialisasi perizinan usaha hingga ke seluruh kecamatan.

“Kami berharap media ikut membantu menyebarluaskan pentingnya legalitas usaha. Kutim ini lumbung investasi, jadi pemerintah wajib mengawal agar semua pelaku usaha tertib administrasi dan sesuai aturan,” tegas Saiful.

Dalam kesempatan itu, Saiful juga menyinggung potensi besar dari sektor usaha sarang walet yang hingga kini masih menunggu payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sarang walet di Kutim jumlahnya ribuan. Ada yang di alam dan ada yang di bangunan. Kalau Perdanya sudah ada, potensi PAD dari sektor ini akan luar biasa besar,” pungkasnya.

Langkah pembinaan dan penataan izin ini diharapkan menjadi fondasi bagi Kutim untuk terus tumbuh sebagai lumbung investasi yang tidak hanya ramai modal, tapi juga tertib hukum dan berkelanjutan.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Walet Kutim Terbangkan PAD, Bupati Ardiansyah Dorong Inovasi Pajak Daerah

Penulis
redaksi
-
0
Bupati Kutim Apresiasi para wajib pajak yang telah menunjukkan kepatuhan dengan ikut mengundi hadiah. (Ist)

SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) terus berupaya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah strategis diwujudkan melalui kegiatan Gebyar dan Reward Pajak Kutim 2025, yang digelar sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi para wajib pajak daerah.

Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, dalam sambutannya menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya bertumpu pada sektor-sektor konvensional, melainkan juga perlu menyentuh potensi baru yang tersebar di seluruh wilayah, termasuk pelosok daerah.

“Bapenda harus terus berinovasi dalam menggali potensi pajak di seluruh wilayah, termasuk di daerah pelosok,” ujar Ardiansyah.

Menurut Bupati, salah satu komoditas yang kini menjadi sorotan adalah sarang burung walet. Kutai Timur dinilai memiliki banyak sentra produksi walet yang berpotensi besar menjadi sumber PAD baru jika dikelola secara profesional dan didukung kesadaran wajib pajak yang tinggi.

“Kita punya potensi besar dari sarang burung walet yang banyak terdapat di Kutim. Jika dikelola dengan baik serta didukung kesadaran wajib pajak yang tinggi, ini bisa menjadi salah satu sumber PAD yang sangat menjanjikan,” tegasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim, Syafur, melaporkan bahwa kegiatan Gebyar dan Reward Pajak Kutim 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat budaya taat pajak di masyarakat.

“Tahun ini kami memberikan penghargaan khusus kepada 100 wajib pajak terpilih yang dinilai paling patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak secara daring,” jelas Syafur.

Selain penghargaan utama, Bapenda juga menyiapkan 75 hadiah yang diundi secara digital bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memacu antusiasme masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran dalam menjalankan kewajiban pajak daerah.

Ardiansyah menambahkan, keberhasilan dalam meningkatkan PAD bukan hanya bergantung pada kerja keras pemerintah daerah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Dengan tata kelola pajak yang transparan, akuntabel, dan sistematis, Kutai Timur diyakini mampu memperkuat pondasi ekonomi daerah menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

“Kita ingin masyarakat sadar bahwa pajak bukan beban, melainkan kontribusi nyata untuk pembangunan daerah,” tutup Bupati.

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Pemkot Kerahkan 280 Personil Bongkar Bangunan Liar di Loktuan

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menurunkan 280 personel gabungan untuk menertibkan bangunan liar di akses menuju Pelabuhan Loktuan. Penertiban ini dilakukan demi memperlancar arus lalu lintas dan menata kawasan pelabuhan agar lebih tertib dan bersih.

📖 Baca E-Paper Lengkap
📱 Versi Mobile

Radar Bontang – Aktual & Terpercaya!

Polri Ungkap 87 Kontainer Pelanggaran Ekspor CPO di Tanjung Priok

Penulis
redaksi
-
0
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan konferensi pers pengungkapan 87 kontainer pelanggaran ekspor turunan CPO di Pelabuhan Tanjung Priok. (Dok. Polri)

JAKARTA — Pengungkapan pelanggaran ekspor minyak sawit kembali mencuat setelah Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara bersama Polri dan Bea Cukai berhasil mengamankan 87 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kasus ini berawal dari temuan lonjakan ekspor fatty meter yang meningkat hampir tiga kali lipat, memicu analisis mendalam terhadap aktivitas ekspor sejumlah perusahaan terkait.

Setelah dilakukan pemeriksaan berlapis terhadap dokumen dan fisik barang, sampel komoditas dibawa ke tiga laboratorium berbeda untuk memastikan karakteristik sebenarnya. Dalam konferensi pers, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa hasil identifikasi awal menunjukkan adanya penyimpangan signifikan dalam kualitas dan komposisi barang ekspor.

“Dilakukan kegiatan pendalaman dengan sistem mirroring analysing Satgasus terhadap PT MSS terkait adanya lonjakan yang luar biasa dari ekspor komoditas fatty meter dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, naik hampir 278 persen,” ujar Jenderal Sigit di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis (6/11/2025).

Analisis laboratorium kemudian memperkuat dugaan bahwa sebagian besar kontainer berisi campuran produk turunan sawit yang seharusnya tidak termasuk komoditas bebas pungutan sebagaimana tercantum dalam dokumen perusahaan. “Dari hasil pemeriksaan tersebut didapati bahwa ternyata kandungan yang ada di dalamnya tak sesuai dengan komoditas yang seharusnya mendapatkan kompensasi bebas pajak,” jelas Kapolri.

Barang dalam kontainer diketahui mengandung campuran turunan CPO yang wajib dikenakan bea keluar. Hal ini menjadi dasar bagi aparat untuk menindaklanjuti temuan bersama Bea Cukai. Jenderal Sigit menambahkan bahwa penyidik masih mendalami kemungkinan adanya upaya sistematis untuk menghindari pungutan ekspor dengan memanfaatkan celah klasifikasi barang yang bebas bea.

“Kita ingin mendalami lebih lanjut dari modus yang terjadi, ada upaya-upaya untuk menyiasati penghindaran terhadap pajak yang tentunya ini sering kali terjadi,” ungkapnya. Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan klasifikasi barang seperti ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara.

“Dan ternyata celah ini yang kemudian digunakan untuk menyelundupkan untuk menghindari pajak yang tentunya ini mengakibatkan kerugian negara,” tutup Jenderal Sigit. (MK).

Editor: Agus S

1...555556557...1,292Halaman 556 dari 1,292